Presiden RI Prabowo Subianto memangkas anggaran makan siang gratis menjadi Rp 10 ribu per porsi. Ada kekhawatiran total yang dianggarkan dari semula Rp 15 ribu per orang menjadi Rp 10 ribu tidak mencukupi kebutuhan gizi ideal.

Menurut pakar epidemiologi Dicky Budiman dari Universitas Griffith Australia, keterbatasan anggaran tersebut sebetulnya bisa diakali dengan subsidi silang. Bukan tidak mungkin kebutuhan anggaran makanan berdasarkan ketersediaan bahan pangan di masing-masing daerah relatif berbeda.

"Terkait anggaran sekarang yang hanya 10 ribu, menurut saya ini bisa asal dilakukan prinsip subsidi silang, karena ada beberapa daerah yang 10 ribu itu betul-betul tidak cukup," bebernya kepada detikcom, Selasa (3/12/2024).

"Jadi intinya harus ada mekanisme lain yang bisa memitigasi, melengkapi, menutupi kekurangan dari keterbatasan anggaran itu entah dari bentuk subsidi silang, public private partnership atau kerja sama lain yang ini sekaligus akan perlu dilakukan terutama pada wilayah yang membutuhkan anggaran lebih besar," lanjut dia.

Terlebih menurutnya di daerah terpencil, ketersediaan penyiapan makanan termasuk dalam bentuk kemasan nantinya diperlukan biaya tambahan. Walhasil, kebutuhan di setiap daerah dinilai Dicky tidak bisa disamaratakan.

Program makan bergizi gratis memang sudah berbasis ilmiah dan terbukti memperbaiki gizi anak berdasarkan penerapan di banyak negara. Namun, tantangannya bila dilakukan di negara berkembang, tidak hanya berkaitan dengan jumlah SDM, melainkan kesiapan transportasi, hingga menu makan bergizi yang wajib dipastikan sesuai dengan yang diharapkan.

Program semacam ini juga disebut Dicky tidak efektif bila hanya berjalan selama satu tahun.

"Kuncinya kan di konsistensi, keberlanjutan, kalau hanya hitungan 1 tahun ya tidak akan berdampak signifikan," pungkasnya.

NEXT: Penjelasan Pemerintah soal Hasil Uji Coba

Pengurangan anggaran makan bergizi gratis diklaim sudah melalui uji coba di sejumlah wilayah, utamanya pulau Jawa dengan masing-masing mendapatkan minimal 600-700 kalori.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menunjukkan salah satu hasil uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam seporsi makanan bernilai Rp 10 ribu, anak-anak di Sukabumi, Jawa Barat, mendapatkan pangan dengan kandungan gizi lengkap meliputi karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral.

"Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya.

Uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) kali pertama diuji coba di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, sejak Januari 2024. Melibatkan sekitar 3 ribu pelajar dari 20 sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA yang ditangani oleh Satuan Pelayanan Program MBG di desa tersebut.

Presiden Joko Widodo meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Peresmian ini turut dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Fahri Hamzah.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, smelter tembaga dan pemurnian logam mulia (PT) Amman pagi hari ini saya resmikan," ujar Jokowi dalam tayangan yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (23/9/2024).

Investasi pembangunan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman cukup besar, yakni Rp 21 triliun. "Dengan investasi Rp 21 triliun ini bukan uang yang kecil, investasi ini sangat besar," kata Jokowi.

Jokowi tak ingin Indonesia banyak mengekspor bahan mentah ke negara lain. Ia khawatir nilai tambahnya akan berada di negara lain yang memiliki smelter.

"Bayangkan kalau penambangan dan pengelolaan di Sumbawa yang dikerjakan oleh PT Amman ini mengolah 900 ribu ton konsentrat per tahun, bayangkan kalau selamanya diekspor dalam bentuk mentah, nilai tambahnya berada di negara lain yang memiliki smelter," jelas Jokowi.

Jadi, Jokowi sangat mengapresiasi adanya smelter PT Amman Mineral Internasional. Ia berharap smelter ini bisa membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

"Nanti di smelter ini akan memiliki kapasitas produksi 220 ribu ton tembaga, kurang lebih 18 ton emas, 55 ton perak, dan 850 ribu ton asam sulfat," kata Jokowi.

Simak juga Video 'Presiden Jokowi Resmikan Proyek MRT Medan Satria-Tomang 24,5 Km':

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pelantikan ini dilakukan di Istana Negara, Senin (19/8/2024).

Taruna Ikrar merupakan dokter dan ilmuwan di bidang farmasi, jantung, serta saraf. Pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan ini mendapat gelar sarjana (S1) di Universitas Hasanuddin.

Ia kemudian menjalani magister farmakologi di Universitas Indonesia hingga berhasil mendapat beasiswa dari pemerintahan jepang. Kemudian, melanjutkan pendidikan doktornya dengan spesialisasi jantung di Universitas Niigata, Jepang.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga melantik Prof Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

Adapun menteri dan wakil menteri serta kepala badan yang dilantik yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kemudian, tambahan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Simak Video '7 Posisi yang Dilantik Jokowi dari Menteri, Wamen, hingga Kepala Badan':

[Gambas:Video 20detik]