Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini lantaran telah peduli terhadap kesejahteraan pegawai dengan mendorong program penyediaan hunian layak. Awalnya program ini dirancang untuk pegawai Kementerian PAN-RB.

Namun dalam perkembangannya Rini meminta agar cakupan program diperluas untuk menjangkau pegawai di instansi paguyuban, seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

"Ibu hebat tidak hanya mikir Kementerian PAN-RB saja. Tadinya kita mau buat Kementerian PANRB saja tapi Ibu memikirkan juga ekosistem yang lain," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5/2025).

Hal itu dia sampaikan dalam pertemuan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta beberapa waktu lalu. Maruarar Sirait pun menyambut baik inisiatif penyediaan hunian layak bagi para pegawai, yang menjadi kebutuhan dasar.

Menurutnya ini merupakan wujud semangat kebersamaan dan keadilan sosial dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, yang berdampak langsung dan menyentuh sisi kemanusiaan dari aparatur negara.

Lebih lanjut dia menjelaskan saat ini proses inventarisasi pegawai kembali dilakukan, sebagai langkah awal untuk memetakan kebutuhan hunian secara akurat. Inventarisasi ini akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan lanjutan dan perjanjian kerja sama antarinstansi. Inventarisasi pegawai ini akan menjadi dasar untuk merancang program penyediaan rumah secara tepat sasaran.

Sementara itu, Rini Widyantini menegaskan peningkatan kesejahteraan pegawai merupakan bagian penting dari agenda reformasi birokrasi yang menyeluruh.

"Kita ingin memastikan bahwa reformasi birokrasi juga dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para pegawai, bukan hanya dari sisi pekerjaan tetapi juga dalam kehidupan mereka," ujarnya.

Dia berharap langkah ini menjadi contoh kolaborasi lintas kementerian yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan ASN secara berkelanjutan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memamparkan rancangan struktur kementeriannya.

Ia mengatakan sejauh ini direncanakan akan ada empat direktorat jenderal (ditjen), yakni Ditjen Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Pembiayaan dan Pembinaan Usaha Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ditjen Pembangunan Perumahan, dan Ditjen Rumah Swadaya.

"Jadi enggak usah terlalu banyak lagi lintas dirjen bolak balik, kita membuat yang sederhana," katanya dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah di Kementerian PUPR, Senin (28/10).

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan ia masih harus berdiskusi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini terkait struktur organisasi kementeriannya.

"Hari Kamis saya akan diterima Menpan RB karena SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kelola) ini harus ditandatangani oleh presiden (Prabowo Subianto)," katanya.

Maruarar juga memaparkan kementeriannya mendapatkan alokasi anggaran Rp5,078 triliun pada 2025. Padahal kementerian diminta membangun 3 juta rumah.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5 triliun di 2025, diminta bangun 3 juta rumah," katanya.

"Kalau 2024 dikasih anggaranya Rp14 triliun, tapi yang terbangun 200 ribuan (rumah)," imbuhnya.

Ara memaparkan anggaran Rp5,08 triliun itu akan digunakan untuk lima prioritas. Pertama, pembangunan rumah susun senilai Rp3,53 triliun di antaranya untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 240 unit, lanjutan pembangunan rusun aparatur sipil negara (ASN), dan pertahanan keamanan (Hankam) sebanyak 2.820 unit.

Kemudian, pembangunan rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) rendah terdampak IKN sebanyak 44 unit, lanjutan pembangunan rumah susun mendukung daerah otonomi baru (DOB) sebanyak 460 unit, lanjutan pembangunan rumah susun direktif sebanyak 701 unit, serta lanjutan renovasi tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower.

Lalu, pembangunan baru rumah susun ASN/TNI/Polri, MBR, pekerja, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga perguruan berasrama sebanyak 1.376 unit.

Prioritas kedua adalah rumah swadaya senilai Rp0,747 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah dengan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui program padat karya sebanyak 34.289 unit.

Ketiga, rumah khusus senilai Rp0,105 triliun. Anggaran akan digunakan untuk lanjutan pembangunan rumah khusus (rusus) untuk DOB sebanyak 50 unit, pembangunan rumah susun Suku Moi sebanyak 72 unit, lanjutan pembangunan rusus pascabencana di Ternate sebanyak 49 unit, pembangunan rusus Malawei sebanyak 100 unit (tahap I), pembangunan rusus pasca-bencana di Lebak sebanyak 94 unit.

Keempat, rumah umum dan komersial senilai Rp0,121 triliun yang digunakan untuk pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebanyak 10.550 unit untuk perumahan MBR yang tersebar di seluruh provinsi.

Kelima, dukungan manajemen dan teknis lainnya senilai Rp0,575 triliun untuk pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan kebijakan dan program penyelenggaraan perumahan. Lalu, gaji dan tunjangan, operasional kantor dan administrasi kesatkeran.