Teknis pelaksanaan program akan dilakukan oleh satpel yang dibentuk oleh BGN

Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, menetapkan 71 sekolah di wilayah tersebut, sebagai lokasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Umar Wirahadi Kusuma di Natuna, Kamis, mengatakan 71 sekolah tersebut meliputi 20 kelompok bermain (KB), dua raudhatul athfal (RA), 13 taman kanak-kanak (TK), 17 sekolah dasar (SD), satu madrasah ibtidaiyah (MI), sembilan sekolah menengah pertama (SMP), dua madrasah tsanawiyah (MTs), lima sekolah nenengah atas (SMA), satu sekolah menengah kejuruan (SMK), dan satu sekolah luar biasa (SLB). Jumlah sekolah, disesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk penerapan program MBG di Natuna, yaitu sebanyak 4.080 jiwa.

"Sekolah-sekolah ini tersebar di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, dan Bunguran Selatan," ucap dia.

Umar menjelaskan bahwa penyelenggaraan program MBG merupakan kewenangan satuan pelaksana (satpel) yang dibentuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sedangkan Pemkab Natuna bertugas menyiapkan data sekolah sebagai lokasi pelaksanaan program.

Penerapan program MBG di 71 sekolah, akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun. Pada 2025, program ini akan diterapkan sebesar 19 persen, kemudian meningkat menjadi 40 persen pada 2026, paa 2027 sebanyak 60, pada 2028 sebanyak 80 persen, dan mencapai 100 persen pada 2029.

"Teknis pelaksanaan program akan dilakukan oleh satpel yang dibentuk oleh BGN. Di Natuna, terdapat dua ahli gizi yang telah dilatih untuk meramu makanan bergizi bagi siswa. Peran kami (Pemkab Natuna) adalah menentukan sekolah mana yang akan menjadi lokasi penerapan program," ujar dia.

Ia menambahkan bahwa total siswa dari tingkat SD hingga SMA di Natuna mencapai 15.674 jiwa, jumlah ini akan bertambah jika termasuk siswa di KB dan TK. Dengan demikian, ada belasan ribu siswa yang belum tersentuh program MBG yang akan dilaksanakan oleh satuan pelaksana.

"Untuk menentukan sekolah yang menjadi lokasi program, kami berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Terkait kapan pelaksanaannya kami belum tahu," ucap dia.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id–Indonesia bisa merujuk tiga negara, yakni Jepang, Brasil, atau India, dalam mengimplementasikan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) mulai tahun depan. Brasil misalnya, memiliki Program Bolsa Familia yang cukup relevan bagi Indonesia karena program itu bertujuan memberikan bantuan langsung bersyarat dengan memastikan akses pangan sekaligus mendukung kesehatan ibu hamil dan anak-anak.

Menurut peneliti ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, Jepang memiliki program makan gratis yang terintegrasi dengan sistem pendidikan, yakni makanan yang disediakan tidak hanya bergizi tinggi tapi juga mendukung edukasi tentang kesehatan.

Sedangkan Brasil menawarkan model lain yang relevan bagi Indonesia, yaitu Program Bolsa Familia, yang memberikan bantuan langsung bersyarat dengan memastikan akses pangan sekaligus mendukung kesehatan ibu hamil dan anak-anak. Model Brasil ini cocok diterapkan di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan akses pangan terbatas.

Yusuf Rendy menjelaskan, Indonesia juga dapat belajar dari India yang sukses mengimplementasikan Mid-Day Meal Scheme sebagai bagian dari upaya menekan angka kelaparan dan meningkatkan angka partisipasi sekolah.

“Pelaksanaan PMBG di Indonesia sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan tantangan regional, namun tetap mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara lain, seperti di Jepang, Brasil, atau India,” tutur Yusuf Rendy saat dihubungi Investor Daily pada 20 Desember 2024 dan ditulis Senin (30/12/2024).

Terkait anggaran yang diusulkan pemerintah Rp 10 ribu per anak atau ibu hamil per hari pada PMBG, Yusuf Rendy berpendapat bahwa jumlah itu terbilang minim dan mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi yang optimal. Jika dibandingkan dengan negara lain, di India melalui program Mid-Day Meal, anggaran yang dialokasikan di negara itu di kisaran Rp 12 ribu hingga Rp 15 ribu per anak per hari.

“Angka-angka itu menunjukkan bahwa anggaran terendah yang efektif berada di kisaran tersebut untuk memastikan bahwa program tidak hanya menyediakan makanan tetapi juga nutrisi yang seimbang dan cukup bagi penerima manfaat,” jelas dia.

Yusuf Rendy juga memaparkan, mengingat inflasi harga pangan dan kebutuhan gizi yang meningkat maka anggaran PMBG yang hanya Rp 10 ribu per anak atau ibu hamil per hari mungkin perlu ditingkatkan secara bertahap untuk mencapai efektivitas maksimal. “Selain itu, penyesuaian anggaran perlu mempertimbangkan variabilitas harga lokal dan ketersediaan bahan makanan di berbagai daerah di Indonesia,” papar dia.

Implementasi PMBG di Indonesia juga harus dilengkapi sistem monitoring dan evaluasi yang robust demi memastikan uang yang dialokasikan digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Penggunaan teknologi digital untuk pendataan penerima manfaat serta pelacakan distribusi makanan bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program.

Selain itu, pelibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, sangat penting untuk membangun ekosistem yang mendukung keberlanjutan program tersebut.

Rasionalisasi Program

Dihubungi secara terpisah, pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, dalam beberapa kesempatan, Pemerintah Indonesia menyatakan mengacu ke Brasil dalam menerapkan PMBG, sampai mengatakan anggarannya hanya Rp 4.400 per porsi.

“Anggaran itu tentu sangat minimalis sekali jika diterapkan di Indonesia. Mungkin hanya mendapatkan nasi putih saja. Maka, kita tidak boleh saklek dalam melihat PMBG negara lain. Harus memperhitungkan secara purchasing power-nya juga. Jangan-jangan di sana (Brasil) Rp 4.400 per porsi tapi di sini (setara) Rp 20 ribu per porsi,” ujar dia.

Penganggaran PMBG idealnya berpatokan pada pengentasan masalah gizi buruk saja. “Saya justru melihatnya PMBG ini harus mengutamakan penyelesaian masalah, yaitu soal gizi buruk. Kita tahu gizi buruk ini bisa diselesaikan dengan makan bergizi gratis, kita berpatokannya ya untuk mengatasi gizi buruk butuh berapa rupiah per porsinya,” kata Nailul.

Nailul Huda menyatakan, hendaknya jangan sampai PMBG dengan anggaran Rp 10 ribu per porsi malah tidak tercapai tujuannya yakni makan bergizi. “Program itu yang penting tercapai tujuannya. Makanya, rasionalisasi program, jangan pukul rata. Itu yang penting,” tandas dia.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan anggaran program Makan Bergizi Gratis senilai Rp 10.000 per porsi per hari untuk anak maupun ibu hamil. Angka ini lebih rendah dari Rp 15.000, seperti yang juga diharapkan Prabowo sendiri.

“Program (makan) bergizi ini nanti rata-rata kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp 10.000 (per porsi) per hari, kurang-lebih. Kita ingin Rp 15.000, tapi (karena) kondisi anggaran,” ungkap Presiden Prabowo dalam keterangan pers di Kantor Presiden pada Jumat (29/11/2024) sore.

Meski anggaran porsi makan per anak di bawah nilai yang diharapkan, Prabowo mengaku anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 10.000 sejatinya cukup untuk beberapa daerah di Indonesia. Angka itu dirasa telah memenuhi mutu dan gizi yang cukup.

“Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah (tertentu) itu bermutu dan bergizi,” imbuh Prabowo.

Selain itu, ia juga secara khusus menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis ini akan menargetkan anak-anak di kalangan kelas bawah. Menurut dia, satu keluarga yang masuk golongan kelas bawah itu punya sekitar 3-4 anak.

“Berarti setiap keluarga bisa menerima minimal rata-rata Rp 30.000 per hari. Ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta (per kepala keluarga),” kata Kepala Negara.

Hitungan Prabowo itu bisa saja salah, mengingat selama 30 hari dalam sebulan seharusnya anggaran dikeluarkan sebesar Rp 900.000, dengan asumsi 3 porsi per hari untuk orang anak atau ibu hamil. Hitungan juga bisa benar senilai Rp 2,7 juta per bulan, jika asumsi makan bergizi diberikan 9 porsi (pagi, siang, malam) per hari kepada 3 orang anak atau ibu hamil.

Terlepas dari program Makan Bergizi Gratis, pemerintah juga masih akan menggelontorkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya. Bantuan sosial yang dimaksud salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

“Saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat, diantaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini (mengingat keterbatasan anggaran). Tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” jelas Prabowo.

Untuk Anak-Anak Buruh

Prabowo menambahkan, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menaikan upah minimum rata-rata nasional sebesar 6,5% pada tahun 2025, lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan yang sebesar 6%. Keputusan itu jadi langkah pemerintah menjaga daya beli masyarakat ke depan dengan tetap memerhatikan daya saing usaha.

“Menteri Ketenagakerjaan mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%,” urai Prabowo.

Sementara untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. Sedangkan ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

“Saudara-saudara sekalian, kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting. Kita akan perjuangkan terus, perbaikan (dan) kesejahteraan mereka,” kata Prabowo.

Dia juga bilang kepada para pemimpin buruh bahwa pemerintah terus berupaya memastikan peningkatan kesejahteraan para pekerja dan buruh. Salah satunya tentu melalui program Makan Bergizi Gratis.

“Saya juga menyampaikan bahwa program-program kami, termasuk makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan. Karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak,” demikian jelas Prabowo.

Sesi konferensi pers sore itu ditutup Prabowo tanpa adanya tanya-jawab.

“Saya kira sementara itu keterangan saya. Kalau ada keterangan lebih rinci mungkin nanti akan kita sampaikan. Mungkin tidak ada tanya-jawab pada saat ini. Saya kira demikian, terima kasih, selamat sore,” jelas Prabowo.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News