KOMPAS.com - Pada 17 Februari 2025, sejumlah pelajar di Provinsi Papua Pegunungan turun ke jalan melakukan aksi protes terhadap program makan bergizi gratis (MBG). Mereka menolak adanya program tersebut, dan justru menuntut pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis.

Aksi penolakan MBG sebenarnya terjadi lebih dahulu di Kabupaten Yahukimo, yang kemudian menjadi salah satu pemantik bagi aksi-aksi serupa di beberapa wilayah lain, seperti Intan Jaya, Jayawijaya, Jayapura, hingga Nabire.

Ini merupakan buntut dari ambisi pemerintah yang bersikeras menerapkan program MBG di seluruh Indonesia. Tuntutan pelajar di Papua tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam membaca kebutuhan nyata para siswa yang sesuai dengan konteks lokal di tanah Papua.

Para pelajar di berbagai wilayah ini merasakan bagaimana kesenjangan kebijakan antara kebutuhan riil dan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini antara kebutuhan atas akses pendidikan yang berkualitas dengan intervensi program MBG.

Di Papua, pendidikanlah yang menjadi jalan menuju kesejahteraan — bukan bantuan semu berupa makan siang gratis. Kebijakan parsial seperti program MBG yang menghabiskan Rp400 triliun per tahun ini justru mengabaikan akar masalah sistemis sektor pendidikan di Tanah Papua selama ini; absennya guru di sekolah, kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, serta kesenjangan akses.

Akses bahan makanan lebih mudah

Dari aspek pangan lokal, masyarakat di Papua, khususnya di Papua Pegunungan, menjadikan keladi dan ipere (umbi-umbian) sebagai sumber karbohidrat utama. Ini adalah menu yang tidak pernah kita lihat ada dalam program MBG.

Pada dasarnya, Papua kaya akan sumber daya alam yang dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri. Budaya bercocok tanam dan berburu masih kuat di beberapa daerah, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanpa terlalu bergantung pada bantuan pemerintah. Oleh karena itu, intervensi dalam bentuk program MBG tidak secara signifikan menjawab kebutuhan utama mereka.

MBG sebenarnya bukanlah hal baru. Dalam laporannya, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menghimpun penerapan program serupa di beberapa negara seperti India, Brasil, dan Meksiko. Namun, pendekatan universal dalam penerapan MBG di Indonesia dinilai mengancam efektivitas dari program tersebut.

Dalam laporan yang sama, CELIOS memberikan rekomendasi penerapan pendekatan geografis bagi wilayah pedesaan dan pendekatan individu bagi wilayah perkotaan untuk meningkatkan efektivitas program MBG.

Meski demikian, kami menilai implementasi program MBG di wilayah Papua bukan merupakan hal yang seluruhnya tepat. Hal ini dilandasi oleh karateristik masyarakat Papua di beberapa wilayah yang subsisten, yang artinya mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri secara kolektif tanpa bergantung pada sistem ekonomi modern.

Akses ke pendidikan lebih sulit

Papua Pegunungan merupakan salah satu wilayah dengan kondisi geografis yang menantang dan akses yang sulit. Daerah tersebut kerap menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembangunan, termasuk di sektor pendidikan.

Berbagai indikator menunjukkan bahwa Papua Pegunungan masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Data BPS pada tahun 2024, misalnya, menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Papua Pegunungan tercatat sebesar 5,10 tahun dengan harapan lama sekolah hanya berkisar 9,97 tahun–terendah di Indonesia.

Data ini mencerminkan bahwa permasalahan utama dalam pendidikan di Papua Pegunungan bukan sekadar kualitas, tetapi juga partisipasi siswa dalam pendidikan formal. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah.

Namun, data makro tersebut belum sepenuhnya menggambarkan realitas pendidikan di Papua Pegunungan. Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh tim Gugus Tugas Papua (GTP) UGM pada Agustus 2024 menunjukkan bahwa kondisi di lapangan jauh dari ideal. Banyak masyarakat di Kabupaten Nduga dan Yahukimo terpaksa mengungsi ke pinggiran Kota Wamena akibat konflik dan alasan keamanan.

Kondisi ini memaksa mereka untuk hidup dalam segala keterbatasan, tidak terkecuali para anak-anak yang harus berangkat sekolah tanpa seragam dan fasilitas pendukung belajar yang layak. Mereka bercerita, hanya ada sedikit sekolah di kampung halamannya (Nduga) dan mayoritas sulit diakses karena jaraknya yang jauh, sehingga kondisi di Wamena jauh lebih baik.

“Kaka, di sa pu kampung tu, sekolah jauh-jauh ooo”(kakak, di kampung saya sekolah itu jaraknya jauh)“ ujar salah satu murid kepada tim peneliti GTP UGM.

Kondisi ini terkonfirmasi oleh data Kemendikdasmen yang menyatakan hanya ada 43 SD-sederajat, 9 SMP, dan 2 SMA di Kabupaten Nduga.

Perlunya realokasi anggaran

Sebagai alternatif, alokasi anggaran yang lebih efektif untuk Papua dapat diarahkan pada pemerataan akses pendidikan. Pemerintah perlu membangun lebih banyak sekolah di distrik-distrik terpencil agar anak-anak di Papua Pegunungan memiliki akses yang lebih mudah terhadap pendidikan formal.

Perekrutan guru lokal harus menjadi prioritas untuk memastikan tenaga pengajar memahami budaya dan kebutuhan siswa di daerah tersebut. Kurikulum juga perlu disesuaikan dengan konteks sosial-budaya setempat agar lebih relevan dan efektif.

Papua juga membutuhkan subsidi penuh untuk pendidikan dasar dan menengah. Banyak siswa di Papua Pegunungan menghadapi kesulitan ekonomi yang menghambat mereka untuk tetap bersekolah. Subsidi harus mencakup pembiayaan kebutuhan nonakademis seperti alat tulis, seragam, dan akses internet bagi siswa di daerah terpencil. Dengan begitu, mereka dapat belajar tanpa terbebani biaya tambahan yang sering kali menjadi kendala utama dalam melanjutkan pendidikan.

Pemerintah juga sebaiknya melakukan perluasan program beasiswa afirmasi, contohnya Beasiswa ADik, agar lebih banyak pelajar Papua yang memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Pendampingan dan bimbingan bagi penerima beasiswa juga perlu diperkuat agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan dengan sukses dan kembali berkontribusi bagi daerah asal mereka.

Selain itu, sistem pengajaran yang inklusif perlu diterapkan. Pendidikan di Papua Pegunungan harus memperhitungkan kearifan lokal dan bahasa daerah dalam proses pembelajaran agar lebih efektif.

Perlu juga adanya peningkatan kapasitas guru lokal melalui pelatihan yang berkelanjutan dan optimal. Dengan demikian, mereka dapat memberikan pengajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Di titik ini, program MBG tetap dapat dijalankan dengan menyesuaikan target penerima manfaatnya agar benar-benar menyasar mereka yang mengalami masalah gizi. Namun, alokasi anggaran secara keseluruhan harus mencerminkan prioritas utama yang lebih mendasar, yaitu membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi seluruh anak Papua.

Dalam konteks pembangunan Papua Pegunungan, pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Jika negara benar-benar berkomitmen terhadap masa depan Papua, maka investasi dalam sektor pendidikan harus menjadi fokus utama hari ini, bukan hanya bantuan konsumtif seperti MBG. Dengan demikian, anak-anak Papua dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan membantu mereka melakukan mobilitas sosial vertikal.

Kota Solo mulai melaksanakan makan bergizi gratis (MBG) hari ini. Di tahap pertama ini menyasar tujuh sekolah di Kelurahan Purwodiningratan, Kecamatan Jebres.

Dari pantauan detikJateng di SDN Purwodiningratan anak-anak menerima makan bergizi gratis sekira pukul 08.00 WIB. Sebelum menerima makan bergizi, mereka diminta untuk cuci tangan terlebih dahulu.

Selanjutnya, mereka menerima makan yang diberikan di wadah stainless steel. Beberapa anak yang menerima makan tersebut mengaku belum sarapan dari rumah. Untuk menu hari pertama, siswa menerima nasi, sayur cha sawi tauge, ayam goreng, buah jeruk dan susu kotak.

Salah satu siswa yakni, Tika Indi Amelia (11) mengaku enak menerima menu makan bergizi gratis tersebut. Meskipun dirinya mengaku tidak suka dengan sayur, Indi mengaku tetap memakannya.

"Enak (makannya). Agak nggak suka (sayur) tapi nggak papa. Sekalian belajar makan sayur, milih-milih kalau sayur. Belum sarapan, tapi sudah tahu kalau ada makan bergizi," katanya ditemui di SDN Purwodiningratan, Senin (13/1/2025).

Sementara itu, siswa lainnya, Meila Salsabila (11) mengaku tidak ikut makan karena sedang menjalani puasa Sunnah Senin Kamis. Dirinya tidak masalah bila tidak makan sendiri di dalam kelas.

"Karena puasa nggak makan. Nggak papa, nggak ikut makan," ucapnya.

Pelaksanaan hari pertama Makan Bergizi Gratis di Solo, Senin (13/1/2025). Foto: Tara Wahyu/detikJateng

Mei, sapaannya itu mengaku tidak memaksa bila makanan tersebut tidak bisa dibawa pulang.

"Nggak dibawa nggak papa. Kemarin sudah dikasih tahu kalau ada makan bergizi," ucapnya.

Terpisah, Wali Kota Solo, Teguh Prakosa mengatakan, makan bergizi gratis menyasar siswa TK hingga siswa SMA. Ia menyebut ada 2.787 siswa.

"Sasaran 2.787 siswa di 7 sekolah seputaran Purwodiningratan, radiusnya tidak boleh lebih dari kilometer.Tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh lebih dari 3 ribu penerima," ungkap Teguh.

Jika lebih dari tiga ribu penerima Makan bergizi gratis, nantinya pemberian makan akan melebihi jam yang sudah ditentukan.

"Kalau melampaui nantinya bisa basi dan sebagainya. Ini sudah ditata semua, tadi ada masukan untuk exhaust, nanti biar disampaikan ke Pak Sekretaris Daerah," ucapnya.

Teguh mengatakan untuk pembagian makan bergizi gratis sebelum pukul 09.00 WIB. Sehingga, untuk anak-anak yang menerima makan di bawah jam 09.00 WIB, diharapkan tidak sarapan dari rumah.

"Tetapi ini kan semuanya sebelum jam 9 sudah terdistribusi, harapannya, kalau SMA bisa saja datang belum dimakan, tapi diharapkan makan sesuai waktu ditentukan," bebernya.

Mengenai siswa yang ada berpuasa, Teguh mengaku belum ada arahan mengenai hal tersebut. Meski begitu, pihaknya akan berkoordinasi dengan SPPG.

"Nanti dinas akan berkoordinasi dengan SPPG, tentunya seperti apa. Karena kalau dibawa pulang, meski zonasi dekat rumah nggak jauh dari sekolah, atau orang tua yang datang nanti mengembalikan. Kalau kita mengantar ke rumah menambah pekerjaan, kalau orang tua yang ambil itu akan lebih baik, atau ke sini bawa tempat makan sendiri, karena nggak boleh keluar dari sekolah (tempat makan). Harapan saya nanti dinas dan SPPG bikin SOP supaya barang tidak keluar dari sekolah" pungkasnya.

Video: Melihat Distribusi Makan Bergizi Gratis di Sekolah Sidoarjo

Video: Melihat Distribusi Makan Bergizi Gratis di Sekolah Sidoarjo