Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap memanfaatkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan perumahan bagi masyarakat agar tepat sasaran.

Salah satunya adalah penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat dengan target 38 ribu unit rumah tidak layak huni masyarakat sehingga mereka bisa tinggal di rumah layak huni.

Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Menteri Sosial Saefullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial Agus Gabo Priyono, dan Kepala BPS Amalia Adininggar di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (17/3/2025). Pada pertemuan ini juga turut hadir para Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian PKP.

"Soal akurasi data ini sangat penting, karena sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto sangat jelas bahwa bantuan perumahan harus tepat sasaran. Sehingga berkali-kali kami memastikannya bersama BPS dan Kemensos yang selama tiga bulan sekali data masyarakat yang layak menerima bantuan tersebut akan terus dilakukan pembaruan," ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 Maret 2025.

Menurut Menteri PKP, dirinya akan melaksanakan tugas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar penyaluran Program 3 Juta Rumah tepat sasaran. Hal itu dikarenakan Kementerian PKP mendapat arahan dari Kepala BPKP bahwa cukup banyak penyaluran bantuan perumahan yang tidak tepat sasaran.

"Kita akan mulai program perumahan ini dengan benar yakni berdiskusi secara mendalam dengan Kepala BPS dan juga Menteri Sosial. Tadi kami mendapatkan informasi yang sangat penting, untuk Desil 1 itu yang miskin ekstrim, kriterianya satu orang pengeluarannya di bawah Rp400 ribu, yang Desil 2 sekitar Rp600 ribu.l, dan yang Desil ketiga Rp900 ribu di bawah," jelas dia.

Ara menambahkan, Kementerian PKP pada 2025 telah mengalokasikan bantuan rumah subsidi untuk 220 ribu rumah, kemudian juga BSPS sebanyak 38 ribu rumah. "Tadi data desil satu saja ada 9 juta dan desil 2 ada 9 juta. Jadi ini kita menggerakkan gotong royong karena kalau hanya dari APBN pasti ini akan sangat kurang sekali," jelas dia.

Menurutnya pembangunan rumah gotong royong dari teman-teman pengusaha, dari Yayasan Budha Tzu Chi, Kadin, dan beberapa perusahaan-perusahaan yang akan dilibatkan. Pihaknya akan menggandeng banyak pihak untuk menjalankan program perumahan ini.

Menteri Sosial Saefullah Yusuf menjelaskan, kedatangannya bersama Kepala BPS bertemu Menteri PKP ini dalam rangka mencocokkan data, sebab banyak program Kemensos yang beririsan dengan program perumahan Kementerian PKP.

"Karena apapun ini pertama-tama sangat ditentukan oleh data. Syukur data yang disusun oleh BPS sudah selesai. Kita coba cocokkan data. Pak Ara punya program yang beririsan dengan kami. Maksud kedatangan kami adalah berkoordinasi tentang program. Program apa saja yang beririsan kita bisa kerja samakan di lapangan dengan menggunakan data yang sama," ujar Mensos.

Kepala BPS Amalia Adininggar menjelaskan, data ini menjadi sangat penting karena menentukan sasaran program perumahan. Selama tiga bulan terakhir pihaknya terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk membuat data ini lebih akurat.

"Meskipun kita harus akui bahwa data ini dinamis sekali. Tiap hari ada masyarakat yang wafat. Tiap hari juga ada yang pindah tempat, sehingga terus memerlukan pemutakhiran. Maka nanti BPS akan melakukan pemutakhiran setiap tiga bulan sekali. Sehingga kita harapkan data yang kita miliki ini tetap akurat," ungkap Amalia.

(KIE)

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bertemu Menteri Sosial Syaifullah Yusuf (Gus Ipul). Fahri dan Gus Ipul membahas mengenai implementasi data tunggal untuk program perumahan.

"Kami dikasih lihat beberapa data yang segera kita implementasikan menjadi bagian dari data Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) nasional yang nanti adalah merupakan satu data tunggal, yang memudahkan kita untuk mengadvokasi keadaan masyarakat secara umum secara perspektif sosial, kalau perumahan adalah perumahan sosial umumnya," kata Fahri Hamzah kepada wartawan usai kunjungannya di kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Fahri Hamzah menyampaikan pihaknya baru saja melantik sejumlah pejabat untuk memperkuat struktur Kementerian PKP. Dia menjelaskan, ada tiga fokus utama yang akan menjadi prioritas PKP, salah satunya adalah menyiapkan berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mempercepat dan memperluas program pembangunan perumahan di seluruh Indonesia.

"Yang kedua adalah tadi Pak Menteri (sosial) mengusulkan kita menyatukan data, dan Insyaallah data tunggal akan datang, mungkin sekitar bulan Maret kita akan bisa mulai pakai secara masif dan yang terakhir tentunya kolaborasi kelembagaan karena sumber dayanya itu ada pada lembaga masing masing," jelas dia.

Fahri menuturkan, pihaknya akan membuat tim khusus untuk meningkatkan sinergi antara dua kementerian tersebut. Dia menambahkan, Kementerian Sosial memiliki peran besar dalam berbagai program yang menyasar rumah tangga.

"Khususnya terkait perumahan karena selama ini Kementerian Sosial juga ngurus perumahan cukup banyak ya. Kementerian sosial ini ngurusin sanitasi juga, ada program PKH dan sebagainya itu semua adalah yang berorientasi untuk mengelola atau menata keluarga dan rumah tangga bangsa Indonesia," jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Mensos Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, dua pokok diskusi dengan Kementerian PKP ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Gus Ipul mengatakan semua kementerian harus berkolaborasi dalam bekerja untuk rakyat.

"Sesuai arahan presiden kita harus bekerja dengan menggunakan data yang sama, yang kedua intervensinya di lapangan harus juga bisa sinergi saling memperkuat, dan juga memiliki daya jangkau yang lebih luas. Sebagaimana yang diketahui data itu akan terus dilakukan pemutakhiran dengan jalur formal dan dengan jalur partisipasi," ujar Gus Ipul.

Dia menambahkan selama ini terdapat kendala akibat perbedaan data antara kementerian dan pemerintah daerah. Akibatnya, banyak program yang dijalankan tidak tepat sasaran.

"Di antaranya yang selama ini kurang adalah mengintegrasikan program dari kementerian dengan pemerintah daerah. Ini yang akan kami perkuat ke depan agar sekali lagi program kita efektif, tepat sasaran dan menjangkau lebih luas lagi masyarakat yang mungkin masih memerlukan fasilitasi dan dukungan dari kita," katanya.

Terkait data tersebut, Gus Ipul menyampaikan masyarakat dapat berpartisipasi dalam memperbaiki data yang telah ada. Proses perbaikan ini dapat dilakukan melalui musyawarah desa, kemudian ditandatangani oleh bupati atau wali kota sebelum diajukan ke tingkat yang lebih tinggi.

"Sementara masyarakat bisa memperbaiki, melihat usul sanggah dari pada data-data yang mungkin terjadi ketidaksesuaian di lapangan. Saya gembira sekali karena Pak Fahri datang dengan membawa konsep, dengan membawa semacam usulan untuk kita tindak lanjuti di tingkat lapangan," ucap Gus Ipul.

(knv/knv)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) dijadwalkan akan kembali mengunjungi Rusun Pasar Rumput pada esok hari. Kali ini, ia akan melakukan serah terima kunci kepada calon penghuni yang telah lolos verifikasi data.

Rencananya, Ara tidak akan datang sendirian, ia akan didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

"Besok pagi, jam 10 pagi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, PJ Gubernur Jakarta, kita akan menyerahkan kunci di rumah susun pasar rumput. Ada ratusan yang kita serahkan. Kita juga akan melakukan pengecekan di lapangan," kata Ara setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda pada Rabu (27/11/2024).

Sebelumnya, pada awal November Ara sudah mengadakan Open House di Rusun Pasar Rumput. Di sana, ia mengumumkan Pemerintah Jakarta telah menetapkan biaya sewa terbaru yakni dari Rp 1,1 juta hingga Rp 2,25 juta.

"Saya senang kepada Pemda DKI karena paling murah harganya Rp 1,1 juta. Kemudian paling mahal Rp 2.250.000," ujar Ara pada Jumat (1/11/2024) lalu.

Ia menyebutkan ada tujuh komponen yang diprioritaskan untuk menyewa rusun, yakni masyarakat sekitar, ASN, TNI, POLRI, guru, pedagang, dan milenial.

"Sudah sepakati ada 7 komponen. Yang pertama kami minta masyarakat sekitar, yang kedua ASN berpenghasilan rendah, yang ketiga TNI tahap pertama maksimal bintara, yang keempat POLRI yang juga pangkatnya rendah," sebutnya.

Harapannya dengan banyaknya masyarakat yang akan menempati Rusun Pasar Rumput, dapat mengurangi kemacetan di Jakarta karena lokasi hunian yang dekat dengan tempat kerja.

"Tujuan di sini adalah supaya kalau boleh tidak jauh antara tempat kerja dan tempat tinggal untuk mengurangi kemacetan dan supaya efisien, sehingga nanti pengeluaran transportasi tidak lagi mahal," jelasnya.

Sebagai informasi, Rusun Pasar Rumput terdiri dari 1.984 unit. Namun, yang dapat disewakan hanya 1.536 unit karena sisa 418 digratiskan selama setahun untuk korban kebakaran Manggarai.

Ke depannya, rusun ini juga akan menjadi tempat tinggal bagi terdampak relokasi penataan Kali Ciliwung pada tahun 2025. Sebanyak 271 unit akan disediakan secara gratis seperti korban kebakaran Manggarai.

"Tahun depan berarti ada relokasi untuk penataan Kali Ciliwung sejumlah 271 keluarga," ujarnya.

(aqi/das)