Menko AHY harap program penanganan PPKS jadi solusi perumahan
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap program penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan ... [511] url asal
#kemenko-infrastruktur-dan-pembangunan-kewilayahan #agus-harimurti-yudhoyono #program-penanganan-ppks #pemprov-jabar #rusunawa-rancaekek #rusunawa-solokanj
Bandung (ANTARA) -
Sebab, kata AHY, program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat yang terkategori PPKS untuk memiliki hunian layak, serta meningkatkan perekonomiannya melalui pelatihan kewirausahaan.
"Mudah-mudahan ini semua bisa diperkuat dan sama-sama kita mencari solusi bagi perumahan rakyat," ujar AHY saat peresmian Apartemen Transit (Rusunawa) Rancaekek, Kabupaten Bandung di Bandung, Rabu.
Saat ini, kata AHY, Indonesia masih kekurangan perumahan, wajah kemiskinan dengan kondisi rumah yang tidak layak huni di sana-sini, termasuk di Provinsi Jawa Barat.
Namun, dengan program penanganan PPKS kemiskinan ekstrem perkotaan yang merupakan kerja gotong royong antara pemerintah pusat lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga, dan dunia usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan, AHY yakin persoalan kemiskinan di Indonesia bisa segera dituntaskan meski tidak secara cepat.
"Saya senang atas kolaborasi ini, satu per satu bisa kita selesaikan. Hari ini kita berbahagia masyarakat bisa menghuni rumah susun di Rancaekek dan Solokanjeruk. Semoga segera ditempati, dijaga, dipelihara dengan baik dan menghadirkan kebaikan, keberkahan untuk bapak, ibu dan anak-anak kita. Sekolahnya makin baik, makin pintar, makin sehat. Makin shaleh dan shalehah, karena bisa beribadah lebih tenang lagi," katanya.
AHY menegaskan program ini memberikan kesempatan pada masyarakat terkategori PPKS.
"Tamansari yang tadinya kumuh penuh sampah, ke depan bisa digunakan dengan baik. Ini semangat kami atas arahan Presiden bahwa pemerintah harus selalu hadir untuk membantu masyarakat, utamanya masyarakat kecil," ucap AHY.
Di lokasi yang sama, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menjelaskan bahwa program ini dijalankan lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, dunia usaha, dan masyarakat sipil dengan menghadirkan solusi yang terintegrasi.
Ia mengatakan selain difasilitasi hunian layak di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk, juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrem.
Bey menjelaskan dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau sekitar 384 jiwa yang menjadi peserta program ini, yang terdiri atas Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga yang ditempatkan di Rusunawa Rancaekek.
"Kemudian, dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," ucap Bey.
Bey menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.
Bey mengatakan selain mendapatkan fasilitas Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan sesuai minat dan bakatnya, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi yang terdiri atas Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta/KK untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.
"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian, tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey Machmudin.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Dua Menteri Apresiasi Konsep Bangunan Hijau Rumah Subsidi di Serang
AHY mengaku senang bisa datang langsung dan melihat kualitas perumahan yang dikembangkan Infiniti Realty ini. Halaman all [488] url asal
#rumah-subsidi #banten #ahy #maruarar-sirait #serang #menko-infrastruktur-dan-pembangunan-kewilayahan #menteri-pkp
(Kompas.com) 12/12/24 21:27
v/8272/
KOMPAS.com - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan apresiasi penerapkan konsep bangunan hijau Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK), Serang, Banten.
AHY mengaku senang bisa datang langsung dan melihat kualitas perumahan yang dikembangkan Infiniti Realty ini.
"Saya bersama Menteri PKP Maruarar Sirair, sangat mengapresiasi perumahan yang mengusung konsep bangunan hijau yang menjadi tuntutan zaman," kata AHY, saat kunjungan ke MGK, Kamis (12/12/2024).
Menurutnya, penerapan konsep rumah hijau adalah suatu keharusan dan menjadi masa depan. Dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi, parameter tersebut perlu dikelola dengan tetap mempersiapkan ruang terbuka agar penggunaan energi bisa semakin efisien.
Artinya, penghuni tidak perlu menyalakan lampu karena penerangan ruangan cukup dan penggunaan pendingin ruangan (AC) lebih efisien. Begitu pula efisiensi dalam penggunaan air, pengelolaan sampah, dan sebagainya.
"Ke depan kami akan mendorong agar semua rumah menggunakan konsep yang mengacu pada standar dan kriteria green housing," tegas AHY.
Menko AHY juga memuji rumah di MGK yang memiliki plafon tinggi 3,5 meter, sehingga suhu di dalam rumah lebih sejuk dan tidak pengap.
"Karena sirkulasi udaranya juga baik, yang jelas terang di dalam, jadi enggak ada masalah sama sekali tentang pencahayaan dan penerangan," ungkapnya.
Hal senada dikatakan Menteri PKP Maruarar Sirait. Keberhasilkan MGK meraih sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH) Predikat Utama merupakan yang pertama untuk perumahan subsidi.
Predikat ini menunjukkan komitmen pengembang terhadap penerapan kaedah green housing.
"Saya sudah lihat langsung rumah di sini, kualitas cukup baik. Ini harus dipertahankan. Tadi saya tanya juga warga di sini soal air bersih, kata mereka kalau ada masalah pasokan air dari PDAM, maka pengembang yang pasok airnya. Ini contoh yang baik menurut saya," puji Ara.
Sementara itu, Direktur Utama Infiniti Realty Samuel S Huang menuturkan, sertifikat BGH Predikat Utama merupakan satu kebanggaan dan menjadi pemicu bagi perusahaan untuk terus membangun rumah berkualitas.
Hal itu sejalan dengan tagline pengembang tersebut yakni wujudkan mimpi miliki rumah sendiri.
"Kami berterima kasih atas penghormatan ini, semoga apa yang kami kerjakan ini dapat memuliakan Tuhan dan memberi manfaat kepada masyakarat terutama penghuni rumah di sini," ujar Samuel.
Sertifikasi BGH melibatkan serangkaian proses pengukuran dan evaluasi terhadap kinerja bangunan dalam hal efisiensi energi, pengelolaan sumber daya, penggunaan material dan teknologi ramah lingkungan, serta kualitas sanitasi di area bangunan.
AHY, Maruarar, dan Tito Karnavian Ikut Serahkan Kunci Rusun untuk 139 KK Warga Kolong Jembatan
AHY, Tito Karnavian, dan Maruarar Sirait serahkan kunci rusunawa untuk 139 KK warga kolong jembatan, janji retribusi gratis 6 bulan. Halaman all [598] url asal
#ahy-menko-infrastruktur-dan-pembangunan-kewilayahan #maruarar-sirait-menteri-perumahan-kawasan-permukiman #warga-kolong-tol #warga-kolong-tol-angke-direlokasi #warga-kolong-tol-relokasi-ke-rusunawa
(Kompas.com) 30/11/24 18:32
v/4394/
JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak tiga menteri dan satu wakil menteri kabinet Merah Putih berkumpul untuk menyerahkan secara simbolis kunci rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk warga yang sebelumnya bermukim di kolong jembatan, Sabtu (30/11/2024).
Mereka yang menyerahkan adalah Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali.
Dalam kesempatan ini, hadir juga Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto.
Maruarar dalam sambutannya menceritakan, ia pada Jumat (29/11/2024) malam bersama Marullah sempat menyambangi warga yang bertempat tinggal di kolong jembatan. Beberapa ada yang mau direlokasi, ada juga yang tidak.
Di sana, ia juga berbincang dengan beberapa warga mengenai keluh kesahnya selama tinggal di kolong jembatan.
“Sampai sekitar pukul 01.30 WIB dini hari, masuk ke (kolong) jembatan. Di sana ada yang lahir di situ, punya anak, dan anaknya lahir di situ lagi,” kata Maruarar di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
“Jadi, yang paling lama itu ada yang tinggal 40 tahun di bawah kolong jembatan,” tambah dia.
Dalam kesempatan yang sama, Kelik mengumumkan, sebanyak 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rusunawa.
Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.000 per bulan.
Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit. Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36.
Di luar 139 KK itu, ada sebanyak 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak. Terakhir, 1 KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol Fly Over Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.
“Untuk warga kolong jembatan dan kolong tol wilayah lainnya, secara bertahap juga akan dilaksanakan perpindahan ke lokasi rusunawa yang masih tersedia sebanyak 874 unit,” ujar Kelik.
“Di mana pada saat ini jajaran wali kota di wilayah lainnya sedang berproses juga untuk pendataan dan verifikasi kepada warga kolom jembatan dan kolom tol,” kata dia.
Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.
Namun untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.
“Akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan, pemberian bantuan natura, dan peralatan serta pemberian akses berusaha atau bekerja dari instansi terkait,” pungkas dia.