Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membahas target realisasi rumah subsidi buat wartawan.

Namun, dia belum bisa memastikan kapan rumah terwujud. Pasalnya, ia perlu ada diskusi dengan wartawan terlebih dahulu.

Pria yang akrab disapa Ara ini menyebut Program 3 Juta Rumah direalisasikan secara bertahap. Tahun ini, dimulai dari rumah untuk guru sebanyak 20 ribu unit yang dibangun mulai pekan lalu di kawasan Bogor, Jawa Barat.

Sempat menjanjikan rumah subsidi buat wartawan, dia menyebut akan menyediakan seribu unit rumah. Ara berkata realisasi rumah subsidi ini perlu dimulai dari diskusi dengan wartawan.

"Nanti kami ajak omong dulu dong wartawannya. Dulu kan bidang saya ajak ngomong, perawatnya diajak ngomong. Dipetakan dulu kan, kan ada syaratnya," kata Ara usai silaturahmi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di rumah dinas Menteri ESDM, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (31/3).

Dia menegaskan penerima manfaat rumah subsidi harus memenuhi sejumlah syarat seperti rumah tersebut harus merupakan rumah pertama, kemudian orang tersebut harus masuk kriteria MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/ MBR).

Kriteria MBR, lanjut dia, diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Persyaratan seperti ini agak bantuan tepat sasaran.

Sementara itu, realisasi Program 3 Juta Rumah sudah dimulai pekan lalu. Pemerintah akan membangun 20 ribu unit rumah untuk guru. Setelah Lebaran, lanjutnya, dibangun rumah untuk perawat dan tenaga kesehatan total sebanyak 30 ribu unit rumah., 20 ribu unit untuk nelayan, kemudian untuk Angkatan Laut, Angkatan Udara.

"Kami di-support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco [Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad], dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar ya, untuk membangun perumahan," ujarnya.

Selama ini harga batu bara acuan kita itu dikendalikan atau ditentukan oleh negara lain, bahkan sampai kemudian harga kita dihargai jauh lebih murah ketimbang negara lain

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menetapkan harga batu bara acuan (HBA) untuk mengendalikan harga ekspor batu bara, sehingga tidak dipengaruhi oleh negara lain.

“Selama ini harga batu bara acuan kita itu dikendalikan atau ditentukan oleh negara lain, bahkan sampai kemudian harga kita dihargai jauh lebih murah ketimbang negara lain,” ucap Bahlil ketika ditemui setelah acara pelantikan pejabat pimpinan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

Bahlil menyampaikan bahwa penetapan HBA untuk ekspor tersebut bertujuan agar Indonesia lebih independen dalam menentukan harga ekspor batu baranya sendiri.

“Jangan harga batu bara kita ditentukan oleh orang lain, harganya (jadi) rendah. Saya gak mau itu. Jadi, sekarang kita membuat HBA agar kita juga mempunyai harga yang baik di pasar global,” tuturnya.

Bahlil menyampaikan bahwa HBA tersebut mulai berlaku pada Maret 2025. Pernyataan tersebut terkait dengan Kementerian ESDM yang merombak aturan harga untuk batu bara ekspor.

Sebelumnya, harga acuan menggunakan Indonesia Coal Index (ICI), ke depan berubah menggunakan HBA (Harga Batu bara Acuan).

Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menerangkan, perubahan aturan ini banyak dampaknya. Salah satunya adalah stabilkan harga batu bara.

Ia meminta perusahaan tambang batu bara untuk jujur dalam menjalankan kewajiban PNBP (penerimaan negara bukan pajak).

“Harga itulah yang nanti akan kami gunakan sebagai acuan untuk kita tarik (PNBP), untuk penentuan harga berikutnya, sebetulnya enggak ada yang berubah dari penentuan harga yang dulu,” ujarnya menambahkan.

Tri menuturkan, yang membedakan aturan harga patokan ekspor batu bara menggunakan HBA, terletak kepada proses penentuan harga dilakukan dua kali dalam sebulan. Sementara ketika menggunakan ICI, harga penentunya hanya sekali dalam sebulan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Batu Bara Acuan (HBA) pada periode Februari 2025. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 67.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu bara Acuan untuk Bulan Februari 2025.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia guna mendiskusikan usulan jaringan gas atau jargas untuk Program 3 Juta Rumah per tahun yang diusulkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU.

"Kita akan pelajari, nanti saya juga akan berdiskusi dengan Menteri ESDM, nanti malam saya ada pertemuan. Kita juga akan diskusi supaya pikiran-pikiran yang sangat baik dari KPPU, tentu itu buat penghematan bagi negara kita. Dan Bapak Presiden RI Prabowo Subianto memang berupaya sekali negara kita hemat di tengah keterbatasan keuangan kita," ujar Maruarar atau disapa Ara usai pertemuan dengan KPPU di Jakarta, Jumat.

Dirinya akan mempelajari usulan jaringan gas untuk Program 3 Juta Rumah per tahun dari KPPU tersebut, mengingat pemerintahan Prabowo-Gibran setiap harinya berpikir untuk bagaimana membuat kebijakan yang pro rakyat, dunia usaha, dan negara.

"Jadi kalau ada hal-hal baik menurut saya harus dipikirkan secara serius. Ya makanya kita pelajari, kita ini ekosistem, ini pikiran yang bagus. Tentu kita juga akan bicarakan misalnya dengan kementerian terkait. Kita ini setiap hari berpikir bagaimana membuat kebijakan yang pro kepada rakyat, pro kepada negara, dan pro kepada dunia usaha itu yang kita pikirkan," kata Ara.

Ara juga berencana akan menggelar diskusi dengan para pemangku kepentingan di sektor perumahan dan juga mengundang KPPU untuk menyampaikan kepada mereka terkait usulan jaringan gas bagi Program 3 Juta Rumah setiap tahun.

"Tentu kalau ada pikiran ini nanti kita akan buat diskusi kepada para pemangku kepentingan di sektor perumahan untuk mendengarkan presentasi dari KPPU. Kalau saya pikirkan itu bagus, bisa melakukan suatu hal yang bagus. Jadi ekosistemnya nanti kalau ada acara saya akan undang KPPU untuk menyampaikan pikirannya, idenya tadi itu" ujar Ara.

Dalam kesempatan sama, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M Fanshurullah Asa mengungkapkan bahwa jaringan gas untuk perumahan rakyat dapat menghemat anggaran negara.

"Kami sudah sampaikan surat resmi kepada Bapak Menteri PKP dan tembusannya kepada Bapak Presiden RI Prabowo Subianto karena ada program 3 juta rumah. Kami berharap kepada Bapak Menteri PKP, karena kita ingin membangun jaringan gas. Jadi rumah-rumah yang dibangun tadi sedapat mungkin menggunakan jaringan gas rumah tangga, bukan nanti menggunakan (tabung) LPG 3 kg," ujar M Fanshurullah Asa.

Menurut dia, selain menghemat anggaran, jaringan gas untuk perumahan rakyat juga lebih tepat sasaran.

"Mudah-mudahan nanti Bapak Menteri PKP bisa menindaklanjutinya di pembangunan rumah yang 3 juta per tahun," katanya.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Ketua KPPU M Fanshurullah Asa di Gedung KPPU, Jakarta pada Jumat (20/12).

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024