Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara), mengusulkan tanah sitaan kasus korupsi dapat digunakan untuk perumahan rakyat. Ara menilai tanah sitaan dapat digunakan untuk membangun perumahan yang harganya terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal itu disampaikan Ara dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Ara mengaku telah berkomunikasi mengenai usulan itu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Saya punya konsep tanah itu dari sitaan, saya sudah ketemu Jaksa Agung, di Banten saja ada 1.000 hektare (tanah sitaan) dan Jaksa Agung siap menyerahkan dan saya sudah dengan Menteri Keuangan kita akan ketemu bagaimana tanah ini bisa digunakan sama rakyat," kata Ara.

Ara menilai tanah sitaan dari hasil korupsi seharusnya dikembalikan kepada rakyat. Menurutnya, hal itu merupakan upaya untuk membantu rakyat memiliki rumah.

"Bagaimana tanah dari koruptor bisa digunakan untuk rakyat kecil. Bagi yang punya gaji itu nggak susah Ketua, kalau Ketua bisa bantu saya supaya mereka punya tanah, mereka punya gaji," ujarnya.

"ASN yang nggak pernah punya rumah, tentara yang nggak punya rumah banyak sekali, guru-guru yang nggak punya rumah, punya harapan," sambungnya.

Dia meminta izin dapat bertemu dalam rapat kerja di DPR dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN. Dia mengatakan hal itu penting agar setengah permasalahan mengenai tanah selesai.

"Ini sudah keputusan politik. Bagaimana barang-barang sitaan ini boleh nggak kita ambil negara dan kita kembalikan buat rakyat harganya jadi sangat murah. Jadi kita langsung berjalan, Ketua," tuturnya.