Tapi, (penutupan akses PIK) ini urusannya Pak Mauarar. Karena masing-masing sudah punya sertifikat, ditutup jalannya, itu mengganggu proses pembangunan pemukiman dan kawasan,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, angkat bicara mengenai penutupan akses jalan tembus Row 47 Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Menurut Nusron, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) perlu untuk menanggapi polemik tersebut.

“Ini sebetulnya urusannya Pak Mauarar Sirait (Menteri PKP). Kenapa? Karena Pak Mauarar yang (mengurusi soal) kawasan pemukiman. Kalau saya, kan, urusan administrasi pertanahannya,” kata Nusron saat ditemui di Kampung Nelayan Bermis Muara Angke, Jakarta Utara, Minggu.

Lebih lanjut, Menteri ATR/BPN menilai, akses masyarakat sebetulnya tidak boleh ditutup satu sama lain jika mengacu pada aturan yang berlaku.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) misalnya, menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Secara umum, tidak dapat dibenarkan bahwa hak atas tanah dipergunakan (atau pun tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadi suatu pihak.

“Kalau menurut aturan, akses masyarakat tidak boleh ditutup satu sama lain. Kalau administrasi pertanahan itu, antara satu bidang dengan bidang lain tidak boleh ditutup,” katanya.

“Tapi, (penutupan akses PIK) ini urusannya Pak Mauarar. Karena masing-masing sudah punya sertifikat, ditutup jalannya, itu mengganggu proses pembangunan pemukiman dan kawasan,” ujar dia.

Sebelumnya pada Jumat (14/2), Forum Warga Kapuk Muara menggelar Aksi Demonstrasi Menuntut PT Mandara Permai Untuk Membuka Akses Jalan Tembus Row 47.

Ratusan warga menuntut PT. Mandara Permai membuka akses jalan tembus Kapuk Muara ke PIK yang telah ditutup sejak 2015.

Menurut warga, sejak tahun itu sudah ada Surat Keputusan (SK) Gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka, tapi tidak pernah diindahkan.

Dilaporkan, aksi Jumat lalu tersebut pun sempat diwarnai adanya bentrokan antara petugas keamanan di kawasan PIK dan warga.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan beberapa layanan guna mendukung Program 3 Juta Rumah.

Hal ini ia sampaikan dalam acara Rakernas Himperra 2024 yang bertajuk Dialog Kebangsaan Perumahan Rakyat: Kupas Tuntas Peluang dan Tantangan Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat di Hotel JW Marriot, Jakarta.

"Kami memberikan 6 layanan untuk mendorong 3 juta rumah," kata Nusron pada Kamis (19/12/2024).

Layanan pertama adalah sistem informasi pertanahan. Ia berkomitmen untuk memberikan akses sebebas-bebasnya kepada masyarakat untuk mengakses data-data pertanahan di Indonesia. Sebagai contoh apabila ingin membeli tanah, masyarakat bisa mengecek di Zona Nilai Tanah (ZNT) di situs Bhumi.

Kedua, Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang bertujuan untuk menjaga lahan pertanian agar tetap difungsikan sebagai persawahan. Ada pun layanan LSD untuk perumahan ini rencananya akan berkonsep apabila ingin mengganti sawah menjadi rumah, maka harus diganti dengan nilai produktivitas yang sama. Namun, skema ini tidak dapat berlaku pada lahan sawah yang termasuk Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

"Kalau di kabupaten setempat ada kebutuhan untuk pembangunan perumahan memakai sawah, maka sawahnya tersebut bisa diganti sawah di provinsi lain yang tahannya masih berat yang penting masih dalam negara tersebut," jelas Nusron.

Cara ketiga adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Ia mengakui jika proses satu ini membutuhkan waktu yang lama karena perlu izin dari RT, RW, hingga ke Walikota. Ia tengah mengusahakan agar layanan ini dapat lebih cepat selesai sekitar 7 hari kerja.

Keempat adalah percepatan sertifikasi dan pemecahan sertifikat. Layanan kelima memberikan hak tanggungan yakni hak jaminan atas tanah yang dibebankan untuk melunasi utang tertentu. Terakhir, Kementerian ATR/BPN akan memberikan roya, yakni proses penghapusan hak tanggungan pada sertifikat tanah atau rumah yang dilakukan setelah pinjaman lunas.

Ia menjamin jika 6 layanan ini bisa berjalan akan sangat membantu Program 3 Juta Rumah ke depannya.

"Kita laksana dengan baik, udah sangat membantu (Program 3 Juta Rumah)," tuturnya.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, akan menyerahkan 79.925 hektare pada awal 2025 untuk mendukung program 3 juta rumah.

Nurson menjelaskan lahan tersebut merupakan milik pemerintah dengan memanfaatkan tanah terlantar yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, tanah tersebut nantinya masih perlu dikurasi oleh pengembang apakah cocok untuk dibangun hunian.

"Kami punya tanah terindikasi telantar seluas 854.662 hektare yang berpotensi digunakan untuk program nasional. Setelah kami analisis, untuk kawasan permukiman sekitar 79.925 hektare," ujar Nusron dalam keterangan resmi, Selasa (17/12/2024).

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan nantinya Kementerian ATR/BPN akan memaparkan lebih lanjut terkait bentuk peta topografi dan lokasi potensi permukiman dari tanah terindikasi telantar.

"Namun, apakah cocok atau tidak, kami belum tahu, tentunya Bapak/Ibu pelaku perumahan yang tahu. Kami committed, pada kuartal 1-2025 akan kami paparkan," kata Nurson.

"Pada kuartal I kami akan paparkan dalam bentuk peta topografinya dari sebanyak 79 ribu tadi. Mulai dari lokasinya, petanya seperti apa, jadi Teman-teman bisa lihat cocok apa tidak. Tim saat ini sedang bekerja membuat peta karena membuat peta tidak gampang," tambahnya.

Tanah terindikasi telantar yang Nusron sebutkan merupakan Tanah Cadangan Untuk Negara (TCUN) yang dihasilkan dari tanah-tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) dan eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang.

"Karena ini merupakan semangat dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang mana bumi, air, dan kekayaan alam harus dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat seluas-luasnya. Jadi itu tidak boleh menganggur dan telantar, oleh karena itu, ini kami tawarkan," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut upaya penyediaan rumah dalam program Tiga Juta Rumah menggandeng berbagai pihak, salah satunya penyediaan TCUN untuk kepentingan program dari Kementerian ATR/BPN ini.

"Sudah dalam dua bulan ini diskusi dengan Pak Nusron sering banget. Kalau Pak Nusron langsung menjelaskan ada beberapa titik yang berpotensi untuk program. Pak Nusron ini dukungannya luar biasa. Ini seperti fungsi fasilitator di mana kita melakukan koordinasi antar kementerian/lembaga pemerintah, perbankan, dan seluruh stakeholder perumahan untuk membantu dan membuat kebijakan," ujar Maruarar Sirait.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) membantah jika negara memberikan tanah gratis untuk memperlancar program 3 juta rumah.

Nusron menyebut, tanah yang diberikan pemerintah sebagai pengembangan kawasan permukiman untuk mendukung program 3 juta rumah bisa didapatkan pengembang dengan harga yang lebih murah. Sehingga tetap ada harga yang harus dibayar untuk pengembangan perumahan dengan memanfaatkan tanah negara.

"Oh enggak ada gratis. Tidak ada," kata Nusron saat ditemui usai Acara Dialog Program 3 Juta Rumah bersama BP Tapera di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Adapun skemanya, Nusron mengatakan aset-aset negara berupa tanah statusnya akan dijadikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). HPL tersebut akan diserahkan ke bank yang selanjutnya diatur skema pemanfaatannya oleh bank.

"Ini tanah negara yang gratis, nanti kita serahkan HPL- nya ke dalam bank. Selebihnya nanti teman-teman ini (pengembang) berhubungan dengan bank. Kita atur skemanya supaya negara tidak dirugikan, rakyat juga. Tapi tentunya dengan harga yang murah," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Nusron memaparkan setidaknya ada 850 ribu hektare tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) maupun eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang.

Sehingga tanah-tanah tersebut praktis kembali menjadi milik negara dan akan digunakan kembali untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Kami punya 850 ribu bisa dipakai untuk transmigrasi, bisa dipakai untuk tanaman pangan, dan bisa dipakai untuk perumahan. Setelah kami analisis, sekitar 79 ribu itu bisa dipakai untuk perumahan," kata Nusron.

"Tapi apakah cocok untuk MBR, atau tidak untuk perumahan, kami belum tahu. Tentunya bapak-bapak pelaku perumahan yang lebih paham," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, memiliki program pembangunan tiga juta rumah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid berkomitmen untuk memberikan dukungan kebijakan tersebut. Salah satunya, dengan penyediaan tanah bagi program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

Nusron menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 79 ribu hektare tanah yang terindikasi telantar akan dialokasikan untuk permukiman yang menjadi program nasional.

"Potensi tanah telantar itu sebanyak 1,3 juta hektare. Ini dari tanah Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL) habis, yang sudah terindikasi telantar seluas 854.662 hektare, dan ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat," ujar Nusron Wahid saat menjadi pembicara kunci dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI), di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Kamis (05/12/2024).

Selain terkait penyediaan tanah, kata dia, pihaknya telah mengidentifikasi sedikitnya enam aspek di bidang pertanahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha terkait pembangunan rumah serta permukiman. Identifikasi tersebut ia lakukan juga dalam rangka mendukung program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

"Penyediaan tanah, sertipikasi tanah, PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, red), LSD (Lahan Sawah yang Dilindungi, red), Hak Tanggungan, dan Roya, ini yang berhubungan dengan pengembang dan konsumennya langsung," papar Nusron.

Sehubungan dengan aspek PKKPR, Menteri Nusron pun mengimbau agar para pelaku usaha dalam sektor properti mengecek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di masing-masing daerah. Hal ini agar tidak terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di setiap wilayah.

"Tolong dicek karena belum semua wilayah ada Rencana Tata Ruang (RTR)-nya. Saat ini kita baru ada 553 RDTR, padahal kita targetnya 2.000. Untuk itu, kami sudah janjian dengan Menteri Dalam Negeri supaya kepala daerah terpilih nanti menyusun RDTR karena itu akan memudahkan dunia usaha," papar Nusron Wahid.

Aspek pengendalian dalam pemanfaatan tanah dan ruang juga sangat diperlukan. Diketahui bahwa alih fungsi lahan sawah mencapai 100-150 ribu hektare setiap tahunnya. Hal itu tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

"Karena itu dalam peraturan ini Bapak boleh mengambil sawah, tapi harus mengganti dengan sawah baru. Kami juga akan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang LP2B nasional, ini untuk mengakomodir jika ketersediaan lahan di suatu provinsi tidak ada maka dapat diusulkan di provinsi lain untuk mengganti lahannya. Insyaallah Kuartal 1 di 2025 targetnya sudah jadi PP itu," kata Nusron.

Selain itu, kata Nusron, pihaknya juga terus mengupayakan transformasi layanan pertanahan, termasuk dalam layanan sertipikasi, Hak Tanggungan, dan Roya. Ia berkomitmen mencari solusi agar pelayanan Kementerian ATR/BPN tidak ada unsur pungutan liar. “Karena itu harus kita transformasi, tapi saya butuh waktu untuk merapikan layanan-layanan tersebut," katanya.