MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana batal mengisi materi dalam oreintasi atau retret kepala daerah hari ini, Rabu (26/2/2025).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, Dadan batal hadir karena dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan rapat.

"Badan Gizi semula akan mengisi hari ini, tapi beliau kemudian ada rapat dengan Bapak Presiden, jadi kita undur beliau besok," ujar Tito saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

Tito mengatakan, materi makan bergizi gratis dinilai penting untuk disampaikan kepala para kepala daerah.

Oleh karena itu, Kepala BGN dijadwalkan ulang mengisi materi tentang program makan bergizi gratis dalam acara tersebut.

"Tapi saya anggap penting dan saya sudah komunikasi dengan Kepala BGN Prof. Dadan, beliau akan tetap mengisi tapi waktunya diundur besok, karena hari ini rapat dengan Presiden," kata Tito.

Untuk hari ini, Tito mengatakan, ada beberapa pemateri seperti Wakil Persiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dan beberapa menteri/kepala badan.

Salah satunya adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Beliau (Luhut) akan hadir sebagai Ketua Dewan Ekonomi nasional. Beliau punya pengalaman panjang, beliau memahami banyak hal, saya kira perlu jadi masukan daerah," ujar Tito.

Sebagai informasi, retret kepala daerah digelar selama delapan hari, 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Beragam kegiatan diskusi dan kelas yang diberikan kepada para kepala daerah, seperti pembangunan daerah, perekonomian, hingga kesetaraan gender.

Kepala daerah yang hadir dalam retreat ini berjumlah 493 orang dari 503 peserta yang telah diregistrasi.

SUBANG, investor.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang, Jawa Barat mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Percepatan PBG ini bertujuan untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah. Proses penerbitan PBG, bahkan hanya berlangsung selama 16 menit.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi langkah Pemkab Subang saat menyaksikan langsung peluncuran pelayanan penerbitan PBG di kantor Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Subang, Selasa (21/1/2025). 

Tito menuturkan, selama ini beberapa persoalan untuk mewujudkan tiga juta rumah di antaranya menyangkut beban bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta beban PBG yang ditanggung oleh masyarakat dan pihak pengusaha real estate.

“Sebelumnya, PBG ini dikenal dengan nama izin mendirikan bangunan atau IMB," ujar Tito.

Menurut Tito, percepatan penerbitan PBG, khususnya dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah, merupakan wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempermudah dan mempercepat pelayanan masyarakat secara modern, transparan, dan akuntabel.

Melihat keberhasilan yang dicapai Pemkab Subang, Tito mengajak pemerintah daerah lainnya untuk mengikuti langkah inovatif ini.

Kepala DPMTSP Kabupaten Subang Dikdik Solihin menjelaskan, proses penerbitan PBG di Jawa Barat yang semula membutuhkan waktu hingga tingga jam, ternyata di Subang dapat selesai dalam waktu 16 menit 30 detik.

“Semua berawal dari adanya persyaratan yang lengkap dan langsung ke PBG dan kebetulan kita tidak ada kendala dan kita bersyukur bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat," katanya.

Selain itu, lanjut Dikdik, Pemkab Subang pun ada program pembebasan retribusi PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan kebijakan mempercepat penerbitan PBG ini, diharapkan proses pembangunan rumah, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah, menjadi lebih mudah dan cepat.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta. Ara dan Tito mengapresiasi kecepatan layanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang hanya memakan waktu 30 menit.

Peninjauan itu dilaksanakan di Kantor Mal Pelayanan Publik Jalan Epicentrum, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025). Ara dan Tito tampak didampingi Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi dan beberapa jajaran Pemprov DKI Jakarta.

"Di Jakarta sudah bisa 30 menit untuk penerbitan PBG. Ini luar biasa. Ini menandakan SDM di Mal Pelayanan Publik melayani dengan hati dan profesional," kata Ara.

"Terima kasih, Pj Gubernur DKI dan Mendagri Tito yang telah membantu kami dalam mewujudkan program pembangunan tiga juta rumah bagi rakyat Indonesia," sambungnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Teguh menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mendukung program pembangunan tiga juta rumah dengan mempercepat penerbitan PBG.

"Implementasi PBG, khususnya dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah, merupakan wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempermudah dan mempercepat pelayanan masyarakat secara modern, transparan, dan akuntabel," ujar Teguh.

Teguh mengatakan pihaknya berkomitmen memberikan layanan publik yang lebih baik melalui percepatan penerbitan PBG. Dengan memanfaatkan teknologi terkini yang mengintegrasikan berbagai data terkait bangunan gedung, seperti sistem data perizinan, kependudukan, retribusi daerah, serta tata ruang dan informasi geospasial di wilayah DKI Jakarta.

"Pengintegrasian data dan informasi ini akan mempermudah serta menyederhanakan pemrosesan PBG, baik bagi Pemprov DKI maupun Petugas Tim Teknis Pemprov DKI, sehingga proses penilaian teknis dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan akurat," ucapnya.

Untuk rumah tinggal maksimal dua lantai, Teguh mengatakan pengurusan PBG dapat diselesaikan dalam waktu 10 jam setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh pemohon.

Di sisi lain, Pemprov juga siap bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penerbitan PBG, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pihaknya akan membebaskan retribusi untuk perizinan PBG bagi MBR pada program pembangunan tiga juta rumah.

"Melalui upaya ini, diharapkan dapat mempercepat pembangunan rumah layak huni bagi MBR, serta memberikan kontribusi nyata terhadap program nasional penyediaan hunian terjangkau di Indonesia," tutur Teguh.

"Dalam kesempatan ini, saya juga mengimbau kepada seluruh warga Jakarta agar dapat mengurus perizinan dan nonperizinan secara mandiri, tanpa melalui pihak ketiga. Karena di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah," imbuhnya.

(bel/eva)

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah pemerintah daerah (pemda) siap mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Rp5 triliun. Dia mengatakan MBG mendapatkan dukungan yang luas termasuk dari pemerintah daerah (pemda).

"Saya sudah melakukan zoom meeting dengan seluruh sekda-sekda sebagian sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya dan untuk tahun 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang bukan menyumbang, maksudnya mau ikut berpartisipasi," kata Tito dalam keterangannya dikutip Sabtu (18/1/2025).

"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp5 triliun. Jadi lebih kurang bisa membangun 4 ribu satuan pelayanan di sekolah-sekolah," tambahnya.





Tito mengatakan bahwa dari hasil konsolidasi bersama pemda, kontribusi daerah untuk pelaksanaan program MBG mencapai Rp2,3 triliun sampai Rp2,5 triliun.

?Sekali lagi targetnya antara 2 ribu sampai 4 ribu mulai bulan September selama 4 bulan dengan anggaran kabupaten Rp2,3 triliun kemudian provinsi lebih kurang Rp2,5 triliun. Ini kita diskusi sudah, bukannya top down maunya kita perintah, tapi dari mereka ya, banyak daerah-daerah yang PAD-nya kuat," katanya.

Anggaran tersebut, kata Tito, akan digunakan untuk membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi di sekolah. "Tinggal apakah peran dari pemda membangun sarana satuan pelayanan dan kemudian mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan ternak untuk supply. Atau yang kedua daerah-daerah ini juga ke menyalurkan anggarannya ke sekolah membuat infrastruktur dan sekolah yang mengelola komite sekolah misalnya," jelasnya.

Tito menekankan bahwa dana dari APBD bersifat hibah untuk mendukung MBG. Dana tersebut akan difokuskan kepada sekolah dan pemerintah kabupaten kota yang bakal menyalurkannya.

"Dari APBD-nya provinsi dihibahkan kepada Kabupaten Kota ini kan targetnya SD SD itu kan tanggung jawabnya dari Kabupaten Kota nanti Kabupaten Kota yang menyalurkan kepada sekolah yang mengelolanya sekolah, tapi nanti untuk masalah operasionalisasinya itu akan tetap dibawah kendali badan gizi," katanya.

Selain itu, Tito juga menyebut setiap daerah memiliki nominal PAD yang berbeda. Nantinya, kata Tito, BGN akan meng-cover daerah dengan PAD yang rendah.

"Misalnya Kabupaten Badung itu PAD-nya kan 90% dari APBD-nya tanah perpusat hanya 10%, mereka punya anggaran hampir 10 triliun anak SD-nya ada 72 ribu mereka bisa meng-cover semua malah meng-cover semua, menawarkan meng-cover semua dari APBD cukup mereka. Tapi ada juga yang PAD-nya kan rendah sekali seperti Indonesia Bagian Timur, nah kalau ini mereka yaudah 500 anak-anak aja yang lainnya akan di-cover oleh Badan Gizi Nasional," ungkapnya.

JAKARTA, investor.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat digunakan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini guna mempercepat implementasi program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

Keputusan penggunaan APBD tersebut diperoleh setelah Dadan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Menurut Dadan, keputusan tersebut sebagai respons atas usulan agar APBD dilibatkan bersamaan dengan APBN dalam program MBG. 

"Sudah kami koordinasikan dengan Mendagri," kata Dadan kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Menurut Dadan, dukungan pemerintah daerah (Pemda) sangat diperlukan untuk mempercepat implementasi program MBG, sehingga APBD dapat direalisasikan. Dadan menyebut tiga hal yang dapat dilakukan BGN dan Pemda.

Pertama, Pemda dapat menyiapkan infrastruktur MBG. Kedua, Pemda membina masyarakat untuk memasok bahan baku MBG berbasis potensi sumber daya lokal. Ketiga, dinas-dinas terkait dapat bersama-bersama menyalurkan bantuan terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.

Saat ini, kata Dadan, BGN fokus untuk mengimplementasikan anggaran Rp 71 triliun yang telah disiapkan dalam APBN 2025 untuk pelaksanaan program MBG selama satu tahun.

Pemerintah menargetkan program MBG dapat menjangkau 17,5 juta penerima melalui 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tahun pertama.

"Januari-April melayani 3 juta penerima manfaat melalui 937 SPPG. April-Agustus melayani 6 juta melalui 2000 SPPG. Akhir Agustus-Desember melayani 15 juta sampai 17,5 juta melalui 5000 SPPG," jelas Dadan.

Diketahui, penggunaan APBD untuk mendukung program MBG diusulkan sejumlah pihak, salah satunya Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah mengungkapkan bahwa tambahan biaya dari APBD untuk MBG dapat meningkatkan standar menu, yang saat ini anggaran program tersebut ditetapkan rata-rata sebesar Rp 10.000 per porsi.

Dia juga mengaku telah menyampaikan kepada kepala daerah di kabupaten/kota wilayah Jawa Timur terkait pentingnya penggunaan APBD untuk makan bergizi gratis. Rata-rata kepala daerah di wilayahnya pun menyambut baik usulan tersebut.

"Saya ketika awal melihat, wah ini kalau ditambahin setengah telur gitu, lebih bagus proteinnya gitu. Saya sederhananya itu ditambah telur separuh lebih bagus, kira-kira seperti itu," kata Khofifah di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Tangerang -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meninjau layanan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kantor Pemkot Tangerang. Mereka mengecek terobosan izin PBG yang diklaim selesai dalam empat jam.

Tito mengapresiasi terobosan yang dilakukan Pemkot Tangerang soal pelayanan PBG di Pemkot Tangerang yang bisa merampungkannya dalam waktu 4 jam. Padahal awalnya target percepatan layanan bisa dilakukan dalam 10 hari dari sebelumnya yang memakan waktu 45 hari.

"Saya sangat mengapresiasi PJ Wali Kota Tangerang Pak Nurdin yang mengundang kami untuk hadir untuk menyaksikan langsung dengan sistem yang dibuatnya bisa membuatnya menjadi bukan 45 hari, bukan 10 hari tapi 10 jam dan bahkan dalam praktek tadi bisa empat jam," kata Tito Karnavian saat meninjau layanan itu di Pemkot Tangerang, Selasa (14/1/2025).

Tito mengatakan, layanan PBG tidak dipungut biaya. Sistemnya sudah dibahas lebih dari dua bulan lalu di Kemendagri.

Dalam pembahasan itu, target pemerintah memotong waktu PBG dari 45 hari ke 10 hari. Selain itu, mereka membahas soal Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Tito mengungkapkan, kini sudah ada 89 kabupaten kota yang sudah menerapkan sistem layanan PBG tersebut. Dia berharap seluruh kabupaten kota di Indonesia segera melakukan hal serupa.

"Nah yang lain belum, nah ini tugas saya membacain dan nanti kita akan zoom meeting lagi, saya akan bacakan lagi bulan depan. Iya betul dan saya akan tagih saya akan tagih terus karena ini sekali lagi, tinggal dua aja nggak peduli kepada rakyat ya atau apa namanya itu memang nggak mampu. Nanti pinjem aja ke teman-teman yang 89 ini, tinggal copy paste lalu disesuaikan dengan daerah masing-masing," kata Tito.

Selanjutnya Maruarar Sirait menuturkan, kini aturan BPHTB digratiskan bagi masyarakat. Awalnya aturan BPHTB harus mebayar 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh Pemda.

"Kita tahu selama ini selalu ada biaya, baru Presiden Prabowo yang berani melakukan suatu kebijakan yang prorakyat untuk memberikan gratis untuk tentunya masyarakat berpenghasilan rendah," jelas Maruarar yang akrab disapa Ara itu.

Selain itu, pemerintah juga memberlakukan PPN DTP gratis 100 persen selama periode Januari-Juni 2025. Kemudian PPN DTP 50 persen selama periode Juli-Desember 2025 khusus untuk harga rumah kurang dari Rp 2 miliar.

(aik/aik)

Tangerang -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meninjau layanan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kantor Pemkot Tangerang. Mereka mengecek terobosan izin PBG yang diklaim selesai dalam empat jam.

Tito mengapresiasi terobosan yang dilakukan Pemkot Tangerang soal pelayanan PBG di Pemkot Tangerang yang bisa merampungkannya dalam waktu 4 jam. Padahal awalnya target percepatan layanan bisa dilakukan dalam 10 hari dari sebelumnya yang memakan waktu 45 hari.

"Saya sangat mengapresiasi PJ Wali Kota Tangerang Pak Nurdin yang mengundang kami untuk hadir untuk menyaksikan langsung dengan sistem yang dibuatnya bisa membuatnya menjadi bukan 45 hari, bukan 10 hari tapi 10 jam dan bahkan dalam praktek tadi bisa empat jam," kata Tito Karnavian saat meninjau layanan itu di Pemkot Tangerang, Selasa (14/1/2025).

Tito mengatakan, layanan PBG tidak dipungut biaya. Sistemnya sudah dibahas lebih dari dua bulan lalu di Kemendagri.

Dalam pembahasan itu, target pemerintah memotong waktu PBG dari 45 hari ke 10 hari. Selain itu, mereka membahas soal Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Tito mengungkapkan, kini sudah ada 89 kabupaten kota yang sudah menerapkan sistem layanan PBG tersebut. Dia berharap seluruh kabupaten kota di Indonesia segera melakukan hal serupa.

"Nah yang lain belum, nah ini tugas saya membacain dan nanti kita akan zoom meeting lagi, saya akan bacakan lagi bulan depan. Iya betul dan saya akan tagih saya akan tagih terus karena ini sekali lagi, tinggal dua aja nggak peduli kepada rakyat ya atau apa namanya itu memang nggak mampu. Nanti pinjem aja ke teman-teman yang 89 ini, tinggal copy paste lalu disesuaikan dengan daerah masing-masing," kata Tito.

Selanjutnya Maruarar Sirait menuturkan, kini aturan BPHTB digratiskan bagi masyarakat. Awalnya aturan BPHTB harus mebayar 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh Pemda.

"Kita tahu selama ini selalu ada biaya, baru Presiden Prabowo yang berani melakukan suatu kebijakan yang prorakyat untuk memberikan gratis untuk tentunya masyarakat berpenghasilan rendah," jelas Maruarar yang akrab disapa Ara itu.

Selain itu, pemerintah juga memberlakukan PPN DTP gratis 100 persen selama periode Januari-Juni 2025. Kemudian PPN DTP 50 persen selama periode Juli-Desember 2025 khusus untuk harga rumah kurang dari Rp 2 miliar.

(aik/aik)

TANGERANG, investor.id – Pemerintah menetapkan program makan bergizi gratis (MBG) akan mulai dilaksanakan secara nasional pada 6 Januari 2025. Namun, ternyata tidak semua daerah sudah siap melaksanakan program tersebut, salah satunya Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten.

Kendati Pemkot telah melakukan uji coba makan bergizi gratis di beberapa sekolah, namun kapan pelaksanaan MBG akan dimulai belum ada kejelasan.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Mualim mengaku, Pemkota Tangerang belum menerima jadwal pelaksanaan program makan bergizi gratis dari pihak Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kalau di kota Tangerang belum ada jadwalnya," kata Mualim menginformasikan terkait pelaksanaan makan bergizi gratis di Kota Tangerang, Sabtu (4/1/2025).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengungkapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) akan dilaksanakan secara bertahap di sejumlah daerah. 

"Jadi, saya dengar, akan dilakukan secara bertahap," kata Tito Karnavian saat kunjungan kerja di pemerintah Kota Tangerang, Banten, Jumat (3/1/2025).

Menurut Tito, pelaksanaan MBG belum bisa dilakukan serentak untuk nasional, kecuali yang mandiri. "Kalau mandiri saya kira nggak masalah.

Nasional nanti akan diturunkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN)," ujarnya.

Ia menyatakan untuk mekanisme pelaksanaan MBG tahap nasional masih di matangkan semua pihak termasuk lembaga terkait. 

"Saya akan koordinasi dengan Kepala badan gizi nasional (BGN), Pak Profesor Dadan Hidayana," ungkap Tito menanggapi pertanyaan pelaksanaan makan bergizi gratis.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan kepada seluruh kepala daerah untuk menerapkan kebijakan penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia pun meminta kebijakan itu tidak disalahgunakan oleh para kepala daerah.

Hal ini disampaikan Tito saat memimpin penandatanganan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri terkait kebijakan penyediaan tiga juta rumah, di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (25/11/2024).

"Jangan sampai itu nanti disalahgunakan di bawah, kongkalikong dengan pengembang, padahal itu untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah bukan rendah, atau mungkin dengan masyarakat berpenghasilan tinggi. Tapi kemudian dibuat seolah-olah untuk berpenghasilan rendah," tegas Tito.

Ia pun meminta jajarannya berhati-hati dalam menerapkan kebijakan tiga juta rumah ini.

Utamanya, lanjut dia, para kepala daerah harus mencermati dasar daripada kebijakan ini adalah kriteria masyarakat berpenghasilan rendah.

"Tolong hati-hati, rekan-rekan hati-hati betul, pelajari betul kriteria yang tadi disebutkan yang menjadi dasar keputusan menteri dari kementerian PU. Itu harus dipelajari betul," ujar mantan Kapolri ini.

Adapun kebijakan ini mendasari beberapa hal antara lain kriteria masyarakat berpenghasilan rendah.

Pertama, besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, per bulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp. 7 juta, kategori kawin sebesar Rp. 8 juta dan kategori satu orang untuk peserta Tapera sebesar Rp 8 juta.

Kedua, besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya per bulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp.7,5 juta, kategori kawin sebesar Rp.10 juta dan kategori satu orang untuk peserta Tapera sebesar Rp.10 juta.

Ketiga, luas lantai paling luas 36 m2 untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun; dan luas lantai paling luas 48 m2 untuk pembangunan rumah swadaya.