Seluruh pendaftaran SPPG hanya dilakukan melalui jalur resmi dan harus sesuai prosedur BGN

Tangerang (ANTARA) - Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Meida Octarina mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap pihak yang menawarkan jasa pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan janji proses cepat atau meminta bayaran.

"Seluruh pendaftaran SPPG hanya dilakukan melalui jalur resmi dan harus sesuai prosedur BGN," katanya dalam keterangan di Tangerang, Banten, Selasa.

Perlu diketahui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sedang menggencarkan pendirian SPPG di delapan kabupaten/kota dalam meningkatkan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menegaskan SPPG atau yang sering disebut dapur gizi adalah titik penting dari pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi.

Anak-anak akan menikmati menu yang dirancang khusus dengan kombinasi protein hewani, karbohidrat, sayur-mayur, buah segar, dan susu atau produk olahannya.

"Harapannya, pemenuhan gizi ini bisa membantu anak-anak tumbuh sehat dan menjadi generasi hebat yang siap bersaing di level dunia," ujarnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana dalam acara Rakor bersama kepala daerah di Banten beberapa waktu mengatakan di Banten target melayani MBG ada 2,9 juta siswa, belum termasuk ibu hamil dan menyusui. "Kita butuh sekitar 1.388 SPPG. Saat ini baru tersedia 35,” ucapnya.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan telah menginstruksikan kepada kepala daerah untuk mendukung percepatan pembangunan SPPG sebagai unit pelaksana dari Program MBG yang dicanangkan pemerintah pusat.

BGN bersama DPR RI pun menggencarkan sosialisasi Program MBG kepada seluruh elemen masyarakat agar target optimalisasi pemenuhan gizi bagi anak-anak di seluruh Indonesia dapat tercapai sesuai rencana pada tahun ini.

"Maka itu kami mengundang masyarakat luas, khususnya para orang tua, komunitas pendidikan, dan para pemuda, untuk aktif mendukung implementasi program MBG," kata Anggota Komisi IX DPR RI Tubagus Haerul Jaman

Sebagai bagian dari pelaksanaan program, pemerintah juga terus mendorong pendirian (SPPG). “Kami terus melakukan evaluasi untuk mengatasi berbagai tantangan, sehingga program ini dapat memberikan hasil yang maksimal,” katanya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Kami berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah dalam menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Mendagri terkait peran pemerintah daerah dalam penyediaan lahan untuk SPPG

Serang (ANTARA) - Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk mendukung percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kabupaten/kota, sebagai unit pelaksana dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat.

Usai menghadiri Rapat Koordinasi Dukungan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan SPPG di Aula BLKI Provinsi Banten, Tangerang Selatan, Gubernur Andra Soni mengatakan akan menindaklanjuti penyediaan lahan untuk SPPG.

“Rakor ini menindaklanjuti upaya percepatan pembangunan SPPG di Banten. Kami berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah dalam menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Mendagri terkait peran pemerintah daerah dalam penyediaan lahan untuk SPPG,” kata Andra Soni dalam keterangannya di Kota Serang, Selasa.

Dalam rakor yang berlangsung Senin (12/5) tersebut, turut dilakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Pemprov Banten mengenai sinergi Program MBG serta perjanjian pinjam pakai lahan antara Pemprov Banten dan BGN.

Andra menyebutkan 24 SPPG ditargetkan akan dibangun di atas lahan yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, hari ini juga kami menandatangani MoU dengan BGN. Kami juga menawarkan sejumlah aset lahan dan 33 SMK Tata Boga yang bisa dimanfaatkan sebagai dapur untuk SPPG,” ujar dia.

Menurutnya, seluruh daerah di Banten telah menyatakan kesiapan untuk mendukung program ini. “Prinsipnya semua daerah telah menyampaikan kesanggupannya. Nanti akan dilakukan verifikasi lahan oleh BGN,” ucapnya.

Sementara itu Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Banten dan seluruh kepala daerah di provinsi itu yang dinilai responsif dan proaktif dalam mendukung Program MBG.

“Di Banten ini target kita melayani 2,9 juta siswa, belum termasuk ibu hamil dan menyusui. Kita butuh sekitar 1.388 SPPG. Saat ini baru tersedia 35,” ujar Dadan.

Ia optimistis dengan semangat dan koordinasi yang terbangun, target pembangunan SPPG di Provinsi Banten bisa segera tercapai. “Saya optimis Banten akan cepat terealisasi, karena semua kepala daerah sangat mendukung,” ujarnya.

Sebagai bagian dari tindak lanjut rakor, seluruh kepala daerah kabupaten/kota di Banten turut mengusulkan minimal tiga lokasi pembangunan SPPG di masing-masing wilayah. Hal ini menjadi langkah konkret dalam menyukseskan program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025