Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan kepada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN sebagai lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat. Nantinya akan ada diskusi antara Kementerian PKP, Kementerian BUMN, dan pengembang terkait lokasi hunian.

Di sisi lain, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi lahan baik milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukkannya.

"Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Pria yang akrab disapa Ara itu juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perum Perumnas yang bisa digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih pada Menteri BUMN Bapak Erick yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan," terangnya.

Lebih lanjut, Ara menuturkan pihaknya bersama pengembang akan melakukan konsolidasi terkait dengan penyaluran alokasi KPR FLPP. Terlebih lagi sudah ada dana untuk 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk asisten rumah tangga.

"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," katanya.

Selain membangun hunian di lahan BUMN, Ara juga akan berkoordinasi bersama Menteri yang mengurusi soal Lapas bagaimana penjara yang berada di tempat strategis di kota besar bisa dipindahkan dan bisa digunakan untuk perumahan.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," terangnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan kepada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN sebagai lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat. Nantinya akan ada diskusi antara Kementerian PKP, Kementerian BUMN, dan pengembang terkait lokasi hunian.

Di sisi lain, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi. Lokasi yang dimaksud termasuk lahan milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukannya.

"Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Pria yang akrab disapa Ara itu juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perum Perumnas yang bisa digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih pada Menteri BUMN Bapak Erick yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan," terangnya.

Lebih lanjut, Ara menuturkan pihaknya bersama pengembang akan melakukan konsolidasi terkait dengan penyaluran alokasi KPR FLPP. Terlebih lagi sudah ada dana untuk 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk asisten rumah tangga.

"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," katanya.

Selain membangun hunian di lahan BUMN, Ara juga akan berkoordinasi bersama Menteri yang mengurusi soal Lapas bagaimana penjara yang berada di tempat strategis di kota besar bisa dipindahkan dan bisa digunakan untuk perumahan.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," terangnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal pengangkatan sejumlah pejabat kementerian menjadi komisaris di bank BUMN. Langkah ini ditujukan sebagai bagian dari strategi meningkatkan efisiensi, transparansi dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir tentu komposisi pegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergisitas program pemerintah, tetapipi tetap transparasi publik terus terjadi secara korporasi," kata Erick sat ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Erick mengatakan, pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Misalnya kata Erick, Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM), kemudian Bank Tabungan Negara (BTN) diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," katanya.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan meskipun ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Berikut beberapa pejabat kementerian yang jadi komisaris di bank pelat merah:

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRI
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo: Komisaris Utama BTN
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman: Komisaris Bank Mandiri
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

Menteri BUMN Erick Thohir ikut rapat malam dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), serta Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Rapat itu membahas program 3 juta rumah per tahun.

"Saya rasa ini kerja nyata di mana BI dan pemerintah ini berjibaku menyelesaikan solusi-solusi baik buat rakyat dan masyarakat. Hal ini pernah dilakukan saat COVID, ini momentum bagus mengulang kerja sama ini," ujar Erick Thohir di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (19/2/2025).

Ia juga menyinggung upaya Presiden Prabowo Subianto agar program perumahan rakyat bisa dicapai sesuai kebutuhan. Hal itu diharapkan bisa memberikan solusi atas persoalan backlog yang cukup panjang.

"Tadi disampaikan Pak Presiden punya visi besar bagaimana perumahan rakyat bisa dicapai sesuai kebutuhan dan kemampuan secara seksama, dan memberikan solusi yang merupakan backlog cukup panjang selama ini," tuturnya.

"Dan inilah terobosan yang diberikan dan insya allah angkanya signifikan, besok tim teknisnya, tapi tadi ada improvisasi juga tidak hanya rumah rakyat tapi rumah komersial yang sedang digodok Pak Menteri, luar biasa kerja keras siang malam, dan beberapa komersialisasi program ini akan dilaporkan secara bertahap," sambung Erick.

Pada kesempatan itu, Maruarar mengapresiasi Erick yang mendukung program perumahan melalui bank pelat merah. Menurutnya hal ini merupakan terobosan baik untuk mempercepat realisasinya.

"Pak Erick juga sudah menyiapkan nanti bank- bank penyalur, ya, bank Himbara, Mandiri, BTN, Bank Syariah, BRI, dan sebagainya, dan juga swasta juga, jadi semuanya bisa bergerak cepat. Jadi ini terobosan dan contoh baik, contoh baik dari kerjasama antara otoritas fiskal dan moneter, antara pemerintah dan Bank Indonesia," tutupnya.

Menteri BUMN Erick Thohir meminta bank swasta ikut membiayai program 3 juta rumah, sehingga target tersebut tercapai. Erick mengatakan program 3 juta rumah merupakan program masif dan perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk bank swasta.

Program tersebut juga untuk mengatasi kekurangan 9,9 juta unit rumah. Selain itu, ada 25-26 juta rumah tidak layak huni yang harus segera direnovasi secara masif.

"Karena ini masif 3 juta (rumah), kita mengharapkan juga peran dari bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini. Jadi tidak kami sendirian saja," kata Erick usai bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, pengusaha sekaligus investor kawakan Pandu Sjahrir dan bank-bank BUMN di Kantor BI, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Erick menambahkan Kementeriannya dan Himpunan Bank Negara (Himbara) alias bank BUMN berkomitmen untuk mendukung pembiayaan terhadap program 3 juta rumah.

Erick mengatakan Bank BUMN, terutama BTN, sudah mendominasi sekitar 80% pasar pendanaan rumah subsidi.

"Lalu tadi kita harapkan juga bank-bank Himbara seperti Mandiri lalu Bank Syariah, BTN, BNI untuk terus berkolaborasi untuk mendukung program 3 juta rumah," katanya.

Di tempat yang sama, Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya dalam mendukung program 3 juta rumah melalui kebijakan Insentif Likuiditas pembiayaan bank. Dalam hal ini ialah menaikkan likuiditas kepada bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan.

Gubernur BI, Perry Warjiyo menyampaikan pihaknya akan menambahkan insentif likuiditas Rp 80 triliun, dari sebelumnya hanya Rp 23,19 triliun.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini kami akan naikan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," terang Perry.

Menteri BUMN Erick Thohir bicara mengenai Program Makan Bergizi Gratis di Papua. Melalui Instagramnya, Erick Thohir mengatakan, program tersebut merupakan program yang sangat berarti.

Dalam video yang dibagikannya, beberapa anak bahkan memilih makanan yang diberikan, dibagikan untuk keluarga di rumah.

"Bagi saudara-saudara kita di Papua, Program Makan Bergizi Gratis sangat berarti. Anak-anak bahkan memilih berbagi dengan keluarga di rumah saat mendapat makanan," tulis Erick seperti dikutip Minggu (26/1/2025).

Erick mengatakan, Program Makan Bergizi Gratis untuk seluruh anak Indonesia. Adanya program tersebut diharapkan dapat mengejar target Indonesia Emas 2045.

"Program Makan Bergizi Gratis dari Bapak Presiden Prabowo Subianto ini untuk seluruh anak-anak di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bapak Presiden ingin seluruh anak Indonesia tumbuh sehat, kuat dan mampu menjadi generasi terbaik saat Indonesia Emas 2045," kata Erick.

Erick menambahkan, perusahaan pelat merah siap mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

"BUMN memastikan akan mendukung Program Makan Bergizi Gratis melalui Pertamina Group (PGN), PLN, Freeport, BRI, Bank Mandiri, BNI, Telkomsel, Pupuk Indonesia dan BKI (ID Survey)," ungkap Erick.

[Gambas:Instagram]

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menekankan agar PT Perum Perumnas membangun perumahan bertingkat alih-alih rumah tapak. Menurutnya, pemetaan bangunan harus akurat lantaran ketersediaan tanah terbatas di Indonesia.

Tanah yang terbatas itu terdapat lahan produktif seperti pertanian dan kawasan hutan yang dilindungan. Apalagi, ada kawasan industri yang meningkat selaras dengan dorongan investasi.

"Selalu saya tekankan ke Perumnas kita jangan terjebak landed house lagi karena ingat 70 persen wilayah Indonesia itu laut, kita hanya 30 persen darat," dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Tak terbatas di perkotaan, ia juga mengatakan sudah ada business model di Perumnas, sehingga membangun perumahan di kawasan lainnya berupa bangunan bertingkat.

"Jangan terpikir gara-gara ini titiknya di sebuah tempat yang mungkin tidak diperkotakan kita tidak bangun yang namanya tentu perumahan yang bertingkat," katanya.

Selain itu, Erick juga menekankan agar perumahan bertingkat harus memiliki infrastruktur dan utilitas yang memadai. Mulai dari jalan, listrik, hingga air harus tersambung ke perumahan tingkat tersebut. Hal itu dipastikan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah.

Erick mengaku beberapa kali melihat di daerah, perumahan yang dibangun oleh Perumnas tidak dibukakan akses jalan. Ia tak ingin hal itu terulang kembali.

"Semua penugasan harus transparan, dan komitmen dari masing-masing yang menugaskan juga harus tertera black and white kapan jalannya ditembuskan kapan tentu kita support listrik dan lain-lain. Jadi benar-benar good corporate governance-nya kita jaga, bukan hanya bangun-bangun hanya visual hanya penampakan, nggak mau, itu yang kita tentu perbaiki dari Perumnas," tutur Erick.

Kemudian, Erick juga mendorong Program 3 Juta Rumah dengan pengadaan perumahan berbasis transit oriented development (TOD). Salah satunya dengan membangun perumahan dekat bandara untuk mengakomodasi pekerja di tempat tersebut.

Menurutnya, hal tersebut dapat meningkatkan percaya diri masyarakat untuk memiliki rumah dengan akses mumpuni ke transportasi publik. Ia mencontohkan pembangunan perumahan bisa di kawasan Batuceper ataupun hunian di antara pusat kota dengan bandara lainnya.

"Kita juga tadi bisa bangunkan fasilitas perumahan yang lebih dekat dari airport, juga mengurangi beban transportasi mereka. Ini ekosistem yang kita harus dukung, antar perumahan dan transportasi ini menjadi sebuah kesatuan solusi," imbuhnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN dan bank HIMBARA lainnya untuk memasukkan pengembang (developer) perumahan dan notaris yang tidak bertanggung jawab ke dalam daftar hitam (blacklist).

Erick mengatakan BUMN harus memastikan perlindungan terhadap konsumen yang mengambil kredit perumahan rakyat (KPR) agar tidak dirugikan.

"Developer yang tidak bertanggung jawab, notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta blacklist, BTN, dan saya akan rapatkan dengan seluruh HIMBARA, untuk kita sharing data, memastikan tadi perlindungan kepada rakyat ini. Ini benar-benar kita bisa maksimalkan, jadi kalau perlu semua HIMBARA juga kita (minta) blacklist," ujar Erick dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Erick menuturkan tata kelola perusahaan (corporate governence) juga harus diperbaiki.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah yang diambil oleh BTN untuk menyelesaikan pemberian sertifikat rumah kepada nasabah KPR.

"Saya apresiasi untuk BTN yang melakukan perbaikan sistem, di mana memang kalau kita mau terus bertumbuh, apalagi 3 juta rumah ini program yang harus disukseskan, dan BTN itu juga mengayomi hampir 82 persen daripada perumahan yang di dorong," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan terdapat 120 ribu rumah KPR yang belum memiliki sertifikat sejak 2015. BTN pun terus berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut, di mana pada 2019 telah tersertifikasi 80 ribu unit rumah.

BTN juga bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BTN) agar proses pemberian sertifikat rumah bisa dipercepat.

"Sisa yang harus kami selesaikan sampai hari ini masih ada 38.144 sertifikat yang melibatkan masih 4.000 proyek rumah, dan kita harapkan di tahun ini bisa selesai kurang lebih 15.000, kami janji. Tahun depannya, 15.000 sehingga di tahun 2027 akhir sisa-sisa ini berkurang," ujar Nixon.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
Copyright © ANTARA 2025

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihak BUMN ikut serta menjalankan program 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya melalui PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN yang menangani pendanaan.

"Kalau 3 juta rumah kan memang BTN sebagai fasilitas pendanaan," kata Erick saat ditemui wartawan usai acara BNI Investor Daily Round Table, Rabu (15/1/2025).

Selain BTN, Perumnas juga turut aktif dalam proses pembangunan 3 juta rumah. Fokus BUMN adalah pembangunan kawasan Transit Oriented Development (TOD)

"Nanti kita fokusnya di sektor kita yang di TOD-TOD itu yang di tempat kereta api, yang sama BTN, sama semua itu, sama Perumnas itu," terang Erick.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dukungan APBN untuk pembiayaan perumahan sebesar Rp 35 triliun pada 2025.

Pembiayaan tersebut terdiri dari kuota FLPP yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 980 miliar untuk 240.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp 4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp 1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Sementara itu, dalam catatan detikcom sebelumnya BTN selaku BUMN yang membantu program 3 juta rumah dari segi pembiayaan juga sempat mengusulkan adanya perpanjangan tenor kredit pemilikan rumah (KPR) dari 20 tahun menjadi 30 tahun untuk program 3 juta rumah.

Kemudian kombinasi skema selisih suku bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menyampaikan usulan tersebut merupakan opsi yang terbaik karena tidak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah. Pasalnya, berdasarkan data BTN, hampir 70% debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan soal rencana Qatar membangun 1 juta rumah di Indonesia. Proyek tersebut merupakan bagian dari Program Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah.

Erick menjelaskan, rumah yang akan dibangun merupakan rumah kelas atas melainkan rumah rakyat. Adapun BUMN menjadi salah satu pihak yang bertugas menyiapkan lahannya.

"Kemarin kan sudah jelas, sesuai dengan program rumahan yang didorong oleh Bapak Presiden Pak Prabowo, yaitu 3 juta rumah. Nah kemarin dari pihak Qatar tertarik untuk membangun 1 juta rumah untuk rumah rakyat, jadi bukan rumah kelas atas, rumah rakyat," katanya di Soehanna Hall, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Menurut Erick, pemerintah terbuka dengan berbagai konsep, termasuk membangun hunian nempel stasiun alias pengembangan hunian dengan basis Transit Oriented Development (TOD). Terlebih BUMN sudah mengimplementasikan konsep tersebut.

"Tentu diperlukan lahan. Kita terbuka, apakah dengan konsep TOD di samping-samping kereta api yang kita sudah punya, kita hampir menjadikan 8 TOD, nah ini kan bisa, silahkan digarap gitu," jelas Erick.

Erick menyebut ada lahan-lahan BUMN yang lokasinya di tengah kota namun kurang bisa dimanfaatkan. Lahan itulah yang kemudian akan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian.

Adapun tiga BUMN yang akan menyiapkan lahan adalah PT PP (Persero) Tbk, Perum Perumnas, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Hal ini diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dalam unggahannya di Instagram @erickthohir.

"BUMN melalui PT PP, Perumnas, dan PT KAI siap berkolaborasi dengan investor dari Qatar dan seluruh stakeholder termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk mewujudkan visi Bapak Presiden," ungkap Erick dikutip Kamis (9/1/2025).

Sebagai perusahaan BUMN yang memiliki komitmen kuat dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan komitmennya untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian makanan bergizi kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, dan keluarga prasejahtera guna mendukung terciptanya generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif.

Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi masalah gizi sebagai langkah dasar untuk menciptakan penerus yang kuat dan berpotensi menjadi pilar kemajuan bangsa, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Hal ini merupakan salah satu Asta Cita visi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita ke-4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk delapan perusahaan BUMN untuk berkolaborasi menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto. Delapan BUMN tersebut adalah BRI, BNI, Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia. Erick juga telah menginstruksikan perintah penting untuk delapan BUMN tersebut. Khusus untuk BRI agar menyiapkan skema pinjaman bagi supplier pelayanan gizi.

"BRI harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi. Ini untuk memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi," ucap Erick dalam keterangan tertulis, Jumat (13/12/2024).

BRI menyambut baik arahan yang diberikan oleh Menteri BUMN tersebut. Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan BRI berkomitmen dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah.

"Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan. Oleh karenanya, program MBG sangat sesuai dengan hal ini. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan ekonomi," ujar Sunarso.

Sementara itu, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan BRI juga berkomitmen untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM yang menjadi pemasok atau yang terlibat dalam pengadaan MBG.

"Harapannya dengan adanya pemberdayaan BRI akan meningkatkan omset dan skala usahanya," ujar Supari.

BRI sendiri telah membukukan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 175,66 triliun per akhir November 2024. Supari menjelaskan bahwa jumlah tersebut diberikan kepada 3,7 juta debitur UMKM, terutama pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan perikanan.

"Melalui KUR, kami tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberdayakan UMKM agar mampu tumbuh lebih berkelanjutan," tuturnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa sektor pertanian menjadi penopang utama dalam penyaluran KUR perseroan. Realisasi kredit BRI terhadap sektor pertanian mencapai Rp 69,60 triliun, setara dengan 39,62% dari keseluruhan pembiayaan serupa.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen BRI sebagai bank yang mengimplementasikan Asta Cita dalam mendukung pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Ya terbuka, nanti kita lihat gerbongnya cukup atau nggak makanya kita mau konsolidasi INKA dan PT KAI

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait (Ara) terkait menghadirkan kereta commuter line atau KRL Ekspres akan dipertimbangkan.

Usulan tersebut disampaikan Ara kepada Erick, saat keduanya menggunakan KRL dari Stasiun Pondok Cina, Depok menuju Stasiun Tanjung Barat, Jakarta untuk meninjau hunian vertikal yang berkonsep transit oriented development (TOD).

Ara menyebutkan PT KAI perlu menghadirkan opsi KRL Ekspres agar masyarakat yang ingin cepat sampai tujuan tanpa perlu berhenti di tiap stasiun dapat terakomodir.

"Ya terbuka (ide Ara), nanti kita lihat gerbongnya cukup atau nggak makanya kita mau konsolidasi INKA dan PT KAI," ujar Erick di Jakarta, Rabu.

Erick menyampaikan usulan tersebut perlu dikaji lebih lanjut, lantaran berkaitan dengan ketersediaan gerbong. Pihaknya pun belum merencanakan rute-rute mana saja yang bisa dilalui oleh KRL Ekspres.

"Kalau jumlah gerbongnya enggak cukup kan tidak maksimal. Nanti itu harus duduk sama Pak Menhub, Pak Dudy (Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi)," kata Erick.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau yang akrab disapa Tiko, mengatakan KRL Ekspres masih perlu kajian dari berbagai pihak, sehingga belum bisa dipastikan akan sebanyak apa gerbong yang dibutuhkan dan rutenya. "Belum," ucap Tiko.

Menurut Tiko, KRL Ekspres ini akan berada di bawah PT Indonesia Kereta Api (Persero) atau INKA. Perusahaan pelat merah ini telah mendapat tugas untuk membuat 16 trainset KRL baru dan melakukan perbaikan (retrofit) sebanyak 19 trainset.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024