JAKARTA, investor.id - Ekonom Senior sekaligus Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal mengingatkan pemerintah munculnya potensi permasalahan food waste, buntut pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

Menurut Faisal, ada sejumlah permasalahan yang perlu diantisipasi pemerintah untuk memastikan progam Makan Bergizi Gratis berjalan baik mulai Januari 2025 mendatang. 

"Selain memastikan distribusinya lancar, perlu memastikan kualitas dari makanannya itu juga bagus, untuk menghindari hal-hal yang tidak diprediksi. Salah satunya adalah food waste. Jadi banyak juga kasus dimana makanan yang sudah dikasihkan pada saat pilot project itu terbuang," ungkap Faisal, saat ditemui di kantor Core Indonesia, Jakarta, Rabu (19/12/2024).

Faisal khawatir, minimnya anggaran makan bergizi gratis saat ini dapat mengurangi nilai mutu dari kualitas makanan dan pilihan menu yang disajikan. Apalagi, makan bergizi gratis ini menyasar anak-anak dan ibu hamil yang kerap memiliki preferensi menu tertentu.

"Misalkan ketika sebagian daripada anak sekolah itu tidak teredukasi pentingnya sayur misalnya, mereka nggak mau makan sayurnya, jadi sayurnya dibuang. Jadi cuma makan yang dia suka aja. Jadi artinya menimbulkan food waste," ujarnya. 

Karena itu, Faisal menekankan agar pemerintah dapat mematangkan persiapan-persiapan tersebut, termasuk edukasi terhadap penerima manfaat, sebelum program ini akan diimplementasikan.

Di samping itu, Faisal menyampaikan, anggaran Rp 10.000 per orang untuk satu porsi makan ini sangatlah minim, apalagi jika diterapkan di daerah dengan biaya produksi dan biaya hidup yang tinggi.

"Rp 10.000 itu sudah tipis banget. Apalagi kita kalau mempertimbangkan variasi biaya hidup antar daerah gitu ya. Di luar Jawa terutama, rata-rata kan lebih mahal dibandingkan dengan di Jawa," ucapnya.

Menurut Faisal, langkah pemerintah memangkas anggaran makan bergizi demi menjaring sebanyak-banyaknya penerima manfaat adalah keputusan yang kurang tepat. 

"Pemerintah pengen sebanyak mungkin beneficiaries-nya ya. Tapi kalau kemudian ditekan harganya sampai pada titik dimana mutu itu jadi trade off-nya, terutama di daerah-daerah di Indonesia ini memang luar biasa variasinya," ujarnya.

"Kita lihat dari UMR saja lah, UMR itu kan jauh banget bedanya ya. Antara Jawa Tengah sama Jawa Barat itu saja bisa jauh banget. Nah jadi itu titik hal yang perlu diperhatikan. Jadi jangan one size fits all. Jangan Rp 10.000 untuk seluruh daerah," tambahnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News