Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan itu mengatur kenaikan batas maksimum MBR penerima rumah subsidi sampai Rp 14 juta untuk wilayah Jabodetabek.

Ia menaikkan batas gaji dari Rp 7 juta menjadi Rp 12 juta bagi MBR yang belum menikah. Lalu, MBR yang sudah menikah batas gajinya dari Rp 8 juta menjadi Rp 14 juta. Hal ini berlaku di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Dari proses ini saya merasakan betul Menteri Hukum dan jajaran membantu kami. Maka minggu lalu dua hari pun sudah siap, ini true story. Dua hari itu sudah siap. Artinya, beliau begitu membantu koleganya. Banyak sekali membantu. Tadi saya juga umumkan resmi," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan peraturan menteri tersebut sudah memiliki landasan hukum.

"Sesuai dengan hasil diskusi kami bersama dengan Menteri Perumahan dan Ibu Kepala BPS mengenai dengan dibutuhkannya sebuah regulasi terkait dengan terbitnya peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk masyarakat. Besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah subsidi," katanya.

"Alhamdulillah pada tanggal 22 April (2025) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, yakni peraturan nomor 5 tahun 2025 itu sudah selesai kita harmonisasi dan selesai diundangkan," tambahnya.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia No. 5 Tahun 2025 tentang besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah.

Sebelumnya diberitakan, Ara menyatakan keputusan soal kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan keluar pada Kamis (24/4) pukul 15.00 WIB. Ia mengundang para pengembang untuk hadir dalam kegiatan tersebut.

"Keputusan saya tentang kriteria MBR yang saya naikkan tinggi sekali. Doakan ya. Nanti saya minta ketua umum (asosiasi pengembang) hadir. Ikut hari Kamis sore ya. Menyaksikan ya. Datang ya. Kalian jangan cuma minta diperjuangkan. Datanglah kalian datang ke kantor Menteri Hukum itu," tuturnya.

Ara sempat menaikkan batas maksimal penghasilan untuk MBR yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek jadi Rp 14 juta/bulan. Sementara itu, untuk MBR yang belum menikah dan membeli rumah subsidi di daerah tersebut maksimal penghasilannya Rp 12 juta.

Hal itu diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) saat acara penandatanganan MoU dukungan rumah subsidi untuk buruh di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

"Jadi kita sepakati buat Jabodetabek kalau dia single Rp 12 juta kalau sudah menikah Rp 14 juta. Sepakat ya bu (Kepala BPS)? Ini berubah lagi, tapi bagus. Ini kabar baik," katanya di lokasi.

KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan program rumah subsidi agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memiliki hunian layak.

Kabar terbaru adalah ketentuan batas maksimalgaji hingga Rp 14 juta yang kerap disebut kelas menengah tanggung, masih berpeluang untuk mendapatkan fasilitas rumah subsidi, khususnya di wilayah tertentu.

Kebijakan ini merupakan hasil penyesuaian yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan mempertimbangkan standar biaya hidup.

Sebelumnya, batas maksimal penghasilan untuk MBR yang berhak menerima rumah subsidi ditetapkan lebih rendah yakni Rp 8 juta, mengacu pada Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR No 242/KPTS/M/2020.

Sebagai contoh konkret, di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), batas maksimal penghasilan untuk mendapatkan rumah subsidi telah dinaikkan menjadi Rp 12 juta per bulan untuk individu lajang dan Rp 14 juta per bulan untuk yang sudah berkeluarga.

Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait beberapa waktu lalu dan merupakan hasil koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyesuaikan standar desil 8 penghasilan masyarakat di wilayah dengan biaya hidup tinggi.

Namun, perlu dicatat bahwa batas maksimal gaji Rp 14 juta merupakan kebijakan afirmatif yang lebih luas atau potensi penyesuaian di masa depan untuk wilayah-wilayah dengan biaya hidup yang terus meningkat.

Mengapa Batas Penghasilan Perlu Disesuaikan?

Ara mengatakan, penyesuaian batas penghasilan ini memiliki beberapa tujuan penting di antaranya untuk memperluas jangkauan program rumah subsidi.

"Dengan batas penghasilan yang lebih tinggi, semakin banyak keluarga yang sebelumnya tergolong sedikit di atas batas dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan rumah subsidi," ujar Ara menjawab Kompas.com.

Selain itu, menyesuaikan dengan biaya hidup. Di kota-kota besar dengan biaya hidup yang tinggi, batas penghasilan lama mungkin terasa terlalu rendah dan tidak realistis bagi banyak pekerja.

"Kebijakan yang lebih fleksibel ini dapat mengakomodasi pekerja di sektor informal atau mereka yang memiliki penghasilan bulanan yang tidak selalu tetap," cetusnya.

Nah, jika penghasilan Anda berada di kisaran upah minimum hingga Rp 14 juta, berikut beberapa langkah yang bisa Anda lakukan:

1. Terus ikuti pengumuman resmi dari Kementerian PKP, BP Tapera, dan bank-bank penyalur KPR subsidi mengenai batas penghasilan terbaru di wilayah Anda.
2. Segera hubungi bank-bank yang menyalurkan KPR subsidi (terutama bank BUMN seperti BTN) untuk mendapatkan informasi terkini mengenai persyaratan dan batas penghasilan yang berlaku.
3. Jika Anda memenuhi perkiraan batas penghasilan, segera persiapkan dokumen-dokumen yang umumnya dibutuhkan untuk pengajuan rumah subsidi FLPP (daftar dokumen lengkap dapat dicari di artikel terkait).
4. Cari informasi mengenai proyek-proyek perumahan yang bekerja sama dengan program rumah subsidi di wilayah Anda.

Gubernur Banten Andra Soni menyebut makan bergizi gratis (MBG) bisa meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia, termasuk Provinsi Banten yang dinilai memiliki kendala dalam sumber daya manusia (SDM). Andra Soni mengungkit Indonesia yang disebutnya masuk ke masa bonus demografi.

Andra Soni menyampaikan hal ini saat memberikan sambutan di acara Rapat Paripurna Penyampaian Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) di DPRD Tangsel, Rabu (5/3). Dalam kesempatan itu, dia menyinggung makan bergizi gratis dan rata-rata IQ warga Indonesia yang disebut di angka 78.

"Makan bergizi gratis, rata-rata IQ warga Indonesia 78 sedangkan kita sedang masuk ke suatu masa bonus demografi. Saat bonus demografi, IQ warga kita, IQ anak-anak kita, tidak meningkat, maka ini akan menjadi malapetaka," ucap Andra Soni dalam sambutannya seperti dilihat di akun YouTube DPRD Tangerang Selatan, Kamis (6/3/2025).

Menurut Andra, makan bergizi gratis bisa memperbaiki gizi anak-anak Indonesia. Kebijakan itu disebut akan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) khususnya di Banten.

"Maka makan bergizi gratis merupakan suatu upaya untuk memperbaiki keadaan gizi memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia," ujarnya.

Andra menyebut Banten harus maksimal menjalankan program MBG agar memiliki SDM yang berkualitas dan tidak lagi kalah daya saing.

"Dan Banten harus memanfaatkan program ini karena kita juga merasakan bagaimana daya saing warga kita masih kalah dengan daya saing dari warga wilayah lain," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Harga jual rumah subsidi biasanya sudah diatur oleh pemerintah setiap tahunnya. Seperti sebelumnya pada 2023, harga rumah subsidi sudah ditentukan hingga tahun 2024.

Bagaimana harga rumah subsidi tahun 2025?

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) tidak menjawab langsung perihal tersebut. Ia hanya mengatakan, untuk membuat kebijakan tersebut perlu koordinasi dengan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan.

"Menteri di Indonesia ini kan punya masing-masing kewenangan, makanya kita perlu koordinasi. Nah koordinasi ini sama Menteri Keuangan. (Masih harus koordinasi dengan menteri keuangan?) harus dong. Kalau nggak koordinasi nanti ngomongnya ngasal. Tanya dulu ke Menteri Keuangan bagaimana," kata Ara saat meninggalkan Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahkan menyebut pembelian rumah subsidi bisa hemat Rp 10, 5 juta per rumah dengan adanya kebijakan tersebut.

"Rapat dengan dirjen teknis, dari adanya kebijakan ini, maka potensi BPHTB dihapuskan itu nilainya untuk rumah tipe 36 Rp 6.250.000. Kemudian untuk PBG dibebaskan Rp 4.320.0000 Jadi untuk rumah 36, tipe 36, itu sebetulnya bisa dihemat, lebih kurang Rp 10.570.000. Nah, ini yang diuntungkanlah masyarakat," ucapnya.

Hingga saat ini masih belum ada aturan baru mengenai batas maksimal penjualan rumah subsidi. Karena belum ada aturan terbaru, pengembang pun berpendapat bahwa harga rumah subsidi tahun depan masih sama seperti tahun ini.

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto sempat mengatakan harga rumah subsidi tahun 2025 belum ada perubahan. Artinya, harganya masih sama seperti tahun 2024.

"Masih pakai yang sekarang, sesuai dengan undang-undang," kata Joko di kantor DPP Realestat Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Ia mengatakan, harga rumah subsidi sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan aturan baru terkait harga rumah subsidi sehingga masih menggunakan harga sesuai aturan sebelumnya yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka.

Mensesneg soal Heboh Iuran Tapera: Kementerian Terkait Akan Jelaskan

Mensesneg soal Heboh Iuran Tapera: Kementerian Terkait Akan Jelaskan