Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) turut menyoroti program Makan Bergizi Gratis terkait efek dominonya terhadap perekonomian Indonesia.

Anggota DEN Arief Anshory Yusuf mengungkapkan hasil kajian mereka mengenai potensi efek domino dari program tersebut terhadap lapangan kerja, kemiskinan, serta ketimpangan ekonomi.

“Program ini sangat bagus sekali dalam konteks pro-job, jadi menciptakan lapangan pekerja baru itu sampai 1,9 juta, lalu kemudian kemiskinan itu bisa berkurang sampai menjadi 5,8%,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Rabu (19/3/2025).

Tidak hanya itu, Arief mengungkapkan bahwa salah satu keuntungan utama dari program MBG adalah peningkatan daya beli masyarakat, khususnya dalam keluarga yang membutuhkan.

Misalnya, sebuah keluarga dengan tiga anak bisa mendapatkan bantuan hingga Rp600.000 per bulan, yang jauh lebih besar dibandingkan dengan program lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang masing-masing hanya memberikan sekitar Rp200.000.

Namun, dia juga menekankan pentingnya pemantauan dan pengawasan yang ketat dalam implementasi program MBG agar dampaknya dapat dirasakan secara maksimal.

"Poinnya adalah karena ini sangat progresif, maka kita harus pastikan roll out-nya berjalan dengan baik," tambahnya.

Lebih lanjut, Arief mengusulkan sejumlah langkah penguatan implementasi MBG. Mulai dari melakukan business process review, audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga melibatkan masyarakat dalam pengawasan agar rantai pasok tetap terjaga dan tidak terjadi kebocoran.

“Tetapi sekali lagi intinya, ini mari kita jaga bersama, karena ini flagship kita, flagship bangsa ini,” ucapnya.

Arief juga menekankan pentingnya menjaga rantai pasok bahan pangan agar tidak ada kebocoran yang menyebabkan ketergantungan pada impor yang tidak perlu.

"Kami harus menjaga agar bahan-bahan yang tidak perlu diimpor tidak usah diimpor, sehingga rantai pasok bisa terjaga dan dampaknya sesuai harapan," pungkas Arief.

Dinas Pendidikan Kota Palembang bakal menghentikan sementara penyaluran program makan bergizi gratis di wilayahnya selama bulan Ramadan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Adrianus Amri.

Ia menyampaikan berdasarkan rencana, program bergizi gratis di Palembang disetop sementara atau tidak disalurkan.

"Untuk makanan bergizi gratis selama Ramadan, informasi sementara disetop dulu dan akan kembali disalurkan usai Ramadan," kata Amri kepada detikSumbagsel, Rabu (22/1/2025).

Wacana penyetopan program makan bergizi gratis yang disampaikan Dinas Pendidikan Kota Palembang ini berbanding terbalik dengan pemerintah pusat.

Dilansir detikNews, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program MBG akan tetap berjalan di bulan Ramadan. Bahkan skema pembagian menu MBG tersebut sudah disusun matang.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan menerapkan skema khusus pembagian MBG selama Ramadan. Nantinya, BGN akan menyiapkan makanan yang dapat dibawa ke rumah oleh anak-anak sekolah selama Ramadan.

"Kami akan memberikan makanan yang dibawa ke rumah untuk buka puasa. Jadi, bulan Ramadan pun kami, Badan Gizi, akan tetap menyelenggarakan itu (Makan Bergizi Gratis) karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," kata Dadan kepada wartawan di kantor PBNU, Jakarta, dilansir Antara, belum lama ini.

Hal tersebut Dadan sampaikan merespons soal skema pembagian Makan Bergizi Gratis selama Ramadan mendatang. Sementara itu, Dadan melanjutkan, bagi para santri di pesantren yang menjadi penerima manfaat Makan Bergizi Gratis, mereka juga akan menerima makanan di saat berbuka puasa.

"Nah, terkait dengan pelaksanaan di Ramadan di pesantren akan lebih mudah karena aktivitas masak akan seperti biasa dan akan dibagikan pada saat buka," ujarnya.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom HSBC menilai Program Makan Bergizi Gratis akan berdampak positif bagi ekonomi Indonesia, meski adanya tantangan ke depan.

Chief Economist HSBC untuk India dan Indonesia Pranjul Bhandari mengatakan bahwa India dan beberapa negara Amerika Latin sebelumnya berhasil menjalankan skema makan gratis sehingga berkontribusi ke pertumbuhan ekonomi.

"Ada pengalaman di negara lain di masa lalu, terutama di India dan beberapa negara Amerika Latin, di mana skema makanan gratis untuk siswa, seiring waktu, mampu memperkuat tenaga kerja dan membuatnya lebih produktif dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi," katanya dalam Economic Outlook 2025 di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Meski bisa berdampak positif ke ekonomi Indonesia, dia melihat program tersebut masih memiliki tantangan yang besar ke depan.

"Tantangan besar dalam skema makanan gratis adalah bagaimana menjadikannya bergizi dan bermanfaat bagi anak-anak, tetapi pada saat yang sama tidak terlalu mahal hingga menyebabkan ketidakstabilan makroekonomi," tambahnya.

Dia menjelaskan bahwa bahan baku yang digunakan untuk program makan gratis di India menggunakan bahan lokal yang tersedia secara musiman, sehingga biaya skema program tersebut tidak terlalu besar.

Menurutnya, hal tersebut yang membuat India mampu menekan biaya untuk program makan gratis tersebut secara signifikan.

"Jadi, kalau ini dilakukan dengan cara yang bijaksana, skema ini dapat memberikan dampak positif dalam jangka menengah terhadap pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Untuk diketahui, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah digelar secara perdana oleh pemerintah di seluruh Indonesia pada Senin (6/1/2025).

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi sebelumnya menyebut pemerintah telah menganggarkan Rp71 triliun hingga akhir 2025 untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun dari modal tersebut, pemerintah membidik penerima manfaat dapat mencapai 19,47 juta orang. Sementara pemenuhan bahan baku untuk program tersebut dipastikan koperasi-koperasi produksi di seluruh Indonesia siap memasoknya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengandalkan Program Makan Bergizi Gratis dan Dana Desa pada APBN 2025 untuk turut meningkatkan perekonomian daerah, terutama di desa-desa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa sebelumnya anggaran khusus untuk program prioritas pemerintahan Prabowo itu sebesar Rp71 triliun. Di desa-desa, program makan bergizi gratis (MBG) diharapkan bisa membangkitkan perekonomian lokal.

Sri Mulyani pun mengungkap nantinya Dana Desa juga akan membantu perekonomian lokal di tahun depan.

"Dengan demikian, program Makan Bergizi disertai dengan Dana Desa yang sebesar Rp70 triliun akan bisa menggerakkan desa dengan volume aktivitas dan juga volume uang yang meningkat," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pemerintahan Prabowo pada tahun pertama menganggarkan Rp71 triliun untuk Dana Desa. Anggaran itu terdiri dari Rp69 triliun pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan, dan Rp2 triliun dihitung pada tahun anggaran berjalan.

Sri Mulyani lalu memaparkan, belanja pemerintah pusat pada APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp2.701,4 triliun. Transfer ke daerah dirancang sebesar Rp919,9 triliun.

APBN itu dirancang dengan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, di mana untuk perpajakan akan menyumbang Rp2.490,9 triliun. Sementara itu, pendapatan negara bukan pajak menyumbang Rp513,6 triliun serta hibah Rp0,6 triliun.

Maka itu, defisit APBN 2025 dirancang pada tingkat Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.

"Belanja pemerintah pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh presiden yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program Makan Siang Gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran," papar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Adapun Presiden Prabowo Subianto hari ini memperkirakan peredaran uang di daerah pada 2025 akan mencapai puluhan triliun. Perinciannya, sebesar Rp1 miliar digulirkan sebagai Dana Desa per tahun.

Kemudian, denga adanya program MBG, peredaran uang juga akan bertambah yakni Rp8 miliar per desa setiap tahunnya. Maka, kombinasi antara program MBG dan Dana Desa membuat peredaran uang di desa menjadi total Rp9 miliar.

"800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah, kita akan balikkan uang yang tersedor ke pusat, kita balik uang akan turun ke desa ke daerah-daerah," ujarnya di Istana Kepresidenan,, Jakarta.