pkp

Wali Kota Madiun: Dapur sehat SPPG ketiga siap beroperasi untuk MBG

Madiun (ANTARA) - Wali Kota Madiun Maidi menyatakan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ketiga di Kota Madiun, Jatim yang berada di Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Nambangan Lor siap beroperasi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Dapur ketiga ini diberi nama Dapur Sehat Merpati Mitra Mandiri. Pemkot Madiun dan pihak terkait terus melakukan penambahan dapur secara bertahap," ujar Maidi di Madiun, Senin.

Pihaknya mengatakan, di Kota Madiun setidaknya ditargetkan akan ada 17 dapur MBG. Sampai saat ini, sudah ada tiga dapur MBG.

Ketiga itu yakni dapur sehat di Jalan Tirta Raya, kedua ada di Kelurahan Banjarejo, dan ketiga di Jalan Mayjend Sungkono yang baru saja diluncurkan.

Wali Kota menambahkan dapur sehat di sejumlah lokasi lain juga terus berproses. Orang nomor satu di Kota Pendekar itu berharap dapur MBG lain juga bisa segera beroperasi.

"Di lokasi lain juga terus kita persiapkan. Nanti menyusul akan segera kita resmikan. Harapannya, program bisa segera menyentuh seluruh pelajar di Kota Madiun," katanya.

Sementara, Komandan Kodim 0803/Madiun Letkol Kav Widhi Bayu Sudibyo mengatakan dapur MBG ketiga ini langsung beroperasi pada Senin (19/5) ini. Keberadaan dapur MBG tersebut akan melayani sebanyak 11 sekolah di sekitarnya dari tingkat TK hingga SMA sederajat.

"Jarak sekolah terdekat yang dilayani mencapai 120 meter. Sedang, sekolah terjauh mencapai 2,7 kilometer. Total pelajar yang dilayani ada sebanyak 3.473 siswa," katanya.

Seperti di tempat lainnya, di Dapur Sehat Merpati Mitra Mandiri juga terdapat kepala SPPG, ahli gizi, juru masak, dan lain sebagainya.

"Untuk bahan baku menu masakannya akan menggandeng kelompok tani setempat sebagai supplier," katanya.

Dandim menambahkan, pelaksanaan MBG di Kota Madiun sejak pertama bergulir, cukup lancar sejauh ini. Kendala teknis yang mengemuka langsung bisa diantisipasi sebelumnya. Hal itu karena adanya pendampingan menyeluruh yang dilakukan.

Sesuai data, total siswa di Kota Madiun yang menjadi sasaran program Makan Bergizi Gratis mencapai sekitar 51 ribu anak.

Pihaknya bersama Pemkot Madiun yakin dengan penambahan SPPG secara bertahap tersebut, akan mendukung kelancaran program MBG di Kota Madiun.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

BGN luncurkan dapur sehat SPPG untuk program MBG di Kabupaten Madiun

bila 30 ribu dapur bisa segera terwujud di seluruh Indonesia, maka 5-6 juta pengangguran bisa terhapus

Madiun (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan dua dari enam dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Dusun Kalilumbu, Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jatim untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah setempat.

"Nantinya di Dusun Kalilumbu, Desa Sidorejo ini akan dibangun total enam dapur MBG. Dimana dua dapur di antaranya sudah siap beroperasi di bulan Mei ini, dan empat lagi dalam proses pembangunan," ujar Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Brigjen (Purn) Suardi Samiran saat peluncuran di Madiun, Jumat.

Menurut dia, dari enam dapur MBG tersebut, empat di antaranya berlokasi di Dusun Kalilumbu, satu di Dusun Penjalinan, dan satu lagi di Dusun Balungasri.

"Untuk bulan Mei ini, dua dapur yang akan beroperasi berada di Dusun Kalilumbu, yakni yang kami tinjau dan luncurkan kali ini," kata dia.

Masing-masing dapur nantinya akan memproduksi hingga 3.500 porsi untuk MBG, yang akan diberikan ke para siswa dari tingkat TK hingga SMA, pondok pesantren, balita, serta ibu hamil dan menyusui se-Kecamatan Kebonsari dan sebagian Kecamatan Geger, dengan total sasaran sekitar 12 ribu anak.

Ia menjelaskan, jika enam dapur nantinya telah beroperasi, dengan kapasitas produksi di kisaran 3.000-3.500 porsi per dapur, maka diprediksi akan membutuhkan 1.200-1.500 kilogram beras per hari.

"Jika dapur beroperasi selama 22 hari per bulan, maka untuk beras saja akan menyerap 26,4-33 ton. Itu belum bahan yang lain," katanya.

Untuk sayuran, buah, ayam, telur, dan daging sapi, serta produk tempe dan tahu, semua bahan baku tersebut akan dibeli dari hasil pertanian, peternakan, dan UMKM dari desa, kecamatan, dan kabupaten di sekitar dapur MBG.

"Karena lokasi dapur MBG berada di tengah-tengah perbatasan wilayah 3 kabupaten, yaitu Ponorogo, Madiun, dan Magetan, maka dapur di Desa Sidorejo ini tidak hanya akan menyerap hasil petani, peternak, dan UMKM dari Kabupaten Madiun Selatan saja, tapi juga dari Kabupaten Magetan dan Ponorogo," kata dia.

Sementara itu, Wakil Kepala 1 Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Nanik S. Deyang, menyatakan hadirnya dapur MBG ini menjadi sarana ampuh untuk pengentasan kemiskinan, utamanya di Kabupaten Madiun dan sekitarnya.

Hal itu karena dari satu dapur saja secara langsung menyerap 50 orang tenaga kerja. Sedangkan pekerja tidak langsung, mulai dari sektor pertanian, peternakan, dan UMKM, diperkirakan akan bisa menyerap 200 orang per dapur.

"Pokoknya ini program Presiden yang sangat hebat, bukan saja bisa mencetak generasi emas karena anak-anak dapat asupan gizi, tapi langsung bisa mengentaskan kemiskinan," kata Nanik.

Ia mengatakan, efek pengganda dari program tersebut juga luar biasa karena untuk satu dapur, pemerintah memberikan bantuan untuk memasak makanan bergizi sekitar Rp1 miliar per bulan. Dalam ilmu ekonomi, efek pengganda itu sekitar 5 kali nilai investasi. Jadi, untuk satu dapur, efek ekonominya bisa mencapai Rp5 miliar per bulan.

"Insya Allah dengan program MBG berjalan sesuai rencana, bila 30 ribu dapur bisa segera terwujud di seluruh Indonesia, maka 5-6 juta pengangguran bisa terhapus," kata Nanik.

Bupati Madiun Hari Wuryanto menyambut baik program MBG yang segera dilaksanakan di Kabupaten Madiun seiring beroperasinya dapur sehat di wilayah Kebonsari.

Hadir dalam acara peluncuran dapur sehat tersebut Wakil Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Nanik S. Deyang, Bupati Madiun Hari Wuryanto, Dandim Madiun dan Kapolres Madiun.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Madiun -

Kejari Kota Madun menetapkan mantan Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Madiun, Sudarmadi jadi tersangka korupsi. Sudarmadi jadi tersangka korupsi penyalahgunaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) atau Fasos/Fasum pada Perumahan Puri Asri Lestari (PAL) senilai Rp 2,4 miliar.

"Penetapan tersangka ini merupakan hasil dari penyidikan yang mendalam setelah penyidik memperoleh lebih dari 2 alat bukti sehingga ditemukan tindak pidana terkait penyalahgunaan aset negara atau aset Pemerintah Kota Madiun," ujar Kajari Kota Madiun Dede Sutisna kepada wartawan Senin (9/12/2024).

Menurut Dede, kasus tersebut, berawal dari pihak pengembang PT PLP mengajukan permohonan pengembangan perumahan di Jalan Pilang AMD, Kelurahan Kanigoro,
Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun tahun 2012.

Adapun siteplan awal yang diajukan oleh pihak pengembang yakni untuk membangun 38 unit rumah, berdasarkan penggabungan dua sertifikat tanah menjadi satu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

"Pengajuan permohonan pihak pengembang tersebut, pihak Pemkot Madiun menetapkan hanya 35 unit rumah yang diperbolehkan untuk dibangun sesuai dalam SKRK/advice planning (siteplan) yang dikeluarkan oleh Pemkot Madiun.

Dalam perjalanannya pihak pengembang dalam mengajukan permohonan pemecahan sertifikat tanah di Kantor BPN Kota Madiun dan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Namun pengembang ternyata telah memanipulasi data dokumen perizinan yakni dengan sengaja tetap menggunakan site plan versi pengembang yakni untuk 38 unit rumah.

"Sedangkan Kantor BPN Kota Madiun menyutujui permohonan dari pengembang untuk menerbitkan 38 SHGB tersebut yang seharusnya sebagian untuk Fasum (dijual)," jelas Dede.

Dede menyebut pihak pengembang berusaha menyerahkan fasos/fasum beberapa kali (2016-2021). Namun tidak diterima Pemkot Madiun karena tidak sesuai dengan advice planning/siteplan yang ditetapkan.

"Pihak Pemerintah Kota Madiun mengharuskan pengembang menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Namun pihak pengembang telah membangun 3 unit rumah di atas lahan yang seharusnya dialokasikan untuk RTH," terangnya.

"Sehingga menyebabkan kekurangan fasilitas untuk masyarakat, pengembang bahkan mengkomersialkan dengan menjual 3 unit rumah tersebut kepada konsumen dengan total nilai jual mencapai lebih dari Rp 1 miliar," imbuh Dede.

Dede menambahkan bahwa selain Sudarnadi yang menjabat Kepala Kantor ATR/BPN Kota Madiun tahun 2011, juga ada dua tersangka lain yakni pihak pengembang Han Sutrisno dan M Tomi Iswahyudi.

"Jadi selain Kepala Kantor ATR/BPN iniisial S juga ada dua tersangka lain dari pihak pengembang. Inisial HS dan TI," tandas Dede.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Madiun Dicky Andi Firmansyah, menyampaikan bahwa niat jahat pengembang perumahan yang melakukan manipulasi fasos dan fasum merugikan banyak pihak, yakni penghuni perumahan hingga negara (Pemkot).

"Jadi warga yang ada di perumahan seharusnya mendapatkan hak-haknya, kemudian Pemerintah bisa menunaikan kewajibannya untuk membangun atau mensejahterakan masyarakat perumahan tersebut serta bertambahnya aset Negara/Pemerintah Kota Madiun," ungkap Dicky.

"Tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun," tandas Dicky.

Berkenalan Dengan Pengrajin Batik Desa Kenongo Madiun

(abq/iwd)

Mafia Tanah di Madiun, Mantan Kepala BPN dan 2 Pengembang Perumahan Ditahan

MADIUN, KOMPAS.com - Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun menahan mantan Kepala Kantor ATR/BPN Kota Madiun, Sudarmadi (64), dan dua pimpinan pegembang perumahan, Sutrisno (58) dan Tomy Iswahyudi (48) pada Senin (9/12/2024) sore.

Ketiganya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah bermodus penyalahgunaan sarana, prasarana dan utilitas perumahan di Kota Madiun, Jawa Timur.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Dede Sutisna yang dikonfirmasi Kompas.com menyatakan, penahanan ketiganya dilakukan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah dengan modus penyalahgunaan prasarana, sarana dan utililtas perumahan.

“Kami melakukan upaya paksa (penahanan) terhadap tiga tersangka perkara penyalahgunaan PSU atau pasu pasos selama 20 hari ke depan. Penetapan tersangka setelah melakukan pemeriksaan saksi dari BPN Kota Madiun dan pegawai Pemkot Madiun. Totalnya sekitar puluhan orang,” ujar Dede.

Dede mengatakan, BPKP Jatim telah menghitung jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut. Total kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp 2,4 miliar.

Menurut Dede, penyidik menemukan bukti adanya kongkalingkong antara pengembang dan mantan Kepala BPN Kota Madiun, Sudarmadi. Dari alat bukti itu, penyidik menetapkan mantan kepala BPN Kota Madiun dan dua pengembang jadi tersangka.

Awal mula kasus

Dede mengatakan, kasus ini bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan mafia tanah dengan menyalahgunakan tanah-tanah yang seharusnya menjadi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) atau fasos dan fasum yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun. Namun pada kenyataannya kemudian dikomersilkan untuk memperoleh keuntungan pengembang.

Menurut Dede, pada saat itu PT. PLP selaku pengembang mengajukan permohonan pengembangan perumahan di Jalan Pilang AMD, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Perencanaan site plan awal yang diajukan oleh pihak pengembang yakni untuk membangun 38 unit rumah.

Namun, dari pengajuan itu, Pemkot Madiun hanya menetapkan 35 unit rumah yang diperbolehkan untuk dibangun sesuai izin perencanaan yang dikeluarkan oleh Pemkot Madiun.

Namun dalam perjalanannya, pihak pengembang mengajukan permohonan pemisahan atau pemecahan sertifikat tanah di Kantor BPN Kota Madiun dan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Hal itu dilakukan pengembang untuk memanipulasi data dokumen perizinan yakni dengan sengaja tetap menggunakan site plan versi pengembang yakni untuk 38 unit rumah. Sedangkan Kantor BPN Kota Madiun menyutujui permohonan dari pengembang untuk menerbitkan 38 SHGB tersebut,” kata Dede.

Dari fakta itu, kata Dede, tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun mengungkap oknum ATR/BPN Kota Madiun tersebut dan pengembang PT. PLP terlibat memanipulasi izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tak sediakan RTH

Menurut Dede, pengembang berusaha menyerahkan fasos atau fasum beberapa kali dari tahun 2016-2021, namun tidak diterima Pemkot Madiun karena tidak sesuai dengan advice planning atau site plan yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya pengembang harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Justru pihak pengembang telah membangun tiga unit rumah di atas lahan yang seharusnya dialokasikan untuk RTH sehingga menyebabkan kekurangan fasilitas untuk masyarakat. Pengembang bahkan mengkomersilkan dengan menjual tiga unit rumah tersebut kepada konsumen dengan total nilai jual mencapai lebih dari Rp 1 miliar,” jelas Dede.

Rugikan negara Rp 2,4 miliar

Dede menuturkan, hasil audit kerugian negara yang dilakukan BPKP Jawa Timur menyebutkan kerugian negara yang diakibatkan penyalahgunaan PSU di Perumahan PAL oleh para tersangka diperkirakan mencapai Rp 2,4 miliar.

Kerugian itu terjadi lantaran aset berupa ruang terbuka hijau yang seharusnya menjadi hak negara telah dialihkan untuk kepentingan komersial, sehingga merugikan Pemerintah Kota Madiun.

"Niat jahat pengembang perumahan yang melakukan manipulasi terhadap fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) bisa merugikan banyak pihak, baik penghuni perumahan hingga negara (Pemkot). Warga yang ada diperumahan seharusnya mendapatkan hak-haknya, kemudian pemerintah bisa menunaikan kewajibannya untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat perumahan tersebut,” kata Dede.

Jadi perhatian KPK

Menurut Dede, KPK pada rakor monitoring dan evaluasi MCP menekankan pentingnya program penyelamatan keuangan dan aset daerah. Salah satunya yang menjadi atensi adalah penyelesaian aset bermasalah dan penertiban fasos atau fasum. Bahkan saat itu tim KPK mengunjungi Perumahan PAL tersebut.

“Total perumahan yang ada di Kota Madiun sebanyak 118 perumahan. Dan yang sudah menyerahkan PSU perumahan baru sebanyak 27 perumahan. Sehingga diperlukan ketegasan dalam menegakkan aturan yang berlaku agar serah terima PSU perumahan bisa berjalan secara optimal,” jelas Dede.

Dalam kasus ini, tiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai pasal itu ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun.

Mafia Tanah di Madiun, Mantan Kepala BPN dan 2 Pengembang Perumahan Ditahan Halaman all