Kami memastikan UMKM-UMKM yang terlibat nanti dalam program pembangunan 3 juta rumah tersebut memiliki kualifikasi, kualitas manajemen keuangan, operasi, dan teknisnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kementerian Perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan bahwa UMKM yang terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah sudah terkurasi secara kualitas manajemen dan kompetensi teknis.

Maman menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) untuk memastikan UMKM yang terlibat tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam proses pembangunan rumah.

"Kami memastikan UMKM-UMKM yang terlibat nanti dalam program pembangunan 3 juta rumah tersebut memiliki kualifikasi, kualitas manajemen keuangan, operasi, dan teknisnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kementerian Perumahan," ujar Maman di Jakarta, Senin.

Dalam proses kurasi, lanjut Maman, Kementerian UMKM dan Kementerian PKP bekerja sama dalam menentukan pelaku UMKM yang bisa terlibat dalam proses pembangunan tersebut.

Menurut dia, pelaku UMKM sudah lama terlibat dalam pembangunan. Namun kali ini, pelaku tersebut akan lebih diawasi dan dipantau, khususnya UMKM yang perlu mendapat dukungan finansial.

"Di Kementerian Perumahan Rakyat kan memang keterlibatan UMKM itu kan sudah berjalan, itu kan memang sudah ada. Nanti kita sambil kita monitoring, mana-mana yang kira-kira UMKM yang perlu dapat support, misalnya masalah pembiayaan, isu masalah kualitas manajemen, dan lain sebagainya, itu juga masuk di situ," kata Maman.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Helvy Moraza mengatakan UMKM perlu dilibatkan dalam program Pembangunan 3 Juta Rumah Masyarakat.

Hal ini menyusul kepastian dari Menteri Pekerjaan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait yang mengatakan kontraktor dan penyelia bahan bangunan yang digunakan untuk program nanti berasal dari UMKM setempat.

“Ya, sudah ngobrol dengan Pak Ara (Menteri PKP Mauarar) dan skemanya jelas, bahwa di mana pun proyek ini dibangun, UMKM lokal harus terlibat, baik sebagai kontraktor maupun penyedia bahan bangunan,” kata Wamen Helvy saat ditemui di SMESCO Indonesia, Jakarta, Jumat (20/2).

Selain itu, Helvy memastikan bahwa UMKM yang akan terlibat tapi memiliki kendala terkait pembiayaan akan dibantu pihaknya melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com –Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mendapatkan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta.

“Program MBG membangun sebuah ekosistem usaha baru bagi anak-anak muda, pengusaha, dan penggiat UMKM di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan berdampak strategis dalam menciptakan generasi sehat sekaligus meningkatkan ekonomi lokal,” kata Menteri Maman Abdurrahman dalam keterangan tertulis, Kamis (30/1/2025).

Untuk memperoleh pembiayaan, UMKM yang terlibat dalam program ini harus mendapatkan surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara makan bergizi gratis.

“Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” ujar Maman.

Maman menjelaskan, ada 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, yang dapat menyalurkan pembiayaan tersebut.

Berdasarkan data dari Kementerian UMKM, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia, dengan 49 persen di antaranya perempuan.

Selain itu, ada juga sekitar 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam program makan bergizi gratis.

Maman juga menyampaikan, pemerintah menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makan bergizi di seluruh Indonesia, sesuai dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto.

Maman menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk mencapai tujuan besar program ini.

Kementerian UMKM juga telah menyiapkan berbagai langkah strategis seperti business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah serta penyediaan fasilitas legalitas bisnis untuk mendukung kesuksesan program.

“Keberhasilan program ini adalah tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu, mari kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia,” pungkas Maman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menggarisbawahi pentingnya pendampingan usaha dan peningkatan akses pembiayaan bagi pengusaha UMKM untuk mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kementerian UMKM, lanjut Maman telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara, untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.

“Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” kata Maman dalam keterangan resminya.

Maman menjelaskan, sebagai bentuk dukungan konkret, Kementerian UMKM telah menyiapkan berbagai langkah strategis, yakni melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis.

“Keberhasilan program ini adalah tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu, mari kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia,” kata Maman.

Maman menambahkan, program MBG merupakan sebuah ekosistem usaha baru bagi anak-anak muda, pengusaha, dan penggiat UMKM di seluruh Indonesia. Program MBG, lanjut Maman, diharapkan berdampak strategis dalam menciptakan generasi sehat sekaligus meningkatkan ekonomi lokal.

“Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG,” kata Menteri UMKM.

Saat ini, lanjut Menteri UMKM, Pemerintah telah menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia, sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG. Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Pemerintah mendorong keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam hal ini, pemerintah menjanjikan akses permodalan bagi UMKM.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM hingga Rp 500 juta.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Maman menjelaskan, Kementerian UMKM menyiapkan berbagai langkah strategis, yakni melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

"Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, kata Maman, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

"Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG," jelasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Maman mengatakan pemerintah juga telah menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Karenanya, Maman menilai penting kolaborasi dan pemberdayaan sektor UMKM untuk mewujudkan tujuan besar program MBG.

"Program MBG membangun sebuah ekosistem usaha baru bagi anak-anak muda, pengusaha, dan penggiat UMKM di seluruh Indonesia, program ini diharapkan berdampak strategis dalam menciptakan generasi sehat sekaligus meningkatkan ekonomi lokal," tutupnya.

Simak Video: Rencana Pemerintah Beri Modal Awal untuk UMKM terlibat MBG

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Pemerintah berencana memberikan bantuan modal awal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang akan berkontribusi menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Insyaallah nanti akan disiapkan sebuah skema khusus, khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu," ujar Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat hadiri Rapimnas Perempuan Indonesia Raya (PIRA) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Maman menjelaskan, bantuan itu ditujukan agar pelaku UMKM bisa langsung mendapat modal awal ketika sudah mendapat surat perintah kerja (SPK) dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Agar misalnya mereka sudah mendapatkan surat SPK dari BGN, nanti langsung bank terkait langsung men-top up ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja ataupun beli permodalan untuk kebutuhan (program) makan bergizi," ujar Maman.

Meski demikian, dia menyampaikan, nilai bantuan modal untuk pelaku UMKM itu masih tentatif besarannya. Sebab, besaran bantuan itu akan ditentukan oleh BGN dan pihak terkait sesuai kebutuhan.

"Tentatif nanti, tentunya akan disesuaikan kan detail teknisnya misalnya Badan Gizi dengan para pihak-pihak yang terlibat kan jumlahnya kan masing-masing itu fluktuatif. Itu tergantung dari kebutuhan dan kemampuan dari UMKM," katanya.

Maman pun menyampaikan, akan ada syarat bagi pelaku UMKM yang ingin memdapat modal untuk turut serta menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Hal itu ditujukan agar makanan yang disajikan bisa menghasilkan kualitas yang bagus.

"Ada, pasti ini kan nanti dari BGN menyiapkan syarat-prasyaratnya. Kata kuncinya kan pengen menghasilkan sebuah kualitas produk yang bagus. Dan tidak membebankan juga kepada UMKM," kata dia.

(Dhera Arizona)

Kami sudah berkoordinasi dengan Bank Himbara, insyaallah nanti akan disiapkan sebuah skema khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Badan Gizi Nasional menyiapkan skema khusus terkait akses modal untuk pengusaha-pengusaha UMKM yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami sudah berkoordinasi dengan Bank Himbara, insyaallah nanti akan disiapkan sebuah skema khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu,” ucap Menteri UMKM Maman Abdurrahman ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa terdapat 46 bank penyalur KUR yang berada di bawah koordinasi Kementerian UMKM, dan 4 bank di antaranya merupakan bagian dari Himpunan Bank Negara (Himbara). Keempat bank tersebutlah yang direncanakan akan terlibat dalam skema pemberian modal kepada UMKM untuk Makan Bergizi Gratis.

Melalui akses modal yang sedang dibangun oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian UMKM, BGN, dan Himbara, Maman berharap agar dapat meringankan beban modal bagi para pengusaha UMKM yang terlibat dalam program MBG.

“Misalnya mereka sudah mendapatkan SPK dari BGN (Badan Gizi Nasional), nanti langsung dari bank terkait men-top up ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja atau pun membeli permodalan untuk kebutuhan makan bergizi,” ucapnya.

Ia berencana pada pekan depan, Kementerian UMKM akan mengundang bank-bank tersebut, berikut dengan Badan Gizi Nasional, untuk merundingkan pemberian fasilitas berupa modal kepada UMKM yang terlibat dalam program MBG.

“Agar bisa finalisasi hal tersebut,” ucap dia.

Lebih lanjut, Maman tak merinci syarat detail bagi UMKM yang ingin terlibat dalam MBG. Namun, ia memastikan MBG yang dihasilkan dari UMKM terjaga kualitasnya.

"Ada, pasti ini kan nanti dari BGN menyiapkan syarat-prasyaratnya. Kata kuncinya kan ingin menghasilkan sebuah kualitas produk yang bagus. Dan tidak membebankan juga kepada UMKM," ucap dia.

Mekanisme UMKM untuk MBG ini dipastikan di bawah kewenangan BGN. Kementerian UMKM hanya memberikan dukungan, pelatihan, dan akses pembiayaan modal.

"Ini semua full di bawah Badan Gizi Nasional. Kami Kementerian UMKM sifatnya supporting dan dalam hal tadi membantu akses pembiayaan. Lalu yang kedua melakukan monitoring dan fasilitator untuk menjaga kualitas produk dan pelatihan-pelatihan kepada UMKM," kata Maman.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah akan memberikan modal kepada UMKM yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis. Maman mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah bank terkait pemodalan tersebut.

"Berdasarkan arahan dari Pak Presiden untuk mencari solusi yang sebaik-baiknya, agar pengusaha-pengusaha UMKM yang terlibat dalam program makan bergizi ini tidak mendapatkan beban yang cukup besar terkait permodalannya. Kami sudah koordinasi dengan Bank Himbara," kata Maman di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Maman mengatakan Kementerian UMKM telah menyiapkan skema khusus terkait pemodalan tersebut. Nantinya, kata dia, UMKM yang telah mendapatkan surat dari Badan Gizi Nasional, akan langsung dikirimkan dana.

"Insyaallah nanti akan disiapkan sebuah skema khusus, khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu," ujarnya.

"Agar misalnya mereka sudah mendapatkan surat SPK dari BGN, nanti langsung bank terkait langsung men-top up ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja ataupun beli permodalan untuk kebutuhan makan bergizi," sambungnya.

Namun, Maman tak merinci berapa besaran modal awal yang diberikan itu. Dia mengatakan modal awal akan disesuaikan dengan kebutuhan dari UMKM.

"Tentatif nanti, tentunya akan disesuaikan kan detail teknisnya misalnya Badan Gizi dengan para pihak-pihak yang terlibat kan jumlahnya kan masing-masing itu fluktuatif. Itu tergantung dari kebutuhan dan kemampuan dari UMKM," tuturnya.

Sementara itu, Maman mengatakan saat ini terdapat ribuan UMKM jasa catering. Dia menuturkan, para UMKM itu berpotensi membantu program makan bergizi gratis.

"Kurang lebih ada sekitar 30.900 UMKM yang bergerak di jasa catering, berpotensi untuk terlibat dalam makan bergizi gratis ini," kata Maman.

Target 30 Ribu Titik Makan Bergizi Gratis

Lebih lanjut, Maman mengatakan pemerintah menargetkan Makan Bergizi Gratis tersebar pada 30 ribu titik di seluruh Indonesia. Maman mengatakan target tersebut berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah dalam hal ini sedang menyiapkan kurang lebih 30.000 titik di seluruh Indonesia, berdasarkan arahan dan petunjuk maupun perintah dari Ayahanda kita, Bapak kita, Bapak Presiden Prabowo, di mana targetnya tahun depan harus terealisasi kurang lebih sekitar 30.000 titik tersebar di seluruh Indonesia," ujarnya.

Maman mengajak semua pihak untuk berkolaborasi menyukseskan program makan bergizi gratis. Hal itu, kata dia, agar target 30 ribu titik dapat terealisasi.

"Program makan bergizi gratis memberikan sebuah dampak positif yang tentunya bisa dinikmati oleh seluruh penggiat-penggiat maupun pengusaha UMKM, khususnya dalam peningkatan pendapatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi lokal," ujarnya.

Simak juga Video 'BPOM Siap Sukseskan Makan Gratis Solusi Cegah Stunting':

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini