Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semula Rp15.000 menjadi Rp10.000. Pemangkasan ini imbas dari keterbatasan anggaran pemerintah.

Pakar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Jusuf Irianto, menyatakan kebijakan tersebut merupakan keputusan rasional dari sisi pemerintah. Namun, perlu ditegaskan keputusan tersebut juga membutuhkan pertimbangan dari sisi rakyat.

“Keputusan untuk mengurangi anggaran makan bergizi gratis merupakan keputusan yang rasional bagi pemerintah mengingat keterbatasan anggaran. Bagi rakyat sebaliknya. Yang penting sekarang bagaimana dengan anggaran yang terbatas, pemerintah dapat menyediakan MBG yang layak dan bergizi,” ujar Jusuf dikutip dari laman unair.ac.id, Senin, 16 Desember 2024.
Dosen Ilmu Administrasi Negara itu menuturkan komunikasi kebijakan menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan pemerintah. Ia mengingatkan agar para pejabat berhati-hati menyampaikan janji atau pernyataan kepada publik.

“Omongan pejabat pada dasarnya itu kebijakan yang sifatnya tidak tertulis. Omongannya menjadi pegangan rakyat. Jika tidak terealisasi bisa menimbulkan kekecewaan. Jadi, pemerintah harus belajar bagaimana berkomunikasi yang baik dengan rakyatnya,” ujar dia.

Ia mencontohkan kasus kenaikkan gaji guru yang tidak terealisasikan. Hal serupa berpotensi terjadi pada program Makan Bergizi Gratis bila pemerintah tidak memastikan implementasinya dengan baik.

“Ini merupakan program andalan Presiden Prabowo untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Khususnya dalam mengatasi masalah stunting. Oleh karena itu, pemerintah harus sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya,” ujar dia.

Sebagai salah satu janji kampanye Presiden Prabowo, Jusuf menekankan pemerintah harus memastikan realisasi program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan harapan rakyat. “Jika janji kampanye adalah memberikan makan siang gratis, maka itu harus dipenuhi tanpa mengurangi kualitasnya. Komunikasikan kebijakan yang tidak sesuai dengan rencana awal kepada masyarakat dengan sejelas jelasnya tanpa mengabaikan upaya upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut,” tutur dia.

Jusuf juga mengingatkan pentingnya empati dalam menjalankan program ini. “Pemimpin itu baru makan setelah rakyatnya makan. Itu harus direnungkan oleh pemimpin kita bersama. Kalau seperti itu pemerintah tidak akan asal merealisasikan program MBG ini. Pemerintah harus menunjukkan kesungguhan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui program ini,” tegas dia.

Implementasi Makan Bergizi Gratis merupakan tantangan bagi pemerintah dalam memenuhi janji kampanye di tengah keterbatasan anggaran. Program ini bukan sekadar kebijakan, tetapi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(REN)