Bisnis.com, JAKARTA - Hari Gizi Nasional menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari.

Kebutuhan gizi yang tidak cukup berkaitan dengan kecerdasan otak dan masalah stunting. Sebab, konsumsi makanan yang beragam dan bergizi seimbang berperan penting dalam mendukung perkembangan otak, perilaku, motorik, dan kecerdasan.

Tanggal 25 Januari 2025 diperingati sebagai Hari Gizi Nasional sehingga ini menjadi waktu untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen berbagai pihak dalam membangun gizi yang baik demi terciptanya bangsa yang sehat dan berprestasi. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan gizi anak-anak di Indonesia adalah merealisasikan program makan bergizi gratis.

Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga sebagai upaya mendorong kesetaraan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Presiden Prabowo memiliki 4 tujuan melalui program makan gratis yakni mengatasi masalah stunting, meningkatkan gizi dan nutrisi, meningkatkan prestasi akademik, dan mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Dia mengklaim program bahwa makan siang gratis bakal menghapuskan kemiskinan ekstrem. Sebab, pemerintah akan menggunakan hasil panen dari petani dan nelayan.

Selain itu, Prabowo mengklaim bahwa program makan siang gratis bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia minimal 1,5 hingga 2 persen.

"Demikian kita menyelesaikan masalah-masalah fundamental untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia, menuju menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia," ungkap Prabowo.

Dia menjanjikan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia juga mengaku bahwa pemerintah memiliki dana untuk menyokong program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun dari APBN itu.

“Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” imbuhnya kepada wartawan.

Adapun tujuan pemerintah melaksanakan program Makan Bergizi Gratis ternyata membutuhkan pengawasan yang serius, sebab ditemukan beberapa kasus makanan basi dan tidak sesuai dengan kebutuhan gizi anak.

Teramat sangat disayangkan, jika program yang baik untuk memperbaiki gizi anak-anak di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Sebaiknya, Pemda, sekolah, dan komunitas masyarakat juga ikut melakukan pengawasan terkait gizi dan realisasi dari program ini.

Kebutuhan gizi per hari berdasarkan usia dan jenis kelamin
Anak-anak: 1.000–2.000 kalori per hari

Remaja: 2.000–2.650 kalori per hari

Wanita dewasa: 2.100 kalori per hari

Pria dewasa: 2.500 kalori per hari

Gizi diperoleh dari mengonsumsi ikan, daging, nasi, sayur dan buah-buahan setiap hari.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte mengatakan bahwa pada dasarnya MBG merupakan program jangka panjang, sehingga anggaran yang digelontorkan juga akan berkembang. Namun yang pasti, Philips menegaskan bahwa anggaran MBG pada 2025 adalah sebesar Rp71 triliun.

Philips juga menyampaikan bahwa lapisan masyarakat, korporasi, swasta, hingga BUMN juga bisa ikut berpartisipasi di dalam program MBG ke depan.

“Program [MBG] ini bukan multiyears lagi, multidecades, sehingga mungkin dia bisa bertambah [anggaran MBG]. Atau kalau kemudian ada ekonomi lokal, ada supporter dari masyarakat, mungkin korporasi, mungkin BUMN, dan lain-lain, tentu saja akan menjadi sesuai ketika dia berjalan. Tapi yang jelas anggaran tahun ini adalah Rp71 triliun,” kata Philips saat ditemui di SLB Negeri 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Menurutnya, sejalan dengan MBG yang merupakan jangka panjang, maka semua pihak bisa ikut berpartisipasi. “Nanti kalau multi years dia [anggaran] berkembang, masyarakat mungkin berpartisipasi, pihak swasta, dan lainnya. Itu ke depan, ya,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya mendorong agar perusahaan rintisan atau startup turut mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Teuku melanjutkan bahwa pihaknya bakal melakukan komunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk merealisasikan peluang agar startup, khususnya perusahaan Tanah Air dapat turut mendukung program andalan Presiden Prabowo Subianto.

“Tentu kami melihat peluang itu [startup berkontribusi]. Bagaimana karya anak bangsa juga bisa dilibatkan dalam proses ini. Kami ingin melihat peluang para pelaku ekraf termasuk startup bisa terlibat dalam program prioritas nasional, terutama juga program makan gratis bergizi ini,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Rabu (15/1/2025).

Lebih lanjut, Teuku melanjutkan bahwa ada banyak cabang fokus dari startup di Indonesia. Mulai dari yang berfokus di makanan dan minuman (mamin) atau foodtech, startup perjalanan, startup pertanian dan lainnya.

Menurutnya, peluang agar rintisan dapat berkolaborasi dengan pemerintah khususnya untuk mendukung lancarnya makanan gizi gratis dapat dilakukan atau direalisasikan.

Meski begitu, Sekjen Partai Demokrat itu mengatakan bahwa nantinya keputusan akhir akan tetap berada di tangan BGN, karena instansi tersebut tentu memiliki standar-standar dalam memilah pihak yang menjadi vendornya atau terlibat dalam program mereka.

“Tetapi tentu pelaku-pelaku startup yang terkait dengan sektor ini tentu juga menjadi binaan kami,” ucapnya.

Di sisi lain, Teuku juga mendorong pelaku ekraf untuk dilibatkan dalam program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun itu.

“Kami siap men-support dan sudah mendahului melatih juga para juru-juru masak ini di beberapa kota besar dan sudah dilakukan juga. Intinya kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif tentu siap untuk berkolaborasi lebih lanjut,” pungkas Teuku.

JAKARTA, investor.id–Indonesia bisa merujuk tiga negara, yakni Jepang, Brasil, atau India, dalam mengimplementasikan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) mulai tahun depan. Brasil misalnya, memiliki Program Bolsa Familia yang cukup relevan bagi Indonesia karena program itu bertujuan memberikan bantuan langsung bersyarat dengan memastikan akses pangan sekaligus mendukung kesehatan ibu hamil dan anak-anak.

Menurut peneliti ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, Jepang memiliki program makan gratis yang terintegrasi dengan sistem pendidikan, yakni makanan yang disediakan tidak hanya bergizi tinggi tapi juga mendukung edukasi tentang kesehatan.

Sedangkan Brasil menawarkan model lain yang relevan bagi Indonesia, yaitu Program Bolsa Familia, yang memberikan bantuan langsung bersyarat dengan memastikan akses pangan sekaligus mendukung kesehatan ibu hamil dan anak-anak. Model Brasil ini cocok diterapkan di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan akses pangan terbatas.

Yusuf Rendy menjelaskan, Indonesia juga dapat belajar dari India yang sukses mengimplementasikan Mid-Day Meal Scheme sebagai bagian dari upaya menekan angka kelaparan dan meningkatkan angka partisipasi sekolah.

“Pelaksanaan PMBG di Indonesia sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan tantangan regional, namun tetap mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara lain, seperti di Jepang, Brasil, atau India,” tutur Yusuf Rendy saat dihubungi Investor Daily pada 20 Desember 2024 dan ditulis Senin (30/12/2024).

Terkait anggaran yang diusulkan pemerintah Rp 10 ribu per anak atau ibu hamil per hari pada PMBG, Yusuf Rendy berpendapat bahwa jumlah itu terbilang minim dan mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi yang optimal. Jika dibandingkan dengan negara lain, di India melalui program Mid-Day Meal, anggaran yang dialokasikan di negara itu di kisaran Rp 12 ribu hingga Rp 15 ribu per anak per hari.

“Angka-angka itu menunjukkan bahwa anggaran terendah yang efektif berada di kisaran tersebut untuk memastikan bahwa program tidak hanya menyediakan makanan tetapi juga nutrisi yang seimbang dan cukup bagi penerima manfaat,” jelas dia.

Yusuf Rendy juga memaparkan, mengingat inflasi harga pangan dan kebutuhan gizi yang meningkat maka anggaran PMBG yang hanya Rp 10 ribu per anak atau ibu hamil per hari mungkin perlu ditingkatkan secara bertahap untuk mencapai efektivitas maksimal. “Selain itu, penyesuaian anggaran perlu mempertimbangkan variabilitas harga lokal dan ketersediaan bahan makanan di berbagai daerah di Indonesia,” papar dia.

Implementasi PMBG di Indonesia juga harus dilengkapi sistem monitoring dan evaluasi yang robust demi memastikan uang yang dialokasikan digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Penggunaan teknologi digital untuk pendataan penerima manfaat serta pelacakan distribusi makanan bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program.

Selain itu, pelibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, sangat penting untuk membangun ekosistem yang mendukung keberlanjutan program tersebut.

Rasionalisasi Program

Dihubungi secara terpisah, pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, dalam beberapa kesempatan, Pemerintah Indonesia menyatakan mengacu ke Brasil dalam menerapkan PMBG, sampai mengatakan anggarannya hanya Rp 4.400 per porsi.

“Anggaran itu tentu sangat minimalis sekali jika diterapkan di Indonesia. Mungkin hanya mendapatkan nasi putih saja. Maka, kita tidak boleh saklek dalam melihat PMBG negara lain. Harus memperhitungkan secara purchasing power-nya juga. Jangan-jangan di sana (Brasil) Rp 4.400 per porsi tapi di sini (setara) Rp 20 ribu per porsi,” ujar dia.

Penganggaran PMBG idealnya berpatokan pada pengentasan masalah gizi buruk saja. “Saya justru melihatnya PMBG ini harus mengutamakan penyelesaian masalah, yaitu soal gizi buruk. Kita tahu gizi buruk ini bisa diselesaikan dengan makan bergizi gratis, kita berpatokannya ya untuk mengatasi gizi buruk butuh berapa rupiah per porsinya,” kata Nailul.

Nailul Huda menyatakan, hendaknya jangan sampai PMBG dengan anggaran Rp 10 ribu per porsi malah tidak tercapai tujuannya yakni makan bergizi. “Program itu yang penting tercapai tujuannya. Makanya, rasionalisasi program, jangan pukul rata. Itu yang penting,” tandas dia.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – ID FOOD menjalin kolaborasi strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional. Hal ini ditandai penandatanganan nota kesepahaman tentang Sinergitas dan Kerja Sama dalam Kegiatan Program Pemenuhan Gizi Nasional antara ID FOOD dan BGN.

Direktur Utama ID FOOD Sis Apik Wijayanto mengatakan, kerja sama antara ID FOOD dan BGN menjadi awal bagi pelaksanaan sejumlah program strategis seperti, sinergi sarana logistik melalui pemanfaatan jasa transportasi dan pergudangan untuk keperluan distribusi bahan baku dan hasil produksi, serta pemanfaatan aset tanah dan bangunan menjadi unit pelayanan dapur untuk pemenuhan gizi masyarakat.

“Selain itu, melalui MoU ini kedua pihak juga bersepakat untuk melakukan kerja sama pertukaran data dan informasi terkait Program Pemenuhan Gizi Nasional, sinergi ekosistem pangan, serta kolaborasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,” ujar Sis Apik melalui keterangan resmi pada Jumat (15/11/2024).

Ia mengatakan, selanjutnya ID FOOD dan BGN akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menyusun program prioritas serta langkah-langkah percepatan pelaksanaannya.

“Prinsipnya kerja sama ID FOOD dan BGN akan mengelaborasi kompetensi masing-masing pihak. Dalam hal ini, ID FOOD sebagai produsen pangan dengan komoditas yang beragam tentunya siap untuk menjadi agregator dalam penyediaan komoditas pangan, bahan baku, dan distribusi guna mendukung program pemenuhan gizi masyarakat termasuk program Makan Sehat Bergizi,” terang Sis Apik.

Terkait kesiapan ID FOOD sebagai mitra strategis program Makan Sehat Bergizi, Sis Apik memastikan, pihaknya telah membentuk satuan tugas internal dan menyiapkan skema kerja sama untuk pengadaan komoditas.

“Pengadaan komoditas akan dilakukan melalui offtaker dari petani, peternak, nelayan, dengan pola kemitraan yang akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat inklusif,” jelasnya.

Sis Apik mengatakan, saat ini ID FOOD merupakan BUMN yang mengelola komoditas pangan paling beragam. Untuk pemenuhan karbohidrat, ID FOOD memproduksi benih dan beras melalui anak usahanya PT Sang Hyang Seri.

Untuk pemenuhan lemak dan protein ID FOOD memiliki anak usaha PT Berdikari yang bergerak di sektor peternakan dan siap memasok daging sapi, telur, daging ayam, serta susu. Selain itu, juga ada PT Perikanan Indonesia yang bergerak di sektor perikanan.

“Kami juga memproduksi komoditas pangan pendukung, seperti gula, garam, dan minyak goreng, serta memiliki anak perusahaan yang menjalankan aktivitas distribusi dan logistik yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan PT Rajawali Nusindo,” sebutnya.

Khusus untuk sektor distribusi dan logistik, ID FOOD memiliki 1.085 gudang dengan total kapasitas 2,5 juta ton yang tersebar dari Aceh hingga Papua. “Adapun 1.085 gudang tersebut terdiri dari, 525 unit dry non-food warehouses dengan kapasitas 1,4 juta ton, 535 unit dry food warehouses dengan kapasitas 1 juta ton, dan 25 unit cold storage dengan kapasitas 19 ribu ton,” paparnya.

Pemanfaatan Aset Idle

Sis Apik mengatakan, sebaran sarana logistik yang luas milik ID FOOD ini diharapkan dapat mendukung tugas BGN dalam mengorkestrasi pemenuhan gizi masyarakat di Indonesia.

“Mengingat, faktor distribusi dan logistik turut memegang peranan penting dalam memastikan aktivitas distribusi pangan bergizi berjalan merata dan tepat sasaran,” ucapnya.

Selain itu, ia menambahkan, ID FOOD juga melakukan pemanfaatan aset idle untuk dijadikan Satuan Layanan Makan Bergizi.

“Saat ini, ID FOOD telah menyiapkan sejumlah titik aset yang dapat dioptimalkan untuk Satuan Layanan Makan Bergizi yang dapat berfungsi sebagai pusat produksi dan distribusi Makan Sehat Bergizi,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, sebelumnya ID FOOD juga telah berhasil menjalankan sejumlah program pangan pemerintah seperti Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan penyaluran bantuan pangan penanganan stunting.

“ID FOOD telah berperan dalam menjaga ketersediaan bahan pangan pokok penting melalui program CPP sesuai dengan Perpres 125 tahun 2022. Saat ini ID FOOD mengelola total 10 komoditas pangan,” ungkap Sis Apik.

Untuk penyaluran bantuan pangan penanganan stunting, ID FOOD telah menyalurkan bantuan pangan dalam rangka penanganan stunting pada tahun 2023 dan 2024 kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS).

“Pada tahun 2024, kami telah berhasil merealisasikan 100% penyaluran bantuan pangan stunting sebanyak 8,6 juta paket pangan berupa daging ayam dan telur ayam di 7 Provinsi,” katanya.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik kerja sama yang terjalin antara BGN dengan ID FOOD. Menurutnya, sinergi ini sejalan dengan percepatan tujuan BGN dalam meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok masyarakat.

Menurutnya, program yang akan dikerjasamakan secara khusus memiliki tujuan untuk meningkatkan akses makanan bergizi, pengetahuan gizi, dan pola makan sehat. Sehingga dapat memperkuat prestasi, partisipasi, kehadiran, serta pengurangan anak putus sekolah, hal ini sangat penting untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.

Ia menambahkan, program kerja sama ini juga tidak hanya memberikan manfaat pada perbaikan gizi, tetapi juga mencakup penciptaan lapangan kerja, meningkatkan keterserapan komoditas pangan lokal sehingga dapat membantu peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan pelaku UMKM.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News