Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menjalin kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) menyediakan 3.000 unit rumah subsidi bagi pelaksana program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Rumah tersebut khusus disediakan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendukbangga/BKKBN pusat dan provinsi, ASN Penyuluh Keluarga Berencana (KB) dan Petugas Lapangan KB, Petugas Lapangan KB non-ASN, tenaga kontrak/honorer Kemendukbangga/BKKBN pusat dan provinsi, serta kader Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP).

"Kemendukbangga/BKKBN mempunyai 600 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di seluruh Indonesia dan 18 ribu ASN serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka sangat membutuhkan rumah subsidi, khususnya penyuluh di lapangan, termasuk kader TPK," ujar Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menargetkan 350.000 unit rumah subsidi yang diperuntukkan bagi Kemendukbangga/BKKBN, Badan Pusat Statistik (BPS), petani, buruh, nelayan, tenaga kesehatan, wartawan, dan lainnya.

"Saya minta kepada Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada tanggal 30 Juni sudah menyerahkan 100 kunci rumah subsidi. Untuk lokasinya di koordinasikan dengan Kemendukbangga," ujar Maruarar.

Sebanyak 100 kunci rumah tersebut akan diserahkan bersamaan dengan puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) pada 29 Juni 2025 mendatang.

Di sisi lain, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengemukakan, MoU tersebut merupakan kolaborasi yang luar biasa karena menyangkut data yang dapat dimanfaatkan menjadi dasar dalam menjalankan program-program prioritas.

"Kami akan menerima data TPK dari Kemendukbangga, kemudian kami padankan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), setelahnya kami kembalikan data tersebut kepada Kemendukbangga," ujar Amalia.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia (Kemendukbangga)/BKKBN meresmikan program daycare Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya). Program Tamasya ini merupakan bagian dari quick win BKKBN untuk mempercepat pencapaian target-target prioritas.

Mendukbangga Wihaji mengatakan program Tamasya ini diperuntukkan bagi pegawai Kemendukbangga untuk menitipkan anaknya agar tetap bisa bekerja secara tenang. Dia menjelaskan anak para pegawai yang dititipkan di Tamasya ini juga nantinya akan menerima program makan bergizi gratis (MBG).

"Saya sudah ngobrol dengan kepala BGN bahwa ini juga bagian dari balita, kalau memang itu belum dapat MBG, maka nanti MBG-nya juga bisa di-support-kan untuk di titik-titik Tamasya," kata Wihaji saat meresmikan daycare Tamasya di kantor Kemendukbangga, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (15/5/2025).

Dia mengatakan pendistribusian MBG di daycare ini nantinya disesuaikan dengan keberadaan dari SPPG terdekat. Dia menjelaskan hal ini akan dikoordinasikan.

"Tentu syaratnya adalah yang sudah ada SPPG," ujar dia.

Dia menjelaskan peresmian Tamasya di kantor Kemendukbangga Jakarta menjadi awal dari peluncuran program quick win yang akan secara resmi diluncurkan pada 17 Maret 2025 di Provinsi Kalimantan Timur.

"Secara resmi nanti quick win ini akan kita launching kan di Kalimantan Timur di Kabupaten Kutai Timur nanti tanggal 27," terang Wihaji.

Wihaji menerangkan program daycare Tamasya ini sebetulnya bukan hal baru yang dibuat Kemendukbangga. Namun kali ini, kata dia, program daycare Tamasya melibatkan kementerian lainnya mulai dari Kemendagri, Kemen PPPA, Kemenkes, Kemnaker, Kemensos, hingga Kemenag.

"Enam kementerian itu yang nanti saling support untuk program Tamasya ini, Taman Asuh Sayang Anak, yang harapannya menjadi solusi bagi para orang tua yang tetap ingin bekerja tapi anaknya juga bisa dilayani dengan baik," ungkap dia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

MBG yang merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyebut pentingnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencakup seluruh keluarga, utamanya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang menjadi kewenangan Kemendukbangga/BKKBN.

"Ini soal masa depan anak-anak kita. Jangan sampai ada keluarga yang butuh tapi luput dari perhatian kita," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Wihaji saat mengunjungi Dapur Umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan ODA Masa Depan Utama yang saat ini telah melayani sekitar 3.900 siswa sekolah dasar penerima MBG se-Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (7/5).

Menurutnya, pendekatan MBG langsung menyasar kelompok rentan, sehingga dapat menekan angka stunting dan membangun generasi masa depan yang lebih sehat.

Ia juga menegaskan, MBG bukan sekadar program bantuan, melainkan bagian dari visi besar membangun Indonesia dari keluarga.

"Salah satu penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi. Oleh karena itu, Presiden-Wakil Presiden fokus pada pemberian MBG yang merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul di masa depan," ujar dia.

Mendukbangga juga menegaskan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat, utamanya keluarga yang tergolong berisiko stunting. Oleh karena itu, pendataan akan dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) agar program ini benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.

Ia menjelaskan, penyaluran MBG bagi ibu hamil dan ibu menyusui dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lapangan, tidak seperti anak sekolah yang berkumpul di satu lokasi. Oleh karena itu, Kemendukbangga/BKKBN memberdayakan para Penyuluh KB untuk menjangkau penerima manfaat dengan menggunakan motor dinas.

Sebagai bentuk konkret kehadirannya, Wihaji menyerahkan langsung paket makanan bergizi kepada tiga keluarga berisiko stunting di Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo. Ketiganya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga dengan balita non-PAUD.

"Hari ini kita baru uji coba, dari 3,4 juta penerima manfaat, sementara masih menjangkau sekitar 20 ribu penerima dari kategori ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD. Oleh karena itu, saya turun langsung untuk memastikan program ini bisa dijalankan dengan serius dan tepat sasaran," tuturnya.

Program ini, lanjut dia, juga menjadi bagian dari pendekatan integratif Kemendukbangga/BKKBN di daerah, di mana MBG bersinergi dengan layanan keluarga berencana dan edukasi kesehatan lainnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarganya (Kemendukbangga)/Kepala BKBBN, Wihaji, melakukan pengecekkan langsung distribusi makan bergizi gratis (MBG) di Kota Pasuruan.

Wihaji memastikan bahwa distribusi paket MBG dilakukan langsung menyasar rumah warga ibu hamil, ibu menyusui dan balita (nonPaud), sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menurunkan angka stunting.

Wihaji menuju lokasi distribusi di Jl. Sultan Agung IV No.2 Kecamatan Purworejo, menaiki motor KB lalu berjalan kaki. Ia didampingi Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo dan jajaran Forkompimda.

Wihaji menjelaskan bahwa arti dari ia menaiki motor dalam mengunjungi lokasi penerima merupakan contoh bagi kader KB. Nantinya para kader KB yang mendistribusikan menggunakan motor.

"Kan tidak mungkin tiap hari ibu hamil ngumpul, seperti pelaksanaan di sekolah. Jadi nantinya dari SPPG diantar ke rumah-rumah penerima," ujar wihaji.

Penerima program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita ini sebanyak 10 persen dari penerima manfaat di daerah tersebut. Di Kota Pasuruan sekitar 300 ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang akan menerima MBG.

"Nanti akan didistribusikan langsung oleh TPK (Tim Pendamping Keluarga) dari BKKBN. Kita juga akan pastikan apakah penerima merupakan KRS (Keluarga Resiko Stunting) karena harapannya mengurangi stunting dan dapat menciptakan generasi masa depan yang lebih baik dengan asupan gizi yang baik seperti harapan Bapak Presiden," tambah Wihaji.

Wihaji mengatakan jika distribusi ini masih tahap uji coba. Nantinya para kader yang mendistribusikan MBG ke rumah penerima manfaat juga akan mendapatkan pengganti transport.

Ia juga mengatakan dari 3,4 juta penerima manfaat MBG di Indonesia, sudah sekitar 20 ribu yang merasakan MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

"Walaupun belum semuanya, saya pastikan step by step dapat terlaksana," katanya.

Wihaji juga menambahkan bahwa semangat Presiden ini bagaimana bayi, ibu hamil dapat asupan gizi yang baik.

"Potensi stunting itu di 1000 hari kehidupan. Mulai hamil sampai usia 2 tahun. Selama itu, kita pastikan kita layani dari MBG ini. Sehingga mulai dari hamil, menyusui, dan setelah 1 tahun sudah dapat makan nasi, kita layani lewat MBG ini, hingga sampai balita non Paud," pungkasnya.

Sebelum, mengunjungi lokasi Menteri Wihaji mengunjungi Dapur Umum SPPG (Sentra Pelayanan Program Gizi) yang berlokasi di Jl Sultan Agung.

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Tangerang (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji meminta kader tim pendamping keluarga untuk memastikan makanan bergizi gratis (MBG) dikonsumsi oleh ibu hamil atau ibu menyusui atau anak non-PAUD, bukan anggota keluarga lainnya.

"Jangan sampai MBG ini dikonsumsi oleh anggota keluarga lainnya. Ini tugas kader TPK di setiap daerah dalam melakukan pemantauan," kata dia usai acara pemberian MBG kepada ibu menyusui di Tigaraksa, Tangerang, Banten, Senin.

Ia mengatakan kegiatan pemantauan ini bukan hal yang gampang. Sebab menu dari MBG tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan ibu hamil atau ibu menyusui atau anak non-PAUD.

Manfaat lain dari MBG ini, kata Wihaji, adalah menekan kasus stunting yang sedang digencarkan oleh Presiden Prabowo dengan penanganan dari hulu.

"Kalau makanan itu dikonsumsi anggota lain, maka nanti akan tidak kena sasaran. Maka itu, pemantauan penerima manfaat mengkonsumsi MBG adalah hal utama," ujarnya.

Sementara itu dari pantauan lapangan yang dilaksanakannya, sasaran penerima manfaat sudah sesuai. Begitu juga dengan menu makanan yang diberikan telah merujuk pada aturan dari Kementerian Kesehatan.

"Tugas kami di Kemendukbangga untuk melakukan pemantauan dari mulai distribusi, makanan dikonsumsi oleh penerima manfaat hingga perkembangan dari ibu hamil dan menyusui," ujarnya.

Menteri juga mengatakan pendistribusian MBG menggunakan sepeda motor pada hari ini karena disesuaikan dengan tugas kader nantinya dalam menjangkau gang pemukiman warga.

"Ini lebih efektif dan bisa masuk ke gang serta lebih efisien jika dibandingkan menggunakan mobil yang anggarannya pasti besar," ujarnya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Tangerang (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga), Wihaji menginstruksikan 6.000 kader pendamping keluarga (TPK) di seluruh provinsi untuk melakukan pemantauan guna memastikan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada ibu hamil, menyusui dan anak non-PAUD.

"Jangan saat seremonial saja dipantau. Lakukan pemantauan rutin. Saya akan cek secara acak di setiap provinsi," kata Menteri Wihaji di sela kegiatan pemberian MBG kepada ibu menyusui di Tigaraksa Tangerang, Senin.

Ia mengatakan TPK adalah garda terdepan dalam menyukseskan program MBG bagi ibu hamil dan menyusui. Sebab, sesuai arahan Presiden Prabowo, MBG bagi ibu hamil dan menyusui menjadi solusi utama mengatasi stunting.

Sistem distribusi dan ketepatan sasaran sangat penting, dan ditekankan untuk dilakukan pendataan secara cermat. Tak hanya itu, MBG juga dikonsumsi oleh ibu hamil maupun menyusui.

"Jangan sampai makanan diberikan, tetapi yang makan bukan ibu hamil maupun menyusui. Inilah tugas kader yang penting, melakukan pemantauan," ujarnya.

Mengingat program itu sangat penting, Mendukbangga yang menjadi koordinator dalam kegiatan ini terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendistribusikan MBG tepat sasaran.

"Kita juga pastikan makanan yang diberikan kepada ibu hamil dan menyusui berbeda. Oleh karena itu, jangan sampai ada kesalahan dan kita buat pemantauan," katanya.

Sementara itu, Bupati Tangerang Rudy Maesyal Rasyid mengaku telah memerintahkan jajaran terkait dalam mendata penerima manfaat program ini sebagai upaya mengatasi stunting.

"Kita mendukung dan memastikan program ini terlaksana dengan baik. Dari tiga ribuan penerima manfaat, sekitar sepuluh persen sudah kita sampaikan," kata dia.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Mereka rata-rata menjawab bagus, berat badannya naik, kemudian tinggi badannya oke, dan rata-rata senang

Majalengka (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berhasil meningkatkan berat hingga tinggi badan balita, yang menjadi indikator penurunan stunting.

"Kalau angka (stunting) kan pasti nanti melihat survei ya, tetapi minimal begini, orang tua yang ditanya setelah dapat MBG ini, apakah (anaknya) ada kenaikan (berat badan)? Mereka rata-rata menjawab bagus, berat badannya naik, kemudian tinggi badannya oke, dan rata-rata senang," kata Mendukbangga saat berkunjung ke Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin.

Ia mengemukakan MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita, memang memiliki tujuan utama menurunkan stunting di 1.000 hari pertama kehidupan atau usia 0-2 tahun, dimana pada usia tersebut asupan gizi sangat berpengaruh.

"Jadi untuk stunting, saya yakin akan berpengaruh terhadap penurunan stunting karena salah satu sebabnya adalah asupan gizi, dan Presiden salah satunya fokus untuk asupan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, di 1.000 hari pertama kehidupan," ucap Mendukbangga.

Ia juga berpesan kepada seluruh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di seluruh Indonesia agar memantau distribusi MBG, juga mengedukasi masyarakat agar makanan yang dibagikan benar-benar sampai ke penerima sesuai dengan data.

"Kita kan keliling nih, mendistribusikan, setelah itu kan enggak mungkin saya tunggu sampai habis. Nah untuk itu TPK sebagai perpanjangan tangan perlu ikut memastikan, setelah makanan datang apakah benar-benar dimakan ibu hamil atau anaknya. Jangan sampai dimakan suami atau neneknya misal, itu yang perlu kita edukasi," papar Mendukbangga.

Ia juga menegaskan pentingnya evaluasi serta pengecekan secara berkala di lapangan untuk mengukur jarak dari Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) ke rumah-rumah para penerima sasaran sekaligus menentukan berapa pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengganti transportasi TPK.

"Setelah kita data, Kemendukbangga/BKKBN mendapatkan tugas untuk mendistribusikan, kita punya TPK yang selama ini tugas di lini lapangan untuk membantu mendistribusikan. Mengapa kita perlu cek ke lapangan ini? Untuk memastikan penerima manfaat betul-betul sesuai apa yang ada dengan data, mengukur jaraknya, dan pembiayaan sebagai pengganti transportasi untuk para TPK," ujar Mendukbangga.

Menurutnya, MBG merupakan program unggulan Presiden untuk menciptakan generasi masa depan yang berkualitas, dengan memastikan ibu hamil dan anak-anaknya sehat.

Ia juga menyebutkan saat ini di seluruh Indonesia sudah ada sekitar 1.010 SPPG yang berjalan. Dari jumlah tersebut, 500 di antaranya bekerja untuk melayani MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hingga saat ini, sudah ada 17 ribu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah mendapatkan MBG.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Majalengka, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji melibatkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, tepat sasaran.

"Memang di sini masih uji coba khusus MBG, ibu hamil, ibu menyusui, balita, karena tugas kementerian kita tiga, yakni mendata di sekeliling Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada titik enam km sekitarnya," ujarnya saat mengunjungi SPPG Yayasan Kusuma Raga Utama, Majalengka, Jawa Barat, Senin.

Menurut dia, ada berapa MBG untuk ibu hamil, menyusui, dan balita karena itu penting. "Jangan sampai nanti yang menerima manfaat justru enggak makan, yang makan malah orang lain," katanya.

Ia menjelaskan, sasaran MBG di Majalengka secara keseluruhan berjumlah 3.294 orang, di mana 10 persen (sekitar 329 orang) merupakan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Saat ini, Kemendukbangga/BKKBN bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan pendataan untuk memastikan sasaran tersebut sesuai.

"Setelah kita data, Kemendukbangga/BKKBN mendapatkan tugas untuk mendistribusikan. Kita punya TPK yang selama ini bertugas di lini lapangan untuk membantu mendistribusikan. Mengapa kita perlu cek ke lapangan ini? Untuk memastikan penerima manfaat betul-betul sesuai apa yang ada dengan data, mengukur jaraknya, dan pembiayaan sebagai pengganti transportasi untuk para TPK," kata dia.

Menurutnya, MBG merupakan program unggulan Presiden untuk menciptakan generasi masa depan yang berkualitas, dengan memastikan ibu hamil dan anak-anaknya sehat.

Ia juga menyebutkan, saat ini di seluruh Indonesia sudah ada sekitar 1.010 SPPG yang berjalan. Dari jumlah tersebut, 500 di antaranya bekerja untuk melayani MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hingga saat ini, sudah ada 17 ribu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah mendapatkan MBG.

Sementara itu, Bupati Majalengka Eman Suherman mengemukakan pentingnya MBG untuk menekan angka stunting di Majalengka, yang saat ini prevalensinya masih tinggi, yakni 21 persen.

"Saya berharap semoga program yang menyentuh masyarakat ini bisa menekan angka stunting, apalagi di tahun 2030, kita ingin nol stunting. Hari ini kita masih tinggi, 21 persen, maka kami sangat berharap dengan program ini, angka stunting bisa turun," tuturnya.*

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN membahas peluang kerja sama terkait program subsidi 220 ribu rumah bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) agar lebih tepat sasaran untuk keluarga yang membutuhkan.

Pada pertemuan di Kantor Kementerian PKP di Jakarta Pusat, pada Selasa (25/3), Wamendukbangga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menyampaikan bahwa peluang kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Menteri PKP Maruarar Sirait.

Menurutnya, kolaborasi program subsidi rumah tersebut dapat menggunakan data keluarga dari Kemendukbangga/BKKBN. "Kami akan menyiapkan data sekitar dua minggu setelah libur Lebaran, dengan berkoordinasi bersama tim terkait siapa saja yang memenuhi syarat, dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari program ini," ujar Isyana dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan akan pentingnya kualitas fisik dan lingkungan dalam pembangunan rumah bersubsidi yang difasilitasi pemerintah bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri PKP, Maruar Sirait di kompleks Istana Kepresidenan merespons adanya perbedaan signifikan dalam mutu hunian subsidi di berbagai daerah.

"Presiden memerintahkan rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, rumah subsidi harus tetap berkualitas," ujar Maruarar.

Pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan rumah subsidi. Rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai lebih dari 130 ribu unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.

Hingga saat ini, capaian pembangunan rumah subsidi meliputi 9.330 unit yang masih dalam tahap konstruksi, 14.042 unit yang siap huni, serta 19.643 unit yang telah mendapatkan persetujuan kredit dari bank.

Selain itu, 20.603 unit telah dalam proses akad kredit meskipun pencairannya masih menunggu. Secara keseluruhan, sebanyak 69.000 unit telah disalurkan kepada masyarakat.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji mengingatkan pentingnya evaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

Hal tersebut disampaikan Wihaji dalam kegiatan buka puasa bersama dan tarawih yang diselenggarakan oleh Majelis Nasional Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (KAHMI), Kamis (13/3).

"Yang menjadi tugas tambahan kita juga yaitu mendata ibu hamil, ibu menyusui, bayi di bawah dua tahun (baduta), mendistribusikan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta, serta mengevaluasi pelaksanaan MBG bagi ketiga sasaran tersebut," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Ia menegaskan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, hingga baduta, maka pihaknya telah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia menambahkan upaya pemberian MBG hingga pembangunan kependudukan terus dilakukan demi memastikan sumber daya manusia (SDM) yang baik, tidak stunting, sehat, dan melahirkan generasi emas.

"Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan generasi anak bangsa kita memiliki SDM yang baik, tidak stunting, dipastikan anaknya sehat, dipastikan remajanya sehat untuk melahirkan generasi emas," tuturnya.

Sementara itu, Penceramah Rahmad Hidayat mengemukakan bahwa tanggung jawab manusia telah tertuang dalam salah satu ayat di kitab suci Al Quran, yaitu menyiapkan generasi yang baik.

"Dalam salah satu ayat Al Quran disampaikan bahwa tanggung jawab kita adalah menyiapkan generasi yang baik. Hal ini sejalan dengan Kemendukbangga/BKKBN dimana tujuan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul," ujarnya.

Rahmad mengajak seluruh jamaah agar mendukung Kemendukbangga/BKKBN dalam menyiapkan Generasi Emas.

"Maka dari itu mari kita dukung langkah Menteri Wihaji dalam memimpin Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini agar dapat dilancarkan dalam menyiapkan generasi cemerlang, generasi emas Indonesia," ucap Rahmad.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyatakan Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) hingga Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan wujud gotong-royong masyarakat.

"Ada survei yang menyebutkan bahwa orang Indonesia suka membantu meski tidak kenal orangnya. Dari sinilah muncul ide Genting, yang menjadi ikhtiar untuk melibatkan masyarakat Indonesia yang mempunyai rezeki untuk membantu (menurunkan angka stunting)," kata Mendukbangga Wihaji dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Dalam rentang tahun 2020-2045, lanjutnya, akan terjadi bonus demografi dimana sekitar 190,98 juta atau 70,72 persen penduduk Indonesia ada dalam usia produktif. Namun, tantangan dalam bonus demografi tersebut diperkirakan hanya 69,1 juta dari 190,98 juta masyarakat yang berkontribusi terhadap pendapatan negara.

"Data tadi menjadi alasan stunting perlu diatasi, dan hal inilah yang mendorong Kemendukbangga/BKKBN untuk melaksanakan program terbaik hasil cepat atau quick wins, yang salah satunya adalah Genting," ujar dia.

Ia juga mengemukakan dari data yang dimiliki Kemendukbangga/BKKBN terdapat 8,6 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS), sehingga target Genting menyasar 1 juta KRS yang akan fokus pada penanganan di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), karena pencegahan merupakan salah satu cara efektif menurunkan stunting, dimulai dari masa pranikah, hamil, hingga usia anak 2 tahun.

"Dalam periode inilah MBG hadir untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Itu faktor yang luar biasa menurut saya karena negara hadir, Pak Prabowo sangat bijak tentang kondisi lapangan ini. Harapannya, MBG ini akan menjadi salah satu solusi untuk menangani stunting," ucapnya.

Pihaknya akan melibatkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk pemberian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Karena tidak mungkin ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dikumpulkan tiap hari. Kita punya TPK yang nanti mendistribusikan makanan ke lapangan," tuturnya.

Wihaji juga menyampaikan intervensi Genting lainnya yaitu non-nutrisi yang meliputi perbaikan jamban/MCK, rumah layak huni, akses air bersih, serta edukasi pencegahan stunting pada remaja, calon pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Untuk menu non-nutrisi, beberapa korporasi menyiapkan bantuan, misal air bersih. Kita sudah kerja sama dengan beberapa BUMN termasuk PTPN untuk menyiapkan bantuan air bersih, karena penyebab stunting di beberapa kota adalah tidak ada air bersih, seperti di Papua Pegunungan dan sebagian NTT," paparnya.

Hingga saat ini jumlah mitra atau orang tua asuh Program Genting tercatat sebanyak 20.181 orang dari BUMN/BUMD, LSM/komunitas/perorangan, media, swasta, serta perguruan tinggi/akademisi.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Madiun (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji meninjau kegiatan simulasi mekanisme penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di Kota Madiun, Jawa Timur.

"Memastikan program MBG khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD dapat segera berjalan. Ini masih tahap simulasi, Insyaallah akan segera kita kerjakan secara serentak setelah simulasi ini," ujar Menteri Wihaji saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Tirta Raya, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Rabu.

Menurutnya, peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antara Kemendukbangga/BKKBN dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjalin kolaborasi pendayagunaan tenaga lini lapangan dalam pemenuhan gizi untuk percepatan penurunan stunting melalui program MBG.

Peninjauan di SPPG Kota Madiun tersebut juga dilakukan bersama Deputi Promosi dan Kerja Sama, Badan Gizi Nasional Nyoto Suwignyo.

"Setelah simulasi ini, hasilnya digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan nanti. Poin penting dari kegiatan ini, selain anak sekolah, anak pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita diharapkan juga dapat MBG," kata dia.

Ia menjelaskan pelaksanaan MBG dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD memiliki perbedaan dengan MBG pada sasaran anak sekolah. Hal itu karena letak sasaran yang tersebar.

Oleh karena itu pihaknya dengan bekerja sama dengan jajaran pemda akan mendukung penyediaan tenaga untuk proses distribusi MBG bagi ibu hamil dan menyusui.

"Pihak Kemendukbangga/BKKBN telah memiliki petugas tim pendamping keluarga dan alat transportasi sepeda motor di tingkat kabupaten/kota. Tim pendamping itu nanti yang akan membantu mendistribusikan paket makanan ke sasaran. Ini beda dengan sasaran siswa sekolah yang MBG bisa didistribusikan dengan mobil di sekolah tertentu," katanya.

Deputi Promosi dan Kerja Sama, Badan Gizi Nasional Nyoto Suwignyo menambahkan bahwa program MBG bukan merupakan pekerjaan Badan Gizi Nasional sendiri. Namun, juga dibutuhkan peran dari kementerian lembaga, pemda, serta pihak terkait lainnya.

"Salah satu contoh nyatanya adalah saat BGN membutuhkan distribusi dan ternyata BKKBN sudah mempunyai kekuatan di lapangan melalui kader yang cukup banyak. Maka inilah fungsi dari kerja sama BGN dengan BKKBN, pemda, dan lainnya," kata Nyoto.

Ia menilai fungsi simulasi MBG ibu hamil yang dilakukan di Kota Madiun kali ini sangat penting dan tepat, sehingga pihaknya nanti bisa menyampaikan laporan ke Presiden.

"Ini salah satu hal yang tepat dari fungsi simulasi, sehingga kita bisa menyampaikan kepastian ke Bapak Presiden Prabowo bahwa MBG sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD bisa kita distribusi langsung sampai di depan rumah," katanya.

Sementara, dalam kegiatan simulasi tersebut Menteri Wihaji dan Deputi Nyoto Suwignyo memantau simulasi pendistribusian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di tiga lokasi di sekitar SPPG di Jalan Tirta Raya dan area Rusunawa Kota Madiun oleh petugas pendamping keluarga.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Madiun Bagus Panuntun, Forkopimda Kota Madiun, Sekda Kota Madiun Soeko, Ketua TP PKK Kota Madiun Yuni Maidi, Kepala Dinkes PP-KB Kota Madiun Denik Wuryani, dan jajaran pejabat terkait.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025