Pengawasan mutu pangan menjadi aspek kunci yang harus diperkuat melalui kolaborasi lintas lembaga,...

Jakarta (ANTARA) - Kasus keracunan makanan yang mencapai status "Kejadian Luar Biasa (KLB)" masih menjadi tantangan nyata dalam sistem pelayanan gizi publik di Indonesia.

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan RI tahun 2023, tercatat lebih dari 500 kasus keracunan makanan massal di berbagai wilayah.

Ironisnya, sebagian besar kasus tersebut terjadi pada makanan yang berasal dari dapur komunitas, program bantuan pangan, dan kantin sekolah yang seharusnya menjadi bagian dari sistem pangan aman dan bergizi.

Di tengah upaya nasional memperkuat ketahanan gizi, Badan Gizi Nasional (BGN) merencanakan percepatan perluasan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang merupakan pusat produksi makanan bergizi gratis yang dikelola oleh mitra atau yayasan yang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Program ini menargetkan peningkatan asupan gizi bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, lansia, dan masyarakat 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Namun demikian, perluasan layanan ini tidak boleh terjebak pada aspek kuantitatif semata. Faktor kualitas, keamanan, dan kehalalan pangan harus menjadi prioritas utama.

Fakta menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi dapur MBG, mulai dari sanitasi yang kurang baik, distribusi yang kurang higienis, hingga bahan baku yang belum tersertifikasi halal.

Selama periode 6 Januari–12 Mei 2025, BPOM mencatat 17 KLB yang terkait langsung dengan program MBG di 10 provinsi. Salah satu kasus menonjol terjadi di Kota Bogor, di mana lebih dari 200 siswa mengalami keracunan makanan MBG hingga pemerintah menetapkan status KLB.

Temuan ini mempertegas bahwa ekspansi SPPG dan MBG tidak cukup hanya berfokus pada kuantitas penyediaan gizi, tetapi juga harus menjamin kualitas, keamanan, dan kehalalan makanan.

Pengawasan mutu pangan menjadi aspek kunci

Copyright © ANTARA 2025

Tasikmalaya -

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pusat menggelar pengawasan program makan bergizi gratis di Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (15/5/2025). Komisioner KPAI Pusat bersama Pokja kesehatan KPAI mendatangi SD Negeri Cikunir dan SMA Negeri 2 Singaparna.

Hal ini dilakukan menyusul banyak temuan keracunan yang diduga akibat program makan bergizi gratis.

"Ya, KPAI menjalankan pengawasan sesuai Undang-undang (Nomor) 35 Tahun 2014 kaitan Pengawasan Efektifitas Pemenuhan dan Perlindungan Anak Indonesia. Salah satunya program makan bergizi gratis yang jadi program strategis nasional dan bisa menjawab isu stanting," kata Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jastra Putra kepada detikJabar.

Jastra sempat berdialog dengan pelajar yang akan makan bergizi gratis. Pelajar mengeluh porsi makanan yang sedikit dan menu yang kurang variatif. Jastra sendiri ingin memastikan kerja satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah agar program makan bergizi gratis berpihak kepada anak.

"Kita ingin tau bagaimana satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah. Bagaimana SOP-nya, bagaimana kordinasinya dengan berbagai pihak supaya menjaga program ini dengan baik utamanya untuk pemenuhan gizi anak anak," kata Jastra.

Berdasarkan data yang diterima KPAI Pusat, Jastra Putra menyebut terdapat sekitar 1.300 anak jadi korban dugaan keracunan makan bergizi gratis di Indonesia.

"Data yang kami terima dan termasuk laporan media dari seluruh Indonesia ada 1300 anak korban yang diduga keracunan MBG. Meski angkanya kecil, tapi tentu kami tidak ingin kasus ini terulang, yang dirugikan anak-anak Indonesia," kata Jastra.

Sementara itu, banyak siswa yang mengeluh porsi makanan minim. Mereka terpaksa memakan dua porsi makan bergizi gratis milik temanya karena belum kenyang.

Ada juga siswa yang tetap membeli makanan dari kantin sekolah yang dianggap kurang bernilai gizi. Para siswa juga mengeluhkan menu makanan yang kurang variatif.

"Saya kurang kenyang, dikit pisan (sedikit banget) porsinya. Saya makan yang ada lagi. Kan teman nggak sekolah. Saya makan aja, sayang daripada dibuang. Tuh temen saya mah beli lagi seblak dari kantin. Kan nggak kenyang," kata siswa SMA Negeri 2 Singaparna, Aria Angga Kusuma.

Penyedia layanan makan bergizi gratis mengatakan porsi makanan sudah sesuai standar. Makan bergizi gratis yang disediakan hanya memenuhi 30 persen porsi harian.

"Kalau porsi sudah sesuai karena pemenuhan 30 persen saja. 70 persenya kan dari keluarga san lingkungan. Kami memenuhi standar gizi kalaupun harus menyesuaikan keinginan siswa kaitan menu," ujar Kepala Dapur Yayasan Titisan Welas Asih, I Dewa Gede Kharisma Yudha.

(orb/orb)

JAKARTA - Kunjungan Bill Gates ke Indonesia membawa angin segar bagi program strategis pemerintah di bidang kesehatan dan gizi masyarakat. Pendiri Microsoft sekaligus filantropis dunia ini bahkan menyatakan kekagumannya terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan Indonesia.

Menurut Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Gates terkesan karena program berskala nasional ini berhasil diimplementasikan meski membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan kesiapan anggaran untuk program ini. Dalam kunjungannya ke SDN Jati 03, Pulo Asem, Jakarta, Dadan menjelaskan bahwa pemerintah telah mempersiapkan segala kebutuhan pendanaan.

"Program ini memang memerlukan komitmen anggaran besar, tapi Pak Presiden telah memastikan kesiapannya sebagai investasi jangka panjang bagi generasi penerus bangsa," ujar Dadan.

Bill Gates Disebut Akan Memberi Dukungan

Bill Gates sendiri sangat menekankan pentingnya intervensi gizi pada masa emas pertumbuhan, yaitu 1000 hari pertama kehidupan yang mencakup ibu hamil, balita, dan anak-anak dalam masa pertumbuhan. Pendekatan ini sejalan dengan temuan berbagai penelitian global tentang dampak positif gizi terhadap perkembangan kognitif dan fisik anak.

Dalam pertemuan tersebut, Gates juga menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan terhadap program MBG, meski bentuk bantuannya belum dirinci secara spesifik.

Kunjungan Gates ke Istana Merdeka pada Rabu, 7 Mei 2025 bukan sekadar kunjungan protokoler biasa. Menurut penjelasan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, pertemuan ini membahas berbagai inisiatif strategis pembangunan berkelanjutan.

Fokus utamanya adalah isu kesehatan global, nutrisi, inklusi keuangan, dan infrastruktur digital publik. Pertemuan ini menunjukkan keseriusan kerjasama antara Indonesia dengan yayasan filantropi milik Gates.

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa kunjungan Gates merupakan realisasi dari undangan yang telah dikirim sejak November 2024. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Prabowo menegaskan bahwa kedatangan Gates menunjukkan pengakuan dan dukungan internasional terhadap program prioritas pemerintah.

"Salah satu tujuannya adalah untuk menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap program makan bergizi yang kita jalankan," jelas Prabowo.

"Saya tegaskan, bantuan atau tidak, penghargaan atau tidak, program ini adalah investasi untuk anak-anak bangsa," tegas mantan Menteri Pertahanan ini.

Program MBG Akan Mengalami Perluasan Cakupan

Program MBG sendiri mengalami perluasan cakupan yang signifikan. Dari awalnya menyasar 17,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil, menyusui, serta balita, kini ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima. Ekspansi besar-besaran ini tentu memerlukan penambahan anggaran yang tidak kecil.

Untuk mendukung program ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun pada tahun 2025, dengan rencana penambahan dana sebesar Rp100 triliun lagi.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa hingga 29 April 2025, realisasi penyaluran dana untuk MBG telah mencapai Rp2,3 triliun. Angka ini menunjukkan percepatan penyaluran dibandingkan dengan realisasi akhir Februari 2025.

Kunjungan Bill Gates membuka peluang kerjasama teknis dan pendampingan program dari Bill & Melinda Gates Foundation yang memiliki pengalaman luas dalam program gizi global. Yayasan ini dikenal memiliki berbagai program sukses di berbagai negara berkembang. Dukungan dari lembaga sekaliber ini tentu akan memberikan nilai tambah bagi implementasi MBG di Indonesia.

Dampak jangka panjang program MBG diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah kekurangan gizi akut, tetapi juga menjadi investasi strategis dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Generasi yang tumbuh dengan gizi baik akan menjadi modal dasar bagi peningkatan daya saing bangsa di masa depan.

Meski mendapat apresiasi internasional, program sebesar ini tetap menghadapi berbagai tantangan implementasi. Mulai dari masalah distribusi yang merata di seluruh wilayah Indonesia, pengawasan kualitas makanan yang disajikan, hingga sistem pemantauan dampak yang efektif. Semua ini memerlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan.

Jumlah siswa di Kota Bogor, Jawa Barat yang mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertambah.

Berdasarkan data terbaru, tercatat sebanyak 171 siswa mengalami keracunan, sebelumnya tercatat jumlah korban diduga keracunan 36 orang.

"Korban baru yang terdata hari ini sebanyak 135 orang, sehingga total korban menjadi 171 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno seperti dikutip Detik, Kamis (8/5).

Dinas Kesehatan Kota Bogor, menurut Retno, juga telah berkoordinasi dengan sekolah jika terdapat penambahan kasus lagi. Dinkes Kota Bogor juga berkoordinasi dengan RS apabila ada laporan penambahan kasus.

"Dengan rincian 22 orang menjalani rawat inap, 29 orang menjalani rawat jalan, dan 120 orang mengalami keluhan ringan," tuturnya.

Lebih lanjut, Retno mengatakan, data tersebut berasal dari 13 sekolah di Kota Bogor.

Menurut Retno, Pemerintah Kota Bogor telah melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan puskesmas, serta berkoordinasi dengan rumah sakit (RS) tentang pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap.

"Selanjutnya berkoordinasi dengan Labkesda untuk pemeriksaan sampel muntahan pasien, melakukan pengambilan sampel air minum isi ulang sebanyak dua liter, mengambil sampel usap tray sebanyak satu buah, sampel usap wadah makanan sebanyak satu buah, dan sampel usap dubur penjamah makanan sebanyak dua orang," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 36 siswa SD dan SMP di Tanah Sareal, Kota Bogor mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program MBG yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bina Insani Tanah Sareal.

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim meminta Dinas Kesehatan menguji sampel sisa makanan hingga tempat makanan yang digunakan para pelajar.

"Saya menugaskan Kadinkes untuk melihat sample dari bahan bahan bakunya, kemudian juga sample sisa makanan dan juga muntahan. Tetapi juga kita kadang kadang harus juga memperhatikan kebersihan dari omprengnya (tempat makanan)," kata Dedie, Rabu (7/5).

Dedie mengatakan, peristiwa tersebut sudah termasuk kejadian luar biasa (KLB).

"Yang pasti kami merasa prihatin dengan kejadian KLB, kejadian luar biasa. Keracunan yang menimpa anak anak siswa di lingkungan Tanahsareal, sumbernya dari SPPG Bina Insani yang tentunya kita harus lihat lebih mendalam," ujarnya.

Baca berita selengkapnya di sini.

Jakarta (ANTARA) - Yayasan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Media Berkat Nusantara (MBN) akan mencari mitra dapur baru jika nanti tidak menemukan kesepakatan dengan Ira Mesra Destiawati (59).

"Karena ini program nasional dan jangan sampai gaduh, kita putus aja, cari mitra baru," kata kuasa hukum yayasan tersebut, Timoty Ezra Simanjuntak di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa.

Timoty mengatakan pihaknya tidak akan melakukan perlawanan hukum, namun berencana akan mengajukan konfrontir dalam pemeriksaan.

Pihaknya telah menyiapkan data untuk bisa membuktikan yayasan MBG dari kliennya tidak melakukan penggelapan dana.

"Sangat siap. Karena data yayasan dengan data Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia sama," ujarnya.

Dia berharap, ibu Ira juga bisa menjabarkan dana yang ditagihnya yakni sebesar Rp975.375.000 nantinya kepada polisi.

Maka itu, dia berharap sang klien sebagai Yayasan MBG bisa cepat mencari mitra dapur baru yang lebih baik. Terlebih, dia menilai ibu Ira dan tim terbilang kurang komunikasi dalam grup WhatsApp.

"Kemungkinan kita akan relokasi atau bagaimana, udah ada. Dan ini pasti dalam waktu cepat, dua sampai tiga hari ke depan," ucapnya.

Yayasan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, Media Berkat Nusantara (MBN) menegaskan mitra dapur dibayar secara mengganti atau membayar kembali (reimburse).

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke polisi terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan, bahwa pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025.

Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan diubah menjadi Rp13 ribu.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Sejumlah kasus keracunan makanan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan korban mencapai ratusan siswa terjadi di berbagai wilayah. Dietisien dari Rumah Sakit Akademik (RSA) Universitas Gadjah Mada, Leiyla Elvizahro, menduga keracunan massal akibat buruknya penanganan makanan, terutama dalam aspek penyimpanan dan distribusi.

Leiyla menekankan makanan yang disajikan dalam jumlah besar harus memenuhi standar higienitas ketat. Termasuk, pemakaian penutup makanan, penyimpanan di suhu yang tepat, serta kebersihan alat dan tenaga penyaji.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah waktu antara proses masak dan konsumsi, semakin lama jedanya, semakin tinggi potensi kontaminasi. Oleh karena itu, penting bagi panitia penyelenggara acara memastikan distribusi makanan dilakukan cepat dan efisien.

“Kalau makanan disimpan lebih dari empat jam tanpa penghangat atau pendingin, risiko pertumbuhan bakteri akan meningkat drastis,” ujar Leiyla dikutip dari laman ugm.ac.id, Senin, 5 Mei 2025.

Dia menuturkan makanan berbahan dasar daging, ikan, dan produk susu menjadi kelompok paling rentan. Tanda-tanda kerusakan pada olahan daging misalnya bisa dikenali dari bau amis menyengat, warna kehijauan, serta tekstur berlendir.

Sementara itu, susu yang sudah basi akan menggumpal dan mengeluarkan bau asam tajam. Apabila dikonsumsi, makanan ini bisa menyebabkan infeksi saluran cerna dan dehidrasi berat.

Leiyla menyebut bahan pangan hewani harus disimpan di suhu dingin dan dimasak dengan suhu cukup tinggi untuk membunuh bakteri patogen. “Kalau sayur dan buah yang busuk dapat dilihat dari bentuknya yang layu, lembek, atau berlendir. Kulit buah juga mengkerut serta timbul jamur berwarna putih atau hijau,” papar Leiyla.

Dia menekankan pentingnya mengenali tanda-tanda makanan yang sudah basi atau tidak higienis. Ia menjelaskan makanan basi sering kali dapat dikenali melalui perubahan bau, tekstur, dan warna.

Leiyla mengimbau masyarakat membiasakan diri mencium aroma makanan terlebih dahulu sebelum mengonsumsinya. Deteksi dini lewat pancaindra sering kali cukup untuk mencegah konsumsi makanan yang berisiko.

"Makanan seperti nasi, mie, dan lontong yang kaya karbohidrat akan mudah basi jika disimpan terlalu lama di suhu ruang. Tanda-tandanya antara lain berbau asam, berlendir, atau muncul jamur,” jelas Leiyla.

Dia juga menekankan masyarakat perlu waspada terhadap makanan yang disajikan terbuka, dikerumuni lalat, atau ditangani oleh petugas yang tidak menggunakan sarung tangan. Ia menyarankan pemerintah lebih selektif memilih tempat makan atau katering, khususnya untuk kegiatan besar.

Kredibilitas penyedia makanan bisa menjadi indikator awal apakah proses pengolahan mereka mengikuti standar keamanan pangan. “Kondisi dapur dan alat masak pun harus menjadi perhatian. Jangan ragu untuk mempertanyakan kebersihan makanan, apalagi jika dikonsumsi bersama-sama dalam jumlah besar,” tegas dia.

Ia menjelaskan sebagai langkah awal bila terlanjur mengonsumsi makanan mencurigakan, masyarakat diimbau tidak panik namun segera mengamati gejala yang muncul. Apabila mengalami muntah, diare lebih dari tiga kali sehari, atau demam, sebaiknya segera mencari pertolongan medis.

Leiyla menyarankan banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi dan membantu proses detoksifikasi alami tubuh. Bila gejala tak membaik dalam 24 jam, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan lanjutan.

“Kita juga bisa mengonsumsi probiotik seperti yoghurt, kefir, atau suplemen untuk membantu menyeimbangkan mikrobiota usus yang terganggu,” jelas dia.

Kasus keracunan MBG seharusnya menjadi pembelajaran bersama keamanan makanan bukan sekadar urusan dapur, tapi tanggung jawab semua pihak. Terutama dalam kegiatan publik yang melibatkan konsumsi massal.

Edukasi tentang ciri makanan basi dan pentingnya higienitas sejak dini akan sangat membantu mencegah kejadian serupa di masa depan. Pemerintah dan pihak penyedia MBG perlu membuat standar operasional yang jelas mengenai pengadaan makanan.

“Yang paling penting sekarang, justru literasi pangan sehat harus menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat agar tidak mudah menjadi korban dari kelalaian pihak lain,” ujar Leiyla.

(REN)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan jajarannya untuk membahas perkembangan dan percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kediaman Presiden RI di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (3/5/2025).

Dadan mengamini bahwa pertemuan tersebut menjadi ajang konsolidasi untuk meneguhkan komitmen Presiden Prabowo dan BGN dalam mempercepat implementasi program MBG.

Agenda utama rapat mencakup tiga aspek penting, yakni struktur anggaran, kesiapan sumber daya manusia, serta ketersediaan infrastruktur unit pelayanan.

Dadan Hindayana memaparkan perkembangan implementasi program hingga April 2025, termasuk rencana percepatan pembentukan Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah. Dia menyebut, saat ini sebanyak 3,3 juta penerima manfaat telah terlayani.

“Sejauh ini sesuai dengan target, karena sebetulnya target kami kan dulu sampai April itu kita melayani 3 juta. Nah itu Alhamdulillah sudah tercapai, nanti dari bulan Mei sampai Agustus kita akan melayani 6 juta. Dan kita sedang mengejar itu, sehingga nanti kami berharap di akhir Mei atau awal Juni penerima manfaat sudah mencapai 6 juta,” ujar Dadan lewat rilisnya, Minggu (4/5/2025).

Presiden Ke-8 RI itu, kata Dadan, dalam arahannya menegaskan bahwa MBG merupakan bagian dari investasi besar negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dadan menyebut bahwa orang nomor satu di Indonesia itu juga meminta seluruh pemangku kepentingan menjalankan program ini dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab. Presiden dan Kepala BGN turut memberikan semangat kepada para Kepala SPPG serta petugas lapangan agar tetap fokus menjalankan tugas mereka.

“Pak Presiden tadi mengarahkan kepada kami agar kami tetap semangat untuk berkarya, bekerja lebih teliti, lebih cermat. Karena ini adalah program strategis, program untuk investasi SDM masa depan, dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan,” tambah Dadan.

Menyoal target jangka pendek, Dadan mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan program ini dapat menjangkau lebih dari 4 juta penerima manfaat hingga pertengahan Mei.

Dia juga menyoroti pentingnya aspek keamanan pangan, mengingat adanya sejumlah laporan kejadian luar biasa (KLB) terkait dugaan keracunan.

Dia menegaskan bahwa BGN bersama petugas di lapangan berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan ekstra hati-hati demi memastikan keselamatan dan kesehatan para penerima manfaat.

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (3/5/2025).

Rapat yang digelar pada akhir pekan ini menegaskan keseriusan Presiden Prabowo dalam mempercepat operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).



"Sehingga insya Allah pertengahan Mei ini sudah bisa melayani kurang lebih, lebih dari 4 juta penerima manfaat," jelasnya.

Dalam pengarahan kepada jajaran Badan Gizi Nasional, Presiden Prabowo menekankan pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam menjalankan program ini. Hal tersebut penting mengingat program MBG merupakan investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

"Presiden tadi mengarahkan kepada kami agar kami tetap semangat untuk berkarya, bekerja lebih teliti, lebih cermat. Karena ini adalah program strategik, program untuk investasi SDM masa depan dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan," ungkap Dadan.

Presiden Prabowo juga memberikan motivasi kepada para petugas di lapangan, khususnya para anggota SPPG dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjadi garda terdepan program ini.

Sedangkan terkait capaian program, Dadan menyebutkan bahwa target layanan hingga April telah tercapai dan pihaknya optimistis dapat meningkatkan jumlah penerima manfaat secara signifikan dalam beberapa bulan ke depan.

"Sejauh ini sesuai dengan target, karena sebetulnya target kami kan dulu sampai April itu kita melayani 3 juta. Nah itu Alhamdulillah sudah tercapai, nanti dari bulan Mei sampai Agustus kita akan melayani 6 juta. Dan kita sedang mengejar itu, sehingga nanti kami berharap di akhir Mei atau awal Juni penerima manfaat sudah mencapai 6 juta," jelasnya.

Setelah pendidikan SPPI batch 3 rampung, pelayanan akan semakin dipercepat dengan target lebih dari 20 juta penerima manfaat pada akhir Agustus 2025.

"Insya Allah, mudah-mudahan semua tadi para pejabat dan pegawai Badan Gizi semangat, tambah semangat. Para SPPI juga tambah semangat, tambah patriotik sehingga kita bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat, lebih cermat dan target kita adalah zero accident. Tidak ada kejadian keracunan di lapangan," tandas Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan anggaran untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis/MBG senilai Rp2,3 triliun hingga 29 April 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan realiasai tersebut naik signifikan selama Maret dan April.

“Akhir Februari 2025 ketika itu baru Rp0,3 triliun, selama Maret dan April telah berbelanja Rp2 triliun tambahan, sekitar Rp1 triliun per bulan,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (30/4/2025).

Hingga 29 April 2025 tercatat jumlah penerima MBG mencapai 3,26 juta orang yang terdiri dari anak pra-SD sebanyak 178.679 orang, anak SD/MI sebanyak 1,4 juta orang, murid SMP/Mts sebanyak 935.014 orang, serta siswa SMA/MA/SMK sebanyak 691.857 orang.

Selain itu, sebanyak 16.393 santri di pondok pesantren menerima program MBG. Sementara itu, sebanyak 6.276 siswa di Sekolah Luar Biasa (SLB) merasakan manfaat MBG. Lalu, sebanyak 12.004 balita, 3.771 ibu hamil, 4.645 ibu menyusui turut merasakan manfaatnya.

Bukan hanya itu, mereka yang tergabung dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Seminari juga menjadi target penyaluran MBG, masing-masing sebanyak 1.125 dan 352 penerima manfaat.

Keseluruhan 3,26 juta penerimaan manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut dilayani oleh 1.102 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Ke depannya, anggaran untuk MBG akan terus meningkat seiring dengan percepatan belanja program unggulan Prabowo Subianto.

Adapun, anggaran MBG sebelumnya hanya dialokasikan senilai Rp71 triliun dengan target penerima manfaat sebanyak 17,9 juta orang yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta orang ibu hamil/menyusui dan balita.

Usai efisiensi dan alokasi anggaran, pemerintah menambah anggaran MBG menjadi Rp171 triliun dan menyasar 82,9 juta penerima manfaat.

Sebelumnnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap program MBG baru dapat menjangkau target 82,9 juta penerima manfaat pada November 2025.

“Dan sesuai dengan target Pak Presiden, mudah-mudahan tercapai, Pak. Doakan kerja kita tetap cepat, 32.000 [SPPG] melayani 82,9 juta [penerima manfaat MBG] itu pada November akhir,” kata Kepala BGN Dadan, beberapa waktu lalu.

Dadan menyebut target 82,9 juta penerima manfaat MBG itu nantinya akan menyedot anggaran hingga Rp25 triliun per bulan atau setara dengan Rp1 triliun per hari.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons temuan bakteri dalam sampel wadah makanan program makan bergizi gratis (MBG) yang sebelumnya diduga menyebabkan keracunan massal siswa di Cianjur, Jawa Barat.

Dadan meminta agar publik dan pihak terkait tidak buru-buru menyimpulkan penyebab insiden berdasarkan temuan awal tersebut.

"Terlalu cepat memberitakan kalau berbasis wadah," kata Dadan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (29/4).

Ia menjelaskan pengiriman wadah makanan ke sejumlah sekolah menggunakan bahan berbeda.

Menurutnya, sekolah yang menerima wadah berbahan plastik, seperti SMP PGRI dan MAN di Cianjur menunjukkan hasil negatif dalam pengujian laboratorium, meskipun insiden keracunan terjadi di sana.

Sementara itu, sekolah yang menerima wadah berbahan stainless steel dinyatakan aman.

"Wadah yang dikirim ke SMP PGRI dan MAN yang berbahan plastik, yang negatif. Tapi kejadian ada di sana. Sekolah yang dikirim menggunakan stainless steel semua aman," lanjutnya.

Dadan menegaskan pihaknya belum ingin berspekulasi terkait penyebab keracunan karena adanya data yang bertentangan.

"Jadi kenapa kami belum mau berspekulasi karena ada fakta yang bertentangan," ujarnya.

Sebelumnya, Kepolisian Resor Cianjur mengungkap hasil uji laboratorium terhadap wadah makanan yang digunakan dalam program MBG menunjukkan adanya bakteri Staphylococcus sp, Escherichia coli (E. coli), dan Salmonella sp.

Namun, polisi menyatakan belum dapat menyimpulkan penyebab pasti dari insiden keracunan tersebut.

Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto mengatakan penyidik masih menunggu hasil sampel makanan serta pemeriksaan terhadap ahli kesehatan dan dokter yang menangani para korban.

Hingga saat ini, sebanyak 30 orang telah diperiksa sebagai saksi, termasuk pihak sekolah, Dinas Kesehatan, Labkesda, serta tim SPPG Cianjur. Belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini.

Puluhan siswa dari dua sekolah keracunan makanan MBG di Cianjur, Jawa Barat, pekan lalu.

Para siswa sempat dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis. Mereka mengalami keracunan dengan gejala pusing, mual, hingga dengan muntah-muntah.

Usai kejadian tersebut, Pemkab Cianjur pun memberlakukan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan memastikan siswa mengalami keracunan massal mendapat pelayanan kesehatan dan pengawasan maksimal dari tenaga kesehatan.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meminta untuk penyelenggara makan bergizi gratis untuk berhati-hati usai insiden keracunan massal yang terjadi di Cianjur.

"Jadi gini aja, ya ke depan para penyelenggaranya harus lebih berhati-hati," kata Dedi.

Uang kan sudah ada di antara mereka. Tinggal pengaturan di antara mereka

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional membantu mitra dapur melakukan mediasi dengan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN yang diduga menggelapkan dana Rp975.375.000 di Kalibata, Jakarta Selatan.

"Betul, kami memfasilitasi mediasi antara mitra dan yayasan," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Dadan menegaskan permasalahan itu merupakan masalah internal mitra.

Pihaknya meyakini sudah memahami duduk persoalannya dan dipastikan pengaturan dana diantara mereka diatur secara jelas.

"Uang kan sudah ada di antara mereka. Tinggal pengaturan di antara mereka," katanya.

Kepolisian telah menerima bukti kuitansi senilai Rp975.375.000 terkait kasus dugaan penggelapan dana yayasan MBG berinisial MBN yang dialami oleh mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan.

Penggelapan dana itu tercatat dalam laporan Kepolisian Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya, Ibu Ira sebagai mitra dapur telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Ira sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke Kepolisian.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

SEMARANG, KOMPAS.com – Untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 8 juta penerima manfaat di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksana MBG.

Pembentukan Pokja ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jateng Nomor 100.3.3.1/88 Tahun 2025 dan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin.

Taj Yasin mengungkapkan bahwa sebanyak 129 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk untuk mendukung program MBG yang sudah berjalan di Jawa Tengah.

"Angka itu disebut terbanyak kedua secara nasional," ujarnya usai memimpin rapat perdana Pokja Percepatan Pelaksana Program MBG di kantornya, Selasa (8/4/2025).

Yasin juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menginventarisasi berbagai masalah yang ada terkait pelaksanaan program ini.

“Minggu ini kita sudah membuat alurnya bagaimana, siapa yang bisa dikontak, dan kami juga sudah mengakomodir permasalahan-permasalahan,” tambah dia.

Menurut pendataan yang dilakukan, Jawa Tengah membutuhkan setidaknya 3.470 dapur MBG untuk memenuhi kebutuhan sekitar 8 juta penerima manfaat.

“Kepada seluruh lembaga, pondok pesantren, para pengusaha, atau sekolah-sekolah yang mau melaksanakan program makan bergizi gratis, tolong koordinasi dengan kami di tingkat provinsi,” imbau Yasin.

Lebih lanjut, Yasin menyebutkan bahwa sejumlah aset telah dipertimbangkan untuk digunakan sebagai dapur MBG.

Ia juga telah mengidentifikasi potensi distribusi bahan pokok untuk dapur MBG di seluruh Jawa Tengah, yang dapat dilakukan melalui koperasi usaha tani, petani, peternak, BUMDes penghasil hasil pertanian, dan lainnya.