Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut sistem program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbeda dengan program makan siang bersama di Jepang karena lebih berani memulai langsung dalam skala nasional.

“Yang membedakan program MBG Indonesia dengan Jepang adalah Indonesia tidak memulai dari kelompok kecil, melainkan serentak langsung pada semua kelompok sasaran. Pekerjaan luar biasa yang butuh dukungan semua pihak,” kata Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Nyoto Suwigyo dalam seminar ilmiah di Jakarta, Kamis.

Nyoto menekankan bahwa keberanian pemerintah memulai program MBG secara serentak karena adanya kekompakan antara pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi hingga media.

Program MBG yang baru saja dimulai pada 6 Januari 2025 itu memakai uji coba langsung yang difokuskan pada tujuan terbaik, yakni meningkatkan status gizi anak bangsa sampai dengan ibu hamil guna menunjang 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

“Kami sadari Jepang berhasil, karena itu uji coba MBG di Indonesia yang baru saja kita mulai ini, harus berhasil. Jadi prinsipnya trial and success, bukan trial and error. Kita cari bagusnya sehingga pelaksanaan MBG di Indonesia, uji coba langsung yang terbaik,” ujar Nyoto.

Nyoto menyebut dalam prosesnya, MBG sedang fokus pada tiga hal yakni mempersiapkan regulasi yang tepat karena program dijalankan bersama berbagai komponen meliputi TNI/Polri, Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sampai Kantor Staf Presiden (KSP).

Selanjutnya yakni menyiapkan administrasi yang baik, termasuk ketika dana MBG sudah diterima serta menyiapkan infrastruktur yang menunjang berjalannya program seperti penyediaan dapur yang mengolah bahan pangan.

“Dapur gizi yang sudah berjalan 246, dari target awal 932. Nantinya target bertambah jadi 5 ribu dapur hingga 30 ribu dapur mesti tersebar di seluruh Indonesia karena harus melayani seluruh rakyat Indonesia yang menjadi sasaran target MBG,” katanya.

Lebih lanjut ia menekankan MBG merupakan program yang tidak sekadar memberikan makanan, tetapi juga ketat terhadap kandungan gizinya yang disesuaikan dengan standar gizi dari Kementerian Kesehatan.

“Rujukan yang dilakukan Jepang, kami coba kombinasikan dan akhirnya tujuan MBG seperti itu,” ucap dia.

Hal lain yang Nyoto sampaikan yaitu menu yang ada dalam MBG disusun oleh ahli gizi dari tiap daerah. Menu disusun untuk satu atau dua minggu ke depan, sehingga bahan baku bisa segera disiapkan.

Pembagian makanan juga menggunakan wadah yang sesuai dengan standar keamanan dan menjaga kesehatan masyarakat agar terhindar dari kejadian seperti keracunan.

Terkait dengan pemantauan program, Badan Gizi Nasional akan melakukan pemantauan secara berkala tiap tiga bulan dan enam bulan sekali untuk melihat sejauh mana progres dan hal-hal apa saja yang perlu dievaluasi.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Profesor dari Kanagawa Institute of Technology Prof. Naomi Aiba memuji program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia karena tidak membebankan biaya makan pada orang tua murid.

“Kalau dibandingkan Jepang, sebenarnya Indonesia lebih hebat karena (menyediakan) free meal. Di Jepang sendiri ini masih harus bayar,” kata Aiba dalam seminar ilmiah di Jakarta, Kamis.

Aiba menyebut sampai hari ini Pemerintah Jepang masih membebankan biaya kepada orang tua siswa, khususnya yang duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah.

Orang tua harus membayar sekitar 250 Yen atau sekitar Rp24.400 ribu per makanan per siswa.

Pemerintahnya sendiri masih melakukan negoisasi lebih lanjut untuk menentukan apakah program makan akan digratiskan seperti halnya di Indonesia di masa depan.

“Sebenarnya di Jepang sendiri, masih ada beberapa daerah yang pemerintahnya menyediakan makan siang yang gratis. Tapi di Jepang sendiri belum merata, masih hanya daerah-daerah tertentu,” ujar peneliti di Institut Kesehatan dan Gizi Nasional Jepang itu.

Ia melanjutkan program makan siang bersama yang dijalankan mulai diberlakukan secara serentak semenjak Pemerintah Jepang mendapatkan bantuan dari UNICEF untuk menyusun kebijakan yang tepat.

“Tapi kalau Jepang dimulai dari jaman dulu step-by-step dan ada terhenti pada saat terjadi makan siang di Jepang. Jadi, setelah perang baru setelah itu terjadi undang-undang yang dibuat setelah adanya bantuan UNICEF,” ujar Aiba.

Pemerintah secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis di sejumlah wilayah Indonesia pada Senin (6/1).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025