Bisnis.com, SUMEDANG - Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku bahwa pemerintah memiliki dana untuk menyokong program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun dari APBN itu.

Hal ini dia sampaikan usai meresmikan secara serentak 37 Proyek Strategis Ketenagalistrikan di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

“Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” imbuhnya kepada wartawan.

Kepala Negara pun meminta maaf banyak masyarakat belum menjadi penerima manfaat. Mengingat, program yang terlaksana secara perdana di Tanah Air sejak Senin (6/1) itu tentunya tak lepas dari berbagai catatan.

“Makan bergizi baru mulai. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf. Kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima,” ujarnya.

Meski begitu, Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program yang mengenyam dana hingga Rp71 triliun dari APBN itu.

Dia mengatakan bahwa pemerintahannya membutuhkan waktu untuk segera menemukan formula yang tepat agar program andalannya tersebut dapat terealisasi dengan baik.

“Supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insyaallah akhir 2025 ini berhasil,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas untuk membahas percepatan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG)di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (17/1/2025).

“Ini kelihatannya akan menjadi fokus perhatian untuk Indonesia juga demikian karena ini adalah investasi terbesar sumber daya manusia untuk menyambut Indonesia emas 2045,” ujarnya kepada wartawan.

Meski baru berjalan selama 10 hari, program MBG telah menjangkau 31 provinsi dan melibatkan 238 satuan pelayanan pemenuhan gizi.

Menurut Dadan, pada pertemuan tersebut Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan apresiasi atas berjalannya program MBG yang mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak.

“Ini bisa terjadi karena dukungan semua pihak mulai dari Menteri Bappenas, Menteri Pertahanan, kemudian Menteri Desa, TNI Polri, BUMN, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Menteri Dalam Negeri dan seluruh Menteri yang dipanggil tadi Koperasi dan lain-lain,” katanya.

Di samping itu, Kepala Negara, kata Dadan juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan kelancaran program tersebut. Kepala BGN menuturkan bahwa Presiden menaruh perhatian penting pada percepatan program MBG sehingga seluruh anak Indonesia mendapatkan asupan makanan bergizi.

“Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN dan lain-lain supaya kami bisa segera melayani lebih banyak lagi anak di seluruh Indonesia termasuk ibu hamil, menyusui dan anak balita," lanjutnya.

Selain itu, dukungan juga datang dari Menteri Keuangan dan Menteri Sekretarias Negara untuk memastikan pengaturan regulasi yang dapat mempermudah pelaksanaan program. Dadan pun berharap pelaksanaan program ke depan dapat berjalan lebih cepat dengan penerima manfaat yang terus meningkat.

“Insyaallah nanti selama bulan Januari sampai April akan bertambah menjadi melayani 3 juta, nanti di bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta, dan nanti di Agustus ketika pendidikan SDM-nya cukup, Pak Presiden ingin lebih cepat lagi," tandas Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan sebanyak Rp2,3 triliun hingga Rp2,5 triliun dana daerah siap membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun ini.

Menurutnya, pemerintah daerah (pemda) sangat antusias dalam mendukung program andalan Presiden Prabowo Subianto itu lantaran mampu menciptakan ekonomi sirkular.

“Untuk 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang atau mau ikut berpartisipasi lebih kurang Rp2,3 triliun. Karena mulainya nanti September, setelah kepala daerah dilantik maka nanti ada pergeseran anggaran atau perubahan APBD,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/1/2025).

Nantinya, dia melanjutkan dari dana yang terkumpul itu nantinya berguna untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan berjumlah 2.000 unit.

Bahkan, Tito optimitis jika biaya yang digelontorkan oleh daerah ditambah oleh APBD Provinsi yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) kuat, maka dana yang terkumpul mampu mencapai hampir Rp5 triliun.

“Jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah. Nah tadi tinggal apakah peran dari Pemda membangun sarana satuan pelayanan dan kemudian mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan, ternak,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Tito menyebut bahwa pemerintah menargetkan pembangunan antara 2.000 sampai 4.000 unit SPPG mulai September.

“Pembangunan selama 4 bulan dengan anggaran Kabupaten Rp2,3 triliun, kemudian Provinsi lebih kurang Rp2,5 triliun. Ini kita diskusi sudah, bukannya top-down maunya kita perintah. Tapi dari mereka ya, banyak daerah-daerah yang PAD-nya kuat,” pungkas Tito.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut bahwa dari 415 kabupaten dan 93 kota bergotong royong mengalokasikan APBD dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski begitu, Tito menegaskan bahwa pemerintah tak mewajibkan agar setiap pemerintah daerah (pemda) untuk mengalokasikan keuangan mereka untuk membantu program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

“Kami menanyakan kesanggupan [daerah], mereka mau partisipasi tetapi kami punya data berapa APBD-nya, berapa PAD-nya. Minimal itu adalah 0,2% yang paling rendah itu 0,2% dari PAD itu untuk ngurusin 500 siswa SD,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/1/2025).

Tito menjelaskan bahwa skema saat ini dari APBD setiap Provinsi akan dihibahkan kepada Kabupaten/Kota dalam mendukung program yang memakan anggaran Rp71 triliun itu.

Nantinya, kata Tito, setiap Kabupaten dan Kota akan menargetkan untuk menyalurkannya kepada penerima manfaat di tingkat Sekolah Dasar (SD).

Dia melanjutkan untuk masalah operasional akan tetap dibawah kendali Badan Gizi Nasiononal (BGN). Mengingat instansi ini memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Meski begitu, Tito tak menampik bahwa Inspektorat Kabupaten Kota, juga akan terjun untuk membantu dalam pengawasan

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa setiap daerah tidak memiliki patokan yang sama untuk menyumbangkan PAD-nya demi mendukung program MBG. Semua akan dikembalikan lagi kepada kemampuan daerah masing-masing.

“Misalnya Kabupaten Badung itu PAD-nya kan 90% dari APBD-nya tanah perpusat hanya 10%, mereka punya anggaran hampir Rp10 triliun anak SD-nya ada 72.000 mereka bisa meng-cover semua,” imbuhnya.

Di sisi lain, Tito juga menjelaskan ada juga daerah yang memiliki PAD yang rendah sekali seperti Indonesia Bagian Timur sehingga kembali untuk daerah tersebut menurutnya disarankan untuk membantu 500 penerima manfaat. Sehingga sisanya akan dipenuhi oleh Badan Gizi Nasional.

“Ada juga yang PAD-nya kan rendah sekali Seperti Indonesia Bagian Timur. Nah kalau ini mereka yaudah 500 anak saja. Yang lainnya akan Di-cover oleh badan Gizi Nasional,” pungkas Tito.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana ke Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025) sore.

Tiba sekitar pukul 14.06 WIB, Dadan terlihat terburu-buru untuk masuk ke dalam lingkungan Istana. Dia pun tak menampik ada beberapa kementerian/lembaga terkait yang dipanggil untuk melakukan evaluasi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Maklum, baru sepekan berjalan terdapat banyak pekerjaan rumah yang harus segera dikaji kembali oleh pemerintah. Tak hanya menu susu yang selalu dipertanyakan masyarakat, terbaru kasus keracunan yang terhadap 40 siswa di SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah usai menyantap menu ayam goreng tepung.

“Kami dipanggil untuk membicarakan masalah program Makan Bergizi Gratis. Keterangan lebih lanjut setelah rapat ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/1/2025) sore.

Wartawan pun memperdalam pertanyaan terkait laporan yang ingin disampaikan oleh Dadan, apakah salah satunya termasuk kasus keracunan?

Namun, enggan menjawab lebih Dadan menjanjikan akan menjawab semua pertanyaan usai menghadap Kepala Negara.

“Nanti aja. Saya harus laporan. Akan kami laporkan Nanti aja nanti aja. Saya mau laporan,” imbuhnya.

Bahkan, saat ditanyakan terkait dengan pengawasan sehingga terjadinya kecolongan banyak siswa yang keracunan. Dadan masih dengan sikap yang sama bahwa jawaban akan diberikan usai dia memberikan laporan.

“Aman aman aman [kami selalu awasi],” pungkas Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA – Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto juga turut mendorong peran APBD dalam pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menilai bahwa sejauh ini program andalan orang nomor satu di Indonesia itu lebih berkutat dalam mengorek kantung APBN yang diturunkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

"Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya juga penting," ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/1/2025).

Ketua Umum Muslimat NU ini pun menilai bahwa APBD sebenarnya memiliki kemampuan fiskal yang sehat dalam menyokong program dengan anggaran Rp71 triliun dari APBN ini.

Termasuk, kata Khofifah, Pemprov Jawa Timur yang memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi program yang dimulai pada Senin (6/1/2025) lalu itu.

Bahkan, dia melanjutkan dengan bantuan APBD dari Jawa Timur saja penerima manfaat berpeluang untuk mendapatkan satu menu tambahan sebagai komposisi. Misalnya, menambahkan telur melalui pembiayaan APBD.

"Saya ketika awal melihat, wah ini kalau ditambahin setengah telur gitu, lebih bagus proteinnya gitu. Pemprov Jawa Timur ini sudah punya semacam alokasi anggaran, jikalau nanti misalnya ada sharing dari APBD," ucapnya.

Dia optimistis apabila pemerintah daerah tingkat Kabupaten atau Kota juga diajak turut menyumbangkan sebagian APBD mereka demi kelangsungan agenda pemerintah itu, maka mampu memperluas cakupan penerima manfaat MBG.

"Nah Kabupaten Kota juga saya sampaikan, itu kalau ada sharing penting lho untuk meluaskan cakupan. Mungkin menambahkan gitu ya, kembali-kembali harus konsultan gizinya diajak diskusi gitu. Rata-rata, mereka welcome sih pengambil keputusan di daerah seandainya mereka diajak sharing bersama-sama," pungkas Khofifah.

Bisnis.com, JAKARTA - Istana memastikan Presiden Prabowo Subianto akan memantau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi dimulai hari ini, Senin (6/1/2025), di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa Prabowo dipastikan akan meninjau secara langsung program andalannya tersebut.

“Presiden rencananya akan sidak saja. Jadi belum ada info beliau akan ke titik mana,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (5/1/2025).

Sebelumnya, Hasan mengatakan bahwa program ini adalah salah satu bentuk komitmen Presiden Ke-8 RI itu untuk memastikan kesehatan dan gizi yang cukup bagi masyarakat, terutama generasi muda dan ibu-ibu hamil.

"Tidak menunggu 100 hari atau tepat pada hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program Makan Bergizi Gratis ini dimulai," ujarnya dalam video resmi yang diterima Bisnis, Senin (6/1/2025).

Nantinya, kata Hasan, sebanyak 190 Dapur MBG telah siap beroperasi mulai hari ini, dengan rencana untuk meningkatkan jumlahnya menjadi 937 Dapur MBG pada akhir Januari 2025.

Program ini juga melibatkan 140 UMKM yang ikut berperan dalam rantai pasok bahan pangan yang bergizi. Pemerintah memastikan tidak ada biaya yang dibebankan kepada pihak yang ingin menjadi mitra kerja sama dalam program ini.

Program MBG akan menyasar tiga juta penerima manfaat dalam tiga bulan pertama, dan terus berkembang hingga mencapai 15 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025. Sejalan dengan itu, diharapkan jumlah penerima manfaat dapat mencapai 82,9 juta pada 2029.

Selain itu, kegiatan ini juga akan mendapat pengawasan ketat dari BGN, termasuk dalam hal kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengelolaan limbah di setiap dapur. Program ini juga memprioritaskan keberlanjutan dengan menggunakan bahan penyajian yang dapat digunakan kembali, seperti stainless steel.

Terkait pengawasan langsung, beberapa pejabat tinggi dijadwalkan untuk meninjau pelaksanaan program ini.

Misalnya, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, akan mengunjungi SDN Cilangkap 5 dan 3 di Depok, Jawa Barat.

Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto juga dijadwalkan untuk memantau pelaksanaan di berbagai daerah, termasuk di Kota Bogor dan Jakarta.

Kendati demikian, belum ada informasi terkait dengan Prabowo dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk meninjau atau memantau program andalan mereka secara langsung.

Hasan menekankan bahwa dengan dimulainya program ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal, karena melibatkan UMKM, koperasi, hingga petani dan peternak setempat.

“Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat merasakan manfaat yang positif dari program ini,” pungkas Hasan.