KENDAL, KOMPAS.com – Pemerintah mendorong perluasan akses kepemilikan rumah subsidi, termasuk untuk asisten rumah tangga (ART).

Hal ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara saat menghadiri akad kredit program rumah untuk tenaga kesehatan di Perumahan Delta Asri 9, Desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin (28/4/2025).

“Mudah-mudahan asisten rumah tangga (ART), tahun ini mulai bisa mendapatkan rumah subsidi,” ujar Ara.

Ara menegaskan, perhatian pemerintah terhadap rakyat kecil terus diwujudkan secara konkret, bukan hanya sebatas pidato.

“Kita buktikan di zaman Presiden Prabowo, rakyat kecil betul-betul diurus, bukan dengan pidato tetapi dengan tindakan nyata. Tadi saya sudah cek ya, dan di sini (Perumahan Delta Asri 9), perumahan yang baik tidak banjir dan juga di sini warganya happy,” ucapnya.

Rumah untuk Tenaga Kesehatan dan Profesi Lain

Dalam acara tersebut, Ara juga menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan 30.000 unit rumah subsidi khusus untuk tenaga kesehatan.

Rinciannya, 15.000 unit untuk perawat, 10.000 unit untuk bidan, dan 5.000 unit untuk tenaga kesehatan lainnya.

Program rumah subsidi ini didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Selain itu, rumah subsidi juga disiapkan untuk profesi lain, yakni 20.000 unit untuk petani, 20.000 unit untuk nelayan, 20.000 unit untuk tenaga migran, 20.000 unit untuk guru, serta 1.000 unit untuk wartawan.

Dukungan Pemerintah Daerah
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang hadir dalam acara tersebut, menyatakan komitmennya dalam mendukung pembangunan rumah yang ramah lingkungan.

“Satu rumah baru harus menggunakan biopoli, sehingga sampahnya sudah bisa didaur ulang. Ada juga program satu KK satu rumah layak huni,” ujar Luthfi.

Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, juga mengimbau agar tenaga kesehatan yang belum memiliki rumah segera memanfaatkan program ini.

"Ini harus bisa dimanfaatkan," kata Dyah.

Komitmen Developer

Sementara itu, perwakilan Perumahan Delta Asri 9, Elok Prabawati, mengatakan bahwa pihaknya juga mengembangkan perumahan Delta Asri di Kabupaten Semarang dan Batang.

"Selama kuotanya masih ada, kami siap melayani tenaga kesehatan untuk mengambil rumah di kami," ujar Elok.

UNGARAN, KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong penyelesaian polemik kepemilikan rumah di Perumahan Punsae, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, melalui jalur hukum.

Ara, sapaan akrabnya, menugaskan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko PKP, Brigjen Azis Andriansyah, untuk mengusut dan meminta keterangan seluruh pihak yang terlibat dalam waktu tiga hari.

"Ini pak Dirjen selama tiga hari harus bisa mengungkap semua, audit juga minta dari BPKP dan BPK, semua harus jelas," tegas Ara saat meninjau lokasi, Senin (28/4/2025).

Permasalahan Sertifikat dan Longsor

Menurut Ara, kasus Perumahan Punsae sudah sangat serius sehingga harus diselesaikan di ranah hukum agar ada efek jera.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dalam pemberian kredit dan meminta perbankan lebih selektif memilih pengembang.

"Bank jangan asal memberikan kredit, pilih pengembang yang bertanggung jawab," ujarnya.

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menyatakan bahwa izin pengembangan Perumahan Punsae tidak diajukan pada masa kepemimpinannya.

Namun, ia telah berkomunikasi dengan pengembang saat ini yang berjanji menyelesaikan persoalan tersebut.

Sementara itu, Ketua RW 20 Perumahan Punsae, Julianto Deni Saputra, mengungkapkan dua masalah utama yang dihadapi warga:

Sertifikat rumah belum diserahkan dan malah diagunkan ke BTN, melibatkan sekitar 66 rumah.

Lalu, ada ancaman longsor yang telah berdampak pada 10 rumah dan membuat warga enggan menempati rumah mereka.

Kekecewaan Warga

Sebelumnya diberitakan, sekitar 100 warga Perumahan Punsae resah karena rumah yang telah dibayar lunas terancam dilelang oleh BTN.

Bina Laudhi, salah satu warga, mengungkapkan bahwa dirinya membeli rumah pada 2017 dengan janji akan segera dibangun dan disertai serah terima sertifikat.

Namun, realisasi pembangunan baru dilakukan empat tahun kemudian, itu pun dengan luas tanah yang berbeda dari kesepakatan.

"Masak kami sudah membayar lunas kepada PT. ACK, harus membayar lagi Rp 72 juta ke BTN. Ini kan tidak masuk akal dan sangat memberatkan kami," kata Odi, sapaan Bina Laudhi.

Warga sebelumnya sudah melakukan audiensi dengan BTN dan pengembang, difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Semarang.

Mereka dijanjikan adanya keputusan sebelum 15 April 2025, namun hingga kini belum ada tindak lanjut.

Pemerintah sedang menyediakan perumahan untuk masyarakat melalui Program 3 Juta Rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah penjara menjadi perumahan.

Ara menjelaskan rata-rata penjara memiliki lokasi yang strategis di perkotaan. Untuk itu, Prabowo memerintahkan agar penjara tersebut dipindah buat dibangun perumahan.

"Pak Prabowo sudah telpon saya, 'Ara, kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah,' begitu," ujar Ara pada Senin (21/4/2025).

Pesan itu disampaikan Ara dalam acara Halal Bil Halal Apersi 2025 di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat.

Kemudian, Ara mengatakan sudah berbicara dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto terkait hal tersebut. Penjara itu bila perlu dibangun di lokasi yang agak jauh, sehingga narapidana sulit untuk dijenguk maupun kabur dari penjara.

"Mulainya kapan? Tentu kita akan inventarisir, saya sudah berkomunikasi dengan menteri lapas Pak Agus. Kita akan bertemu segera untuk memetakan dan kita akan siapkan segera dengan pengembang-pengembang," kata Ara kepada awak media usai acara Halal Bil Halal.

Di samping itu, Komisaris BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) Heru Pudyo Nugroho melaporkan realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam kegiatan yang sama.

Selama pemerintahan Prabowo hingga Senin (21/4) rumah dari proses bangun, sudah akad sampai dengan realisasi, totalnya 149.631 unit. Sementara itu, mulai 1 Januari 2025 sampai 21 April 2025 total rumah subsidi yang sudah proses bangun sampai realisasi ada 107.838 unit rumah.

"Total penyaluran FLPP dari 1 Januari sampai dengan 21 April sudah di angka 68.548 unit rumah, Pak (Menteri PKP). Ini kalau dibandingkan periode yang sama tahun lalu, kurang lebih naiknya 1.000 persen lebih," kata Heru.

Heru mengatakan tahun lalu realisasi FLPP pada periode yang sama sekitar 5 ribu unit. Ia memperkirakan kenaikannya pada tahun ini mencapai 1.100 persen.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

KOMPAS.com - Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program rumah subsidi.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama kementerian terkait menetapkan syarat khusus bagi 13 profesi untuk mendapatkan akses ke program tersebut.

Langkah ini diharapkan dapat membantu kelompok profesi strategis memiliki hunian layak dengan harga terjangkau.

Menteri PKP Maruarar Sirait menuturkan, program rumah subsidi ini dirancang untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk profesi yang memiliki peran besar dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami telah menetapkan kuota khusus, yaitu 1.000 unit untuk wartawan, 20.000 unit untuk guru, dan kini ojek daring juga masuk dalam prioritas kami,” ujar Ara.

Berdasarkan data BP Tapera, terdapat total 165.260 unit rumah subsidi FLPP yang telah dialokasikan kepada 13 profesi atau segmen pekerja.

Berikut syarat umum yang harus dipenuhi untuk mendapatkan rumah subsidi:

Dikutip dari laman BP Tapera, terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi calon penerima FLPP, meliputi:

• Berkewarganegaraan Indonesia
• Belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah berupa KPR atau kredit/pembiayaan pembangunan rumah swadaya
• Orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri
• Tidak memiliki rumah Memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas penghasilan paling tinggi sebesar Rp 8 juta per bulan, merujuk Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR No 242/KPTS/M/2020. Batas penghasilan maksimal ini akan diperluas menjadi Rp 12 juta (lajang) dan Rp 13 juta (berkeluarga) dalam Kepmen baru.

Syarat Khusus untuk Wartawan

• Wartawan harus terdaftar pada perusahaan penerbitan pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers.
• Proses pendaftaran dilakukan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dengan verifikasi data bersama Dewan Pers dan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Ini bentuk penghargaan kepada wartawan sebagai pilar demokrasi,” tambah Menteri Komdigi, Meutya Hafid.

Syarat khusus untuk Guru

• Sementara itu, guru yang ingin mengakses program ini harus berstatus sebagai tenaga pendidik aktif, baik PNS maupun honorer.
• Guru juga wajib menyerahkan surat keterangan dari dinas pendidikan setempat sebagai bukti bahwa mereka masih mengajar.

“Guru adalah tulang punggung pendidikan bangsa, mereka layak mendapatkan tempat tinggal yang nyaman,” kata Maruarar.

Syarat khusus untuk Ojek Daring

• Untuk ojek daring, pemerintah menetapkan syarat bahwa pelamar harus terdaftar sebagai mitra aktif di platform transportasi online, dengan masa keanggotaan minimal satu tahun.
• Penghasilan maksimal ditetapkan sesuai dengan kinerja, dan calon penerima harus menunjukkan bukti pendapatan melalui riwayat transaksi aplikasi.

“Ojek daring adalah tulang punggung mobilitas masyarakat urban, kami ingin mereka juga punya kepastian hunian,” ujar Maruarar.

Proses Pengajuan

Ketiga profesi ini dapat mengajukan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh BP Tapera dan Bank BTN.

Dokumen umum yang diperlukan meliputi KTP, KK, slip gaji atau bukti penghasilan, serta surat keterangan kerja sesuai profesi masing-masing. Proses seleksi akan melibatkan verifikasi ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membawa angin segar bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Batas maksimal penghasilan untuk dapat menerima rumah subsidi kini dilonggarkan secara signifikan, membuka peluang kepemilikan hunian yang lebih luas.

Kebijakan terbaru ini menetapkan batas penghasilan maksimal menjadi Rp 12 juta per bulan untuk individu lajang dan Rp 13 juta per bulan untuk yang sudah berkeluarga di kawasan Jabodetabek.

Langkah ini merupakan respons pemerintah terhadap biaya hidup yang lebih tinggi di wilayah metropolitan tersebut, berdasarkan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyesuaikan standar desil 8 penghasilan masyarakat di setiap provinsi.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengumumkan kebijakan ini saat penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Selasa (8/4/2025).

Ara, sapaan akrabnya, menegaskan pelonggaran batas penghasilan ini bertujuan untuk memperluas akses perumahan bagi berbagai kalangan, termasuk profesi tertentu seperti wartawan dan buruh.

"Kami menaikkan batas maksimal dari sebelumnya Rp 7 juta-Rp 8 juta menjadi Rp 12 juta-Rp 13 juta. Ini berlaku untuk semua kalangan, tapi khusus di Jabodetabek kami sesuaikan dengan masukan BPS," ujar Ara.

Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari program prioritas perumahan pemerintah yang sebelumnya telah menyasar tenaga kesehatan dan kini diperluas ke wartawan dengan kuota awal 1.000 unit sebagai kelompok ketiga. Buruh juga akan menjadi fokus berikutnya pada Kamis (10/4/2025).

Penyesuaian Berdasarkan Standar Biaya Hidup Jabodetabek

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan peningkatan batas penghasilan ini didasarkan pada perhitungan BPS yang memperhatikan standar desil 8 di masing-masing provinsi.

"Standar hidup di tiap provinsi berbeda. Jabodetabek, misalnya, memiliki biaya hidup lebih tinggi, sehingga kami tetapkan Rp 13 juta untuk yang berkeluarga dan Rp 12 juta untuk yang single," jelas Amalia.

Kebijakan baru ini akan segera diresmikan dalam bentuk Keputusan Menteri (Kepmen), yang saat ini masih dalam tahap pembahasan teknis dan direncanakan terbit pada 21 April 2025.

Sebelumnya, batasan maksimal penghasilan per bulan untuk lajang adalah Rp 7 juta dan yang sudah berkeluarga Rp 8 juta, sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020.

Pelonggaran batas penghasilan ini diperkirakan akan membuka pasar perumahan subsidi yang lebih luas.

Potensinya bahkan mencapai 30.000 unit untuk wartawan saja, belum termasuk potensi dari kalangan buruh.

"Kalau kuota pemerintah saat ini 220.000 unit, ini bisa jadi tambahan revenue signifikan bagi Bank Penyalur KPR,” ujar Ara.

Penyaluran subsidi akan tetap dilakukan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) dan sejumlah bank lainnya, dengan anggaran yang disesuaikan dengan alokasi pemerintah.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap semakin banyak keluarga Indonesia di Jabodetabek, termasuk para pekerja media dan buruh, dapat memiliki rumah layak huni.

KOMPAS.com – Program rumah subsidi yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diklaim sebagai solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengalokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan, sebagai bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan.

Dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Jumat (5/4/2025), Ara mengungkapkan, program ini ditujukan untuk wartawan yang membutuhkan dan telah memenuhi syarat serta aturan yang berlaku.

Ara memastikan pembangunan akan dilakukan di wilayah strategis di luar Jakarta, seperti Bogor dan Banten.

“Biasanya, rumah subsidi tidak di Jakarta, tapi di luar Jakarta yang masih terjangkau,” katanya.

Program rumah subsidi ini dirancang untuk membantu MBR, termasuk wartawan yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi akibat sifat pekerjaan yang tidak selalu menjamin penghasilan tetap.

Melalui dukungan FLPP, rumah-rumah tersebut ditawarkan dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah, sehingga wartawan, baik yang bekerja di media besar maupun paruh waktu, dapat memiliki hunian layak tanpa beban finansial berat.

Selain wartawan yang telah dipastikan mendapat alokasi 1.000 rumah dan MoU-nya akan diteken pada Selasa (8/4/2025) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, juga kelompok masyarakat lainnya.

Berikut daftar kelompok profesi yang akan mendapatkan bantuan kuota rumah subsidi selain wartawan:

1. Petani (20.000 Unit)

Petani, sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional, menjadi salah satu prioritas dalam program ini.

Sebanyak 20.000 unit rumah subsidi dialokasikan untuk membantu petani memiliki tempat tinggal yang layak, terutama di wilayah pedesaan yang menjadi fokus Program 3 Juta Rumah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

2. Nelayan (20.000 Unit)

Nelayan, yang berperan vital dalam sektor perikanan dan ekonomi pesisir, juga mendapat perhatian khusus.

Dengan alokasi 20.000 unit, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan mereka yang sering kali tinggal di kawasan terpencil dengan akses terbatas ke hunian berkualitas.

3. Buruh (20.000 Unit)

Sebanyak 20.000 unit rumah subsidi disediakan untuk para buruh, khususnya yang bekerja di sektor industri dan manufaktur.

Langkah ini bertujuan mendukung tenaga kerja yang menjadi penggerak roda ekonomi, namun sering kali kesulitan memiliki rumah karena pendapatan terbatas.

4. Tenaga Kerja Migran (20.000 Unit)

Pekerja migran Indonesia (PMI), yang telah menyumbang devisa besar bagi negara, juga tak luput dari perhatian.

Alokasi 20.000 unit rumah subsidi ini diharapkan menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras mereka di luar negeri, sekaligus memudahkan kepulangan mereka dengan jaminan hunian.

5. Tenaga Kesehatan (30.000 Unit)

Tenaga kesehatan (nakes), termasuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat, mendapatkan kuota terbesar yakni 30.000 unit.

Setelah perjuangan mereka selama pandemi dan dalam pelayanan kesehatan sehari-hari, alokasi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendukung kesejahteraan mereka.

6. Guru (20.000 Unit)

Guru, sebagai pendidik generasi bangsa, juga masuk dalam daftar prioritas dengan alokasi 20.000 unit.

Program ini telah mulai direalisasikan, salah satunya di Bogor sejak Maret 2025, sebagai wujud penghargaan atas dedikasi mereka di bidang pendidikan.

7. Prajurit TNI Angkatan Darat (5.000 Unit)

Sebanyak 5.000 unit rumah subsidi dialokasikan untuk prajurit TNI AD. Selain itu, rencana perluasan bantuan juga mencakup Angkatan Laut dan Angkatan Udara, meski jumlah pastinya belum dirinci.

8. Personel Kepolisian (14.500 Unit)

Personel Polri mendapatkan kuota 14.500 unit rumah subsidi. Alokasi ini menegaskan perhatian pemerintah terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat.

Menurut Ara, alokasi kuota ini bertujuan memberikan kepastian bagi berbagai pihak, termasuk bank penyalur, pengembang, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan konsumen.

“Dari kuota 420.000, kami pastikan setiap profesi strategis mendapat bagian, supaya ada kepastian bagi siapa saja yang berhak,” ujar Ara dalam salah satu pernyataannya pada awal April 2025.

Program ini juga merupakan bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah per tahun, dengan fokus pada MBR yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan.

Meski ambisius, program ini menghadapi tantangan seperti ketersediaan lahan dan kualitas bangunan.

Ara menegaskan akan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan kualitas rumah subsidi, serta memanfaatkan data Badan Pusat Statistik (BPS) agar bantuan tepat sasaran.

“Jangan lagi ada rumah subsidi yang retak dalam setahun atau salah sasaran,” tegasnya.

KOMPAS.com – Program rumah subsidi yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diklaim sebagai solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengalokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan, sebagai bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan.

Dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Jumat (5/4/2025), Ara mengungkapkan, program ini ditujukan untuk wartawan yang membutuhkan dan telah memenuhi syarat serta aturan yang berlaku.

Ara memastikan pembangunan akan dilakukan di wilayah strategis di luar Jakarta, seperti Bogor dan Banten.

“Biasanya, rumah subsidi tidak di Jakarta, tapi di luar Jakarta yang masih terjangkau,” katanya.

Program rumah subsidi ini dirancang untuk membantu MBR, termasuk wartawan yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi akibat sifat pekerjaan yang tidak selalu menjamin penghasilan tetap.

Melalui dukungan FLPP, rumah-rumah tersebut ditawarkan dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah, sehingga wartawan, baik yang bekerja di media besar maupun paruh waktu, dapat memiliki hunian layak tanpa beban finansial berat.

Selain wartawan yang telah dipastikan mendapat alokasi 1.000 rumah dan MoU-nya akan diteken pada Selasa (8/4/2025) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, juga kelompok masyarakat lainnya.

Berikut daftar kelompok profesi yang akan mendapatkan bantuan kuota rumah subsidi selain wartawan:

1. Petani (20.000 Unit)

Petani, sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional, menjadi salah satu prioritas dalam program ini.

Sebanyak 20.000 unit rumah subsidi dialokasikan untuk membantu petani memiliki tempat tinggal yang layak, terutama di wilayah pedesaan yang menjadi fokus Program 3 Juta Rumah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

2. Nelayan (20.000 Unit)

Nelayan, yang berperan vital dalam sektor perikanan dan ekonomi pesisir, juga mendapat perhatian khusus.

Dengan alokasi 20.000 unit, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan mereka yang sering kali tinggal di kawasan terpencil dengan akses terbatas ke hunian berkualitas.

KOMPAS.com -Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, akrab disapa Ara, berkomitmen menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Salah satu inisiatif terbaru yang digaungkannya adalah alokasi 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk wartawan, sebagai bagian dari Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Langkah ini tidak hanya mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga pengakuan atas peran penting wartawan sebagai pilar keempat demokrasi.

Ara, yang resmi dilantik sebagai Menteri PKP pada Oktober 2024 dalam Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto, telah menggulirkan berbagai program perumahan sejak awal masa jabatannya.

Dalam salah satu pernyataannya pada 31 Maret 2025, ia menegaskan bahwa wartawansebagai salah satu pilar demokrasi, termasuk dalam kelompok profesi yang akan diprioritaskan.

“Saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan. Mereka bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan,” ujar Ara.

Program rumah subsidi ini dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk wartawan yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi akibat sifat pekerjaan yang tidak selalu menjamin penghasilan tetap.

Melalui dukungan FLPP, rumah-rumah tersebut ditawarkan dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah, sehingga wartawan, baik yang bekerja di media besar maupun paruh waktu, dapat memiliki hunian layak tanpa beban finansial berat.

Lokasi dan Kualitas Jadi Perhatian Utama

Penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU dengan Kementerian Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia akan digelar pada Selasa (8/4/2025) di Wisma Mandiri.

Dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, program ini ditujukan untuk wartawan yang membutuhkan dan telah memenuhi syarat serta aturan yang berlaku.

Ara memastikan pembangunan akan dilakukan di wilayah strategis di luar Jakarta, seperti Bogor dan Banten.

“Biasanya, rumah subsidi tidak di Jakarta, tapi di luar Jakarta yang masih terjangkau,” katanya.

Pemilihan lokasi ini diharapkan tetap memudahkan akses wartawan ke pusat kegiatan jurnalistik, khususnya di ibu kota.

Selain lokasi, Ara juga menekankan pentingnya kualitas bangunan. Ia berkomitmen agar rumah subsidi yang disediakan tidak hanya murah, tetapi juga tahan lama dan nyaman.

“Jangan lagi ada rumah subsidi yang belum setahun sudah retak-retak atau temboknya hancur. Itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Untuk itu, Kementerian PKP akan bekerja sama dengan pengembang terpercaya dan melakukan pengawasan ketat terhadap proses pembangunan.

Kolaborasi dengan Berbagai Pihak

Realisasi program ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Ara menyebut bahwa inisiatif rumah subsidi mendapat restu langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Bank-bank BUMN, seperti BNI, Mandiri, dan BTN, juga digandeng untuk memastikan penyaluran KPR subsidi berjalan lancar.

“Kami bagi tugas supaya fokus. Misalnya, BNI urus satu kawasan, Mandiri yang lain, dan BTN juga ambil bagian,” jelas Ara.

Inisiatif rumah subsidi untuk wartawan ini merupakan bagian dari ambisi besar pemerintah dalam Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Selain wartawan, Ara juga telah mengalokasikan ribuan unit rumah untuk profesi lain, seperti 20.000 unit untuk guru, 30.000 untuk tenaga kesehatan, 20.000 untuk petani, dan 20.000 untuk nelayan.

Total kuota FLPP tahun ini mencapai 420.000 unit, yang diharapkan dapat memberikan kepastian bagi bank, pengembang, dan konsumen.

Bagi wartawan, program ini menjadi angin segar di tengah tantangan ekonomi dan tingginya biaya hidup.

Hunian yang layak tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga mendukung peran strategis mereka dalam menyuarakan aspirasi rakyat.

Dengan pengalaman Ara sebagai politikus senior dan jejaringnya yang luas, harapan pun mengemuka bahwa inisiatif ini dapat terwujud tepat waktu dan tepat sasaran.

KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia.

Program ini merupakan kolaborasi lintas sektor yang bertujuan untuk membantu para guru di seluruh Indonesia memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, program ini menawarkan skema pembiayaan yang terjangkau bagi para guru.

"Kami berikan karpet merah untuk rakyat, khususnya guru dan tenaga pendidik, agar punya rumah. Jadi Pemerintah tidak hanya kasih karpet merah buat investor, juga guru," ujar Ara, kepada Kompas.com, Selasa (25/3/20250.

Berikut skema pembiayan untuk Program Rumah bagi Guru:

1. Jenis KPR

• KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-PNS.
• KPR Tapera untuk guru PNS.
• Bunga ditetapkan sebesar 5 persen sepanjang tenor.
• Uang muka minimal 1 persen dari harga rumah.
• Tenor pinjaman maksimal 20 tahun.
• Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 4 juta.

KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Rumah buat Guru di pesona Kahuripan 11 dengan Tipe 36/60 di Cileungsi, Bogor

• Program ini menyasar guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi.
• Guru yang berminat mengikuti program ini harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BTN dan Kementerian Dikdasmen.
• BTN bekerja sama dengan Kementerian Dikdasmen dalam konsolidasi dan verifikasi data guru yang memenuhi syarat.

3. Cara Mendaftar

• Guru yang berminat dapat mendaftarkan diri melalui Kementerian Dikdasmen atau BTN.
• Data guru akan diverifikasi untuk memastikan kelayakan sebagai penerima program.
• Setelah verifikasi, guru dapat mengajukan KPR melalui BTN dengan skema pembiayaan yang telah ditetapkan.
• Setelah pengajuan KPR disetujui, guru akan mengikuti akad kredit dengan BTN.

4. Serah terima

Setelah akad kredit selesai, guru akan menerima rumah yang telah dipilih.

Pemerintah menargetkan penyaluran 20.000 unit rumah subsidi untuk guru di seluruh Indonesia pada tahun 2025.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru dan membantu mereka memiliki rumah yang layak.

Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak guru di Indonesia yang memiliki rumah layak huni dan terjangkau, sehingga mereka dapat fokus dalam mendidik generasi penerus bangsa.

KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyalurkan 20.000 rumah subsidi untuk guru di seluruh Indonesia pada tahun 2025 dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp 3,4 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, program ini menyasar guru PNS, PPPK, honorer, dan guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi.

Skema pembiayaan yang digunakan adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-PNS dan KPR Tapera untuk guru PNS.

Fasilitas KPR subsidi mencakup bunga tetap 5 persen sepanjang tenor, uang muka minimal 1 persen dari harga rumah, tenor pinjaman maksimal 20 tahun, dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 4 juta.

Sebagai tahap awal, BTN menggelar akad kredit serentak untuk 300 debitur di 8 wilayah, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dalam konsolidasi dan verifikasi data guru yang memenuhi syarat.

"Program ini akan diterapkan secara nasional," ujar Nixon, di Bogor, Selasa (25/3/2025).

Ke-8 wilayah dimaksud adalah Medan, Bogor, Pontianak, Bangkalan, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

BTN juga menargetkan perluasan program ini pada tahun-tahun mendatang dengan melibatkan lebih banyak guru, termasuk guru dari sekolah swasta dan lembaga pendidikan lainnya.

Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak guru di Indonesia yang memiliki rumah layak huni dan terjangkau, sehingga mereka dapat fokus dalam mendidik generasi penerus bangsa.

483.816 Guru Belum Punya Rumah

Untuk diketahui, program rumah untuk guru ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Program ini diinisiasi dari pertemuan antara Kementerian PKP, BP Tapera, dan Kementerian Dikdasmen pada 7 Februari 2025 yang membahas pentingnya pembangunan perumahan untuk guru.

BPS kemudian turut mendukung dengan menyediakan data yang akurat dan terungkap bahwa ada sebanyak 483.816 guru yang belum memiliki rumah.

Sinergi ini pun kemudian menunjuk BTN sebagai bank pelaksana tunggal dalam program ini.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memberikan "karpet merah" bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk guru.

Pemerintah juga menyiapkan alokasi rumah subsidi untuk MBR dari berbagai profesi lainnya, seperti TKI, bidan, perawat, tenaga kesehatan masyarakat, petani, nelayan, dan buruh.

Menteri Dikdasmen, Abdul Mu'ti, menekankan pentingnya peningkatan kualitas hidup guru sebagai kunci pembangunan sumber daya manusia.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih baik.

Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa BPS berperan dalam mengumpulkan dan mengolah data untuk mendukung realisasi program ini.

Data administrasi guru dari Dikdasmen dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program tepat sasaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku, masih menemukan sejumlah rumah subsidi yang belum berkualitas.

Rumah-rumah itu disebut memiliki dinding retak meski baru setahun yang lalu dibangun, dan banjir meski tidak hujan deras.

Hal ini dikatakan Maruarar usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

"Kami juga menemukan yang tidak hujan, banjir. Yang belum setahun retak-retak, dan sebagainya," kata Maruarar, Rabu.

Di sisi lain, pria yang karib disapa Ara ini menuturkan, ada rumah yang sudah sesuai ketentuan. Rumah subsidi tersebut memiliki lantai yang rata, saluran air lancar, penghijauannya bagus, dan tembok yang tidak retak.

Sementara itu, terkait rumah yang masih bermasalah, Maruarar mengaku, sudah mendapat instruksi dari Prabowo. Pihaknya pun akan segera meminta audit melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai hal itu.

"Presiden memerintahkan, karena ini rumah subsidi, rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, harus berkualitas. Karena ada contoh yang banyak yang berkualitas. Yang tidak berkualitas ini merugikan rakyat," ujarnya.

Lebih lanjut, Maruarar menjabarkan capaian pembangunan rumah subsidi hingga Maret 2025.

Total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai sekitar 134.937 unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.

"Jadi yang berjalan pembangunan 9.330, ready stock 14.042, persetujuan kredit artinya dari banknya sudah setuju 19.643, yang akad kredit tapi belum cair 20.603, total 63.618," kata Maruarar.

"Kemudian, yang sudah sampai kepada masyarakat itu 69.000. Ini akad dan sudah cair. Akad Tapera khusus PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang sudah terbangun dan akad 1.384, jadi totalnya 134.937," ujarnya melanjutkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku, masih menemukan sejumlah rumah subsidi yang belum berkualitas.

Rumah-rumah itu disebut memiliki dinding retak meski baru setahun yang lalu dibangun, dan banjir meski tidak hujan deras.

Hal ini dikatakan Maruarar usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

"Kami juga menemukan yang tidak hujan, banjir. Yang belum setahun retak-retak, dan sebagainya," kata Maruarar, Rabu.

Di sisi lain, pria yang karib disapa Ara ini menuturkan, ada rumah yang sudah sesuai ketentuan. Rumah subsidi tersebut memiliki lantai yang rata, saluran air lancar, penghijauannya bagus, dan tembok yang tidak retak.

Sementara itu, terkait rumah yang masih bermasalah, Maruarar mengaku, sudah mendapat instruksi dari Prabowo. Pihaknya pun akan segera meminta audit melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai hal itu.

"Presiden memerintahkan, karena ini rumah subsidi, rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, harus berkualitas. Karena ada contoh yang banyak yang berkualitas. Yang tidak berkualitas ini merugikan rakyat," ujarnya.

Lebih lanjut, Maruarar menjabarkan capaian pembangunan rumah subsidi hingga Maret 2025.

Total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai sekitar 134.937 unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.

"Jadi yang berjalan pembangunan 9.330, ready stock 14.042, persetujuan kredit artinya dari banknya sudah setuju 19.643, yang akad kredit tapi belum cair 20.603, total 63.618," kata Maruarar.

"Kemudian, yang sudah sampai kepada masyarakat itu 69.000. Ini akad dan sudah cair. Akad Tapera khusus PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang sudah terbangun dan akad 1.384, jadi totalnya 134.937," ujarnya melanjutkan.