BOJONEGORO.INEWS.ID - Pemerintah kembali merubah nama atau istilah program makan yang diperuntukan untuk anak sekolah, sesuai janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto - Gibran Rakamuming Raka, dalam pilpres 2024.

Sejak awal program ini digagas saat kampanye bernama makan siang gratis. Lalu setelah Prabowo - Gibran terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, di awal kepemimpinannya program ini diganti bernama makan bergizi gratis MBG.

Lalu saat ini nama program tersebut kembali berubah, yaitu hanya makan bergizi alias gratisnya dihilangkan.

Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Kodim 0813 Bojonegoro Letko Czi Arief Rochman Hakim, saat menggelar silaturahmi bersama dengan sejumlah jurnalis di markas Kodim, Jalan HOS Cokroaminoto Kota Bojonegoro pada Kamis 27 Maret 2025.

"Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media terkait program MBG, bahwa saat ini bernama makan bergizi "G" nya dihapus jadi hanya MB," jelasnya.

Dandim menambahkan, jika dalam program Makan Bergizi di Bojonegoro, nantinya akan dibuka sebanyak 112 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau tempat untuk memasak untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah.

"Saat ini sudah ada 70 titik SPPG di Bojonegoro, tapi targetnya hingga 112," tambahnya.

Semua bahan baku untuk memasak, menurut Dandim harus berasal dari lokal Bojonegoro. Mulai dari sayuran, lauk pauk, buah-buahan beras dan lain-lain.

"Kalau di Bojonegoro tidak ada stoknya, baru bisa ambil dari luar daerah. Kita sudah sampaikan ini kepada semua mitra, masyarakat dan media bisa mengawasi," pungkas Komandan Kodim 0813 Bojonegoro.

PeranTNIdalamprogrammakanbergizi

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Hariyanto menyatakan ada tiga aspek utama yang menjadi tugas TNI dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis. Pertama, memfasilitasi logistik. 

"Mendukung distribusi bahan makanan ke wilayah-wilayah sasaran, termasuk daerah terpencil," kata Hariyanto. 

Aspek kedua, menyangkut operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). TNI melalui Kodim, Lantamal, Lanud, akan menyediakan lahan untuk pembangunan SPPG guna mempersiapkan makanan bergizi yang akan dibagikan ke sekolah-sekolah dan ibu hamil. 

Ketiga, terkait urusan monitoring dan evaluasi. Personel TNI juga akan membantu memastikan agar program Makan Bergizi Gratis berjalan lancar sesuai dengan target pemerintah.

Editor : Arika Hutama

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan sebanyak Rp2,3 triliun hingga Rp2,5 triliun dana daerah siap membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun ini.

Menurutnya, pemerintah daerah (pemda) sangat antusias dalam mendukung program andalan Presiden Prabowo Subianto itu lantaran mampu menciptakan ekonomi sirkular.

“Untuk 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang atau mau ikut berpartisipasi lebih kurang Rp2,3 triliun. Karena mulainya nanti September, setelah kepala daerah dilantik maka nanti ada pergeseran anggaran atau perubahan APBD,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/1/2025).

Nantinya, dia melanjutkan dari dana yang terkumpul itu nantinya berguna untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan berjumlah 2.000 unit.

Bahkan, Tito optimitis jika biaya yang digelontorkan oleh daerah ditambah oleh APBD Provinsi yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) kuat, maka dana yang terkumpul mampu mencapai hampir Rp5 triliun.

“Jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah. Nah tadi tinggal apakah peran dari Pemda membangun sarana satuan pelayanan dan kemudian mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan, ternak,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Tito menyebut bahwa pemerintah menargetkan pembangunan antara 2.000 sampai 4.000 unit SPPG mulai September.

“Pembangunan selama 4 bulan dengan anggaran Kabupaten Rp2,3 triliun, kemudian Provinsi lebih kurang Rp2,5 triliun. Ini kita diskusi sudah, bukannya top-down maunya kita perintah. Tapi dari mereka ya, banyak daerah-daerah yang PAD-nya kuat,” pungkas Tito.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut bahwa dari 415 kabupaten dan 93 kota bergotong royong mengalokasikan APBD dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski begitu, Tito menegaskan bahwa pemerintah tak mewajibkan agar setiap pemerintah daerah (pemda) untuk mengalokasikan keuangan mereka untuk membantu program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

“Kami menanyakan kesanggupan [daerah], mereka mau partisipasi tetapi kami punya data berapa APBD-nya, berapa PAD-nya. Minimal itu adalah 0,2% yang paling rendah itu 0,2% dari PAD itu untuk ngurusin 500 siswa SD,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/1/2025).

Tito menjelaskan bahwa skema saat ini dari APBD setiap Provinsi akan dihibahkan kepada Kabupaten/Kota dalam mendukung program yang memakan anggaran Rp71 triliun itu.

Nantinya, kata Tito, setiap Kabupaten dan Kota akan menargetkan untuk menyalurkannya kepada penerima manfaat di tingkat Sekolah Dasar (SD).

Dia melanjutkan untuk masalah operasional akan tetap dibawah kendali Badan Gizi Nasiononal (BGN). Mengingat instansi ini memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Meski begitu, Tito tak menampik bahwa Inspektorat Kabupaten Kota, juga akan terjun untuk membantu dalam pengawasan

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa setiap daerah tidak memiliki patokan yang sama untuk menyumbangkan PAD-nya demi mendukung program MBG. Semua akan dikembalikan lagi kepada kemampuan daerah masing-masing.

“Misalnya Kabupaten Badung itu PAD-nya kan 90% dari APBD-nya tanah perpusat hanya 10%, mereka punya anggaran hampir Rp10 triliun anak SD-nya ada 72.000 mereka bisa meng-cover semua,” imbuhnya.

Di sisi lain, Tito juga menjelaskan ada juga daerah yang memiliki PAD yang rendah sekali seperti Indonesia Bagian Timur sehingga kembali untuk daerah tersebut menurutnya disarankan untuk membantu 500 penerima manfaat. Sehingga sisanya akan dipenuhi oleh Badan Gizi Nasional.

“Ada juga yang PAD-nya kan rendah sekali Seperti Indonesia Bagian Timur. Nah kalau ini mereka yaudah 500 anak saja. Yang lainnya akan Di-cover oleh badan Gizi Nasional,” pungkas Tito.