JAKARTA - Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pejaten, Jakarta Selatan dikunjungi perwakilan organisasi nirlaba Rockefeller Foundation dan Asian Development Bank. SPPG Pejaten beroperasi di bawah pengawasan Polri melalui Yayasan Kemala Bhayangkari.

"SPPG Polri khususnya di Pejaten, kita mendapat kunjungan tim dari BGN didampingi tim dari Rockefeller Foundation dan Asian Development Bank, yaitu negara-negara donor yang nantinya akan memberikan bantuan, khususnya program pemerintah Makan Bergizi," kata Wakasatgas MBG Polri Irjen Nurworo Danang dalam keterangan tertulis Itwasum Polri, Rabu (30/4/2025).

Kunjungan itu berlangsung pagi tadi. Danang menyambut hangat kehadiran tim dari BGN, Rockefeller Foundation dan Asian Development Bank. Danang mendampingi rombongan berkeliling SPPG untuk melihat fasilitas dan operasional.

Bahkan rombongan juga sempat mencicip menu MBG yang dimasak hari ini oleh SPPG Pejaten. Danang menerangkan SPPG Pejaten menjadi salah satu percontohan karena dinilai modern. Danang menyampaikan Polri merasa berterima kasih atas penilaian tersebut.

"SPPG Pejaten dijadikan salah satu role model untuk SPPG pengelolaan secara modern. Tentunya itu menjadi suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Polri, yang mendukung program pemerintah, khususnya program MBG," ucap Danang.

Danang mengatakan Polri memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Juga, tambah dia, menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas). Maka Polri ikut serta menyukseskan MBG dalam rangka pencegahan gangguan kamtibmas, dengan pendekatan pemenuhan gizi generasi muda.

"Polri mendukung penuh Ketahanan Pangan maupun program MBG. Ini bagian dari tanggung jawab Polri, dan juga menjadi tugas utama Polri karena Polri sebagai aparat pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Tugas Polri salah satunya adalah melakukan prevensif, pencegahan dengan adanya Makan Bergizi Gratis ini," ungkap Danang.

"Juga upaya Polri bersama sama melaksanakan upaya pencegahan dari hulu, dengan mulai dari program ketahanan Pangan dan MBG, diharapkannya menciptakan generasi-generasi muda yang unggul dengan pemenuhan gizi yang cukup di samping itu juga dampaknya akan memberi meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri," lanjut dia.

Tim Teknis Badan Gizi Nasional (BGN), Alfatehan Septianta, menjelaskan pihaknya menerapkan skema kemitraan dengan Lembaga lain dalam mewujudkan MBG. Alfatehan menyebut keterlibatan Polri mempercepat tercapainya skala penuh implementasi MBG.

"Dengan skema dari BGN yang membuka pola kemitraan untuk lembaga lainnya, seperti Kementerian dan Polri, untuk dapat berperan dan berpartisipasi dalam implementasi Makan Bergizi. Ini menjadi bukti nyata yang konkret akan pentingnya kolaborasi antar-lembaga" tutur Alfatehan.

Dia menyebut target capaian BGN adalah jumlah penerima manfaat MBG mencapai 82 juta jiwa. Khususnya balita, anak sekolah dan ibu hamil serta menyusui.

"Harapannya dalam keterlibatan Polri dalam program MBG ini dapat mempercepat tercapainya skala penuh implementasi program, yang di mana direncanakan mencapai 82 juta penerima manfaat. Ini bisa melayani seluruh masyarakat, terutama balita, anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui. Dan harapannya secara maksimal meningkatkan gizi, pendidikan, dan sosial ekonomi di masyarakat," ujar Alfatehan.

CIANJUR - Puluhan pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur, Jawa Barat diduga keracunan massal seusai menyantap makan bergizi gratis (MBG) pada Senin (21/4/2025). Para pelajar tersebut dirawat di dua rumah sakit yakni 28 siswa dirawat di RSUD Sayang Cianjur dan 10 pelajar dirawat di RS Bhayangkara Cianjur.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Frida Layla Yahya mengatakan, puluhan pelajar yang dirawat tersebut rata-rata mengeluhkan gejala meyerupai keracunan, seperti pusing, mual, muntah, hingga diare.

"Para pelajar tersebut mengeluhkan keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis (MBG) di sekolah. Namun berbeda-beda ada yang mengalami gejalanya disekolah dan ada juga yang merasakan sakit setelah di rumah. Jadi kemungkinan ada yang masih dirawat di rumah atau di Puskesmas," terang Frida.

Dia mengimbau kepada Puskesmas untuk mendata pasien yang diduga mengalami keracunan, terutama pelajar untuk memastikan jumlah korban.



Guna memastikan kejadian tersebut langkah selanjutnya Dinkes mengambil sampel muntahan serta makanan sisa untuk diperiksa di laboratorium guna memastikan penyebab keracunannya.

"Iya kita ambil sampel muntahan dan makanan sisa untuk diuji dilaboratorium cari untuk memastikan penyebab keracunannya, apakah dari makanan MBG atau ada dari penyebab yang lain," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah MAN l Cianjur Erma menuturkan, sekolahnya memang mendapatkan MBG mulai dari kelas 10 hingga 11. Tercatat ada 800 siswa hampir mengkonsumsi makanan dari MBG.

"Para siswa makan MBG setelah istirahat. Namun setelah mengkonsumsi MBG banyak siswa yang mengeluhkan sakit seperti gejala keracunan. Ada sebagian siswa yang dibawa ke Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan sebagian lagi dibawa ke Puskesmas. Karena terus bertambah yang mengalami gejala keracunan kami intruksikan para guru untuk memantau siswanya guna memastikan jumlah siswa yang keracuna," jelasnya.

Sedangkan menurut salah seorang pelajar yang mengalami gejala keracunan, Muhammad Abdul Malik Kelas 11C mengatakan dirinya dan teman-temannya makan MBG setelah jam istirahat.

MBG dibagikan kepada siswa dari tempat makan bahan plastik. Lauknya teridiri dari ayam suwir, mi goreng dan satu potong tempe goreng ditambah sepotong buah semangka.

"Iya saya langsung menyantap makanan tersebut. Namun saat makan tempe terasa asem. Namun tiga jam setelah pulang sekolah dan di rumah tiba-tiba perut terasa mual-mual dan muntah, disertai kepala pusing," tutur Malik.

Takalar -

Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye mengungkap kesiapan pihaknya menjalankan program makanan bergizi di wilayahnya. Dia berharap program yang menjadi Asta Cita Presiden dapat terealisasi dengan baik.

Hal itu diungkapkan Firdaus saat bertemu dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)Ratu Prabu Sulawesi Selatan di Makassar pada Senin, 17 Maret 2025. Pertemuan itu juga dihadiri oleh pengurus pusat Prabu Center 08.

"Pemerintah Kabupaten Takalar siap mendukung program Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo-Gibran, terutama makan bergizi gratis dan ketahanan pangan di Kabupaten Takalar," kata Firdaus.

Dia berharap tim Prabu Center dapat mengatasi kendala di lapangan agar program makan bergizi gratis. Khusus di Takalar, kata Firdaus, program makan bergizi dapat terealisasi dengan sebanyak mungkin dapur.

"Apalagi di Takalar rencananya akan ada 23 dapur MBG," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Prabu Center 08, Abednego Panjaitan mengatakan pihaknya akan meninjau langsung lokasi untuk melihat segala kekurangan. Hal ini untuk mendeteksi potensi masalah-masalah di daerah agar dapat teratasi.

"Selain di Sulawesi Selatan, kegiatan serupa juga akan dilakukan di seluruh provinsi yang ada di penjuru tanah air," kata Abednego.

"Terkhusus di Sulsel, Abednego berharap DPW Ratu Prabu Sulsel bisa menjadi garda terdepan untuk mengawal program Prabowo-Gibran," katanya.

(hmw/sar)

Bisnis.com, HAMBALANG – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan agar kepala daerah tidak terlibat langsung dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang mengungkapkan langkah percepatan program MBG saat menghadiri Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jumat (14/2/2025).

Menurut Dadan, Prabowo meminta agar para kepala daerah fokus pada penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan oleh Badan Gizi Nasional untuk menjalankan program tersebut.

“Tadi disarankan agar kepala daerah tidak usah ikut terlibat langsung dalam program makan bergizi, tetapi mereka diminta untuk mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk Badan Gizi Nasional," ujar Dadan kepada wartawan.

Sementara itu, terkait anggaran untuk program MBG, Dadan memastikan bahwa anggaran yang dibutuhkan sudah aman dan telah dialokasikan dengan baik.“Anggarannya aman,” ungkap Dadan.

Terkait dengan keterlibatan pemerintah daerah, Dadan menegaskan bahwa mereka hanya perlu menyiapkan infrastruktur, seperti bangunan dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung implementasi program, seperti Satuan Pengelola Program Gizi (SPPG).

Dalam hal efisiensi anggaran, Dadan juga menyebutkan adanya langkah penghematan untuk pembelian lahan.

Arahan ini, kata Dadan, menunjukkan upaya pemerintah untuk lebih fokus pada efisiensi dan percepatan implementasi program makan bergizi, sambil memastikan bahwa kepala daerah tetap berperan dalam menyediakan fasilitas yang mendukung kesuksesan program tersebut.

"Ada penghematan untuk pembelian lahan, karena bisa menggunakan sistem pinjam pakai," pungkas Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut sistem program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbeda dengan program makan siang bersama di Jepang karena lebih berani memulai langsung dalam skala nasional.

“Yang membedakan program MBG Indonesia dengan Jepang adalah Indonesia tidak memulai dari kelompok kecil, melainkan serentak langsung pada semua kelompok sasaran. Pekerjaan luar biasa yang butuh dukungan semua pihak,” kata Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Nyoto Suwigyo dalam seminar ilmiah di Jakarta, Kamis.

Nyoto menekankan bahwa keberanian pemerintah memulai program MBG secara serentak karena adanya kekompakan antara pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi hingga media.

Program MBG yang baru saja dimulai pada 6 Januari 2025 itu memakai uji coba langsung yang difokuskan pada tujuan terbaik, yakni meningkatkan status gizi anak bangsa sampai dengan ibu hamil guna menunjang 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

“Kami sadari Jepang berhasil, karena itu uji coba MBG di Indonesia yang baru saja kita mulai ini, harus berhasil. Jadi prinsipnya trial and success, bukan trial and error. Kita cari bagusnya sehingga pelaksanaan MBG di Indonesia, uji coba langsung yang terbaik,” ujar Nyoto.

Nyoto menyebut dalam prosesnya, MBG sedang fokus pada tiga hal yakni mempersiapkan regulasi yang tepat karena program dijalankan bersama berbagai komponen meliputi TNI/Polri, Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sampai Kantor Staf Presiden (KSP).

Selanjutnya yakni menyiapkan administrasi yang baik, termasuk ketika dana MBG sudah diterima serta menyiapkan infrastruktur yang menunjang berjalannya program seperti penyediaan dapur yang mengolah bahan pangan.

“Dapur gizi yang sudah berjalan 246, dari target awal 932. Nantinya target bertambah jadi 5 ribu dapur hingga 30 ribu dapur mesti tersebar di seluruh Indonesia karena harus melayani seluruh rakyat Indonesia yang menjadi sasaran target MBG,” katanya.

Lebih lanjut ia menekankan MBG merupakan program yang tidak sekadar memberikan makanan, tetapi juga ketat terhadap kandungan gizinya yang disesuaikan dengan standar gizi dari Kementerian Kesehatan.

“Rujukan yang dilakukan Jepang, kami coba kombinasikan dan akhirnya tujuan MBG seperti itu,” ucap dia.

Hal lain yang Nyoto sampaikan yaitu menu yang ada dalam MBG disusun oleh ahli gizi dari tiap daerah. Menu disusun untuk satu atau dua minggu ke depan, sehingga bahan baku bisa segera disiapkan.

Pembagian makanan juga menggunakan wadah yang sesuai dengan standar keamanan dan menjaga kesehatan masyarakat agar terhindar dari kejadian seperti keracunan.

Terkait dengan pemantauan program, Badan Gizi Nasional akan melakukan pemantauan secara berkala tiap tiga bulan dan enam bulan sekali untuk melihat sejauh mana progres dan hal-hal apa saja yang perlu dievaluasi.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Profesor dari Kanagawa Institute of Technology Prof. Naomi Aiba memuji program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia karena tidak membebankan biaya makan pada orang tua murid.

“Kalau dibandingkan Jepang, sebenarnya Indonesia lebih hebat karena (menyediakan) free meal. Di Jepang sendiri ini masih harus bayar,” kata Aiba dalam seminar ilmiah di Jakarta, Kamis.

Aiba menyebut sampai hari ini Pemerintah Jepang masih membebankan biaya kepada orang tua siswa, khususnya yang duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah.

Orang tua harus membayar sekitar 250 Yen atau sekitar Rp24.400 ribu per makanan per siswa.

Pemerintahnya sendiri masih melakukan negoisasi lebih lanjut untuk menentukan apakah program makan akan digratiskan seperti halnya di Indonesia di masa depan.

“Sebenarnya di Jepang sendiri, masih ada beberapa daerah yang pemerintahnya menyediakan makan siang yang gratis. Tapi di Jepang sendiri belum merata, masih hanya daerah-daerah tertentu,” ujar peneliti di Institut Kesehatan dan Gizi Nasional Jepang itu.

Ia melanjutkan program makan siang bersama yang dijalankan mulai diberlakukan secara serentak semenjak Pemerintah Jepang mendapatkan bantuan dari UNICEF untuk menyusun kebijakan yang tepat.

“Tapi kalau Jepang dimulai dari jaman dulu step-by-step dan ada terhenti pada saat terjadi makan siang di Jepang. Jadi, setelah perang baru setelah itu terjadi undang-undang yang dibuat setelah adanya bantuan UNICEF,” ujar Aiba.

Pemerintah secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis di sejumlah wilayah Indonesia pada Senin (6/1).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke dapur umum dan sekolah untuk meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (3/2/2025). Prabowo datang menggunakan mobil Maung.

Prabowo awalnya mengunjungi SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur pada pukul 09:38 WIB. Prabowo mengenakan pakaian safari dan bertopi cokelat.

Kedatangan Prabowo pun itu disambut antusias para warga dan siswa-siswi.



"Bapak! Pak! Pak Prabowo!" seru mereka menyapa Prabowo.

Prabowo menyapa para warga dan siswa-siswi sembari melambaikan tangannya. Ia tak lama bergegas ke lokasi dapur agar tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.

Prabowo lalu bergeser ke lokasi dapur umum pada pukul 10:23 WIB tempat produksi Makan Bergizi Gratis guna melihat langsung bagaimana proses secara keseluruhan.

Prabowo di sana berbincang dengan sejumlah petugas dan juru masak yang bertugas di dapur umum tersebut.

"Assalamualaikum. Bertugas semua ya?" tanya Prabowo.

"Siap Bapak, ini tempat pembuatan sayur dan sebagainya," tutur pengelola dapur umum ke Prabowo.

Prabowo juga bertanya jam berapa para petugas dapur mulai memasak untuk memastikan kualitas makanan. Ia juga mengecek menu yang tersaji dan disusun tapi oleh petugas dapur, yang kemudian akan dikirimkan ke sekolah-sekolah untuk dinikmati para pelajar.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merespons usulan tambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak Rp100 triliun yang dilontarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Sebelumnya Kepala BGN, Dadan Hindayana menerangkan, usulan tambahan anggaran bergizi gratis didasari keinginan Presiden Prabowo Subianto agar anak Indonesia bisa mendapat manfaat.

Jika mendapatkan restu, anggaran makan bergizi gratis yang sebelumnya Rp71 triliun bakal menjadi total Rp171 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025. Terkait usulan penambahan anggaran, Menkeu meminta lembaga keuangan, seperti perbankan untuk turut menyukseskan program tersebut melalui dukungan pembiayaan kepada para pelaku usaha penyedia jasa terkait.

?Jika program ini meningkat menjadi Rp171 triliun, dampaknya terhadap ekonomi akan luar biasa,? ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).

Terkait hal tersebut, Sri Mulyani juga telah menitipkan pesan kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). "Dalam rapat KSSK saya jelaskan ke OJK dan BI agar lembaga-lembaga keuangan ikut mensukseskan program ini," ucapnya.

Menurut Menkeu, BI dan OJK bisa berperan menyukseskan program itu dengan cara memastikan lembaga jasa keuangan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan terhadap program itu.

Menkeu meyakini program MBG bila terlaksana dengan total anggaran Rp171 triliun akan meningkatkan jumlah sentra dan memberikan multiplier effect yang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.

"Sekolah yang memberikan MBG kepada muridnya harus menyiapkan bahannya, memasak, ada yang harus mengantar, ada yang harus mencuci dari sayuran, bahan baku sampai tempat makan. Ini merupakan pekerjaan masif labour intensive dan merata di seluruh Indonesia," jelas Sri Mulyani.

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan tambahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis sebanyak Rp100 triliun. Menurut Kepala BGN Dadan Hindayana, usulan tambahan anggaran Bergizi Gratis didasari keinginan Presiden Prabowo Subianto agar anak Indonesia bisa mendapat manfaat.

Dadan mengatakan, Prabowo sempat meminta ke BGN agar anak-anak di Indonesia bisa cepat mendapat manfaat dari program tersebut. Merespons hal itu, kata Dadan, BGN butuh dana Rp100 triliun agar program itu bisa dipercepat.

"Ketika program ini dilaksanakan, kemudian banyak anak-anak yang ingin segera mendapatkan manfaat. Kemudian Pak Presiden menginginkan ada percepatan. Jadi Pak Presiden bertanya kepada badan gizi, kalau dilakukan percepatan berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp100 triliun," kata Dadan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).



Kendati demikian, Dadan menegaskan, BGN tak pernah usul tambahan anggaran untuk program MBG. Ia berkata, tambahan anggaran itu didasari atas keinginan Prabowo yang ingin program MBG dipercepat.

"Jadi bukan BGN yang mengajukan tambahan ya. Tapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan, kemudian kalau mulai September berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab tambahan 100 triliun. Ingat sekali lagi, Badan Gizi sudah punya 300 triliun dan itu akan dilaksanakan," tutur Dadan.

"Tetapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya dan Pak Presiden bertanya kepada badan gizi, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta, maka kami menyampaikan tambahan Rp100 triliun," imbuhnya.

Dadan berkata, penambahan anggaran MBG sebesar Rp100 triliun itu konsekuensi dari keinginan Prabowo yang ingin program MBG cepat dinikmati anak-anak.

"Jadi bukan badan gizi yang minta tambahan. Tapi karena konsekuensi dari keinginan Presiden yang ingin melakukan percepatan," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku akan mempertimbangkan penambahan dana untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp100 triliun. Hal itu sesuai permintaan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program besar Presiden Prabowo Subianto yang perlu diprioritaskan. Alhasil, ia harus mengurangi beberapa hal yang dinilai kurang efisien untuk dialokasikan.

"Ya Pak Presiden harapkan adanya fokus terhadap prioritas dan juga kurangi inefisiensi yang sudah diidentifikasi akan dilihat," ucap Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Kendati demikian, Dadan menilai serangga menjadi alternatif menu dalam program MBG. Apalagi, kata dia, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga.



"Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," katanya.

Dadan menegaskan BGN tak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Ia pun menilai, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah.

"Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," kata Dadan.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," imbuhnya.

Solo -

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, merespons keluhan ibu kantin dengan hadirnya makan bergizi gratis (MBG). Zulhas, sapaannya, mengatakan bahwa program MBG baru digulirkan beberapa hari. Untuk itu, dirinya ingin melihat terlebih dahulu ke depan akan seperti apa.

"Kan baru berapa bulan, beberapa hari. Nanti kita lihat baru beberapa hari, yak," kata Zulhas ditemui di Diamond Convention Hall, Solo, Rabu (15/1/2025).

Sejauh ini, kata Zulhas, anggaran dari pemerintah untuk MBG baru dianggarkan Rp 71 triliun. Dirinya memastikan dengan anggaran tersebut bisa digunakan hingga akhir 2025.

"Ya kan baru (berjalan MBG, red) memang anggaran baru Rp 71 triliun itu akan memberikan manfaat kira-kira sampai 17 juta sampai akhir tahun jadi kemarin banyak motong sampai Juni, nggak, sampai akhir tahun 17 juta (sasaran)," jelasnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, bila memungkinkan dan APBN masih ada, Presiden Prabowo Subianto akan menambah anggaran.

"Nah kemungkinan nanti kalau pemerintah longgar, Bapak Presiden, kalau longgar APBN-nya akan dilihat dulu, kalau longgar. Kalau bisa ditambah Rp 140 triliun maka pengguna manfaat bisa 80 juta lebih," pungkasnya.

Keluhan Ibu Kantin

Diberitakan sebelumnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah bergulir lima hari ini berimbas pada pedagang di kantin sekolah. Beberapa pedagang kantin sambat mengalami penurunan penghasilan.

Pantauan detikJateng di SMPN 12 Semarang, Kelurahan Srondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, ada sekitar tujuh pedagang di kantin sekolah. Suasana kantin itu tampak sepi.

Para siswa terlihat makan siang dengan menu makanan dari program MBG. Salah satu pedagang, Rofiana (42), mengaku telah mengalami penurunan omzet selama program MBG berjalan lima hari ini.

"Ada penurunan omzet, nasi-nasi itu sisa. Biasanya ada 35 stok nasi itu habis, sekarang sisa. Kalau minum biasa, tetap habis," kata Rofiana saat ditemui detikJateng di SMPN 12 Semarang, Jumat (10/1).

Selain di Semarang, keluhan juga disuarakan Nari (54), ibu kantin di Kecamatan Purwokerto Timur, Cilacap. Nari yang mengelola kantin di SD Negeri 1 Kranji mengaku rekanannya UMKM makanan basah meliburkan diri usai makan bergizi gratis digulirkan.

"Yang basah-basah itu titipan semua. Saya tidak ngeliburin, dia yang ngeliburin sendiri, sudah takut dahulu ada program makan gratis. Takutnya tidak laku, apa-apa mahal jadi istirahat dahulu. Setiap hari mereka nitip ke sini terus," kata dia kepada wartawan, Senin (6/1).

(apu/rih)

MALANG - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kota Malang, Jawa Timur cukup unik. Menu yang diberikan kepada siswa dipesan melalui aplikasi ojek online (ojol).

Para pengemudi ojol terlihat mendatangi SDN Lowokwaru 3 Kota Malang, Senin (13/1/2025) pagi, membawa 22 porsi makanan bergizi dari rumah makan mitra. Total 430 porsi makanan bergizi disiapkan untuk siswa, dengan menu terdiri dari nasi putih, ayam goreng krispi, orek tempe kacang panjang, buah semangka, dan susu UHT kemasan.

Kety, salah satu siswa SDN Lowokwaru 3 Kota Malang mengaku senang mendapatkan makanan gratis. "Menu makanannya enak dan sudah biasa dimakan di rumah," ungkapnya. Hal serupa disampaikan Bintang, siswa lain yang juga merasa terbantu dengan program ini.



Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan bahwa program ini melibatkan perusahaan mitra CSR untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Dengan biaya Rp10.000 per porsi yang dirancang efisien, jasa pengantaran oleh ojol juga sudah termasuk dalam paket kerja sama.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menilai makan bergizi gratis yang diberikan sangat baik secara higienitas. Para siswa membawa alat makan sendiri dan pengemasan makanan juga higienis. Menu yang disajikan juga mencakup empat sehat lima sempurnanya. Dari perbincangan, para siswa juga suka, bahkan sudah punya menu favorite.

"Sepertinya memang harus ada cost sharing ya, karena kan dari pusat Rp10.000, pastinya tadi pembiayaannya sampai Rp15.000 sudah bersih, sudah include pengantaran dan penjemputan," katanya.

Wahyu Hidayat, Wali Kota terpilih Kota Malang, turut hadir dalam peluncuran program ini. Ia menyampaikan apresiasi kepada perusahaan yang mendukung program makan bergizi gratis melalui CSR. Namun, ia juga menekankan pentingnya petunjuk teknis dan SOP yang jelas jika program ini diperluas ke sekolah lain.

Keberhasilan program di SD ini menjadi langkah awal untuk memperluas cakupan ke tingkat SMP dan SMA di Kota Malang. Nantinya, pihak Lanal Malang akan dilibatkan sebagai pemasok untuk memenuhi kebutuhan program.

Dengan inovasi pemesanan melalui aplikasi ojol dan dukungan CSR, program makan bergizi gratis di Kota Malang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal.