Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilaksanakan merata secara bertahap di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Pratikno saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, menanggapi masyarakat di beberapa wilayah yang mengeluhkan daerahnya belum melaksanakan MBG.

"Ya memang begitulah, kita kan negara besar ya. Ini semua kan juga bagian dari prototyping (purwarupa atau contoh) untuk menentukan mana yang model yang tepat, tidak bisa dilakukan semuanya, tentu saja ini bertahap," katanya.

Ia menjelaskan, untuk MBG, Kemenko PMK mengkoordinasikan penerima manfaat, utamanya para siswa sekolah, sedangkan pelaksanaannya akan dikoordinasi Badan Gizi Nasional dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI.

"Jadi kalau Makan Bergizi Gratis yang terkait dengan Kemenko PMK adalah penerima manfaatnya itu, terutama adalah para siswa sekolah, nah itu ada di bawah koordinasi Kemenko PMK, tetapi pelaksananya sendiri adalah di Badan Gizi Nasional, dikoordinir oleh Kemenko Bidang Pangan," ujar dia.

Pratikno mengemukakan, pihaknya terus berkoordinasi untuk menyiapkan sekolah sebagai penerima manfaat, dan memastikan sekolah terus memberikan dukungan dan masukan untuk perbaikan program tersebut ke depan.

Sebelumnya pada Senin (13/1), Pratikno meninjau pemberian Makan Bergizi Gratis di Sekolah Luar Biasa (SLB) B dan C Cahaya Jaya, Jakarta Utara.

"Makan Bergizi Gratis ini sangat membantu masyarakat meningkatkan kualitas dan tradisi makan dari anak-anak kita," ucapnya.

Melalui tradisi makan yang sehat, Pratikno mengharapkan hal ini dapat berdampak kepada kehidupan ekonomi yang lebih baik, terutama kepada masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

Ia juga mengapresiasi para siswa yang terlihat antusias saat menyantap sajian Makan Bergizi Gratis.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK ) Pratikno mengungkapkan alasan belum semua pelajar mendapatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menegaskan bahwa Indonesia negara besar, sehingga program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaksanakan dengan bertahap.

Baca juga: Omzet Kantin Turun Akibat Program MBG, Pj Gubernur Jakarta Lakukan Evaluasi

?Ya memang, ya begitulah, kita kan negara besar ya. Ini semua kan juga bagian dari prototyping untuk menentukan mana yang model yang tepat ya. Tidak bisa dilakukan semuanya lah, tentu saja ini bertahap lah,? tegas Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Lebih lanjut, pada kesempatan itu Pratikno mengatakan Kemenko PMK menjadi pihak yang merekomendasikan sekolah-sekolah yang mendapatkan program makan bergizi gratis.

?Jadi kalau kami Makan Bergizi Gratis yang terkait dengan PMK adalah beneficier-nya, jadi penerima manfaatnya itu terutama adalah para siswa, sekolah. Nah itu adalah di bawah koordinasi Kemenko PMK," katanya.

Baca juga: Menu Makan Bergizi Gratis di Kota Malang Dipesan via Aplikasi Ojol

Sementara, kata Pratikno, pelaksanaan program makan bergizi gratis berada di Badan Gizi Nasional yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan. ?Tetapi pelaksananya sendiri adalah di Badan Gizi Nasional, dikoordinir oleh Menko Bidang Pangan.?



?Jadi kami menyiapkan sekolah sebagai penerima manfaat, dan tentu saja sekolah akan juga memberikan dukungan, memberikan masukan untuk perbaikan program ini ke depan,? ujarnya.

Pratikno pun mengungkapkan dia telah melakukan peninjauan program makan bergizi gratis ini di Sekolah Luar Biasa (SLB) Cahaya Jaya, Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan sambutan yang antusias oleh siswa.

?Saya kemarin juga meninjau pelaksanaan Makan Beberisi Gratis di sekolah luar biasa di Jakarta Timur (Utara), dan sambutannya luar biasa,? pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjawab kekecewaan pelajar yang saat ini belum dapat menerima makanan bergizi gratis.

Dia bilang butuh waktu agar program makan bergizi gratis dapat menjangkau semua pelosok Indonesia.

“Ya memang, ya begitulah. Kita kan negara besar ya. Ini semua kan juga bagian dari prototyping untuk menentukan mana yang model yang tepat ya,” kata Pratikno di Kemenko PMK Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

“Tidak bisa dilakukan (serentak) semuanya lah. Jadi bertahap ya,” tambah dia.

Pratikno menjelaskan bahwa Kemenko PMK memiliki peran dalam merekomendasikan sekolah-sekolah yang layak menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis.

Ia menambahkan bahwa program tersebut berada di bawah koordinasi Kemenko PMK, sementara pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Gizi Nasional dengan koordinasi Menko Bidang Pangan.

“Kami menyiapkan sekolah sebagai penerima manfaat,” jelasnya.

Pratikno juga menegaskan komitmen Kemenko PMK untuk mendukung kelangsungan program tersebut.

Selain itu, ia mengimbau sekolah-sekolah yang telah menerima manfaat agar memberikan masukan guna meningkatkan kualitas program ke depannya.

“Tentu saja sekolah akan juga memberikan dukungan, memberikan masukan untuk perbaikan program ini ke depan,” tegas dia.

Program makan bergizi gratis mulai diterapkan secara bertahap sejak 6 Januari. Beberapa daerah belum mulai melaksanakan program ini, salah satunya Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal ini disebabkan oleh adanya proses perbaikan minor pada Dapur Sehat yang akan digunakan untuk menyediakan makanan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat meningkatkan kualitas dan tradisi makan anak Indonesia.

"Makan Bergizi Gratis ini sangat-sangat membantu masyarakat meningkatkan kualitas dan tradisi makan dari anak-anak kita," kata Pratikno di sela peninjauan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Sekolah Luar Biasa (SLB) B dan C Cahaya Jaya, Jakarta Utara, Senin.

Melalui tradisi makan yang sehat, Pratikno mengharapkan hal ini dapat berdampak kepada kehidupan ekonomi yang lebih baik, terutama kepada masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

Ia juga mengapresiasi para siswa yang terlihat antusias saat menyantap sajian Makan Bergizi Gratis.

"Kita melihat antusiasme anak-anak kita di Sekolah Luar Biasa ini hampir semuanya makan, bahkan ada yang kita datang makanannya sudah habis," ujarnya.

Adapun paket sajian Makan Bergizi Gratis yang disajikan pada kali ini, kata Pratikno, berisi nasi, ayam masak, tahu goreng, sayur, dan satu buah pisang.

"Ada karbohidrat, kemudian protein, sayur, ada protein hewani maupun protein nabati, jadi kualitasnya bagus," jelasnya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang resmi diberlakukan di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia pada Senin (6/1).

Terdapat sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil pada saat program ini dilaksanakan pertama kali.

Jumlah tersebut akan terus bertambah setiap hari secara bertahap hingga 937 titik di akhir bulan Januari 2025, dan setidaknya akan menjangkau tiga juta penerima manfaat.

Hingga akhir tahun 2025, diharapkan jumlah penerima manfaat mencapai hingga 15 juta sasaran. Pada 2029, program tersebut ditargetkan mencakup 82,9 juta penerima manfaat.

Dalam pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa standar kebersihan dan kualitas makanan dipertahankan dari dapur hingga ke tangan penerima manfaat. Makanan dikemas dalam bahan baja nirkarat yang aman dan higienis atau stainless steel food grade.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekolah Luar Biasa (SLB) B dan C Cahaya Jaya di Jakarta Utara, menerima sebanyak 55 paket Makanan Bergizi Gratis pada Senin (13/1/2025).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, usai menjalani upacara, terlihat mobil pengantar Makanan Bergizi Gratis tiba di sekolah sekitar pukul 08.00 WIB.

Sebanyak 55 paket Makanan Bergizi Gratis diturunkan oleh dua orang pengantar, dari dalam mobil box menuju ruang guru.

Adapun isi dari dari makan bergizi gratis untuk didistribusikan hari ini antara lain, nasi, ayam, tahu, buncis, dan pisang.

Sebagai informasi, SLB-B khusus ditujukan untuk penyandang tuna rungu. Sementara SLB-C khusus ditujukan untuk penyandang tuna grahita.

Kemudian, Asisten Deputi Pendidikan PAUD, Dasar dan Menengah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Jazziray Hartoyo terlihat mengecek makanan dan distribusi kepada penerima manfaat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno rencananya akan tiba pada pukul 09.15 WIB.

Turut mendampingi Pratikno, Pelaksana tugas (Plt) Deputi Revolusi Mental Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga, Aris Darmansyah Edisaputra.

Bima -

Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat 22 unit rumah layak huni (RLH) dari Pemerintah Pusat. Pemkot Bima berkomitmen menuntaskan kawasan kumuh hingga penanganan rumah tak layak huni (RTLH).

Serah terima 22 unit RLH dari PT SMF (Persero) kepada Pemkot Bima pada Senin (23/12/2024). Serah terima itu juga disaksikan sekaligus diresmikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah.

Sebagai informasi, PT SMF (Persero) sejak tahun 2018 telah bersinergi dengan Kemenko PMK, Kementerian PUPR dan pemerintah daerah untuk program peningkatan kualitas RTLH di 27 kota seluruh Indonesia dengan total bantuan senilai Rp 40,34 miliar atau setara dengan 593 rumah.

"Total RLH yang didapat Kota Bima sebanyak 22 unit. Rinciannya di Kelurahan Rabadompu Barat, sebanyak 13 unit dan Kelurahan Paruga sembilan unit," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bima, Faruk.

Faruk mengungkapkan Kota Bima merupakan kota ke- 25 yang mendapatkan program peningkatan kualitas RTLH. Adapun nilai bantuan sebesar Rp 1,24 miliar. Dari bantuan itu yang dibangun hanya berupa fasilitas bangunan rumah saja.

"Rumah yang dibangun tipe 27 dengan dua kamar," ungkapnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, Mukhtar Landa mengatakan Pemkot Bima terus melakukan upaya berupa pengurangan kesenjangan bagi masyarakat, penanganan kawasan kumuh dan penanganan RTLH.

"Jumlah RTLH di Kota Bima 2023 tercatat sebanyak 11.117 unit. Dari tahun ke tahun terus ditangani. Bahkan Dalam 6 tahun terakhir telah penanganan mencapai 2.751 unit melalui DAK, DAU, program perumahan stimulan swadaya maupun CSR.

"RTLH di Kota Bima dengan persentase 30,36 persen dari seluruh jumlah rumah yang tersebar di 41 kelurahan dan lima kecamatan," ujarnya.

Menurutnya kepemilikan rumah dibandingkan dengan jumlah KK di Kota Bima juga menjadi perhatian. Mengingat sampai dengan 2023, tercatat 4.879 KK atau 11,76 persen warga Kota Bima belum memiliki rumah.

"Namun demikian, angka ini jauh lebih baik dibandingkan 2020 dengan persentase 16,04 persen," kata Muhktar.

Muhktar melihat masih banyaknya rumah kumuh dan masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal, maka harus dilakukan upaya yang mengakselerasi penanganannya. Baik oleh pemerintah pusat, Pemprov maupun Pemkot. Yang diharapkan dapat berimbas penurunan indikator kemiskinan pada penyediaan perumahan.

"Inilah upaya kita bersama dalam menyediakan RLH bagi masyarakat dan mengurai kekumuhan dan penataan kawasan," ujarnya.

Wamen PKP, Fahri Hamzah, menegaskan sesuai komitmen Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah pelan-pelan memulai menata kehidupan yang lebih baik. Mulai dari penataan perumahan hingga kawasan permukiman agar hidup lebih baik dan layak.

"Rumah itu Baiti Jannati, dalam agama islam rumahku surgaku. Saya berharap tolong rawat dan jaga bantuan rumah layak huni ini," terangnya.

(dpw/gsp)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak dan mempersiapkan rumah singgah bagi para korban kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah usai Rapat Tingkat Menteri untuk Penanganan Pasca Bencana Kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Kami akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar korban kebakaran Kebon Kosong bisa pindah ke rumah singgah," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kamis (12/12/2024).

Dikatakan, menyikapi peristiwa kebakaran ini, Kementerian PKP juga telah memikirkan penanganannya dalam perspektif jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Dalam konsep jangka pendek, menurut Fahri, perlu adanya kesepakatan terkait beberapa lokasi yang bisa dialihfungsikan menjadi rumah singgah.

Hal ini diperlukan agar para korban kebakaran bisa menikmati kehidupan yang lebih layak di rumah singgah.

"Nah barulah nanti di tahapan berikutnya, Kementerian PKP yang kebetulan diberi tugas oleh Presiden untuk mendesain wilayah-wilayah tempat tinggal masyarakat yang agak bertumpuk-tumpuk supaya lebih rapi,” jelasnya.

“Kalau bisa, memang dipindahkan ke rumah susun sehingga kami juga nanti koordinasi dengan Pemprov DKI dan Kementerian terkait untuk mendesain jangka panjangnya," lanjut Wamen Fahri.

Selain itu, bagi warga yang terdampak akan didata dan dikomunikasikan secara baik tentang berbagai pilihan penyelesaian bagi mereka yang mengalami musibah ini.

Pada kesempatan yang sama, Menko PMK, Pratikno menegaskan pemerintah sepenuhnya menyadari keluarga terdampak bencana tersebut tidak boleh berlama-lama di pengungsian.

Oleh karena itu, telah dilakukan Rapat Tingkat Menteri yang salah satu agendanya membahas mengenai tempat tinggal bagi para korban.

“Kami akan merancang agar perpindahan ke rumah singgah ini cepat dilakukan sehingga kehidupan warga terdampak tidak bermasalah terlalu lama,” jelas Menko PMK.

Sebagai tindak lanjut, Wamen PKP, Pemprov DKI, dan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran (PPK Kemayoran) akan melakukan kunjungan lapangan ke beberapa rusun potensial yang nantinya bisa dijadikan sebagai rumah singgah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, anggaran program makan siang gratis Rp 10.000 per porsi merupakan bagian dari proses simulasi.

Pasalnya, makan bergizi gratis merupakan program baru yang bakal dikembangkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"(Makan bergizi gratis Rp 10.000 per porsi) Itu (bagian dari) proses simulasi. Saya kira akan terus berkembang," kata Muhaimin dalam acara Musyawarah Nasional V Perempuan Bangsa di Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2024) malam.

Ia menyampaikan, besaran tersebut kemungkinan juga dipengaruhi oleh alokasi anggaran makan siang yang mencapai Rp 71 triliun dalam APBN.

Ia meyakini, alokasi anggaran tersebut bertambah tiap tahunnya agar sasaran penerimanya meluas.

"Memang tahap awal kan hanya tersedia Rp 51-70 triliun. Ini tahap awal. Kita akan terus berusaha mengumpulkan anggaran supaya tiap tahun bertambah," tutur Muhaimin.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menuturkan, pihaknya berencana melibatkan sekolah dan lingkungan setempat dalam penyiapan makan bergizi.

Secara otomatis lanjutnya, ibu-ibu pun akan turut terlibat.

"Intinya pelaksanaan makan bergizi gratis itu melibatkan, malah ide terakhir itu melibatkan sekolah setempat, lingkungan setempat. Dan kalau sudah begitu biasanya ibu-ibu. Nah ibu-ibu kalau terlibat tolong usahakan standar mutunya terjaga, yaitu mutu gizinya, kualitasnya makanan, kadaluarsanya juga harus dikontrol betul," jelas Muhaimin.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

Nilai ini berubah setelah sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut, anggaran mencapai Rp 15.000 per porsi, yang pada praktiknya bersifat fleksibel menyesuaikan harga bahan pangan di daerah.

Dengan kata lain, bakal ada subsidi silang dengan mengalihkan sisa anggaran dari kota dengan biaya bahan pangan rendah ke kota yang lebih mahal.

"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Sejatinya, kata Prabowo, pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi. Kendati demikian setelah dihitung-hitung, alokasi Rp 10.000 per porsi masih cukup layak dan bergizi.

Kepala Negara mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat termasuk para buruh.

Prabowo bilang, satu keluarga yang berada dalam desil terbawah biasanya memiliki 3-4 anak yang harus diberi makan.

Lewat program ini, satu keluarga bisa menerima Rp 30.000 - Rp 40.000 per hari karena program makan bergizi gratis.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, jika anggaran Program Makan Bergizi Gratis senilai Rp10.000 per hari masih tahap awal.

Bahkan Cak Imin menyebut, harga tersebut merupakan simulasi, dan pemerintah juga tengah berupaya agar anggaran dapat meningkat setiap tahunnya.

"Itu proses simulasi saya kira akan terus berkembang. Memang tahap awal kan (anggrannya) hanya tersedia Rp51-70 triliun, ini tahap awal," kata Cak Imin di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (30/11/2024) malam.

"Anggaran kita terbatas sehingga bertahap. Kita akan terus berusaha mengumpulkan anggaran, supaya tiap tahun bertambah," sambungnya.

Di sisi lain, Cak Imin juga memastikan program makan bergizi gratis itu akan melibatkan sejumlah pihak, termasuk perempuan, khususnya ibu-ibu.

"Intinya, pelaksanaan makan bergizi gratis itu melibatkan, malah ide terakhir itu melibatkan sekolah setempat, lingkungan setempat. Dan kalau sudah begitu biasanya ibu-ibu," ucapnya.

Cak Imin kemudian meminta, agar ibu-ibu dapat membuat program bergizi gratis menjadi tepat sasaran, dengan takaran gizi yang cukup. Perempuan, kata Cak Imin, dapat dilibatkan mulai dari tahapan pembuatan hingga pendistribusian makan bergizi gratis.

"Nah ibu-ibu kalau terlibat tolong usahakan standar mutunya terjaga, yaitu mutu gizinya, kualitasnya makanan, kedaluwarsanya juga harus dikontrol betul. Sehingga dengan harga yang bagus, kualitas yang tercapai," katanya.

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan pemerintah akan menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk perumahan rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). SE tersebut akan ditandatangani oleh ketiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pekerjaan Umum (PU), serta Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PKP).

Tito menjelaskan, penandatanganan itu akan dilakukan pada Senin (25/11) mendatang. Dia memastikan penandatanganan SE itu akan dilakukan usai rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan secara rutin oleh Kemendagri setiap Senin.

"Hari Senin akan MOU, surat keputusan bersama tiga menteri di depan Zoom. Nanti kita rakor inflasi dulu pagi jam 10. Langsung itu acara tanda tangan tiga menteri, Mendagri, Menteri PU, dan Menteri Perumahan," kata Tito saat ditemui di Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Dia menegaskan, pembebasan pajak ini akan ditujukan bagi pembangunan perumahan untuk MBR. Kementerian PKP juga sudah mempunyai daftar pengembang untuk program tersebut.

"Untuk menolkan PBG, persetujuan bangunan gedung dan BPHTP khusus untuk perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang memang daftarnya ada di Kementerian Perumahan," jelas Tito.

Kemudian dia juga mengimbau kepada pemerintah dan dinas daerah agar jangan ada permainan dalam program tersebut. Dia memperingatkan program tersebut tidak boleh diperuntukkan untuk kelas menengah. Apabila mendapati hal tersebut, pihaknya akan memberi sanksi berupa teguran.

"Ini dinolkan, nanti begitu ke pengembang, cawe, main konspirasi dengan Kepala Dinas Pemda-nya dinolkan aja pura-pura, tahu-tahu dijual kepada kelas menengah. Ya sanksinya nanti kita beri teguran atau yang lain-lain lapor polisi," imbuh Tito.

Sebelumnya, Tito mengatakan penghapusan retribusi PBG dan juga pembebasan BPHTB untuk MBR merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk program perumahan khusus MBR.

"Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan. Kita akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estat bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Pak Maruarar. Kita minta pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu," tutur Tito dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, di Menara 1 BTN, Jakarta, dikutip dari detikProperti.

(ara/ara)

Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun hunian tetap (Huntap) untuk warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Nusa Tenggara Timur (NTT). Nantinya akan ada 2.700 hunian yang bisa ditempati oleh korban erupsi Gunung Lewotobi.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait usai rapat koordinasi penanganan erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kantor Kemenko PMK pada Rabu (20/11).

"Kami akan membangun 2.700 unit rumah bagi warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di NTT," ujar pria yang akrab disapa Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (21/11/2024).

Untuk menyelesaikan pembangunan Huntap, pihaknya membutuhkan waktu 5,5 bulan atau rampung sekitar bulan April 2025. Hal itu karena harus menunggu proses perizinan, mobilisasi bahan bangunan dan keamanan di lokasi.

"Dari segi infrastrukturnya beres, dari keamanannya, dari geologi oke, dari BNPB oke, kami butuh waktu sekitar 5,5 bulan untuk membangun hunian itu. Ada proses perizinan dan keamanannya," kata Ara.

Dalam proses pembangunannya, Ara berharap semangat gotong royong dari berbagai pihak. Selain itu, dirinya juga memastikan bahan baku rumah tahan gempa akan segera dikirim ke lapangan sehingga bisa dirakit dalam waktu cepat.

"Saat ini bahan baku pembuatan rumah sudah tersedia di kawasan sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki. Kami harap pembangunan bisa dilakukan dengan gotong royong dan melibatkan masyarakat sekitar dan UMKM sehingga ada lapangan pekerjaan," terangnya.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno menjelaskan, saat ini aktivitas Gunung Lewotobi Laki - Laki masih berlangsung, namun tidak ada gejala peningkatan. Selain itu, berdasarkan data di lapangan radius zona bahaya sudah dikurangi.

"Jumlah warga yang tercatat sebagai pengungsi yang terpusat sudah mengalami penurunan jadi sekitar 5.117 jiwa. Sedangkan lebih banyak adalah pengungsi mandiri yang bergabung ke sanak keluarga di sekitar lokasi. Pengungsi mandiri lebih banyak dan jumlahnya lebih dari 6.417 jiwa," tuturnya.

(abr/zlf)