JAKARTA, KOMPAS.com - Para siswa di delapan sekolah di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, batal mendapatkan makan bergizi gratis (MBG) sampai dua kali.

Delapan sekolah itu adalah, SDN Kalibaru 01, SDN Kalibaru 03, SDN Kalibaru 09, SMP Darusaadah, SMP Islamiyah, SMK 36, SDS Pantai Indah dan TK Pantai Indah.

Kejadian ini terjadi pada Senin, (17/2/2025) dan Senin, (24/2/2025).

Salah satu orangtua murid merasa kecewa karena anaknya gagal mendapat makan bergizi gratis.

"Kecewa banget, karena udah dibatalin dua kali," ucap Yuni (bukan nama sebenarnya) (34) saat diwawancarai, Senin (24/2/2025).

Dapur belum siap

Salah satu penyebab gagalnya pelaksanaan makan bergizi gratis di delapan sekolah Cilincing karena dapur milik Yayasan Darul Esti Sumidah yang menjadi penyelenggara belum siap.

"Iya, jadi pengunduran tanggal 17 lebih ke masalah persiapan dari dapurnya, karena dapur SPPG itu harus memenuhi syarat dari semua-muanya seperti itu," ucap Kepala SPPG Yayasan Darul Esti Sumidah Agung Siregar saat diwawancarai di kantornya, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (25/2/2025).

Belum siapnya dapur itu disebabkan karena Yayasan Darul Esti Sumidah baru saja menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis.

Oleh karena itu, persiapan yang dilakukan Yayasan Darul Esti Sumidah belum sepenuhnya rampung.

Pihak yayasan meminta pelaksanaan makan bergizi gratis yang tadinya terjadwal pada Senin, (17/2/2025) diundur menjadi Senin, (24/2/2025).

Permasalahan administrasi

Sedangkan pengunduran makan bergizi gratis pada Senin, (24/2/2025) disebabkan karena adanya permasalahan administrasi.

"Beberapa ada yang belum selesai secara administratif, jadi dari pihak yayasan dan BGN masih ada yang belum lengkap makanya masih menunggu untuk pelaksanaannya," ucap Agung.

Sampai saat ini, pihak yayasan masih menunggu penyelesaian masalah administrasi dengan Badan Gizi Nasiona (BGN).

"Pihak yayasan menunggu dari pihak BGN untuk masalah teknis administratif sehingga pelaksanaan harus mundur," terang Agung.

Kesepakatan bersama

Adanya administrasi yang belum selesai, membuat yayasan dan BGN sepakat untuk mengundur pelaksanaan makan bergizi gratis di delapan sekolah yang ada di Cilincing.

"Bukan dibatalkan oleh pihak BGN, tapi lebih ke keputusan bersama. Jadi, dari pihak BGN dengan yayasan sudah mengambil keputusan bersama lebih baik diundur pelaksanaannya," tutur Agung.

Agung mengakui, pengambilan keputusan pengunduran jadwal makan bergizi gratis karena waktunya sangat mepet.

Dia sudah berusaha memberikan penjelasan, sekaligus meminta maaf kepada orangtua murid, pihak sekolah, dan lainnya.

Setelah dua kali ditunda, penyelenggaraan makan bergizi gratis di delapan sekolah Cilincing belum ada kepastian.

Sampai saat ini, Yayasan Darul Esti Sumidah masih menunggu penyelesaian masalah administrasi dengan pihak BGN.

"Kalau untuk itu kita juga masih berkembang atau bergulir. Jadi, kalau ada info valid pasti saya akan infokan ke penerima manfaat," pungkas Agung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Cipulir 01, Jakarta Selatan, berlangsung pada Rabu (12/2/2025) pagi.

Dalam acara tersebut, siswa kelas V, Gibran Raihabibi, mengaku lebih suka menu ayam goreng dibandingkan dengan telur mata sapi yang disajikan hari itu.

"Yang kemarin ayam kan, (enakan) yang ayam," ucap Gibran saat ditemui di kelasnya, Rabu.

Saat makan, Gibran sendiri tampak hati-hati dan hanya mengonsumsi putih telur.

"Putih telur kan enak. Yang paling enggak suka sayurnya, kayaknya enggak dimakan nanti," tambahnya.

Gibran berharap agar sayur kacang panjang yang disajikan dapat diganti dengan kangkung dan telur dapat kembali diganti dengan ayam.

"Iya (sayur) diganti kangkung. (Telur diganti) ayam, biar seterusnya pakai ayam," ujarnya.

Acara MBG ini dihadiri oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, yang tiba di lokasi sekitar pukul 08.00 WIB.

Setelah masuk ke ruang kelas V, Khoirudin menyaksikan pembagian makanan yang terdiri dari sayur kacang panjang, buah jeruk, telur mata sapi, nasi, dan tempe kepada siswa-siswi.

Dalam kesempatan tersebut, Khoirudin memanggil salah satu siswi yang telah selesai menyantap hidangannya untuk memberikan testimoni.

Dengan malu-malu, siswi itu maju ke depan kelas.

"Makanan pagi ini, asin enggak? Pedas enggak?" tanya Khoirudin.

Namun, siswi tersebut hanya menggelengkan kepalanya.

"Pas?" tanya Khoirudin lagi, dana siswi itu mengangguk mengiyakan.

"Senang ya? Enak? Mantap," ucap Khoirudin.

Siswa itu kembali menjawab dengan anggukan sebelum dipersilakan untuk duduk kembali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan di SDN 01 Cipulir Pagi, Jakarta Selatan, pada Rabu (12/2/2025) pagi. Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin.

Menurut pengamatan Kompas.com, Khoirudin tiba di lokasi sekitar pukul 08.10 WIB.

Setelah itu, ia memasuki ruang kelas V. Seketika, belasan makanan yang sebelumnya ditumpuk di meja guru segera dibagikan kepada siswa-siswi di kelas tersebut.

Para siswa pun diminta untuk menyantap makanan gratis yang disediakan.

Menu yang disajikan dalam program ini meliputi sayur kacang panjang, buah jeruk, telur mata sapi, nasi, dan tempe.

Tidak lama setelah menyantap hidangan, salah satu siswi dipanggil oleh Khoirudin untuk memberikan testimoni di depan kelas.

Dengan tampak malu-malu, siswi tersebut maju ke hadapan Khoirudin.

"Makanan pagi ini, asin enggak? Pedas enggak?" tanya Khoirudin.

Siswi itu hanya menggelengkan kepalanya untuk semua pertanyaan yang diajukan.

"Pas?" tambah Khoirudin lagi, memastikan.

Siswi itu mengangguk sebagai tanda setuju.

Sementara itu, para guru memperhatikan interaksi antara Khoirudin dan siswi tersebut.

"Senang ya? Enak? Mantap," tanyanya lagi.

Siswi itu kembali mengangguk untuk setiap pertanyaan yang diajukan oleh Khoirudin.

Setelah selesai, ia dipersilakan duduk kembali.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak dan memberikan akses makanan bergizi kepada siswa-siswi yang membutuhkan.

Tulisan ini dibuat di atas ketinggian 35 ribu kaki atau lebih dari 10 kilometer di atas permukaan laut dalam perjalanan kembali ke tanah air, selepas mengunjungi kerabat di Hongkong menjelang tahun baru Imlek.

Lima hari lepas dari pekerjaan rutin, mengendapkan banyak pemikiran dan merefleksikan segala sesuatunya, sehingga saya harap bisa membuat tulisan ini dibaca lebih nyaman, mampu mengungkit kearifan dan kelapangan nalar serta akal budi.

Program pemerintah “Makan Bergizi Gratis” belakangan ini disorot banyak pihak setelah resmi berjalan sejak 6 Januari yang lalu.

Beberapa kali saya diminta memberi pendapat oleh media, mulai ketika wacana program ini diangkat sebagai janji unggulan di masa Pilpres, hingga aneka isu dan ‘kejutan’ yang muncul sampai detik ini.

Pembiayaan besar menembus 70 trilyun rupiah sebagai anggaran per tahun, awalnya disebut akan difokuskan pada pelaksanaan MBG di wilayah 3T: Terluar, Tertinggal, Terbelakang.

Yang pasti bukan Jabodetabek dan seputar pulau Jawa, di mana uji coba berulang kali diselenggarakan.

Pun uji coba tidak dikelola sebagai prototipe program sesungguhnya: dari dapur penyedia, cara transportasi, waktu pembagian, sampai dengan evaluasi penerima manfaat, dan daur ulang limbah.

Sentralistik dan gagap tanggap

Cenderung bersifat sentralistik dan dikelola tanpa sosialisasi detil soal penjajagan awal alias assessment pra program, membuat banyak pihak di satu sisi gagap tanggap, di sisi lain muncul aneka reaksi.

Padahal, seyogyanya Makan Bergizi Gratis jika dipersiapkan lebih matang, melibatkan kontribusi pakar dan akademisi maka tentu akan menuai dukungan ketimbang komentar berkepanjangan.

Tidak diragukan lagi, jiwa nasionalis presiden terpilih, menjadi greget dan dorongan terbesar pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Sehingga, juru bicara kepresidenan saat ditanya mengapa akhirnya bukan wilayah 3T sebagai inisasi program: jawaban beliau cukup mengejutkan, ternyata dipilih daerah “yang paling siap” secara tata Kelola, bukan daerah yang paling membutuhkan.

Ditambahkannya pula, bahwa wilayah yang “paling siap” walaupun di perkotaan pulau Jawa, ada kantong-kantong kemiskinan, sehingga program ini bersifat “universal”.

Dalam beberapa pertemuan dengan pakar dan akademisi, saya meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang menentang program Makan Bergizi Gratis, yang justru bisa bergulir secara jangka panjang memperbaiki pemahaman publik tentang gizi seimbang, pola makan sehat keluarga, dan dalam jangka pendek meningkatkan kualitas pangan anak sekoah, ibu hamil-menyusui, serta balita -- paling tidak sekali dalam sehari.

Namun, program nasional berskala raksasa ini semestinya direncanakan, dipersiapkan, dijalankan bertahap dengan standar terukur baik secara efisiensi dan efikasi yang benar.

Punya sistem monitoring yang jelas sejak sebelum dimulai dan tahapan evaluasi di pelbagai lini yang terstruktur, dengan sistem umpan balik yang juga punya kelengkapan monitoring dan evaluasi, bagaimana umpan balik tersebut secara berkesinambungan memberi manfaat bergulir di kemudian hari.

Butuh waktu menjalankan juknis

Bisa saja Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab penuh berlangsungnya program Makan Bergizi Gratis, sebagaimana telah tercantum dalam petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk MBG tahun anggaran 2025.

Namun realitanya, dibutuhkan waktu yang tidak sedikit bagi pemerintah daerah dan dinas terkait untuk “tidak gagap” melaksanakan juknis yang baru saja terbit di bulan Desember 2024.

Begitu pula bab “Kunci Keamanan Pangan” yang mengutip keamanan pangan organisasi kesehatan dunia WHO: jagalah pangan pada suhu aman – ternyata dalam alur makanan selesai dimasak hingga terkirim dibagi dalam 3 kloter.

Yang selesai dimasak pukul 4.30 pagi baru terkirim jam 7.45. Dan baru bisa dimakan sekitar istirahat pertama jam 9.00.

Padahal, prinsip keamanan pangan menyebutkan pada suhu kritis 5-60 derajat Celcius di lebih dari dua jam risiko kontaminasi mikroba tumbuh.

Jadi, suhu aman yang dipersyaratkan WHO mengandaikan makanan dikemas, diantar hingga saatnya dimakan harus terjaga di bawah 5C atau di atas 60C.

Apalagi, jika seluruh kloter selesai dimasak pukul 4.30, sementara kloter terakhir baru diantar pukul 10.00-12.00.

Sekarang bisa dipahami, kenapa ada keluhan “makanan basi” atau “rasanya aneh”, sebagaimana dilontarkan penerima manfaat.

Bulan Desember 2024 Kemenkes RI juga baru menerbitkan Standar Gizi dan Makanan progam Makan Bergizi Gratis dengan aneka resep lauk untuk pelbagai kelompok usia, yang perlu dikelola lagi apabila “master menu “/standar bahan pangan ingin disesuaikan dengan lidah setempat yang menjadi tanggung jawab SPPG/ Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,

Menurut prakiraan, SPPG ini akan bertambah dari 500 titik lokasi pada awal 2025, menjadi 5.000 titik lokasi di bulan Juli 2025. Suatu proyek mega raksasa yang menguras otak dan tenaga.

Paparan iklan makanan dan minuman tidak sehat

Tentu kedengarannya brutal jika kita membandingkan program makan siang para siswa di Jepang, yang sudah berjalan selama 80 tahun – saat pemerintahnya insyaf dahsyatnya dampak Perang Dunia II bagi anak-anak yang masih hidup dan harus melanjutkan keturunannya.

Sementara anak-anak kita, selama 80 tahun terpapar iklan makanan dan minuman tidak sehat, bahkan kantin sekolah disokong industri produk ultra proses.

Begitu pula para ibu muda, lebih asyik belajar membuat makanan bayi hingga masakan di rumah menggunakan bumbu instan.

Tentu lidah yang sudah terasah begini akan menjadi sulit “dididik ulang”, apalagi ujug-ujug harus mengunyah sayur.

Seperti yang saya tulis di awal, assesment dan edukasi pra program menjadi landasan kokoh yang semestinya tidak boleh terlewat.

Assessment yang kuat membuat kita memahami tabiat makan anak dan preferensi pangannya.

Mengandaikan anak Papua perlu diberi papeda dan ikan kuah asam, akhirnya percuma saja terbuang, sebab mereka sekarang lebih menghargai mi instan dan nasi kuning. Begitu pula anak Jawa lebih doyan cilok ketimbang ikan pepes.

Namun dengan transisi edukasi pra program, pengenalan kembali pangan lokal yang sehat membuat anak dan guru sama pintarnya: bukan cuma menadahkan tangan demi bantuan gratis yang siap dihujat jika kurang nikmat, tapi justru bisa menghargai apa yang diberi.

Menu-menu transisi perlu jadi pertimbangan: saat cilok bergeser jadi bakso ikan sebelum muncul pepes ikan, misalnya.

Ketimbang sajian serangga dan aneka “menu eksotis” yang menjadi anekdot di jaman perang, karena ketidakmampuan membeli telur, ayam, ikan, apalagi daging.

Memberdayakan kantin sekolah

Assessment yang baik juga mempermudah kita melakukan pemetaan sekolah-sekolah yang telah punya kantin.

Pemerintah daerah bisa memberdayakan pemilik kantin sekolah menjadi titik SPPG, dengan meningkatkan standar mutu.

Pemilik kantin selain paham apa yang jadi preferensi pangan anak sekolah di wilayahnya, juga bisa mengolah menu setempat dengan standar gizi yang telah dipelajari, tanpa mereka harus kehilangan pekerjaan, akibat para siswa mendapat makan siang gratis.

Hal di atas menjadi tantangan besar jika monitoring dan evaluasi yang lemah. Dana terkorupsi tentu melukai para pembayar pajak, sekaligus pahlawan ekonomi keluarga di saat kondisi finansial sedang “tidak baik-baik saja”.

Tapi, ini semua layak diperjuangkan secara bertahap dengan cara yang baik dan benar, bukan metode Bandung Bondowoso, sang idealis membangun 1.000 candi dalam semalam atau Sangkuriang yang ditantang membuat perahu dan danau dalam semalam.

Bukan suatu kebetulan rasanya, kenapa bangsa kita punya dua kisah legenda seperti itu – yang barangkali para petinggi dan pejabat negara saat ini dari gen Z maupun milenial tidak lagi paham ceritanya.

Saya juga teringat saat 1 Oktober 1979, pertama kali Hongkong punya trayek MRT yang hingga kini mereka lebih bangga menyebutnya sebagai MTR.

Dibutuhkan 46 tahun “berdarah-darah” untuk jadi seperti sekarang, di mana penduduknya ogah punya kendaraan pribadi.

Sejak pertama saya kenal Hongkong sekitar 55 tahun lalu dan tiap tahun sesudahnya, mustahil cerita “Hongkong tanpa debu dan dentuman tiang pancang”. Dan lihat hasilnya sekarang.

Saya ingat betul nasihat pembimbing disertasi saya, seorang ahli gizi yang amat sederhana dan rendah hati: “It is good to be fast, but it is better to be right!” – memang bagus bisa cepat, tapi lebih baik lagi jika jadi benar.

Dana triliunan bukanlah sejumlah uang yang “biasa”. Apalagi, berasal dari keringat rakyat yang sayang bangsanya.

Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis adalah kebanggaan kita semua, wujud nyata kepedulian kualitas generasi masa depan.

Sekalipun contoh lauk masih didominasi gorengan, dengan pemikiran mengurangi risiko basi.

Belum lagi, persoalan susu kotak, yang dalam standar gizi terbitan Kemenkes di atas sama sekali tidak tertulis di dalamnya.

Sementara di luar sana, penerima manfaat program meributkan absennya susu. Ini menunjukkan, edukasi pra program yang terbengkalai.

Era 4 sehat 5 sempurna yang masih melekat erat, termasuk di kalangan pejabat tinggi.

Akibatnya, pembagian susu kotak menjadi ironi: yang dibagikan minuman bergula aneka rasa dengan kandungan susu hanya 30%. Produk berkasta sarat kepentingan, di negara dengan etnik yang 80% masyarakatnya intoleran laktosa.

Tulisan ini dibuat di atas ketinggian 35 ribu kaki atau lebih dari 10 kilometer di atas permukaan laut dalam perjalanan kembali ke tanah air, selepas mengunjungi kerabat di Hongkong menjelang tahun baru Imlek.

Lima hari lepas dari pekerjaan rutin, mengendapkan banyak pemikiran dan merefleksikan segala sesuatunya, sehingga saya harap bisa membuat tulisan ini dibaca lebih nyaman, mampu mengungkit kearifan dan kelapangan nalar serta akal budi.

Program pemerintah “Makan Bergizi Gratis” belakangan ini disorot banyak pihak setelah resmi berjalan sejak 6 Januari yang lalu.

Beberapa kali saya diminta memberi pendapat oleh media, mulai ketika wacana program ini diangkat sebagai janji unggulan di masa Pilpres, hingga aneka isu dan ‘kejutan’ yang muncul sampai detik ini.

Pembiayaan besar menembus 70 trilyun rupiah sebagai anggaran per tahun, awalnya disebut akan difokuskan pada pelaksanaan MBG di wilayah 3T: Terluar, Tertinggal, Terbelakang.

Yang pasti bukan Jabodetabek dan seputar pulau Jawa, di mana uji coba berulang kali diselenggarakan.

Pun uji coba tidak dikelola sebagai prototipe program sesungguhnya: dari dapur penyedia, cara transportasi, waktu pembagian, sampai dengan evaluasi penerima manfaat, dan daur ulang limbah.

Sentralistik dan gagap tanggap

Cenderung bersifat sentralistik dan dikelola tanpa sosialisasi detil soal penjajagan awal alias assessment pra program, membuat banyak pihak di satu sisi gagap tanggap, di sisi lain muncul aneka reaksi.

Padahal, seyogyanya Makan Bergizi Gratis jika dipersiapkan lebih matang, melibatkan kontribusi pakar dan akademisi maka tentu akan menuai dukungan ketimbang komentar berkepanjangan.

Tidak diragukan lagi, jiwa nasionalis presiden terpilih, menjadi greget dan dorongan terbesar pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Sehingga, juru bicara kepresidenan saat ditanya mengapa akhirnya bukan wilayah 3T sebagai inisasi program: jawaban beliau cukup mengejutkan, ternyata dipilih daerah “yang paling siap” secara tata Kelola, bukan daerah yang paling membutuhkan.

Ditambahkannya pula, bahwa wilayah yang “paling siap” walaupun di perkotaan pulau Jawa, ada kantong-kantong kemiskinan, sehingga program ini bersifat “universal”.

Dalam beberapa pertemuan dengan pakar dan akademisi, saya meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang menentang program Makan Bergizi Gratis, yang justru bisa bergulir secara jangka panjang memperbaiki pemahaman publik tentang gizi seimbang, pola makan sehat keluarga, dan dalam jangka pendek meningkatkan kualitas pangan anak sekoah, ibu hamil-menyusui, serta balita -- paling tidak sekali dalam sehari.

Namun, program nasional berskala raksasa ini semestinya direncanakan, dipersiapkan, dijalankan bertahap dengan standar terukur baik secara efisiensi dan efikasi yang benar.

Punya sistem monitoring yang jelas sejak sebelum dimulai dan tahapan evaluasi di pelbagai lini yang terstruktur, dengan sistem umpan balik yang juga punya kelengkapan monitoring dan evaluasi, bagaimana umpan balik tersebut secara berkesinambungan memberi manfaat bergulir di kemudian hari.

Butuh waktu menjalankan juknis

Bisa saja Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab penuh berlangsungnya program Makan Bergizi Gratis, sebagaimana telah tercantum dalam petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk MBG tahun anggaran 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips Jusario Vermonte menyampaikan, kepastian kapan pembagian produk susu dalam program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah Jakarta belum mendapatkan titik terang.

Hal itu disampaikan Philips saat meninjau distribusi program MBG di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).

“Belum tahu (kapan ada susu). Yang jelas dijalankan adalah menu yang sudah disusun oleh Badan Gizi Nasional (BGN),” kata Philips kepada wartawan, Selasa.

Philips mengungkapkan, kesulitan pertama dalam pembagian produk susu adalah sentra susu yang sejauh ini belum ditemukan di wilayah Jakarta.

“Jadi itu bergantung dari bagaimana lokasi tempat itu, apakah dia (di wilayahnya) punya sentra susu atau enggak,” ungkap Philips.

Philips menegaskan, semenjak program MBG dijalankan dalam dua minggu terakhir, pemerintah masih memfokuskan kepada perencanaan yang telah disusun BGN.

Hal ini meliputi segi menu makan yang variatif untuk para anak, atau pengembangan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Targetnya pada Agustus 2025, Indonesia sudah membuka sekitar 2.000 titik SPPG.

“Kita masih konsentrasi pada menjalankan dia minggu terakhir ya. Ini kan sudah berjalan, pada SPPG titik di 238 yang tersebar di 31 provinsi,” terang Philips.

“Dan nanti per April diharapkan ada sekitar 900-an dan kemudian di Agustus ada 2.000 titik SPPG,” imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 197 siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 5 Palmerah, Jakarta menerima makan bergizi gratis (MBG) yang dibagikan pada Selasa (21/1/2025).

Pembagian makan bergizi gratis ini ditinjau langsung oleh Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti dan Juru Bicara Kantor Kepresidenan RI Philips J Vermonte.

Pengamatan Kompas.com di lokasi, pembagian menu MBG mulai dilakukan sekitar pukul 08.10 WIB, dimulai dari siswa SD yang menempati ruang kelas lantai dasar.

Siswa yang mayoritas berpakaian olahraga warna hijau dan kuning duduk melingkar di lantai ruang kelas yang beralaskan banner bekas. Mereka tampak antusias menunjuk-nunjuk tempat makan.

Para siswa juga mengajak Roro bicara menggunakan bahasa isyarat.

Roro yang membaca gerak-gerik para siswa membalas dengan bahasa isyarat, “sabar”. Selain gerak tangan, tampak mulut Roro melafalkan kata “sabar”.

Tak lama, tempat makan stainless steel dibagikan ke para murid. Tampak ayam katsu, semur tahu, kangkung, dan jeruk tersaji.

Para murid langsung menyantap sajian itu. Terdengar suara sendok dan garpu beradu.

Salah seorang siswa bahkan berulang kali mengambil ayam katsu yang ukurannya sebesar telapak tangan tanpa menggunakan sendok. Ia tampak tak sabar saat beberapa kali mencoba memotong katsu tersebut.

Sementara, salah satu murid lain terlihat lahap menyatap nasi tanpa menyentuh lauk-lauk yang disajikan.

Roro mengungkapkan, program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Alhamdulillah, teman-teman yang menerima program ini merupakan bagian dari masa depan bangsa. Semua ini tidak lepas dari bagaimana kita merawat sumber daya manusianya, mulai dari asupan gizi, kesehatan, hingga pendidikan," ungkap Roro.

Ia mengeklaim, program ini mampu memenuhi gizi anak, sehingga ke depan anak-anak Indonesia diharapkan lebih produktif.

"Anak-anak kita akan lebih produktif dan maksimal dalam berkontribusi untuk bangsa. Ini juga langkah penting untuk menuntaskan stunting," ujar Roro.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyiapkan dana sebesar Rp 459 juta untuk membantu Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah pusat.

"Sebagai contoh, misalnya di Jakarta, kami sudah laporkan juga, bahwasannya kalau memang ada penugasan, Jakarta itu siap untuk ikut peran kontribusi dalam hal penganggaran," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi saat diwawancarai di Balai Kota Jakarta, Senin (20/1/2025).

Tahun ini, Pemprov Jakarta ditargetkan bisa membangun 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Pembekalan Serikat Pekerja (SPPG).

Jika pembangunan satu SPPG membutuhkan dana sekitar Rp 3 juta, maka Pemprov Jakarta bersedia membantunya.

"Kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp 3 juta, berarti kami siap dengan anggaran Rp 459 juta untuk bersama-sama men-support program MBG itu," pungkas Teguh.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak wajib membantu anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 5 triliun.

"Tidak wajib, tapi sangat sesuai, sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah," ucap Bima di Balai Kota Jakarta.

Bima mengungkapkan, tidak diwajibkannya Pemda memberikan bantuan anggaran makan bergizi gratis karena kondisi di setiap daerah berbeda-beda.

"Ada daerah yang kapasitas fiskalnya itu kuat. Artinya, transfer dari pusatnya lebih kecil daripada pendapatan daerah. Tapi, ada yang lemah. Nah, untuk yang lemah ini tentu tidak suatu kewajiban atau keharusan," tambah Bima.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyiapkan dana sebesar Rp 459 juta untuk membantu Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah pusat.

"Sebagai contoh, misalnya di Jakarta, kami sudah laporkan juga, bahwasannya kalau memang ada penugasan, Jakarta itu siap untuk ikut peran kontribusi dalam hal penganggaran," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi saat diwawancarai di Balai Kota Jakarta, Senin (20/1/2025).

Tahun ini, Pemprov Jakarta ditargetkan bisa membangun 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Pembekalan Serikat Pekerja (SPPG).

Jika pembangunan satu SPPG membutuhkan dana sekitar Rp 3 juta, maka Pemprov Jakarta bersedia membantunya.

"Kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp 3 juta, berarti kami siap dengan anggaran Rp 459 juta untuk bersama-sama men-support program MBG itu," pungkas Teguh.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak wajib membantu anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 5 triliun.

"Tidak wajib, tapi sangat sesuai, sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah," ucap Bima di Balai Kota Jakarta.

Bima mengungkapkan, tidak diwajibkannya Pemda memberikan bantuan anggaran makan bergizi gratis karena kondisi di setiap daerah berbeda-beda.

"Ada daerah yang kapasitas fiskalnya itu kuat. Artinya, transfer dari pusatnya lebih kecil daripada pendapatan daerah. Tapi, ada yang lemah. Nah, untuk yang lemah ini tentu tidak suatu kewajiban atau keharusan," tambah Bima.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah siswa SD Negeri 14 Duren Sawit, Jakarta Timur mengaku tetap membeli jajan di lingkungan sekolah meski sudah mendapat makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah.

Adit (11) misalnya. Siswa kelas 5 SDN 14 Duren Sawit itu akan menggunakan uang sakunya untuk jajan sepulang sekolah.

"Ini nanti uang ditaruh di rumah, kalau enggak nabung ya dibelikan jajan setelah pulang sekolah, " ungkap Adit saat ditemui, Senin (13/1/2025).

Adit sendiri mengaku senang dengan hadirnya program makan bergizi gratis. Menurutnya, santapan program MBG yang baru pertama dihadirkan di SDN 14 Duren Sawit terbilang lezat.

"Seneng banget, dapat makan bergizi gratis tanpa bayar, enak lagi. Ada sayur bayam, jagungnya juga enak," ujar Adit.

Siswa kelas 5 lainnya bernama Kenzi (10) juga mengaku tetap membeli jajan meski mendapat makan bergizi gratis.

"Tetap jajan lagi kok di kantin," ungkap Kenzi.

Kenzi menilai, makan bergizi gratis yang diberikan pada hari pertama sangat enak. Meski begitu, ia tidak menyukai sayur dalam santapan tersebut.

"Enggak suka sayur, enggak terlalu ada rasa. Tapi kalau ayam gorengnya enak," pungkas Kenzi.

Sementara, Fatin (11) mengaku menyukai makanan yang diberikan karena mirip dengan masakan orangtuanya.

"Tahu dan ayam, enak rasanya itu. Tahunya kayak masakan ibu aku," ungkap Fatin.

Selain itu, Fatin menyebut, ia bisa berhemat dengan adanya makan bergizi gratis.

"Uang jajan ditabung dan sebagian dibelikan jajan," urainya.

Fatin berharap, ke depan, menu makan bergizi gratis juga dilengkapi dengan susu.

"Karena dapat makan gratis terus sehat, Tapi ada satu hal, kurang susu. Aku maunya ada dua-duanya, ada susu sama buah juga," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD Jakarta Kevin Wu menilai, penggunaan wadah berbahan stainlesssteel pada program makan bergizi gratis dianggap sebagai pilihan terbaik dibandingkan alternatif lain seperti plastik atau styrofoam.

Hal itu dia sampaikan untuk menjawab pernyataan masyarakat yang menilai tempat makan yang digunakan mirip wadah makan tahanan.

"Saya rasa sudut pandangnya enggak seperti itu ya. Justru yang kami melihat dari semua pilihan-pilihan, mau itu plastik, styrofoam, dan lain sebagainya, saya rasa stainless yang paling terbaik," ujar Kevin Wu di SLB 5 Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (10/1/2025).

Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat agar tidak selalu berpandangan negatif, tetapi juga harus bisa melihat sisi positifnya.

Banyak sisi positif dari wadah makan bergizi gratis pakai stainlesssteel, salah satunya yakni dari sisi kebersihannya.

Kevin meminta masyarakat untuk melihat manfaat positif dari penerapan program makan bergizi gratis, salah satunya soal penggunaan wadah makanan.

"Netizen atau yang lain jangan hanya melihat dari sudut pandang negatif, tapi coba sisi positifnya," kata Kevin Wu.

"Tantangan pelaksanaan ini tentu banyak hambatan dan masalah. Bagaimana kita berpikir untuk maju ke depan dan positif?" tambah dia.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menuturkan, wadah program makan bergizi gratis (MBG) didesain menggunakan stainless steel untuk mengurangi limbah.

Wadah ini dianggap lebih higienis dan bisa digunakan ulang.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang," jelas Hasan dalam siaran pers, dikutip pada Senin (6/1/2025).

Hasan menjelaskan, setiap Dapur makan bergizi gratis dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta masih menyusun skema distribusi untuk program Makan Bergizi Gratis yang diperuntukkan bagi ibu hamil dan menyusui.

Kepala Biro Kerja Sama Daerah (Karo KSD) Pemerintah Provinsi Jakarta, Marulina Dewi mengatakan, pelaksanaan program ini masih menunggu penyusunan mekanisme pengantaran makanan dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) kepada penerima manfaat.

“Untuk yang ibu hamil dan ibu menyusui, saat ini Pemprov DKI bersama dengan Kepala SPPG dan juga Badan Gizi Nasional (BGN) sedang menyusun skema terbaik untuk implementasi dan penghantaran dari dapur ke lokasi penerima," ujar Marulina kepada wartawan di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2025).

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menegaskan, makan bergizi gratis tidak hanya diperuntukkan bagi siswa sekolah, tetapi juga bagi ibu hamil.

Program ini akan mulai diterapkan pada 9 Januari 2025, setelah pemberian makan bergizi gratis untuk siswa sekolah mulai dijalankan pada Senin, (6/1/2025).

“Tadi sudah disampaikan bukan hanya untuk anak sekolah SD, SMP, SMA tetapi juga untuk ibu hamil. Insya Allah untuk di wilayah DKI akan mulai pada tanggal 9 Januari ini yang program untuk ibu hamil,” kata Teguh usai meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SMPN 61 Jakarta, Senin.

Di lokasi yang sama, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menjelaskan, distribusi makan bergizi gratis akan dilakukan melalui posyandu dengan dua skema utama.

Pertama, makanan akan diantarkan langsung ke rumah penerima manfaat. Kedua, penerima manfaat datang langsung ke posyandu untuk mengambil makanan.

“Tetapi skema dua ini tentu saja tidak bisa dilakukan kepada Ibu-ibu yang kehamilannya sudah sangat besar, karena mobilitasnya harus dibatasi,” kata Dedek.

Selain itu, kader posyandu akan dilibatkan secara aktif untuk menjemput dan mengantarkan makanan. Program ini juga dirancang untuk mengoptimalkan peran posyandu di masyarakat.

“Setelah itu, kader-kader posyandu juga lah yang kemudian menjemput tray-tray makanan tadi dari rumah-rumah,” kata Dedek.

Program makan bergizi gratis untuk ibu hamil menargetkan 3 juta penerima manfaat pada Januari 2025, dan jumlah tersebut akan bertambah menjadi 15 juta pada akhir 2025.

Pada 2029, program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

“Targetnya itu untuk di bulan Januari sekitar 3 juta penerima manfaat. Untuk 2025, di akhir tahun, sekitar 15 juta, kira-kira di 2029 itu sekitar 82,9 juta. Jadi semua sudah direncanakan semua sudah disekemakan, ini tinggal dilaksanakan walaupun prosesnya bertahap,” kata Dedek.