Pemerintah tengah mendorong perluasan akses kepemilikan rumah subsidi, termasuk untuk tenaga kesehatan. Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara saat menghadiri akad kredit program rumah untuk tenaga kesehatan di Kendal.

Ara mengatakan saat ini pemerintah menyiapkan 30 ribu unit rumah subsidi untuk perawat, bidan dan tenaga kesehatan (nakes) di seluruh Indonesia.

Bantuan rumah untuk nakes sudah disepakati dalam MoU oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

"Saya dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah menandatangani MoU menyiapkan 30 ribu rumah subsidi bagi tenaga kesehatan, perawat dan bidan di seluruh Indonesia. Dan kami akan terus perluasan jumlahnya," kata Maruarar seusai menghadiri akad kredit program rumah untuk nakes di Perumahan Delta Asri 9 di desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kendal, Senin (28/4/2025).

Maruarar mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto peduli dan perhatian terhadap rakyat kecil atau 'wong cilik' dan diwujudkan secara konkret.

"Ini kita buktikan di zaman Presiden Prabowo, rakyat kecil betul-betul diurus," ujarnya.

Ara menerangkan, rincian penyiapan 30 ribu unit rumah subsidi untuk tenaga kesehatan yakni 15.000 unit untuk perawat, 10.000 unit untuk bidan, dan 5.000 unit untuk tenaga kesehatan lainnya.

Sementara yang mendapatkan rumah subsidi tersebut dikhususkan bagi tenaga kesehatan dengan penghasilan rendah.

"Dari 30 ribu unit rumah subsidi untuk tenaga kesehatan yakni 15.000 unit untuk perawat, 10.000 unit untuk bidan, dan 5.000 unit untuk tenaga kesehatan lainnya. Jadi rumah subsidi tersebut untuk tenaga kesehatan yang berpenghasilan rendah," terangnya.

Ara menambahkan, selain menyediakan rumah subsidi bagi tenaga kesehatan, pemerintah juga telah menyediakan rumah subsidi bagi wartawan, pekerja migran, ART, dan tukang sayur atau tukang bangunan.

"Kami juga telah siapkan rumah subsidi untuk wartawan dan ke depannya juga untuk pekerja migran, ART, tukang sayur ataupun tukang bangunan," tambahnya.

Program rumah subsidi ini didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Rumah subsidi juga disiapkan untuk profesi lain, yakni 20.000 unit untuk petani, 20.000 unit untuk nelayan, 20.000 unit untuk tenaga migran, 20.000 unit untuk guru, serta 1.000 unit untuk wartawan.

"Rumah subsidi juga disiapkan untuk profesi lain, yakni 20.000 unit untuk petani, 20.000 unit untuk nelayan, 20.000 unit untuk tenaga migran, 20.000 unit untuk guru, serta 1.000 unit untuk wartawan," ungkapnya.

Maruarar juga menyampaikan telah dilakukan proses serah terima kunci rumah subsidi kepada nakes yang sudah melakukan akad kredit.

"Tanggal 28 April ini tenaga kesehatan yang sudah menuhi syarat dan akad kredit, sudah diserahkan lamgsung kuncinya. Jangan terlalu banyak basa basi kalau bisa cepat jangan diperlambat," paparnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi yang hadir dalam acara tersebut mengatakan komitmennya dalam mendukung pembangunan rumah bagi tenaga kesehatan dan rumah yang ramah lingkungan.

"Tentunya saya sangat mendukung program pemerintah pembangunan rumah subsidi bagi tenaga kesehatan di Kendal. Dan saya juga ingin agar rumah-rumahnya ramah lingkungan," kata Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.

Lutfi berharap tenaga kesehatan bisa memanfaatkan kesempatan untuk memiliki rumah subsidi yang disediakan pemerintah.

"Tenaga kesehatan yang di Jawa Tengah bisa memanfaatkan untuk memiliki rumah subsidi yang disediakan pemerintah. Syarat-syaratnya juga mudah, jadi miliki segera," pungkasnya.

Video: Menteri PKP Sebut Tengah Usahakan Program Rumah Subsidi untuk Wartawan

Video: Menteri PKP Sebut Tengah Usahakan Program Rumah Subsidi untuk Wartawan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara berjanji menyiapkan 1.000 unit rumah subsidi untuk wartawan.

Subsidi itu berbentuk dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Ara sengaja membagi-bagi peruntukkan rumah subsidi tersebut, mulai dari guru, tenaga kesehatan (nakes), buruh migran, sampai wartawan.

"Saya juga terus terang lagi berpikir bagaimana membuat program (rumah subsidi) buat wartawan. Nanti pada waktunya (akan diumumkan). Wartawan itu juga perlu (rumah). Bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan, pilar demokrasi keempat," bebernya dalam MoU Dukungan Perumahan di Kantor Menteri PKP, Jakarta Pusat, Kamis (27/3) kemarin.

"Doakan nanti pada waktunya (diumumkan). Tolong Pak (Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho) dicadangkan buat wartawan ya, pak, ya! Dialokasikan, pertama, saya minta 1.000 (rumah) dulu ya, pak. Nanti langsung dengan wartawan, 1.000," janji Ara.

Sebelum mengumbar janji kepada wartawan, Ara menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk dukungan 30 ribu rumah subsidi. Ini bakal diberikan kepada 15 ribu perawat, 10 ribu bidan, serta 5.000 tenaga kesehatan (nakes) lain yang memenuhi syarat.

Ia menegaskan memang ingin memberikan kepastian kepada masyarakat yang dianggap berhak mendapatkan bantuan. Di lain sisi, Ara mau menyenangkan masyarakat.

"Alasannya membuat mereka senang dan membuat jelas dari awal. Hidup ini kan kita buat jelas. Kalau bicara peta jalan, di mana baginya? Ini peta jalannya, dari awal kita sudah bagi. Sebelumnya tidak pernah terjadi begitu. Kita lakukan perubahan. Kenapa takut berubah untuk hal yang lebih baik?" jelasnya.

Di lain sisi, ia percaya diri dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut merupakan penyatuan dari sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dan bakal dipakai untuk seluruh program bantuan pemerintah.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu juga senang dengan pemutakhiran data tunggal per tiga bulan.

"Kenapa bisa (ditentukan dari awal kelompok penerima rumah subsidi FLPP)? Ya karena semuanya mendukung. Datanya di-update tiap tiga bulan. Berarti setahun di-update empat kali," tutupnya.