JAKARTA, KOMPAS.com - Kompleks perumahan yang menyematkan nama regency dan residence banyak ditemui di Indonesia.

Masyarakat awam mungkin menilai keduanya sama. Padahal, perumahan dengan nama regency dan residence sebetulnya memiliki perbedaan.

Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (Waketum DPP REI) Bambang Ekajaya, perbedaan keduanya lebih mengarah ke fasilitasnya.

Bambang mengatakan, perumahan yang menyematkan regency memiliki desain dan unit lebih eksklusif ketimbang residence.

Artikel tersebut menjaid berita terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com edisi Kamis (8/5/2025).

Selengkapnya baca di siniMasih Banyak yang Keliru, Ini Bedanya Perumahan Regency dan Residence

Dalam sistem hukum agraria Indonesia, Sertifikat Hak Milik (SHM) semestinya merupakan puncak tertinggi dari bukti kepemilikan yang sah atas tanah.

Sertifikat ini tak hanya diakui oleh hukum, tapi juga dihormati dalam transaksi keuangan, dijadikan jaminan di lembaga keuangan, serta menjadi simbol kepastian hukum atas hak atas tanah seseorang.

Dalam beberapa tahun terakhir, nilai dan kehormatan itu terkikis perlahan.

Dalam sejumlah kasus, sertifikat tidak lagi menjadi surat berharga ketika negara memilih diam, atau bahkan terkesan abai, dalam menghadapi keberingasan mafia tanah.

Selanjutnya baca di sini Mafia Tanah dan SHM yang Tak Lagi Berharga

Kereta Cepat Whoosh memiliki fasilitas yang ramah penumpang lanjut usia (lansia). Berdasarkan data PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sebanyak 15 persen dari total jumlah penumpang Whoosh berusia di atas 60 tahun.

Artinya, 1,3 juta orang dari 9,1 juta jumlah total penumpang Whoosh sejak awal beroperasi merupakan lansia.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunia mengatakan, banyak penumpang lansia memilih Whoosh karena durasi perjalanan yang singkat.

Lantas, fasilitas seperti apa yang disediakan KCIC untuk menunjang penumpang lansia Whoosh?

Informasinya ada di sini1,3 Juta Penumpang Whoosh Berusia Lansia, Lebih dari 60 Tahun

Groundbreaking 1 juta rumah yang rencananya akan dilakukan dari investasi Qatar, batal digelar pada April ini. Pembangunan tersebut dapat dilaksanakan apabila Qatar telah memenuhi 3 syarat yakni membangun kantor di RI, menyerahkan sekian persen dana dari investasi yang dijanjikan, dan menggandeng kontraktor lokal dalam program ini.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan investasi tersebut akan tetap berjalan. Kabar terbaru yang ia dapat, Qatar telah menunjuk manajemen planning untuk membuka kantor di Jakarta. Selanjutnya, pemerintah akan menyiapkan lahan untuk dinilai oleh pihak Qatar.

"Semalam mereka ngontak saya. Sudah menunjuk perusahaan manajemen planning yang buka kantor di Jakarta. Kami juga sudah berkoordinasi untuk menyiapkan lahan-lahan yang akan mereka studi karena setiap lahan itu tentu akan menghasilkan efek biaya yang berbeda," kata Fahri kepada awak media seusai acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Nantinya setiap lahan tersebut akan dinilai yang paling efektif terutama soal biaya untuk dibangun rumah subsidi. Ketika Qatar telah menemukan lahan yang tepat, selanjutnya pemerintah akan membantu untuk melegalkan. Setelah itu, pembangunan baru dapat dilakukan.

"Karena tentunya kan harus dihitung dari awal. Nggak boleh orang sudah bangun baru harga ditetapkan. Nanti konsumennya kecewa kan. Misalnya harganya ternyata nggak murah. Itu juga nggak boleh. Ya itu tentu urusannya mereka ya," jelasnya.

Fahri menekankan selain investasi dari Qatar pemerintah juga sudah menjaring banyak investor yang tertarik untuk terlibat dalam Program 3 Juta Rumah.

"Kita tunggu aja. Tapi yang ngantri banyak, jadi nggak usah khawatir ya," ujarnya.

Ketika ditanya kapan kantor tersebut siap beroperasi di Jakarta, Fahri enggan membeberkan tanggal tepatnya. Namun, ia mengatakan paling cepat di bulan depan.

"(Kapan Qatar mulai berkantor di Jakarta?) Yah itu tunggu urusan mereka. (Kalau Mei bisa nggak Pak?) rencananya demikian," ungkap Fahri.

Sebelumnya diberitakan, pembangunan 1 Juta Rumah masih menunggu kepastian dari Qatar. Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang menjelaskan MoU yang berlangsung pada Januari lalu belum menjadi kontrak kerjasama. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah tengah mengusahakan agar kontrak tersebut dapat terealisasi.

"Setelah MoU itu, kami beri waktu tiga bulan untuk menunjukkan keseriusannya. Satgas menilai saat ini adalah waktunya menunjukkan komitmen nyata. Maka kami kirimkan surat kepada pihak Qatar agar MoU itu segera ditingkatkan menjadi kontrak," kata Bonny seusai acara Halal Bihalal Keluarga Besar Real Estate Indonesia di Sheraton Grand Jakarta, Senin (21/4/2025) lalu.

Qatar juga harus memenuhi beberapa persyaratan kepada Indonesia sebagai bentuk keseriusan melakukan investasi. Pertama mereka harus memiliki kantor di Indonesia. Kedua, mereka perlu memberikan sejumlah anggaran sebagai bentuk komitmen awal. Terakhir adalah melibatkan pengembang lokal dalam pembangunan 1 juta rumah di Indonesia.

"Pertama, mereka harus punya perwakilan atau kantor di Indonesia. Nggak bisa lagi (pemerintah) bolak-balik ke Doha. Pak Wamen saja sudah bolak-balik ke sana. Kita butuh perwakilan tetap untuk efisiensi administrasi dan koordinasi. Kedua, karena likuiditas perbankan kita terbatas, idealnya mereka menempatkan sebagian dana di bank-bank himpunan bank milik negara (Himbara) sebagai bentuk komitmen awal. Ketiga, mereka wajib melibatkan kontraktor lokal dalam proyek tersebut. Ini penting demi pemberdayaan industri konstruksi nasional," terangnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berharap skema pembiayaan hunian menggunakan model sewa beli atau rent to own (RTO) bisa berkontribusi dalam mewujudkan program 3 juta rumah Presiden Prabowo.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Haryo Bekti Martoyoedo mengatakan RTO bisa menjadi salah satu alternatif pembiayaan hunian bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang non-fixed income seperti freelancer untuk bisa memiliki unit hunian.

"Oleh karena itu, solusi ini merupakan bagian dari penyelesaian kita menuju tiga juta rumah. Tiga juta rumah tidak dibangun pemerintah semua. Kalau dibangun pemerintah semua, bisa dihitung berapa alokasi dana yang harus disiapkan pemerintah. Ini merupakan program kolaborasi antarpihak," kata Haryo saat ditemui di Adhi Tower, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Sebagai langkah konkret pemerintah dalam menyediakan alternatif pembiayaan rumah, perusahaan BUMN di bawah Kementerian Keuangan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, telah menandatangani MoU kerja sama RTO dengan PT Adhi Persada Properti (APP) dan PT Adhi Commuter Properti (ADCP) sebagai pihak pengembang.

Saat ini, SMF sedang mengajak dan menyosialisasikan skema RTO kepada lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank, dan diharapkan skema ini bisa berjalan pada kuartal II 2025.

Sementara di sisi lain, Kementerian PKP sudah berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan model pembiayaan RTO untuk hunian ini sudah memiliki landasan hukum dan pihak penyelenggara telah mematuhi ketentuan OJK.

"Dalam konteks ini, di RTO ada risiko yang perlu kita pikirkan. Kenapa? Kita perlu pastikan dari sisi agregator, mereka punya riwayat yang baik. Lalu dari sisi lembaga keuangan, pastikan lembaga tersebut mampu menyelesaikan kewajibannya hingga akhir. Jangan sampai di tengah jalan ada persoalan, dan ini menjadi masalah bagi semua pihak termasuk calon pemilik rumah," pungkasnya.

Adapun berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2024, masih terdapat backlog rumah sebanyak 9,9 juta rumah tangga, di mana dari jumlah tersebut sebesar 47% merupakan masyarakat berpenghasilan tidak tetap atau non-fixed income.

Sebuah unggahan menyebutkan terjadi pencurian sepeda motor milik warga di perumahan kawasan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat (Jabar), viral di media sosial, hilang. Sebanyak tiga unit sepeda motor disebutkan hilang dalam semalam.

Dalam unggahan yang dilihat, Sabtu (26/4/2025), peristiwa disebut terjadi pada dini hari tadi. Tiga sepeda motor tersebut milik orang dari rumah yang berbeda.

Ketiga korban disebut tinggal dalam satu deret blok perumahan. Unggahan tersebut juga memperlihatkan video tiga orang mengendarai sepeda motor.

Mulanya, mereka melintas di area dalam perumahan. Kemudian ada tiga pengendara motor terlihat melewati pagar perumahan. Belum diketahui apakah tiga pengendara motor tersebut orang yang sama atau bukan.

Dikonfirmasi, Kapolsek Gunung Sindur Kompol Budi Santoso mengatakan pihaknya belum menerima laporan kejadian tersebut hingga saat ini.

"Belum ada, dari semalam nihil belum ada LP (laporan polisi)," kata Budi.

Meski demikian, dia mengatakan akan meminta anggotanya untuk mengecek. Untuk memastikan kebenaran informasi pencurian tiga sepeda motor tersebut.

"Nanti saya minta Bhabinnya ada atau nggak. Barusan saya kirim juga ke piket," tuturnya.

Lihat juga Video: Polisi Ringkus Pelaku Spesialis Curanmor di Gorontalo, 9 Motor Disita

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Yayasan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, Yayasan Media Berkat Nusantara akhirnya berjanji mencairkan dana Rp975.375.000 mitra dapur milik Ira Mesra Destiawati (59).

"Kami akan cairkan, dari yayasan akan mencairkan langsung ke rekening Ibu Ira," kata perwakilan yayasan, Mei Imaniar di Jakarta, Jumat (25/4).

Terkait ketentuan tentang transparansi pengeluaran yang uang negara, pihaknya menyerahkan kepada pihak lain mengikuti arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Kendati demikian, pihaknya enggan menyebutkan besaran anggaran terkait Program MBG yang dikelolanya.

Terkait mitra dapur yang menyebutkan pihaknya memiliki niat jahat, ia menyebut tuduhan itu tanpa dasar.

"Terkait niat jahat atau enggak, itu menurut kami tuh tuduhan yang nggak berdasar dan memang harus dilengkapi lagi," katanya.

Dalam akhir keterangannya, pihaknya mengupayakan untuk terus menjaga proyek nasional tersebut. Karena itu, pihaknya terbuka untuk membuka ruang komunikasi.

"Jadi intinya, segera kita buka ruang komunikasi. Ayo datanya tapi tetap dibayarkan," katanya.

Rencananya, pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan mitra dapur Ibu Ira pada Selasa (29/4) dan Rabu (30/4).

Yayasan mitra Program MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, yaitu Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) membantah menggelapkan dana mitra dapur milik Ira Mesra Destiawati (59).

Pihaknya berkomitmen untuk mencarikan solusi terkait perbedaan perhitungan, pendapat dan mempertimbangkan arahan Badan Gizi Nasional (BGN).

Yayasan MBN menegaskan, mitra dapur dalam hal ini Ira Mesra Destiawati (59) gegabah lapor ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana.

Mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, telah melaporkan yayasan mitra Program MBG berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sedang menyiapkan kerja sama dengan Badan Bank Tanah agar ada bagian khusus untuk perumahan. Hal ini untuk mempermudah penyediaan tanah buat bangun rumah.

Ia pun meluruskan bahwa yang pernah ia usulkan bukanlah membuat Badan Bank Tanah baru khusus perumahan. Fahri justru ingin menggunakan Badan Bank Tanah yang ada tetapi terdapat bagian khusus di dalamnya untuk perumahan.

"Bukan bank tanah baru. Jadi dari bank tanah ini, kalau katakanlah holdingnya, itu holdingnya bank tanah isinya umum. Tanah industri, tanah macam-macam. Nah khusus untuk tanah perumahan, kami mau bikin sendiri. Tapi kita berkoordinasi dengan bank tanah yang sudah ada, karena kelembagaannya sudah ada," ujar Fahri saat ditemui di Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (12/3/2025).

Menurutnya, Badan Bank Tanah sudah siap menjalankan proyek strategis nasional. Ia menilai badan tersebut memiliki mekanisme yang relatif lebih mudah karena status tanahnya sebagai aset negara yang dipisahkan.

"Jadi saya kira kemarin kami menemukan pola bahwa menggunakan Bank Tanah salah satu jalur cepat. Selain nanti kalau kementerian punya BLU (badan layanan umum) sendiri untuk menguasai tanah," katanya.

Ia menambahkan kalau Kementerian PKP mempunyai BLU sendiri, masih akan membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan instansi lain buat memanfaatkan tanah. Perlu ada dukungan dari Kementerian Keuangan dan Ditjen Kekayaan Negara.

Sementara Badan Bank Tanah sudah siap digunakan tanahnya. Oleh karena itu, saat ini ia ingin menggunakan badan tersebut terlebih dahulu.

"Kalau nanti kita mau menguasai sendiri tanahnya pakai BLU, itu akan kita koordinasikan lebih lanjut. Tapi sekarang Bank Tanah yang dikoordinir oleh Pak Nusron (Wahid) itu sudah merupakan konsep yang sangat bagus," katanya.

"Semalam kami udah rapat dengan Bank Tanah untuk mendesain skema kerja sama kelembagaannya seperti apa," tambah Fahri.

Soal persediaan tanah di Badan Bank Tanah untuk perumahan, saat ini masih menggunakan yang sudah ada dari lama. Namun, ia belum bisa memastikan berapa luas tanah untuk perumahan karena cara hitung berbeda-beda untuk tiap lokasi dan kasus.

Sebelumnya, Fahri mengungkapkan perlu adanya bank tanah yang khusus menyediakan lahan di sektor perumahan. Menurutnya, adanya bank tanah khusus perumahan bisa mendorong sisi pasokan atau supply.

"Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP. BLU ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (8/3/2025).

Fahri berharap, dengan adanya bank tanah khusus perumahan bisa meningkatkan suplai rumah yang dibutuhkan. Selain itu, jika lahan untuk perumahan sudah terjamin kesediaannya bisa memberikan kepastian untuk calon investor yang ingin membantu membangun hunian.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Meli Budiastuti menyebut perlunya aturan pembatasan masa tinggal di rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Ia mengatakan rusun bukan untuk ditinggali selamanya, bukan juga untuk diwariskan turun-temurun.

"Karena kan orang tinggal di rusun itu bukan untuk selamanya. Bukan untuk warisan juga, tidak bisa diturunkan. Kalau masyarakat terprogram, itu bisa turunkan ke anaknya. Kalau masyarakat umum, paling misalkan suami meninggal ke istrinya, tapi ke anak nggak boleh diturunkan," kata Meli saat dimintai konfirmasi, Jumat (7/2/2025).

"Jadi masyarakat umum boleh dialihkan ke siapa saja? Hanya ke pasangannya, tapi ke anak tidak boleh. Kalau masyarakat terprogram, bisa dialihkan ke anak, tapi tarifnya sudah tarif umum. Nantinya seperti itu diatur dalam revisi pergub," lanjutnya.

Di sisi lain, ia menyebut nantinya aturan jangka waktu penempatan rumah susun sewa akan diatur dalam revisi pergub. Meski begitu, Pergub 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa saat ini masih dalam penggodokan.

Ia menjelaskan masyarakat umum terprogram hanya bisa lima kali perpanjangan untuk menyewa atau maksimal 10 tahun.

"Saat ini masih belum diberlakukan karena masih draf revisi pergub," kata Meli.

Pada tahun kesembilan, Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (UPRS) akan diminta oleh Dinas dan tim terpadu untuk mengecek kelayakan warga untuk menghuni Rusun.

"Kalau masih layak, nanti hasil rekomendasinya bisa diperpanjang berapa tahun lagi. Karena orang tinggal di rusun bukan untuk selamanya, bukan untuk warisan juga," tuturnya.

Sementara itu, masyarakat umum hanya tiga kali perpanjangan atau maksimal enam tahun. Bila penyewa meninggal dunia, bisa dilanjutkan oleh pasangan. Namun tidak bisa dilanjutkan oleh anak keturunannya.

"Itu akan ada di revisi pergub," ucap Meli.

Selain itu, evaluasi berjalan secara rutin saat penghuni memperpanjang sewa rusun. Apabila sudah memiliki kendaraan, otomatis tidak boleh lagi menempati rusun milik Pemprov DKI.

"Revisi pergub ini sudah hampir final, sudah di Biro Hukum. Selama ini kan belum ada pembatasan waktu, makanya di lapangan pasti banyak yang sudah turun-temurun," tandasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sebuah cluster di wilayah Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat dikabarkan digusur juru sita Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997. Padahal, warga cluster tersebut sudah memiliki sertifikat hak milik (SHM).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pihaknya akan mempelajari perihal tersebut.

"Kami akan pelajari, ya. Kami akan pelajari," kata Ara sembari meninggalkan gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Sebelumnya diberitakan, penggusuran yang dikabarkan terjadi di cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Bekasi viral di media sosial pekan lalu. Bangunan tetap digusur oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang meski disebut telah memiliki sertifikat hak milik (SHM).

Lahan seluas 3.290 meter persegi tersebut diputuskan sebagai aset milik penggugat yakni Hj. Mimi Jamilah. Itu artinya warga yang tinggal di sana atau pengembang perumahan tersebut dianggap bukan pemilik yang sah.

Total terdapat 27 bidang tanah yang terancam tergusur, terdiri dari 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Namun, 9 rumah di antaranya masih dalam proses pembangunan. Sementara 10 unit rumah dan 8 ruko yang terjual telah memegang sertifikat hak milik (SHM).

Akibat penggusuran, warga cluster itu mulai pergi meninggalkan rumahnya. Setelah rumah tersebut kosong, beberapa tukang rongsok mendatangi rumah itu dan mengambil barang-barang warga yang tersisa.

Warga Cluster Setia Mekar Residence 2, pemilik ruko, dan pengembang perumahan memutuskan mengajukan gugatan balik ke PN Cikarang. Gugatan ini sebagai bentuk penolakan terhadap penggusuran yang dilakukan pada Kamis (30/2/2025) lalu.

Sidang gugatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (17/2/2025). Lalu, ada pula warga perumahan yang mengajukan gugatan balik atas nama pribadi, Surung Sianipar. Sidangnya dijadwalkan digelar pada Senin (10/2/2025). Selain dari warga dan pengembang, menurut perwakilan pengembang, Abdul Bari pihak bank pemberi kredit juga telah mengajukan gugatan. Jadwal sidang perdana akan dilaksanakan pada Jumat (14/2/2025).

"Sidang gugatan dari salah satu warga. Itu dari Bapak Surung Sianipar. Saya tanggal 17. Bank tanggal 14 Februari 2025, bank pemberi kredit yang memiliki hak tanggungan," kata Bari saat dihubungi detikProperti, Rabu (5/2/2025).

Video RK Dengar Curhat Warga Ogah Digusur: Saya Akan Lobi ATR/BPN

Video RK Dengar Curhat Warga Ogah Digusur: Saya Akan Lobi ATR/BPN

Lahan seluas 3.100 meter persegi di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sengketa. Di atas lahan tersebut saat ini telah dibangun beberapa properti yakni 19 unit rumah di Cluster Setia Mekar Residence 2 dan 8 unit ruko di depan perumahan tersebut.

Pada akhir pekan lalu, terjadi keributan di lahan tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS menyatakan pemilik tanah yang sah adalah Hj. Mimi Jamilah, bukan pengembang perumahan dan ruko tersebut.

Semua warga yang membeli properti di lahan 3.100 meter persegi itu diminta untuk mengosongkan rumah karena bangunan tersebut akan dihancurkan.

Keputusan ini menimbulkan perlawanan dari pemilik properti. Mereka menolak adanya penggusuran karena mereka juga memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti kepemilikan yang sah atas kepemilikan properti tersebut.

Di antara warga yang menolak tersebut, ada satu pemilik ruko yang akhirnya memilih mengikuti kemauan pihak Hj. Mimi Jamilah. Pihak penggugat memang memberikan syarat kepada pemilik properti yang ingin bertahan agar membayar tanah Rp 2,5 juta per meternya.

"Pertama, mungkin saat tanggal 30 Januari kemarin, saat dieksekusi (hari penggusuran terjadi) perumahan belakang ruko kami, memang ada salah satu yang kami kenal. Dan saya mengajukan untuk minta kebijakan supaya kantor saya tidak dieksekusi. Nah ternyata ada solusi, ada negosiasi (membayar lahan kembali)," kata Nina, Direktur PT Java Nara Ichi Seiko kepada detikProperti, Selasa (4/2/2025).

Nina mengungkapkan ruko tersebut baru ia tempati selama 3 bulan. Ruko tersebut memiliki luas 20x2 meter, terdiri dari 3 lantai. Maka, dengan biaya Rp 2,5 juta kisaran biaya pembelian lahan kembali yang harus dibayarkan sekitar Rp 100 juta. Setelah itu, rukonya menjadi satu-satunya unit yang listriknya tidak dipadamkan oleh pihak Hj. Mimi Jamilah.

"Ada biaya tanah per meternya. Info kemarin saya Rp 2,5 juta. Tapi dia (penggugat) tidak saklek, nggak harus langsung bayar (bisa DP). Itu yang saya suka," ujar Nina.

Ia merasa membayar lahan lagi jauh lebih efisien daripada harus pindah tempat. Sebab, pindahan mengganggu aktivitas kantornya yang setiap hari harus melayani beberapa klien.

"Kalau ada penambahan biaya, saya siap. Walaupun baru 3 bulan, tapi karena ini tempat usaha dan saya bilang tadi ini milik sendiri, saya pikir, saya tidak mau ribut-ribut sampai mengganggu aktivitas kegiatan usaha saya," jelasnya.

Nina menuturkan transaksi biaya mediasi belum berjalan. Sebab, mediasi harus dihadiri oleh seluruh pemilik ruko dan pemilik rumah di Cluster Setia Mekar Residence 2 di hadapan pihak Hj. Mimi Jamilah. Untuk jadwal pertemuannya belum ditentukan, tetapi pada Senin (10/2/2025) akan ada sidang gugatan balik dari warga yang terancam digusur.

Ruko di Cluster Setia Mekar Residence 2, Bekasi Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Ada pun nilai satu unit ruko yang ditempati Nina menurut Ketua RT 8 Ririn, sekitar Rp 1,2-1,5 miliar. Nina menambahkan seluruh ruko hanya bisa dibeli. Namun, ada ruko yang dibeli untuk disewakan kepada orang lain.

Kemudian, Nina menceritakan awal mula ia mendengar kabar bahwa lahan kantornya merupakan lahan sengketa. Ia mengetahuinya dari Ririn yang mengirimkan surat resmi dari pengadilan. Pada saat menerima kabar tersebut, ia tidak percaya karena pihaknya memiliki sertifikat hak milik atas properti tersebut.

"Dia kasih tau, 'Tanggal 20 siap-siap barang-barang (pindahan)'. Saya bilang, 'Saya tetap bertahan'. Tapi tanggal 20 tidak ada (penggusuran). Tanggal 30, jam 6 pagi saya lihat ruko saya memang sudah banyak (datang) aparat satu per satu. Ternyata eksekusi tanggal 30, 10 hari setelahnya," tutur Nina.

Ia berharap secepatnya masalah ini bisa selesai agar tidak mengganggu aktivitas bisnis kantornya. Ia berkomitmen akan melakukan negosiasi dengan membayar kembali nilai lahan yang ditawarkan oleh pihak Hj. Mimi Jamilah.

"Kalau saya intinya, kalau memang harus nego, saya nego," imbuhnya.

Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo memastikan perumahan yang akan dibangun dari investasi Qatar bukanlah rumah gratis.

Hashim mengatakan rumah-rumah itu tetap akan diperjualbelikan. Namun, bank-bank milik negara bakal dilibatkan dalam proses penjualan.

"Bukan, bukan rumah gratis. Nanti orang harus membayar. Itu di kota itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI," kata Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1).

Sementara itu, untuk rumah-rumah yang akan dibangun di pedesaan akan ada skema berbeda. Pemerintah akan menjamin cicilan rumah-rumah itu dengan APBN.

Menurut Hashim, pemerintah menyediakan sekitar Rp18 triliun. Setiap orang akan mendapatkan jaminan cicilan Rp600 ribu per bulan.

"Kalau di pedesaan, itu nanti cicilannya ada, nanti cicilannya dijamin oleh pemerintah. Itu beda," ujarnya.

Sebelumnya, Qatar berkomitmen membangun jutaan rumah di Indonesia. Pihak swasta Qatar bakal membangun 1 juta rumah di perkotaan dengan nilai investasi US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun (asumsi Rp16.378 per dollar AS).

Ada pula investasi dari Pemerintah Qatar mencapai US$20 miliar atau Rp327,6 triliun. Investasi ini digunakan untuk membangun perumahan di perkotaan dan pedesaan.

Warga perumahan CE yang berada di Cinere, Depok, buka suara mengenai polemik akses jalan pengembang perumahan CGR yang sampai ke meja hijau. Warga tidak terima dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung dan akan mengajukan kasasi atas putusan banding pengembang perumahan CGR.

Untuk diketahui, kasus ini berawal ketika pengembang perumahan CGR menggugat 10 orang warga perumahan CE--salah satunya adalah Ketua RW setempat--di Pengadilan Negeri (PN) Depok karena merasa dihalangi saat ingin membangun jembatan penghubung di atas Kali Grogol sebagai akses ke perumahan CGR. PN Depok pun menolak gugatan itu.

Penggugat yakni pengembang perumahan CGR tidak terima dengan putusan PN Depok, dan mengajukan banding ke PT Bandung. Singkat cerita, putusan PN Depok itu dibatalkan PT Bandung dan mengabulkan gugatan penggugat.

Para tergugat kemudian dihukum memberikan akses ke perumahan CGR. Para tergugat juga dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 ke pihak pengembang perumahan CGR.

Respons Tergugat

Ketua RW, Heru Kasidi, mengatakan tidak terima dengan putusan PT Bandung. Heru mengatakan akan mengajukan kasasi bersama sembilan tergugat lainnya.

"Kan bukan salah kita, kita akan mengajukan kasasi mungkin minggu ini kita akan ajukan," ujar Heru saat dihubungi detikcom, Rabu (18/12/2024).

Heru mengaku heran dengan putusan itu. Sebab, para tergugat yang berisi Ketua RW, mantan Ketua RW, dan para Ketua RT itu merasa hanya menyampaikan aspirasi warga yang tidak berkenan pengembang perumahan CGR membangun jembatan penghubung dan membuka akses yang besar kepada pengembang terus.

"Jadi kan warga bukan badan hukum, warga juga bukan perorangan, jadi gimana.. kalau pertimbangan PT itu kok sepertinya kita seperti badan hukum yang bisa dituntut kan lucu, kalau ini bisa terjadi terus menjadi keputusan, ini kan bisa mengubah tatanan kemasyarakatan di Indonesia, masa Ketua RT/RW harus mewakili warga dan kalau ada masalah hukum bisa dituntut, ya bisa bubar lah," ucap Heru.

Duduk Perkara

Pengembang perumahan CGR beralasan memiliki lahan di perumahan CE untuk kemudian dihubungkan dengan jembatan ke proyek barunya yaitu perumahan CGR. Namun warga perumahan CE memprotes dengan alasan keamanan.

"Penggugat adalah perusahaan atau developer yang telah memiliki lahan seluas kurang lebih 70 hektare di kawasan Kecamatan Cinere dan sekitarnya dan sebagian telah dibangun menjadi perumahan sejak tahun 1979 dan saat ini Penggugat hendak membangun perumahan CGR di tanah milik Penggugat yang 20 persen terletak di wilayah Blok A perumahan CE sedangkan 80 persen terletak di wilayah Kelurahan Pangkalan Jati dan untuk pembangunan di wilayah Pangkalan Jati haruslah dibangun jembatan akan tetapi rencana pembangunan perumahan CGR mendapat halangan dari warga Blok A perumahan CE," demikian dikutip dari putusan.

Warga perumahan CE khawatir terkait ancaman keamanan apabila ada jembatan penghubung. Penolakan warga perumahan CE ini dilengkapi dalil bahwa tidak ada peraturan hukum yang dilanggar.

"Para Tergugat telah membantah dengan dalil bahwa tidak ada satu peraturan hukum pun dilanggar oleh Para Tergugat karena penolakan pembangunan Perumahan CGR justru dilakukan oleh sebagian besar warga RW 006 Blok A Perumahan CE dengan alasan keamanan," ucapnya.

Di sisi lain pengembang perumahan CGR berdalih perumahannya menggunakan One Gate System. Alasan pengembang perumahan CGR itulah yang kemudian diamini majelis banding dengan pertimbangan bahwa alasan keamanan berlebihan.

Sedangkan terkait ganti rugi Rp 40 miliar lebih disebut majelis banding dihitung dari kerugian yang didapat pengembang perumahan CGR karena persoalan ini. Pengembang perumahan CGR menyebut 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun sudah laku tetapi karena permasalahan akses sehingga mengalami kerugian karena para pembeli melakukan pembatalan.

Simak juga Video 'Viral Warga Jepara Bikin Jembatan Sendiri gegara Tak Miliki Akses Jalan':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Pemilik rumah di Notting Hill, Inggris bersiap menghadapi periode kurang menyenangkan. Saat libur Natal tiba, area itu dibanjiri wisatawan.

Popularitas kompleks itu naik daun usai film Love Actually tayang pada 2003. Salah satu adegan film itu mengambil latar di sana.

Mengutip Daily Mail, Senin (16/12/2024) perumahan itu berada di kawasan elite London Barat. Dalam film itu, area itu menjadi lokasi Mark (Andrew Lincoln) yang datang ke apartemen milik Juliet (Keira Knightley) untuk mengungkapkan perasaannya. Dia mengangkat sebuah papan dan meminta Juliet untuk mengatakan beberapa tulisan yang dibawanya di depan pintu.

Sejak film itu dirilis, wisatawan pun memburu area tersebut untuk dikunjungi. Mulai dari foto-foto sampai meniru adegan serupa dalam film itu, nembak gebetan atau menyatakan lamaran.

Seorang wanita yang tinggal di properti berwarna merah muda senilai 1 juta pound (Rp 20 miliar) yang digunakan dalam adegan tersebut mengatakan bahwa kehadiran para turis kini menjadi gangguan yang biasa terjadi.

"Terutama saat Natal, lebih buruk lagi tahun lalu karena itu adalah peringatan 20 tahun film itu," kata wanita itu.

"Dulu saya sering meminta mereka untuk menyumbang ke badan amal, tetapi sekarang saya malah membentak mereka. Saya bilang, 'Asalkan kalian menyumbang ke badan amal pilihan kalian, itu tidak masalah.' Mereka datang setiap hari, setiap malam, bahkan ada yang melamar pasangan di luar sana," ujar dia lagi.

Daily Mail mengunjungi kawasan di London Barat itu dan melihat banyak turis yang datang untuk menciptakan momen mereka di depan pintu rumah ikonik tersebut. Beberapa turis berdiri cukup jauh dari rumah, ada pula yang berusaha mendekat untuk mendapatkan foto terbaik.

Seorang warga yang baru pindah ke daerah itu menyadari perhatian yang diberikan kepada rumah tersebut, tetapi menganggapnya sudah bisa diprediksi.

"Saya baru saja pindah ke sini, tapi saya sudah tahu hal ini. Saya sadar orang-orang melakukan ini sebelum saya pindah dan itu bukan faktor yang membuat saya memutuskan untuk tinggal di sini," ujarnya.

Tetangga wanita tersebut yang telah menghabiskan banyak Natal di kawasan itu, masih merasa bingung dengan tren tersebut.

"Ini terjadi sepanjang tahun, kamu tidak akan pernah terbiasa dengan itu. Saya tidak mengerti. Kami sudah tinggal di sini sebelum film itu dirilis dan sekarang malah semakin parah," kata dia.

"Mereka semua melakukan hal yang sama. Pada hari Sabtu, keadaan sangat ramai. Saya kira menyenangkan kalau orang-orang suka dengan jalan kami," ia menambahkan.

Dengan situasi yang terjadi di kawasan itu, banyak penghuni yang mengeluhkan turis-turis berada di wilayah rumah mereka. Terutama saat cuaca yang baik dan di akhir pekan, jumlah turis yang berkunjung bisa mencapai ratusan.

"Saya tidak mengerti kenapa mereka begitu terobsesi dengan itu, itu hanya sebuah pintu. Turis-turis dari Spanyol juga menyukainya, kami bisa mendengar pemandu wisata dari dalam rumah kami. Mereka membuat banyak foto dari lokasi-lokasi film di sekitar sini, saya rasa itu cukup luar biasa, kadang-kadang mereka makan piknik di bangku rumah saya," penghuni lain menyampaikan keluhannya.

Video: Kemilau Pohon Natal dari 2024 Keping Emas di Eropa

Video: Kemilau Pohon Natal dari 2024 Keping Emas di Eropa