Kementerian PKP dan Yayasan Buddha Tzu Chi renovasi 500 RTLH di Bandung dengan biaya Rp 20-40 juta per rumah. Program dimulai 7 Mei 2025. [624] url asal
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia akan merenovasi 500 rumah tak layak huni (RTLH) di Bandung. Aguan menyatakan biaya renovasi yang disiapkan sekitar Rp 20-40 juta per rumah.
Hal ini ia ungkapkan saat hadir dalam acara Peluncuran Program Bebenah Kampung - Rehabilitasi RTLH kerja sama Kementerian PKP, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Pemprov Jabar, dan Pemkot Bandung.
"Kita dari Yayasan berkomitmen, bangun 500 rumah untuk renovasi. Antara minimum Rp 20 juta ke atas sampai Rp 30-40 juta," kata Aguan, Sabtu (3/5/2025).
Renovasi akan dimulai pada 7 Mei 2025 pukul 08.00 WIB. Warga yang rumahnya akan direnovasi diminta untuk segera mengemasi barang mulai Sabtu ini dan terakhir mengosongkan rumah sehari sebelum renovasi dimulai.
Aguan mengungkapkan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia telah menyiapkan bahan bangunan. Ia membuka kesempatan kepada warga sekitar yang ingin menjadi tukang bisa membantu renovasi rumah warga. Nanti mereka akan dibayar dengan upah tukang borongan.
"Yang bangun kalau bisa, kita ajak-ajak yang sekitar sana untuk bekerja. Ada yang mau, borong kerjaan, kita kasih semuanya. Jadi bahan dari Yayasan semuanya," jelas Aguan.
Kemudian, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan warga yang dipindahkan ada yang memutuskan tinggal di rumah kerabat dan ada pula yang mengontrak. Pemprov Jawa Barat akan menanggung biaya sewa kontrakan warga sebesar Rp 3 juta untuk 3 bulan pengerjaan dan bantuan sembako.
"Dalam 3 bulan itu mereka memerlukan kontrakan. Maka kita menyiapkan paket makanan, tadi sudah dibagikan sebagian. Yang kedua menyiapkan untuk kontrakan satu keluarga dikasih Rp 3 juta untuk kontrakan," jelas Dedi kepada awak media.
Rincian lokasinya berada di empat kecamatan yakni Kecamatan Bojongloa Kaler sebanyak 286 unit, Babakan Ciparay 138 unit, Bandung Kulon 69 unit, dan Cibeunying Kidul 7 unit. Sementara delapan kelurahan yang juga mendapat program ini di antaranya Babakan, Jamika, Kopo, Babakan Asih, Sukaasih, Babakan Tarogang, Warung Muncang, dan Cisadas.
Walikota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan kriteria rumah yang mendapat bantuan renovasi dari pemerintah dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia ini harus rumah milik sendiri, tidak berdiri di tanah sengketa, tidak akan dijual, tidak akan dikontrakan, dan surat kepemilikannya lengkap.
"Itu sama dengan kualifikasi kalau kita mau merutilahu dari APBD. Satu tanahnya milik sendiri, tidak sedang konflik, bukan kontrakan, dan tidak dikontrakkan, surat-surat semuanya," jelas Farhan.
Ada pun program renovasi bersama Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia tidak memakai anggaran negara baik APBN maupun APBD. Semua dibiayai oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia melalui corporate social responsibility (CSR). Total ada 2.000 rumah yang akan direnovasi tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan masing-masing 500 unit rumah.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan merenovasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah. Sebelumnya program ini telah berjalan di Jakarta dan akan berlanjut ke Bandung.
Program renovasi RTLH ini tidak memakai anggaran negara seperti APBN dan APBD, melainkan dalam bentuk corporate social responsibility (CSR) bersama Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan total rumah yang akan direnovasi lewat program CSR bersama Yayasan Buddha Tzu Chi ini adalah 500 unit rumah di Bandung. Total akan ada 2.000 rumah yang dibantu lewat program ini yang lokasinya berada di Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah.
"Renovasi rumah masing-masing 500 rumah Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Yang sudah jalan Jakarta, Johar Baru. Pak Aguan sudah 3-4 kali ke sana survei," ujar Ara kepada detikProperti, Sabtu (3/5/2025).
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan renovasi di Bandung akan tersebar di empat kecamatan dan delapan kelurahan.
"Pelaksanaan Program Bebenah Kampung dilaksanakan di Kota Bandung di empat kecamatan dan delapan kelurahan," ujar Sri.
Lokasinya berada di Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bandung Kulon, dan Kecamatan Cibeunying Kidul. Sementara itu, delapan kelurahan antara lain Babakan, Jamika, Kopo Babakan Asih, Sukaasih, Babakan Tarogang, Warung Muncang.
Renovasi ditargetkan akan berlangsung selama 3 bulan dan akan dimulai pada 7 Mei mendatang. Selama renovasi berjalan, pemilik rumah akan dipindahkan ke rumah kontrakan yang disediakan dan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut Sri, ada pula warga yang memilih tinggal di rumah kerabat sembari menunggu renovasi selesai.
(kiri ke kanan) Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri PKP Maruarar Sirait, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan), dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati. Foto: Sekar Aqillah Indraswari/detikcom
Dalam acara ini hadir pula Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Sekretaris Daerah Bandung Iskandar Zulkarnain, Sekretaris Umum Yayasan Buddha Tzu Chi Hong Tjhin, dan Sekretaris Umum Yayasan Buddha Tzu Chi Medika Indonesia Pui Sudarto.
Sebelumnya diberitakan, Ara menyebutkan dari 2.000 rumah yang akan direnovasi 500 unit berada di Jakarta, 500 unit di Jawa Barat, 500 unit di Jawa Tengah, dan 500 unit di Banten.
"Yang sudah banyak sekali membantu di sektor perumahan dalam bentuk komitmen CSR, 500 merenovasi di Jawa Barat, 500 di Jawa Tengah, Banten 500, dan Jakarta 500 yaitu Pak Aguan dari Buddha Tzu Chi dan itu renovasi ya. Jadi 2.000 totalnya," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).
Selain merenovasi rumah, Agung Sedayu juga akan menyediakan sekitar 750 unit rumah gratis, terdiri dari 250 unit di Kabupaten Tangerang dan 500 unit di Kalimantan. Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan), menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk membangun rumah gratis lebih dari Rp 100 juta per unit.
"Yang bangun lebih (anggarannya), yang bangun itu sekitar Rp 100-200 juta. Kira-kira segitu, yang bangun beda dong (anggarannya dengan renovasi rumah)," sebut Aguan kepada awak media.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
Ke depan, hasil dari diskusi ini akan menjadi landasan bagi perumusan kebijakan dan program penataan kawasan di Kota Bandung. Halaman all [367] url asal
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama dengan Pemerintah Kota Bandung, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), serta akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar pertemuan strategis dalam membahas penataan kawasan Kota Bandung.
Pertemuan ini membahas berbagai aspek penting dalam penataan kawasan Kota Bandung, termasuk perencanaan tata ruang, revitalisasi kawasan permukiman, infrastruktur hijau, serta upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.
Dengan keterlibatan IAI dan akademisi ITB, diharapkan solusi yang dihasilkan tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga mengadopsi praktik terbaik dalam desain dan pengelolaan kota.
Diskusi ini berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam menata kawasan perkotaan yang lebih layak huni dan berkelanjutan.
Menurut Ara, penataan kawasan perkotaan harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun praktisi.
"Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki tantangan yang kompleks. Melalui sinergi ini, kita dapat merancang solusi terbaik untuk memastikan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Ara dalam rilis, Jumat (14/3/2025).
Salah satu gagasan yang dibahas adalah konsep Udevelop, yakni pembangunan kawasan di pusat kota tanpa menggusur masyarakat setempat.
Dengan target pembangunan apartemen terjangkau, pendekatan ini akan mengintegrasikan masyarakat penghuni kawasan kumuh sebagai pemegang saham melalui skema Kemitraan Masyarakat, Pemerintah, dan Badan Usaha (KMPBU).
Ke depan, hasil dari diskusi ini akan menjadi landasan bagi perumusan kebijakan dan program penataan kawasan di Kota Bandung.
Kementerian PKP akan terus mengawal proses ini agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bertemu Ikatan Arsitek Indonesia dan akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Pertemuan tersebut membicarakan soal penataan Kota Bandung.
Dalam pertemuan yang dilakukan di kantor Kementerian PKP pada Kamis (13/3) kemarin, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan penataan kawasan perkotaan perlu pendekatan kolaboratif baik dari pihak pemerintah, akademisi, maupun praktisi. Hal ini dilakukan agar kawasan perkotaan bisa lebih layak huni.
"Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki tantangan yang kompleks, dan melalui sinergi ini, kita dapat merancang solusi terbaik untuk memastikan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," ujar pria yang akrab disapa Ara dalam keterangannya, dikutip Jumat (14/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, ada berbagai aspek yang dibicarakan untuk penataan Kota Bandung. Beberapa contohnya seperti perencanaan tata ruang, revitalisasi kawasan permukiman hingga peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.
Salah satu gagasan yang dibahas adalah konsep Udevelop, yakni pembangunan kawasan di pusat kota tanpa menggusur masyarakat setempat. Dengan target pembangunan apartemen terjangkau, pendekatan ini akan mengintegrasikan masyarakat penghuni kawasan kumuh sebagai pemegang saham melalui skema Kemitraan Masyarakat, Pemerintah, dan Badan Usaha (KMPBU).
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bandung dalam penataan kawasan permukiman. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Bandung sudah membangun rumah susun di kawasan padat penduduk namun belum terisi penuh.
"Ke depan ini, kami berupaya membangun kawasan permukiman yang sehat untuk mengurangi angka penderita Tuberkulosis karena selama ini di kawasan kumuh banyak masyarakat yang tidak berada di tempat yang tidak layak huni," ujar Farhan.
Dengan keterlibatan IAI dan akademisi ITB, diharapkan solusi yang dihasilkan tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga mengadopsi praktik terbaik dalam desain dan pengelolaan kota.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini