Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi soal aksi penolakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Menurutnya, pemerintah memaklumi aksi penolakan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025), Dadan menyebut BGN hanya bertugas untuk membangun SDM berkualitas melalui program MBG. Dia menekankan bahwa program itu adalah hak bagi anak-anak Indonesia.

Meski demikian, dia memaklumi apabila masih ada pihak-pihak yang menolak penyelenggaraan MBG. Dia menduga pihak yang menolak itu belum mengetahui manfaat dari program tersebut.

"Sementara kami maklumi dan mungkin belum tahu manfaatnya, nanti kami secara persuasif dengan pemerintah daerah akan menyampaikan hal-hal terkait makan bergizi," ujarnya kepada wartawan, dikutip Sabtu (1/3/2025).

Dadan mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memaksakan MBG di daerah-daerah yang marak terjadi penolakan. Penyelenggaraan MBG tidak akan dilakukan untuk sementara.

Namun, dia memastikan BGN akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempersuasi masyarakat Papua yang menolak program tersebut.

Adapun Dadan enggan mengomentari apabila adanya dugaan pengaruh pihak-pihak tertentu terhadap penolakan MBG di Papua.

"Ya kalau itu sudah konteks lain. Kita fokus saja ke pelaksanaan tugas makan bergizi," pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi penolakan MBG di Papua sempat terjadi di Papua Pegunungan. Pada pekan lalu, Senin (17/2/2025), Polres Jayawijaya mengonfirmasi bahwa aksi penolakan MBG oleh pelajar dan mahasiswa di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan sempat berujung ricuh.

"Sempat ada sedikit keributan karena kami pihak Kepolisian berusaha memisahkan kelompok pelajar mahasiswa yang murni mau menyampaikan aspirasi, dengan kelompok orang yang diduga menunggangi kepentingan kelompok pelajar, dikhawatirkan mengganggu situasi Kamtibmas di Jayawijaya," ujar Wakapolres Jayawijaya Kompol I Wayan Laba saat diminta konfirmasi oleh wartawan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, orang-orang yang menolak makan bergizi gratis di Papua kemungkinan belum tahu manfaat dari program tersebut.

Meski begitu, Dadan memaklumi mereka yang belum tahu manfaat dari program makan bergizi gratis.

"Nanti yang berhaknya menolak, ya sementara kami maklumi. Dan mungkin belum tahu manfaatnya. Nanti kami secara persuasif dengan pemerintah daerah akan menyampaikan hal-hal terkait makan bergizi," ujar Dadan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Dadan mengatakan, pihaknya akan memenuhi permintaan mereka yang tidak mau diberikan makan gratis.

Dia menyebut, jika memang mereka menolak, maka Badan Gizi Nasional tidak akan memaksa.

"Tapi kami akan persuasi karena pentingnya untuk generasi mendatang," ucapnya.

"Kami kan sedang mengerjakan tugas membangun SDM yang berkualitas untuk masa depan. Dan ini adalah hak setiap anak di Indonesia untuk mendapatkan makanan yang berkualitas," sambung Dadan.

Diketahui, salah satu penolakan terjadi ketika massa pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2/2025).

Dari video berdurasi 15 detik yang diterima oleh Kompas.com, terlihat para pelajar ini menduduki jalan raya sepanjang Kantor Gubernur Papua Pegunungan sambil meneriakkan “tolak Makan Bergizi Gratis (MBG)”.

Para pelajar yang melakukan demo damai tolak MBG ini tergabung dari beberapa jenjang, baik SMA/SMK, SMP, maupun SD yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

“Kami siswa-siswi di Provinsi Papua menolak makan bergizi gratis (MBG),” kata Penanggung Jawab Aksi Tolak MBG, Rohex Relembo, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Menurut Rohex, dana sebesar Rp 71 triliun tidak akan berguna bagi siswa-siswi di Tanah Papua jika hanya untuk MBG.

Ia menyampaikan, angka buta huruf dan angka kemiskinan di Tanah Papua menduduki peringkat pertama di Indonesia, dibandingkan dengan provinsi lain.

Selain itu, biaya sekolah mahal dan guru-guru yang tidak mengajar aktif.

“Kami siswa-siswi yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Se-Papua Pegunungan menolak MBG dan meminta pendidikan gratis di seluruh Papua,” ujarnya.

Dari beberapa video yang beredar dan diterima Kompas.com, pihak aparat keamanan sempat membubarkan massa yang melakukan aksi demonstrasi tolak MBG, sehingga sempat menyebabkan bentrok antara aparat keamanan dan pihak kepolisian di lapangan.