Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menyebutkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia dilakukan secara bertahap hingga mencapai target 83 juta orang pada 2029.

"Karena ini program sangat besar, kalau menjangkau seluruh Indonesia, total penerima MBG hampir 83 juta. Tentu tidak bisa sekaligus, harus bertahap," kata Qodari usai meninjau pelaksanaan MBG di SDN 06 dan 07 Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Senin.

Dari pelaksanaan MBG secara bertahap itu, lanjut dia, akan terjadi proses penyempurnaan sistem, penyempurnaan mekanisme dan kekurangan yang masih terjadi bisa terus diperbaiki.

"Kalau langsung serentak seluruh Indonesia, nanti kalau ada masalah tentunya akan menjadi masalah besar. Tapi kalau bertahap, berproses, InsyaAllah nanti masalah-masalah itu sudah selesai ketika skalanya sudah nasional atau maksimal," katanya.

Untuk target penerima MBG hingga akhir Desember 2025, kata dia, menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai "leading sector".

"Tapi informasi yang kami dapatkan hingga akhir 2025 mencapai 15 juta dan bertahap sampai 2029 sekitar 83 juta," katanya.

Dia berharap dengan pemberian MBG itu, maka kualitas gizi anak-anak menjadi meningkat, belajarnya juga semangat, ekonomi juga berkembang sehingga generasi menuju 2045 itu betul-betul akan berkualitas.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa Satria menuturkan secara nasional hari ini ada 600.000 anak menerima manfaat dari makan bergizi gratis.

Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, kata dia, tahun 2025 dan seterusnya adalah tahun penghematan.

"Nah harapan dari Presiden adalah kalau kita berhemat di tahun 2025, korupsi dicegah, judi online dicegah, penyelundupan dicegah. Maka pada 2026 nanti akan lebih banyak lagi menerima manfaat dari makan bergizi gratis," kata dia.

Program MBG ini merupakan program pertama sejak Indonesia merdeka. "Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Anggaran untuk makan bergizi gratis ini, setelah melalui uji coba sebesar Rp10 ribu per paket untuk di Pulau Jawa. Sedangkan di luar Pulau Jawa itu menyesuaikan dengan ketersediaan pangan dan rekomendasi dari para ahli gizi.

Targetnya di 2029, kata dia, hampir 83 juta masyarakat itu bisa mendapatkan MBG.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari mengakui dirinya menyumbang tanahnya yang ada di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

Qodari mengaku tergerak untuk ikut menyumbang tanah ketika melihat Menteri Perumahan Maruarar Sirait sudah lebih dulu memberikan tanahnya secara cuma-cuma.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa dirinya ikut menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.

"Beliau juga mengimbau ya mereka-mereka yang punya tanah ya, kalau mau menyumbang, untuk menyumbang. Pak Ara sudah memulai dengan menyumbangkan tanah di Tangerang. Ya saya merasa tergeraklah untuk ikut menyumbang juga, kebetulan kan kampung halaman saya kan salah satunya Palangka Raya, dan ada tanah di sana," ujar Qodari di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

Qodari menjelaskan, Menteri Perumahan memiliki cara lain dalam mencari tanah untuk program rumah ini.

Sebab, tanah merupakan salah satu masalah dalam pembangunan rumah, di mana biasanya harga tanah mahal.

"Ada tanah yang diambil dari mantan koruptor, ada yang tanah-tanah yang belum termanfaatkan mungkin milik negara," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan, Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari akan menyumbangkan tanah di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk Program 3 Juta Rumah.

Hal itu diungkapkan Ara, sapaan akrabnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 pada Kamis (7/11/2024).

"Ini ada juga Wakil KSP, Qodari, udah kebanyakan duit dia jadi konsultan, kasih tanahnya 1,4 hektar di Palangka Raya," ujarnya, dikutip dari kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Menteri PKP, hal tersebut merupakan salah satu sumber penyediaan lahan gratis dan murah untuk pembangunan rumah rakyat.

"Kita harus kasih contoh, orang-orang yang sudah diberkati ini, mari kita berbagi," imbuhnya.