JAKARTA, KOMPAS.com - Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menjadi sorotan publik akibat sejumlah pernyataan dan kebijakan yang memicu kegaduhan sektor perumahan.

Kontroversi ini terutama berkisar pada tudingan terhadap pengembang perumahan yang dianggap nakal, wacana rumah gratis, penurunan harga rumah, dan yang terbaru batasan maksimal penghasilan penerima rumah subsidi yang dinilai mengganggu ekosistem perumahan.

Kritik dari asosiasi pengembang seperti Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mencerminkan ketegangan antara pemerintah dan pelaku industri.

Artikel ini menjadi terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Selanjutnya baca di siniKontroversi Maruarar Sirait Picu Kegaduhan Ekosistem Perumahan

Aturan rumah subsidi perlu dipahami masyarakat yang berencana untuk membelinya.

Pasalnya, rumah subsidi adalah program pemerintah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk itu, pemerintah pun mengatur beberapa ketentuan tentang program rumah subsidi yang harus dipatuhi oleh penerima manfaatnya.

Selanjutnya baca di sini Aturan Rumah Subsidi: Penerima, Spesifikasi Unit, serta Harganya

Masyarakat yang hendak membeli rumah di Jabodetabek melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi tentu ingin mengetahui besaran cicilan per bulan.

Pengetahuan besaran cicilan KPR subsidi penting sebagai landasan perencanaan keuangan bulanan. Hal itu mengingat KPR merupakan pinjaman jangka panjang.

Untuk mengetahui cicilan per bulan, masyarakat dapat melakukan simulasi salah satunya melalui laman "Kalkulator KPR BTN Properti".

Selengkapnya baca di sini Berapa Cicilan KPR Subsidi di Jabodetabek?