Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan dirinya akan membantu menyelesaikan pengembalian dana atau refund di kasus Meikarta. Caranya dengan menggunakan gajinya selama menjadi advisor di salah satu jaringan usaha milik Lippo Group, Siloam Hospital.

Ara mengaku pernah menjadi advisor di PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) atau Siloam Hospitals. Ia menerima gaji sebesar Rp 100 juta per bulan kala ia menjabat jabatan tersebut.

"Saya pernah menjadi advisor di perusahaannya Pak James namanya Siloam. Dan saya digaji Rp 100 juta per bulan. Dan saya mau menyerahkan semua gaji yang pernah saya terima dari Siloam untuk membantu membereskan masalah ini," katanya saat bertemu dengan bos Lippo Group James Riady dan CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady bersama konsumen Meikarta di Menara Mandiri II, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Selain itu, Ara juga mengajak James dan John Riady untuk segera menyelesaikan permasalahan Meikarta. Ia menargetkan setidaknya dalam waktu tiga bulan masalah ini sudah selesai.

"James, John, boleh sekali ini ikut saya? You bayarkan itu," ujar Ara.

"Siap pak," jawab John.

Sebagai informasi, saat ini ada 102 dari total 118 konsumen Meikarta yang sudah tervalidasi melalui laporan layanan BENAR-PKP. Dari 102 konsumen tersebut, total kerugian yang tercatat mencari Rp 26,8 miliar.

Dari 118 konsumen yang mengadu, ada 88 konsumen yang menuntut pengembalian dana, dua konsumen meminta serah terima unit, empat konsumen masih mempertimbangkan pengembalian uang atau serah terima unit, satu konsumen mengadu soal IPL, dan 23 konsumen lainnya masih dalam tahap konfirmasi karena tidak mencantumkan keinginannya dalam pengaduan.

Nantinya sebanyak 16 konsumen yang belum tervalidasi akan diverifikasi hingga 2 Juni 2025. Permintaan pengembalian dana atau refund nantinya akan dilakukan secara bertahap. Selain pengembalian dana, ada juga opsi serah terima unit.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Akan Berikan Seluruh Gajinya di Siloam untuk Selesaikan Masalah Meikarta

Video: Maruarar Akan Berikan Seluruh Gajinya di Siloam untuk Selesaikan Masalah Meikarta

Keberadaan peta jalan untuk Program 3 Juta Rumah masih menjadi tanda tanya. Terkait hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa peta jalan Program 3 Juta Rumah sudah diserahkan kepada DPR sejak awal tahun ini.

Pria yang akrab disapa Ara ini berkata bahwa ia akan dengan senang hati menjelaskan peta jalan Program 3 Juta Rumah. Namun, hal itu akan ia lakukan di depan DPR.

"Tanya deh, aku sudah kirim itu ke DPR dari awal tahun tentu kan aku jelaskan di DPR. kita harus hormati DPR dong ya," kata Ara ketika ditemui wartawan usai acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Ara enggan memberi bocoran sedikit pun terkait peta jalan tersebut. Ia menegaskan, jika diminta untuk menjelaskan terkait peta jalan Program 3 Juta Rumah dirinya siap untuk melakukannya.

"Kita sudah siap kok untuk menjelaskan ya dan sudah kita kasih ke DPR," tegasnya.

Sebagai informasi, Ara sempat mengungkapkan bahwa dokumen peta jalan Program 3 Juta Rumah sudah ada. Ia juga siap untuk merilisnya ke publik saat rapat dengan DPR RI. Program 3 Juta Rumah, kata Ara, kegiatannya tidak hanya membangun rumah saja, tetapi juga termasuk merenovasi. Namun, ia enggan merincikan berapa jumlah rumah yang akan dibangun dan berapa jumlah rumah yang akan direnovasi.

Ketika ditanya mengenai kapan dokumen peta jalan Program 3 Juta Rumah diluncurkan, karena publik menanyakan hal tersebut, Ara mengatakan pihaknya akan merilis ketika rapat dengan DPR nanti.

"Ya nanti pada saat diagendakan oleh DPR (dokumen dirilis). (Kapan Pak?) tanya DPR, kapan diminta kami siap," ungkapnya kepada wartawan di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Ara mengatakan, dirinya dengan senang hati akan menjelaskan peta jalan Program 3 Juta Rumah kepada DPR jika diminta. Ia juga mengungkapkan dokumen tersebut sudah ada dan siap untuk dirilis.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa lahan persawahan tidak boleh dialihfungsikan alias 'disulap' menjadi area perumahan. Hal ini supaya masih ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia berbincang dengan salah satu pengembang dalam acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025). Saat itu, Direktur PT Bangun Famili Sejahtera, Hari Purnomo, mengungkapkan keluh kesahnya dalam membangun rumah subsidi, salah satunya terkait aturan mengenai lahan persawahan tak boleh digunakan sebagai area perumahan.

Hari menuturkan, pihaknya telah membebaskan lahan yang berada di Bekasi, Jawa Barat untuk dibangun perumahan karena berada di zona kuning, yaitu area yang diperuntukkan permukiman. Namun, sebagian besar lahan itu merupakan area persawahan yang kini tak boleh lagi dialihfungsikan sebagai perumahan.

"Nah, sekarang kendalanya tidak mungkin kita sebagai pengembang membebaskan tanah darat di daerah Bekasi. Satu, tidak ada lagi yang luas dan zonanya yang kuning sudah habis sedangkan kita sudah membebaskan sebagian besar lahan sawah yang zonanya kuning," kata Hari dalam acara tersebut.

Ara pun langsung merespons keluhan Hari. Ia menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh digunakan untuk area perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasmbada pangan. Jadi betul tidak boleh Pak persawahan dibuat perumahan," ungkapnya.

Ara mengaku, hal tersebut merupakan tantangan tersendiri di bidang perumahan. Walau demikian, ia tak mau menyelesaikan masalah perumahan lalu menimbulkan masalah baru di bidang pangan.

"Saya sebagai Menteri Perumahan tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan, tapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif," tuturnya.

Ditemui seusai acara, Ara mengaku akan mempertemukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan para pengembang di Jawa Barat untuk membahas lebih lanjut mengenai masalah lahan sawah menjadi area perumahan.

"Nanti kita akan buat pertemuan, kan itu banyak masalah di Jawa Barat. Nanti saya akan undang Pak Dedi atau saya datang ke Jawa Barat. Bersama dengan teman-teman pengembang tadi untuk cari solusi. Harus ada solusinya," tegasnya.

Dirinya ingin masalah lahan untuk perumahan maupun untuk pertanian bisa mendapatkan win-win solution. "Jadi nggak boleh saling mematikan," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Bakal Luncurkan Layanan Aduan Perumahan

Video: Menteri PKP Bakal Luncurkan Layanan Aduan Perumahan