Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan anggaran untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis/MBG senilai Rp2,3 triliun hingga 29 April 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan realiasai tersebut naik signifikan selama Maret dan April.

“Akhir Februari 2025 ketika itu baru Rp0,3 triliun, selama Maret dan April telah berbelanja Rp2 triliun tambahan, sekitar Rp1 triliun per bulan,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (30/4/2025).

Hingga 29 April 2025 tercatat jumlah penerima MBG mencapai 3,26 juta orang yang terdiri dari anak pra-SD sebanyak 178.679 orang, anak SD/MI sebanyak 1,4 juta orang, murid SMP/Mts sebanyak 935.014 orang, serta siswa SMA/MA/SMK sebanyak 691.857 orang.

Selain itu, sebanyak 16.393 santri di pondok pesantren menerima program MBG. Sementara itu, sebanyak 6.276 siswa di Sekolah Luar Biasa (SLB) merasakan manfaat MBG. Lalu, sebanyak 12.004 balita, 3.771 ibu hamil, 4.645 ibu menyusui turut merasakan manfaatnya.

Bukan hanya itu, mereka yang tergabung dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Seminari juga menjadi target penyaluran MBG, masing-masing sebanyak 1.125 dan 352 penerima manfaat.

Keseluruhan 3,26 juta penerimaan manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut dilayani oleh 1.102 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Ke depannya, anggaran untuk MBG akan terus meningkat seiring dengan percepatan belanja program unggulan Prabowo Subianto.

Adapun, anggaran MBG sebelumnya hanya dialokasikan senilai Rp71 triliun dengan target penerima manfaat sebanyak 17,9 juta orang yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta orang ibu hamil/menyusui dan balita.

Usai efisiensi dan alokasi anggaran, pemerintah menambah anggaran MBG menjadi Rp171 triliun dan menyasar 82,9 juta penerima manfaat.

Sebelumnnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap program MBG baru dapat menjangkau target 82,9 juta penerima manfaat pada November 2025.

“Dan sesuai dengan target Pak Presiden, mudah-mudahan tercapai, Pak. Doakan kerja kita tetap cepat, 32.000 [SPPG] melayani 82,9 juta [penerima manfaat MBG] itu pada November akhir,” kata Kepala BGN Dadan, beberapa waktu lalu.

Dadan menyebut target 82,9 juta penerima manfaat MBG itu nantinya akan menyedot anggaran hingga Rp25 triliun per bulan atau setara dengan Rp1 triliun per hari.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons temuan bakteri dalam sampel wadah makanan program makan bergizi gratis (MBG) yang sebelumnya diduga menyebabkan keracunan massal siswa di Cianjur, Jawa Barat.

Dadan meminta agar publik dan pihak terkait tidak buru-buru menyimpulkan penyebab insiden berdasarkan temuan awal tersebut.

"Terlalu cepat memberitakan kalau berbasis wadah," kata Dadan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (29/4).

Ia menjelaskan pengiriman wadah makanan ke sejumlah sekolah menggunakan bahan berbeda.

Menurutnya, sekolah yang menerima wadah berbahan plastik, seperti SMP PGRI dan MAN di Cianjur menunjukkan hasil negatif dalam pengujian laboratorium, meskipun insiden keracunan terjadi di sana.

Sementara itu, sekolah yang menerima wadah berbahan stainless steel dinyatakan aman.

"Wadah yang dikirim ke SMP PGRI dan MAN yang berbahan plastik, yang negatif. Tapi kejadian ada di sana. Sekolah yang dikirim menggunakan stainless steel semua aman," lanjutnya.

Dadan menegaskan pihaknya belum ingin berspekulasi terkait penyebab keracunan karena adanya data yang bertentangan.

"Jadi kenapa kami belum mau berspekulasi karena ada fakta yang bertentangan," ujarnya.

Sebelumnya, Kepolisian Resor Cianjur mengungkap hasil uji laboratorium terhadap wadah makanan yang digunakan dalam program MBG menunjukkan adanya bakteri Staphylococcus sp, Escherichia coli (E. coli), dan Salmonella sp.

Namun, polisi menyatakan belum dapat menyimpulkan penyebab pasti dari insiden keracunan tersebut.

Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto mengatakan penyidik masih menunggu hasil sampel makanan serta pemeriksaan terhadap ahli kesehatan dan dokter yang menangani para korban.

Hingga saat ini, sebanyak 30 orang telah diperiksa sebagai saksi, termasuk pihak sekolah, Dinas Kesehatan, Labkesda, serta tim SPPG Cianjur. Belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini.

Puluhan siswa dari dua sekolah keracunan makanan MBG di Cianjur, Jawa Barat, pekan lalu.

Para siswa sempat dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis. Mereka mengalami keracunan dengan gejala pusing, mual, hingga dengan muntah-muntah.

Usai kejadian tersebut, Pemkab Cianjur pun memberlakukan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan memastikan siswa mengalami keracunan massal mendapat pelayanan kesehatan dan pengawasan maksimal dari tenaga kesehatan.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meminta untuk penyelenggara makan bergizi gratis untuk berhati-hati usai insiden keracunan massal yang terjadi di Cianjur.

"Jadi gini aja, ya ke depan para penyelenggaranya harus lebih berhati-hati," kata Dedi.

Uang kan sudah ada di antara mereka. Tinggal pengaturan di antara mereka

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional membantu mitra dapur melakukan mediasi dengan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN yang diduga menggelapkan dana Rp975.375.000 di Kalibata, Jakarta Selatan.

"Betul, kami memfasilitasi mediasi antara mitra dan yayasan," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Dadan menegaskan permasalahan itu merupakan masalah internal mitra.

Pihaknya meyakini sudah memahami duduk persoalannya dan dipastikan pengaturan dana diantara mereka diatur secara jelas.

"Uang kan sudah ada di antara mereka. Tinggal pengaturan di antara mereka," katanya.

Kepolisian telah menerima bukti kuitansi senilai Rp975.375.000 terkait kasus dugaan penggelapan dana yayasan MBG berinisial MBN yang dialami oleh mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan.

Penggelapan dana itu tercatat dalam laporan Kepolisian Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya, Ibu Ira sebagai mitra dapur telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Ira sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke Kepolisian.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

SEMARANG, KOMPAS.com – Untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 8 juta penerima manfaat di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksana MBG.

Pembentukan Pokja ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jateng Nomor 100.3.3.1/88 Tahun 2025 dan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin.

Taj Yasin mengungkapkan bahwa sebanyak 129 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk untuk mendukung program MBG yang sudah berjalan di Jawa Tengah.

"Angka itu disebut terbanyak kedua secara nasional," ujarnya usai memimpin rapat perdana Pokja Percepatan Pelaksana Program MBG di kantornya, Selasa (8/4/2025).

Yasin juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menginventarisasi berbagai masalah yang ada terkait pelaksanaan program ini.

“Minggu ini kita sudah membuat alurnya bagaimana, siapa yang bisa dikontak, dan kami juga sudah mengakomodir permasalahan-permasalahan,” tambah dia.

Menurut pendataan yang dilakukan, Jawa Tengah membutuhkan setidaknya 3.470 dapur MBG untuk memenuhi kebutuhan sekitar 8 juta penerima manfaat.

“Kepada seluruh lembaga, pondok pesantren, para pengusaha, atau sekolah-sekolah yang mau melaksanakan program makan bergizi gratis, tolong koordinasi dengan kami di tingkat provinsi,” imbau Yasin.

Lebih lanjut, Yasin menyebutkan bahwa sejumlah aset telah dipertimbangkan untuk digunakan sebagai dapur MBG.

Ia juga telah mengidentifikasi potensi distribusi bahan pokok untuk dapur MBG di seluruh Jawa Tengah, yang dapat dilakukan melalui koperasi usaha tani, petani, peternak, BUMDes penghasil hasil pertanian, dan lainnya.

Jakarta: Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat akan bersinergi dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu untuk memastikan pemenuhan gizi murid.

“Otomatis nanti kalau sudah jalan Sekolah Rakyat, makan siangnya itu nanti mengikutkan Program MBG, kami sudah koordinasi. Ya untuk siang saja, makan pagi sama sorenya kami siapkan tersendiri,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dikutip dari laman Antara, Selasa, 8 April 2025.

Ia mengungkapkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mengupayakan sinergi dengan program MBG. Hal ini agar dapat berlangsung di seluruh Sekolah Rakyat yang siap beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang.

Sementara itu, terkait dengan proses rekrutmen guru dan murid, Tim Formatur Sekolah Rakyat tengah mengebut finalisasi draf petunjuk teknis (juknis) terkait dua tahapan tersebut. Sehingga, jadwal pelaksanaannya tetap dapat dimulai pada bulan ini.

“Untuk Sekolah Rakyat, saya akan koordinasi dengan Kemendikdasmen hari ini untuk memfinalkan draf petunjuk teknis itu. Drafnya sudah jadi, ada 100 halaman lebih untuk rekrutmen guru, murid dan lainnya,” kata Gus Ipul, sapaan karib Saifullah Yusuf.

Pihaknya juga tengah melakukan pemetaan dan simulasi terkait sasaran calon murid dan guru yang masuk dalam syarat serta tinggal di sekitar 53 lokasi yang sudah siap untuk melaksanakan Program Sekolah Rakyat.

Kemensos bersama kementerian terkait sudah melakukan pemetaan awal terkait keluarga yang berada pada kategori miskin ekstrem (Desil 1) pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memiliki anak usia sekolah pada jenjang SD, SMP, hingga SMA.

(REN)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Dadan meminta Kejaksaan mengawal penggunaan anggaran ratusan triliun rupiah yang dikelola Badan Gizi Nasional.

Dadan menyebut hal itu sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan lewat dukungan Makan Bergizi Gratis. Dia mengatakan BGN mengelola anggaran ratusan triliun rupiah.

"Kami mengelola anggaran yang cukup besar, dengan APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun dan tambahan anggaran yang dapat mencapai Rp 171 triliun untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat," kata Dadan seusai pertemuan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

Dia mengatakan pendampingan dari Kejagung penting agar penggunaan anggaran oleh BGN berjalan dengan baik. Dia mengatakan pendampingan dibutuhkan sebagai mitigasi risiko.

"Oleh karena itu, kami membutuhkan pendampingan dari Kejaksaan Agung untuk memastikan pengelolaan yang akuntabel, mulai arahan, mitigasi risiko, hingga pengawasan," ucapnya.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menekankan pentingnya dukungan Kejaksaan dalam mengawal kebijakan BGN. Dia mengatakan BGN merupakan badan baru sehingga perlu dukungan penuh.

"Badan ini adalah badan baru dan tentunya memerlukan dukungan penuh. Setiap kebijakan yang diambil harus dikawal agar implementasinya berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari," ujar Jaksa Agung.

Kejagung akan in charge mendampingi BGN dalam legal opinion, legal assistance, serta proses lelang agar program berjalan sesuai dengan prinsip good governance. Dia menyebut pengawalan itu akan memperkecil risiko masalah anggaran.

"Kita harus berusaha menghindari kebocoran anggaran. Dengan adanya pendampingan dan pengawasan dari Kejaksaan Agung, potensi permasalahan dapat diperkecil dan dilakukan mitigasi sebelum eksekusi anggaran dalam jumlah besar dilakukan," ujarnya.

Simak jugaVideo: Luhut Minta BGN Audit Program Makan Gratis, Ada Apa?

(ond/haf)

Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto. Sigit mengatakan Polri bakal merekrut Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) yang memiliki keahlian di bidang gizi hingga akuntan.

Menurut Sigit, Bakomsus dengan keahlian di dua bidang tersebut akan membantu menyukseskan program MBG. Ada juga Bakomsus yang telah direkrut untuk bidang keahlian peternakan dan perikanan.

"Sebagai komitmen kami untuk mendukung program makan bergizi gratis, maka Polri pun melakukan rekrutmen terhadap Bakomsus yang memiliki keahlian di bidang gizi dan tadi juga rencana ke depan akuntan, di samping yang sudah, yang memiliki keahlian peternakan dan perikanan, ini semua kami harapkan bisa mendukung ekosistem dari program Makan Bergizi Gratis," kata Sigit di SPPG Polri, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Dukungan Polri untuk MBG juga diwujudkan lewat pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Dia mengatakan SPPG Polri yang baru diresmikan di Pejaten, Jakarta Selatan, telah memenuhi standar keamanan makanan atau food security yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kemudian tadi kita lihat, bahwa dari sisi standar untuk pemenuhan makan bergizi, tadi sudah dilaporkan oleh SPPG, kami juga memiliki food security untuk memastikan jangan sampai ada potensi yang pada saat kami distribusikan makanan tersebut tidak layak," katanya.

Menurutnya, Polri akan meningkatkan standar pelayanan di SPPG. Hal ini dilakukan agar makan bergizi yang didistribusikan ke sekolah-sekolah sesuai dengan standar dan program pemerintah.

"Kita tentunya akan terus melakukan perbaikan, sehingga kemudian makan bergizi yang didistribusikan ke sekolah-sekolah yang ada sesuai dengan apa yang menjadi program dari pemerintah bisa kami laksanakan," ucapnya.

Sigit berharap fasilitas di SPPG Polri Pejaten dapat meningkatkan perekonomian daerah. Dia mencontohkan pembangunan kebun sayur hidroponik di area SPPG Polri Pejaten yang diharapkan mampu memberikan dampak perekonomian.

"Sehingga ini juga menjadi satu ekosistem yang kami harapkan selain untuk mendukung gizi, kualitas gizi dari anak-anak kita, ini juga menghidupkan ekosistem perekonomian di daerah, dan harapan tentunya ini akan bisa membantu meningkatkan perkembangan ekonomi," jelasnya.

Simak juga Video: Polri dan NU Kerja Sama Dukung Pelaksanaan Program Makan Gratis

(haf/haf)

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa infrastruktur menjadi kunci sukses pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pemerataan penerima manfaat.

"Kunci sukses yang paling krusial adalah infrastruktur dengan infrastruktur ini kami mengembangkan jejaring kerja sama, bermitra dengan seluruh instansi yang ada, kementerian lain, lembaga termasuk di antaranya Polri," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Pejaten Jakarta Selatan, Senin.

Dadan mengatakan selain infrastruktur, dua kunci sukses lainnya dalam MBG, yakni anggaran yang telah disiapkan dan sumber daya manusia (SDM) terlatih.

"SDM sudah kami didik dan sedang kami tambahkan untuk lengkap dan baru akan selesai Juli," ujarnya.

Kemudian, dia juga mengatakan ada empat standar dalam pelaksanaan MBG, yakni pemenuhan kebutuhan kalori, komposisi gizi, aspek higienis dan keamanan pangan. Empat hal itu sudah lengkap dimiliki SPPG Polri.

Diharapkan langkah serius ini mendukung optimisnya percepatan target MBG dengan mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada September 2025.

"Semoga langkah kerjasama ini bisa terus berjalan dan cepat sehingga program Makan Bergizi Gratis dapat dikerjakan sesuai dengan target dari Pak Presiden Republik Indonesia," ujarnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti berharap SPPG Polri mampu menjadi upaya bersama untuk membangun generasi yang sehat dan kuat.

"Yang sudah menerima Makan Bergizi Gratis ini, jangan lupa untuk tetap rajin belajar, tetap semangat, kalian adalah harapan Indonesia di masa yang akan datang," ujar Mu'ti.

Dia berharap SPPG Polri turut menjadi bagian dari sinergi untuk membangun dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

BGN menyatakan Polri sudah merencanakan akan membangun 542 SPPG yang diharapkan terus berkembang.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Saat ini di Banyuwangi sudah ada tiga dapur umum SPPG

Banyuwangi (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tetap diberikan kepada siswa dan khusus selama Ramadhan menu MBG diganti dengan makanan kering agar bisa dibawa pulang untuk berbuka puasa.

"Program MBG berjalan lancar dan jangkauan terus bertambah, selama bulan puasa program ini juga masih tetap bergulir tentu dengan penyesuaian," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu.

Di Banyuwangi, sudah ada tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tersebar di tiga kecamatan yang menjangkau 39 sekolah dengan jumlah siswa penerima program Makan Bergizi Gratis sebanyak 5.642 orang.

Bupati Ipuk menyampaikan bahwa selama bulan Ramadhan, menu makan bergizi gratis yang didapatkan oleh para siswa bukan seperti makanan siap saji yang dikonsumsi di sekolah biasanya, namun diganti dengan makanan kering untuk berbuka puasa yang bisa dibawa pulang, seperti kurma, susu, telur, makanan ringan dan buah.

Program MBG di Banyuwangi secara resmi dimulai pada 3 Februari 2025, dan saat ini pelaksanaan MBG telah menjangkau 39 sekolah di Banyuwangi, mulai dari jenjang TK, SD, SMP negeri dan swasta.

"Saat ini di Banyuwangi sudah ada tiga dapur umum SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) yang berada di wilayah Kecamatan Rogojampi, Sempu dan Banyuwangi," ujar Bupati Ipuk.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Suratno menyampaikan pendistribusian makanan selam bulan puasa ke sekolah-sekolah tersebut tetap berlangsung setiap hari.

Selama bulan puasa pendistribusian makanan tetap dilakukan oleh pihak SPPG ke sekolah-sekolah setiap hari.

"Dari hasil pantauan kami, anak-anak sangat antusias menerima makan bergizi gratis yang bisa dibawa pulang untuk berbuka puasa," kata Suratno.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program makan bergizi gratis (MBG) telah memenuhi standar gizi.

"MBG sudah mengikuti standar gizi yang ditetapkan termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi," kata Tutik Kusuma Wardhani di Denpasar, Bali, Sabtu.

Politikus asal Provinsi Bali itu menilai MBG memperkuat gizi khususnya anak-anak sekolah dalam memastikan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada masa depan.

Program itu, kata dia, bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat terutama anak dan ibu hamil/menyusui, serta mengurangi angka stunting dan malanutrisi.

Untuk memberikan pemahaman terkait MBG, wakil rakyat di Senayan, Jakarta itu bersama Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi Fatimah Zahrah Santoso dan instansi terkait lainnya melakukan sosialisasi di Bali dipusatkan di Denpasar dan di Balai Desa Kaliuntu, Kabupaten Buleleng pada Minggu (2/3).

Senada dengan Tutik, Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi BGN Fatimah Zahrah Santoso menyebutkan pada April 2025 pemerintah menargetkan tiga juta anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi.

"Target berikutnya pada Agustus 2025 akan bertambah menjadi 15 juta dan akhir tahun anak Indonesia bisa mendapatkan makanan bergizi gratis," ucapnya.

Program MBG merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia dan diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Ada pun anggaran awal program itu mencapai Rp71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025.

Menurut Kementerian Keuangan anggaran program itu rencananya akan ditambah Rp100 triliun, sehingga menjadi Rp171 triliun.

Apabila terdapat tambahan anggaran itu, diperkirakan bisa menyasar sekitar 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi di Jakarta, Senin (3/3) menjelaskan program MBG tetap berjalan saat Bulan Puasa.

Untuk siswa yang berpuasa, BGN telah menyesuaikan konsep MBG agar tetap memenuhi angka kecukupan gizi (AKG).

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menyediakan menu khusus Ramadhan, seperti susu, telur rebus, biskuit, buah-buahan, dan kurma.

Bagi siswa yang tidak berpuasa, MBG tetap dibagikan seperti biasa, tetapi mereka akan mengonsumsi makanan di ruangan terpisah agar tetap menghormati suasana Ramadhan.

Hingga 24 Februari 2025, Program MBG telah menjangkau sekitar dua juta siswa dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Saat ini, terdapat 726 SPPG yang beroperasi di 38 provinsi, memastikan setiap siswa mendapatkan asupan gizi yang seimbang selama Ramadhan.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani memastikan program makan bergizi gratis (MBG) memberdayakan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) karena melibatkan pelaku dan tenaga kerja lokal.

"MBG bertujuan untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lebih inklusif," kata Tutik Kusuma Wardhani dalam keterangan pers di Denpasar, Bali, Jumat.

Ia menjelaskan setiap harinya, ribuan porsi makanan disiapkan di dapur yang dikelola oleh tenaga kerja dari masyarakat lokal.

Tak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, wakil rakyat asal Provinsi Bali itu mengungkapkan MBG juga mengurangi angka malanutrisi dan stunting (tengkes). berdasarkan studi Bank Dunia pada 2024.

Dari studi itu, ia menambahkan pemberian makan bergizi juga meningkatkan tingkat kehadiran dan partisipasi anak di sekolah.

Ia menilai kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

"Program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi, khususnya bagi anak-anak sekolah," ucapnya.

Untuk itu, ia mengajak masyarakat Indonesia khususnya warga Bali untuk mendukung program yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia itu.

"Makanan bergizi adalah hak semua orang, dan kita semua berperan dalam mewujudkannya. Mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif," imbuhnya.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional terus memperluas implementasi program MBG yang diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Bidang Promosi dan Edukasi Gizi BGN Fatimah Zahrah Santoso di sela sosialisasi MBG kepada masyarakat yang dipusatkan di Puri Jero Kuta Denpasar pada Sabtu (1/3) menambahkan MBG bertujuan meningkatkan gizi dan kualitas SDM.

"Harapannya dengan adanya gizi yang diberikan pada masyarakat dengan program ini akan meningkat gizi berkualitas pada masyarakat," ucap Fatimah.

Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan ke dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional.

Berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045 dan program ini dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadan, namun dengan mekanisme berbeda. Pemberian MBG dimulai kembali pada 6 Maret 2025 seiring kembalinya aktivitas anak ke sekolah.

Pembagian MBG disesuaikan agar anak tetap mendapat asupan gizi yang cukup selama berpuasa. Pada hari biasa atau di luar bulan Ramadan, MBG dibagikan pada jam makan siang di sekolah. Kini, mekanisme tersebut tidak berlaku.

"Program MBG untuk siswa akan tetap dilaksanakan selama bulan Ramadan dengan mekanisme yang berbeda," ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana melalui unggahan Instagram @kantorstafpresidenri dikutip Jumat, 7 Maret 2025.

Mekanisme MBG pada bulan Ramadan adalah memberikan makanan untuk dibawa pulang. Sehingga, makanan tidak dimakan di sekolah.

"Tetapi mekanismenya berbeda dari hari biasanya, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," tutur dia.

Terdapat perbedaan jenis makanan pada MBG edisi Ramadan sebab, makanan dibawa pulang. Menu makanan yang dapat dibawa pulang disesuaikan agar tidak basi saat sampai di rumah.

"Makanan bergizi yang disediakan akan dirancang agar tahan lama dan tidak mudah basi. Beberapa contohnya antara lain susu, telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi dan buah," jelas Dadan.

(REN)