JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ingin kementeriannya berpikir kreatif untuk bisa mencapai target pembangunan 3 juta rumah.

Hal itu disampaikan saat rapat kerja Kementerian PKP dengan Komite II DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

“Jadi, upaya bagaimana mencapai itu (3 juta rumah) karena saya yakin enggak ada menteri yang berpikir seperti ini sebelumnya,” ujar Ara.

Ia menyebutkan, bisa saja pasrah dengan dana sekitar Rp 5 triliun yang hanya cukup untuk membangun kurang lebih 250.000 rumah.

Ara mengaku, bisa saja tinggal melaporkan pada Presiden Prabowo Subianto bahwa kegagalannya membangun 3 juta rumah karena anggaran tak mencukupi.

Tapi, ia mengklaim tak ingin melakukan hal tersebut.

“Bagi saya paling mudah menjalankan saja (anggaran) Rp 5 triliun itu. Nanti awal tahun depan, saya bilang sama Pak Prabowo, 2026, ‘Pak ini gagal karena uangnya enggak ada,’” tutur dia.

“Padahal kita sudah tahu dari sekarang uangnya enggak cukup gitu, itu paling gampang ngomong begitu kan,” sambungnya.

Maka dari itu, Ara menyatakan sudah membuat rencana agar target pembangunan 3 juta rumah bisa tercapai.

Salah satunya dengan memanfaatkan lahan murah dari hasil sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada para terpidana tindak pidana korupsi.

“Lahan gratis atau murah itu bisa dicapai dari mana gitu, selalu ngomong apa adanya karena paling tidak saya sudah ketemu Jajakan tiga kali, dari satu kasus saja ada 1.000 hektar di Banten,” sebutnya.

“Yaitu lahan dari mana, dari koruptor lahan. Jadi saya punya tema lahan koruptor buat rakyat,” imbuh Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, telah menyusun kementeriannya agar tak ada celah untuk melakukan korupsi.

Ia menyebutkan, langkah itu ditempuh dengan dua cara. Pertama, dengan memasukkan aparat penegak hukum dalam susunan Inspektorat Jenderal PKP.

“Yang Inspektorat khusus ini dari KPK, tiga ini dari BPKP, dan satu lagi kalau tidak salah dari kejaksaan atau kepolisian,” ujar Ara dalam rapat kerja dengan Komite III DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

“Selama ini Inspektorat semuanya dari dalam, baru sekarang, zaman saya menteri enggak ada dari dalam, kenapa? Menurut saya enggak bisa,” sambungnya.

Cara kedua, lanjut Ara, dengan membentuk Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Kementerian PKP.

Ia mengaku, langkah yang ditempuhnya sempat menjadi pertanyaan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini.

“Saya ditanya Mensesneg dan Menpan-RB, kenapa ada inspektorat jenderal, di sini ada juga soal pemberantasan korupsi, karena menurut saya korupsi adalah masalah yang luar biasa, jadi harus saya kunci atas bawah,” tuturnya.

Ara pun mengaku ada banyak pihak di internal Kementerian PKP yang tak menyukai berbagai langkahnya.

Maka, ia mempersilahkan anak buahnya yang tak sepakat dengan cara memimpinnya untuk mundur.

“Kalau ada yang takut, ya engga apa-apa enggak usah ada di sini lagi, ada yang enggak cocok enggak usah jadi anak buah saya lagi, enggak apa-apa. Saya berani tahu begitu karena saya tau juga ada yang nyaman ada yang tidak nyaman pada saat saya jadi menteri, itu adalah pilihan-pilihan dalam kehidupan,” imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak tiga menteri dan satu wakil menteri kabinet Merah Putih berkumpul untuk menyerahkan secara simbolis kunci rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk warga yang sebelumnya bermukim di kolong jembatan, Sabtu (30/11/2024).

Mereka yang menyerahkan adalah Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali.

Dalam kesempatan ini, hadir juga Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto.

Maruarar dalam sambutannya menceritakan, ia pada Jumat (29/11/2024) malam bersama Marullah sempat menyambangi warga yang bertempat tinggal di kolong jembatan. Beberapa ada yang mau direlokasi, ada juga yang tidak.

Di sana, ia juga berbincang dengan beberapa warga mengenai keluh kesahnya selama tinggal di kolong jembatan.

“Sampai sekitar pukul 01.30 WIB dini hari, masuk ke (kolong) jembatan. Di sana ada yang lahir di situ, punya anak, dan anaknya lahir di situ lagi,” kata Maruarar di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).

“Jadi, yang paling lama itu ada yang tinggal 40 tahun di bawah kolong jembatan,” tambah dia.

Dalam kesempatan yang sama, Kelik mengumumkan, sebanyak 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rusunawa.

Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.000 per bulan.

Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit. Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36.

Di luar 139 KK itu, ada sebanyak 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak. Terakhir, 1 KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol Fly Over Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.

“Untuk warga kolong jembatan dan kolong tol wilayah lainnya, secara bertahap juga akan dilaksanakan perpindahan ke lokasi rusunawa yang masih tersedia sebanyak 874 unit,” ujar Kelik.

“Di mana pada saat ini jajaran wali kota di wilayah lainnya sedang berproses juga untuk pendataan dan verifikasi kepada warga kolom jembatan dan kolom tol,” kata dia.

Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.

Namun untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.

“Akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan, pemberian bantuan natura, dan peralatan serta pemberian akses berusaha atau bekerja dari instansi terkait,” pungkas dia.

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, berharap proses relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dipercepat.

Hal itu disampaikan Sirait saat rapat bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di posko pengungsian Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, NTT pada Kamis (14/11/2024).

Sirait mengungkapkan pihaknya telah meninjau lokasi yang dipersiapkan untuk relokasi warga pada Rabu (13/11/2024).

Namun lokasi yang dimaksud cukup berat, lantaran berada di ketinggian sehingga butuh waktu lama dan biaya yang besar untuk membangun infrastruktur.

"Itu bisa lima sampai enam bulan, karena medannya sekitar 30 derajat. Cukup besar apalagi buat 2.000-an (rumah) itu banyak orang dan tinggi. Kami jalan sekitar 6 kilometer dan sudutnya tinggi. Itu medannya cukup berat," ungkapnya.

Sirait berharap ada lokasi baru yang lebih mudah dijangkau agar pembangunan infrastruktur untuk korban erupsi dipercepat.

"Maksud saya pengungsi sebaiknya jangan lama-lama di sini (tempat pengungsian). Kalau kita bangun lima bulan, bangun rumah lima bulan, itu sudah hampir satu tahun,” tandasnya.

Dia berharap dukungan Penjabat Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, dan Penjabat Bupati Flores Timur Sulastri Rasyid untuk mencari lokasi yang sudah siap dipakai.

“Supaya bangun rumah, termasuk sekolah. Supaya lebih cepat pindahnya,” pungkas Sirait.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar penentuan titik relokasi warga terdampak harus didahului dengan dialog bersama warga.

"Pastikan dalam menentukan titik lokasi yang baru ini untuk lebih dahulu berdialog dengan warga. Jangan sampai nanti sudah dibangun tapi tempatnya tidak ditinggali,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait meminta agar tanah yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari kasus korupsi dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Maruarar usai bertemu dengan Pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (5/11/2024).

"Kami juga memohon kiranya aset-aset, terutama tanah yang ideal. Supaya tanah-tanah dari koruptor itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah," kata Maruarar.

Maruarar mengatakan, permohonan serupa juga ia sampaikan kepada Kejaksaan Agung.

Ia mengatakan, dirinya akan menemui Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk menyampaikan hal yang sama

"Karena kalau tidak ada kepastian hukum tentu kami dan jajaran kami ragu-ragu ini benar atau salah, saya pikir itu yang kami lakukan, Minggu depan ketemu Dirjen Kekayaan Negara," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, KPK mendukung penuh program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, KPK akan melakukan inventarisasi aset berupa tanah dan bangunan hasil sitaa kasus korupsi untuk dapat dimanfaatkan Kementerian PKP.

"Kami dari jajaran KPK dan mendukung sepenuhnya program presiden yang akan dilaksanakan oleh pak menteri pembangunan perumahan rakyat, jadi aset-aset tanah dan bangunan kami akan inventarisir dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan rumah rakyat," kata Tanak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto membagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam Kabinet Merah Putih, Prabowo lantas menunjuk seorang menteri dan satu orang wakil menteri (wamen) untuk memimpin Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berikut susunan kepemimpinan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih:

• Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
• Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman: Fahri Hamzah.

Keduanya diketahui telah resmi dilantik oleh Prabowo bersama 48 menteri dan 56 wakil menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024). Hanya saja dalam waktu yang berbeda.

Pelantikan 48 menteri dilakukan pada pagi hari. Sedangkan, 56 wamen dilantik pada siang hari.

Untuk diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang awalnya menggabungkan Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum menjadi Kementerian PUPR.

Pasalnya, Kementerian Perumahan Rakyat sejatinya memang kementerian sendiri sejak era orde baru.

Sementara itu, dipercaya memimpin Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan bahwa akan bekerja sama dengan sejumlah stakeholder seperti Kejaksaan, dan perusahaan BUMN untuk mendapatkan lahan untuk perumahan.

Menurut dia, lahan-lahan itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah prajurit TNI dan pengembangan perumahan di desa dan kota.

"Misalnya dari BUMN dari kereta api itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai itu juga. Kita bisa buat rumah bagi prajurit TNI itu juga bisa dicapai kita berupaya juga membangun di desa dan kota," kata Maruarar usai dilantik sebagai Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dia juga menyoroti perihal masih banyak anak-anak muda yang belum memiliki rumah. Maruarar mengatakan, untuk memenuhi hal tersebut, dibutuhkan kerja sama dengan swasta.

"Masih banyak sekali anak Indonesia yang belum memiliki rumah. Jadi harus masuk bergotong-royong jadi dari aset yang ada dari negara atau sitaan dan membangunnya juga gotong royong," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto membagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam Kabinet Merah Putih, Prabowo lantas menunjuk seorang menteri dan satu orang wakil menteri (wamen) untuk memimpin Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berikut susunan kepemimpinan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih:

• Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
• Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman: Fahri Hamzah.

Keduanya diketahui telah resmi dilantik oleh Prabowo bersama 48 menteri dan 56 wakil menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024). Hanya saja dalam waktu yang berbeda.

Pelantikan 48 menteri dilakukan pada pagi hari. Sedangkan, 56 wamen dilantik pada siang hari.

Untuk diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang awalnya menggabungkan Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum menjadi Kementerian PUPR.

Pasalnya, Kementerian Perumahan Rakyat sejatinya memang kementerian sendiri sejak era orde baru.

Sementara itu, dipercaya memimpin Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan bahwa akan bekerja sama dengan sejumlah stakeholder seperti Kejaksaan, dan perusahaan BUMN untuk mendapatkan lahan untuk perumahan.

Menurut dia, lahan-lahan itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah prajurit TNI dan pengembangan perumahan di desa dan kota.

"Misalnya dari BUMN dari kereta api itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai itu juga. Kita bisa buat rumah bagi prajurit TNI itu juga bisa dicapai kita berupaya juga membangun di desa dan kota," kata Maruarar usai dilantik sebagai Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dia juga menyoroti perihal masih banyak anak-anak muda yang belum memiliki rumah. Maruarar mengatakan, untuk memenuhi hal tersebut, dibutuhkan kerja sama dengan swasta.

"Masih banyak sekali anak Indonesia yang belum memiliki rumah. Jadi harus masuk bergotong-royong jadi dari aset yang ada dari negara atau sitaan dan membangunnya juga gotong royong," ujarnya.