pkp

#3 juta #anggaran #ara #asosiasi #asn #bank #btn #bphtb #bp3 #bumn #bangun #bergizi #buruh #csr #developer #desa #fahri #gratis #hashim #hindayana #hunian #imb #kawasan #kontraktor #karya #lahan #makan bergizi #maruarar #mbr #mbg #menteri pkp #menteri perumahan #miskin #mukim #murah #pengembang #pembiayaan #permukiman #perumahan #perumnas #pkp #properti #prajurit #rumah #rusun #satgas #sederhana #subsidi #tanah #tapera #wamen

1 item, 1 hal

Pemkab Lumajang siapkan Rp3 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur menyiapkan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh ... [274] url asal

#program-makan-bergizi-gratis #mbg-lumajang #anggaran-mbg

(Antara) 01/02/25 16:07
v/24948/

Pemkab Lumajang menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan nasional, khususnya dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur menyiapkan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Jika diperlukan, pemkab akan menggunakan sebagian dana belanja tidak terduga (BTT) yang telah dianggarkan dalam APBD 2025," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Agus Triyono di Lumajang, Sabtu.

Menurutnya hingga saat ini belum ada petunjuk teknis (juknis) yang mengatur peran serta pemerintah daerah atau penggunaan APBD dalam program tersebut.

"Belum ada juknis yang mengatur tentang peran pemda atau APBD dalam MBG dan program tersebut dikelola langsung oleh Badan Gizi Nasional," tuturnya.

Namun, jika nantinya juknis mengatur perlunya kontribusi daerah, maka Pemkab Lumajang akan mengambil anggaran dari BTT yang telah dialokasikan dalam APBD 2025

Pada 2025, Pemkab Lumajang menganggarkan BTT sebesar Rp15 miliar untuk berbagai kebutuhan darurat, termasuk penanganan bencana alam dan infrastruktur.

"Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp3 miliar diperkirakan dapat dialokasikan untuk mendukung program MBG dan kami memastikan bahwa kontribusi pemkab dalam program MBG tidak akan mengganggu program strategis daerah lainnya," katanya.

Ia menjelaskan, dana BTT memang disiapkan untuk kebutuhan insidental di luar kegiatan rutin kedinasan, sehingga tidak membebani APBD dan hingga saat ini pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat sebelum melakukan penganggaran.

Dengan kesiapan itu, lanjut dia, Pemkab Lumajang menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan nasional, khususnya dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat.

"Pemerintah daerah berharap petunjuk teknis segera diterbitkan agar program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Lumajang," ujarnya.