Garut -

Pondok Pesantren Darul Arqom Muhammadiyah di Kabupaten Garut punya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang canggih. Berbasis digital, para santri bahkan bisa memilih menu makanan sendiri sesuai dengan kondisi kesehatan.

Program Makan Bergizi Gratis dengan ekosistem digital berbasis platform ini, mulai diujicoba di Ponpes Darul Arqom, di bilangan Jalan Raya Garut-Tasikmalaya pada Rabu (5/2/2025).

Menurut Syafrudin Anhar, Bidang Penyediaan Komoditas dari Tim Koordinasi Nasional Makan Bergizi Gratis Muhammadiyah, digitalisasi MBG ini dimaksudkan untuk mengefektifkan program tersebut.

"Trigernya dari kendala-kendala yang dihadapi di pelaksanaan MBG ini. Misalnya mengenai waku pengiriman. Kita di sini memitigasi itu," kata Syafrudin kepada wartawan di lokasi.

Menurut Syafrudin, ada banyak keunggulan dari digitalisasi MBG yang diterapkan Muhammadiyah. Di antaranya, memantau distribusi logistik dan ketersediaan bahan makanan.

Kemudian, bisa juga memonitoring distribusi makanan jadi hingga pencatatan data kesehatan santri sebelum dan sesudah mengikuti program.

Menurut Syafrudin, kondisi kesehatan para santri di momen sebelum dan sesudah mengikuti program makanan bergizi gratis akan dicek untuk mengukur efektivitasnya.

"Nanti siswa bisa melapor, mereka misalnya alergi terhadap telur. Dengan begitu SPPG menjadi tahu dan mengganti menu lauknya," ucap Syafrudin.

"Kita ingin program pemerintah ini efektif dan tepat sasaran. Baik untuk UMKM, apalagi untuk anak sekolahnya," kata Syafrudin menambahkan.

Program ini bisa berjalan atas kolaborasi di antara organisasi, kemudian lembaga perguruan tinggi yang ada di internal Muhammadiyah. Menurut Syafrudin, dalam waktu dekat program MBG berbasis digital ini juga akan diterapkan di berbagai lembaga pendidikan Muhammadiyah yang ditunjuk sebagai dapur MBG oleh pemerintah.

"Untuk sementara ini akan dijalankan di internal dulu," pungkas Syafrudin.

(mso/mso)

JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir merespons usulan penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, wacana itu perlu perlu dibicarakan lebih lanjut terlebih soal dimensi syari, manajemen, dan ketercapaian.

Wacana penggunaan dana zakat mencuat setelah ada usulan ke pemerintah supaya pembiayaan MBG bisa dari dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Usulan tersebut mendapat respons banyak pihak.

Menurut Haedar Nashir, usulan itu lebih baik dibicarakan terlebih dahulu dengan Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dimiliki berbagai ormas keagamaan meskipada prinsip dasarnya makan bergizi gratis untuk kemaslahatan bangsa.



"Tetapi manajemennya, pencapaiannya harus dibicarakan. Karena badan amil zakat punya regulasi sendiri untuk dana yang digunakan karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat," kata Haedar dikutip dari laman resmi Muhammadiyah, Kamis (16/1/2025).

Haedar mengingatkan wacana seperti itu tidak cukup hanya dengan gagasan, melainkan juga perlu ada pembicaraan lebih dalam. Sebab akan ada banyak pihak dan multi sektor yang terlibat.

Pembicaraan diperlukan sebab dalam pengelolaan dana ZIS terdapat dimensi syari. Selain itu juga terdapat dimensi birokrasi sebab BAZ maupun LAZ memiliki regulasi yang kompleks dalam tata kelola ZIS yang modern.

"Setiap gagasan jangan langsung iya atau tidak. Perlu dibicarakan. Kalau memang tidak memenuhi asnaf lalu bukan berarti umat Islam tidak setuju," imbuhnya.

Namun dalam konteks yang lain, Muhammadiyah sangat siap dengan program MBG yang digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan Muhammadiyah di salah satu institusi pendidikannya di Jawa Barat telah memulai program yang sama sejak tiga tahun yang lalu.

Haedar menambahkan, sisi lain yang perlu dilihat dari program MBG ini setidaknya ada dua hal yang perlu dipahami, yaitu usaha untuk membangun generasi yang sehat dan kuat, serta cerdas berakal budi. Kedua adalah menghidupkan kedaulatan pangan.

"Indonesia dulu pernah jaya di kedaulatan pangan, swasembada pangan. Jadi sekarang saatnya program makan bergizi ini menjadi momentum kita membangkitkan kedaulatan pangan," katanya.

Jakarta -

Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mengusulkan penggunaan dana zakat untuk melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG). Usulan ini menuai tanggapan dari sejumlah pihak, termasuk ormas Islam.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai usulan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis perlu dibicarakan dengan pengelola lembaga zakat, infak, dan sedekah. Pembicaraan ini penting lantaran zakat memiliki unsur syar'i terkait golongan yang berhak menerimanya.

"Sebaiknya dibicarakan dengan Badan Amil Zakat Nasional, kemudian lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh ormas," kata Haedar di sela-sela forum Tanwir Aisyiah di Hotel Tavia Heritage, Jakarta, Rabu (15/1/2025), dikutip dari CNN Indonesia.

Haedar tidak mempersoalkan adanya usulan tersebut selama untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, kata dia, perlu pembicaraan lebih jauh terkait manajemen dan capaiannya jika usulan itu mau ditindaklanjuti.

"Badan Amil Zakat punya regulasi sendiri untuk dana yang digunakan. Karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat. Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak yang terkait. Nah itu yang harus dibicarakan," kata dia.

Tanggapan PBNU

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf turut merespons usulan pendanaan makan bergizi gratis dengan uang zakat. Menurutnya, hal ini perlu kajian lanjut karena penerima zakat sudah ada aturannya dalam syariat.

"Zakat harus dikaji lagi yang nerima siapa dulu nih? Kalau dikhususkan untuk anak-anak miskin itu bisa, kalau umum dan untuk semua orang nah ini untuk zakat ini harus lebih hati-hati," katanya usai jumpa pers penandatanganan nota kesepahaman pendirian Pusat Komunitas Tangguh dan Kewirausahaan Sosial di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Senin (13/1/2025), dilansir NU Online.

Gus Yahya, sapaannya, memandang pemerintah perlu mengkaji secara serius target penerima manfaat dari lembaga zakat, infak, dan sedekah untuk program makan bergizi gratis.

"Ini harus diterima oleh kelompok-kelompok spesifik yang di dalam wacana MBG sebagai asnaf (penerima zakat) yang menjadi target yang diperbolehkan menerima zakat," jelasnya.

Selain zakat, Gus Yahya melihat adanya potensi penggunaan infak dan sedekah untuk membiayai program tersebut, mengingat aturan infak dan sedekah lebih longgar ketimbang zakat.

Pihaknya sendiri telah menginstruksikan kepada Lembaga Amil, Zakat, Infak, dan Shodaqoh NU (LAZISNU) untuk ikut serta mengembangkan program pemanfaatan dana yang tujuannya kurang lebih seperti makan bergizi gratis.

Terkait kerja sama, Gus Yahya mengaku masih menjalin komunikasi intens dengan pihak penyedia makan bergizi gratis, seperti Badan Gizi Nasional dan pihak pemerintah terkait.

"Nanti ada dua area kerja yang bisa kita tangani, tentu pengadaan makan gratis itu sendiri, artinya masaknya (dan) membaginya kepada siswa dan santri. Dan juga (Penyediaan) mulai dari bahan-bahannya yang melibatkan UKM di lingkungan NU," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pendanaan makan bergizi gratis melibatkan masyarakat. Dia mengusulkan menggunakan dana zakat untuk membiayai program tersebut.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025), dilansir detikNews.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," katanya.

(kri/lus)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyebut usulan penggunaan zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih perlu didiskusikan lebih lanjut.

"Sebaiknya dibicarakan dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), kemudian lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan (ormas)," katanya saat ditemui usai menghadiri Tanwir 1 Aisyiyah di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, apabila memang dibutuhkan untuk kemajuan bangsa, maka zakat untuk MBG sebenarnya tidak masalah, tetapi harus terus didiskusikan terkait manajemennya karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat.

"Kalau untuk bangsa enggak masalah, tetapi manajemen dan capaiannya yang harus dibicarakan, sebab Baznas punya regulasi sendiri untuk dana yang digunakan, karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat," ujar dia.

Menurutnya, zakat untuk MBG tidak cukup hanya sekadar gagasan lalu diimplementasikan tanpa melibatkan pembicaraan atau kajian yang komprehensif.

"Perlu dibicarakan, apakah ormas-ormas kita yang mempunyai kompetensi mampu mengelolanya dengan baik," ucapnya.

Ia juga menyampaikan, MBG sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto memiliki capaian-capaian yang perlu diperhatikan, yakni menumbuhkan anak-anak Indonesia yang lebih sehat, bergizi tinggi, dan lebih jauh lagi, saling berkaitan dengan program-program yang bersifat membangun kesehatan bangsa, juga pendidikan.

"Selain itu, menumbuhkan kedaulatan pangan, jadi harus ke hulu. Indonesia pernah berjaya dalam hal swasembada pangan, sekarang sudah saatnya program Makan Bergizi Gratis ini menumbuhkan kedaulatan tersebut," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengusulkan agar pemerintah membuka kesempatan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis melalui dana ZIS, sebab menilai DNA (rantai molekul berisi materi genetik) masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?" kata Sultan.

Selain nilai kegotongroyongan, dia memandang pembiayaan Program MBG melalui zakat juga dapat membantu meringankan pemerintah untuk mencukupi besaran anggaran program tersebut.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan usul dana zakat dipakai untuk program makan bergizi gratis (MBG) perlu dibicarakan dengan para pengelola lembaga zakat, infak, dan sedekah.

"Sebaiknya dibicarakan dengan Badan Amil Zakat Nasional, kemudian lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh ormas," kata Haedar di sela-sela forum Tanwir Aisyiah di Hotel Tavia Heritage, Jakarta, Rabu (15/1).

Haedar mengatakan pembicaraan usulan ini penting lantaran zakat memiliki unsur syar'i yakni 8 golongan yang berhak menerima zakat atau asnaf.

Haedar pun tak mempersoalkan dengan adanya usulan tersebut jika untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, di sisi lain manajemen dan capaiannya yang harus dibicarakan lebih jauh jika usulan ini mau ditindaklanjuti.

"Badan Amil Zakat punya regulasi sendiri untuk dana yang digunakan. karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat. Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak yang terkait. Nah itu yang harus dibicarakan," kata dia.

Terpisah, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan bakal ada perbedaan di antara para ulama terkait penggunaan dana zakat untuk program MBG.

"Kalau dari dana zakat tentu akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat diantara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin," kata Anwar kepada CNNIndonesia.com.

Anwar mengatakan penggunaan dana zakat untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tidak tepat. Namun, ia mengatakan peluang program MBG menggunakan dana infak dan sedekah bisa dilakukan karena ketentuan penyalurannya tidak seketat ketentuan penyaluran zakat.

"Tetapi menurut saya kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) lewat pendanaan yang bersumber pada zakat.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran ini betul-betul ingin ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (14/1).

Sultan menyebut perlunya keterlibatan masyarakat pada program ini, contohnya melalui dana zakat yang dilibatkan dalam program makan gratis bergizi ini.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata dia.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tak ikut serta dalam sepak mula atau kick off program makan bergizi gratis alias MBG secara serentak pada Senin (6/1) lantaran belum siap dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

DIY sendiri sebelumnya diumumkan masuk ke dalam daftar 26 provinsi pelaksana program MBG yang dimulai secara serentak hari ini di total 190 titik.

"Belum (MBG), informasi di lapangan, dari pihak SPPG belum siap," kata Koordinator Substansi Hubungan Masyarakat, Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol Setda DIY Ditya Nanaryo Aji dalam keterangannya, Senin (6/1).

Ditya menekankan, pelaksanaan program makan siang bergizi untuk satuan pendidikan sepenuhnya ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN), bekerjasama dengan Institusi TNI melalui Kodim dan Koramil pada tiap-tiap kabupaten/kota yang bertindak selaku SPPG atau dapur MBG.

Ia menambahkan, untuk proyek percontohan MBG di DIY, BGN telah menunjuk sejumlah sekolah di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Sleman, yakni SMK N 3 Wonosari, SMA Negeri 1 Wonosari, SMA Negeri 2 Sleman, dan SMK Muhammadiyah Mlati.

Sesuai dengan kewenangan di jenjang SMA, SMK dan SLB di DIY, lanjut Ditya, program tersebut bakal menyasar 4.963 siswa SLB, 62.728 siswa SMA, dan 90.475 siswa SMK.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan, dalam pelaksanaan MBG ini Pemda bertindak selaku pendukung BGN melaksanakan program di daerah.

Dalam pelaksanaan MBG oleh Pemda DIY, kata Made, pihaknya sejauh ini belum menerima petunjuk teknis dan pelaksanaan (juklak-juknis) sekalipun telah mengalokasikan Rp42 miliar melalui APBD 2025 demi mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini.

"Kami belum dapat info juga untuk itu, setahu kami masih pilot project sebelum-sebelum ini yang di Kulon Progo saja, tapi untuk per 6 Januari ini kami untuk DIY belum terinfokan secara detail datanya (pelaksanaan MBG) di mana saja," papar dia.

Pada prinsipnya, Pemda DIY akan selalu bersiap manakala sewaktu-waktu diminta berkontribusi mendukung MBG di daerah.

Lanud Adisutjipto sebagai salah satu SPPG di DIY sementara itu menyatakan belum mengeksekusi MBG pada Senin. Namun, secara infrastruktur kesiapan untuk pelaksanaan program ini telah mencapai 95 persen.

"Petugas yang akan bertugas serta yang akan menyiapkan bahan bakunya juga sudah siap," kata Kepala Penerangan dan Perpustakaan (Kapentak) Lanud Adisutjipto, Letkol Sus M. Rizwar dalam keterangannya.

Rizwar menuturkan, sesuai rencana akan ada 14 sekolah dengan total lebih dari tiga ribu siswa sasaran program MBG yang diampu Lanud Adisutjipto.

"Untuk saat ini Lanud masih dalam tahap menyelesaikan persiapan bersama BGN. Nanti akan kami kabari mas kalau akan dilaksanakan," tutupnya.

Muhammadiyah khawatir TNI dilibatkan untuk mengurus program makan bergizi gratis di era Presiden Prabowo Subianto.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Busyro Muqoddas sangsi dengan kemampuan aparat. Terlebih, ia mengaku punya pengalaman buruk dengan TNI.

"Apakah akan diandalkan aparat pemerintah saja, percaya kita? Apalagi TNI dilibatkan," ungkap Busyro dalam Diskusi Publik dan Peluncuran Laporan 'Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa? Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis' via Zoom, Senin (30/12).

"Saya khawatir berat karena saya juga punya pengalaman di era Orde Baru beberapa kali diperiksa intelijen, TNI terutama," tegasnya.

Busyro menceritakan pengalaman buruknya di masa lalu. Menurutnya, kehadiran tentara dalam pemeriksaan aktivis hanya untuk menakut-nakuti alias meneror.

Pria yang juga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2010-2011 itu khawatir apa yang terjadi di masa lalu akan terulang. Apalagi, Busyro menyinggung track record Presiden Prabowo yang berlatar belakang militer.

Di lain sisi, Busyro menyinggung beberapa kasus, mulai dari penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) hingga korupsi sejumlah bahan pokok. Ia menegaskan apa yang terjadi adalah skandal imoralitas yang harus dihindari pemerintahan Prabowo.

"Kalau saya tadi menyebut beberapa kasus yang tidak mungkin kita lupakan, itu merupakan bisnis penderitaan rakyat. Maka, ini juga tidak terlepas dari refleksi pemerintahan yang semakin otoriter dan sentralistik," jelasnya.

"Korupsi di negara kita ini sudah betul-betul, belum membudaya pada rakyat, tapi semakin membudaya pada aparat-aparat keamanan. Saya khawatir kalau TNI, mungkin kalau Polri ditarik-tarik (dilibatkan ke makan gratis), akan merusak imej kepercayaan rakyat," imbuh Busyro.

Busyro menyarankan pimpinan TNI bersikap tegas. Menurutnya, ini bisa ditempuh melalui penjelasan yang bijak terkait alasan pelibatan TNI dalam proses-proses, seperti makan gratis.

TNI tampak punya sentral di program makan bergizi gratis Prabowo. Pasalnya, mayoritas pejabat Eselon I Badan Gizi Nasional diisi oleh purnawirawan TNI.

Aparat juga pernah ikut menguji coba program ini. Misalnya, Polrestabes Bandung bersama Kodim 0618/Kota Bandung yang menguji coba sekaligus mengenalkan program ini kepada anak-anak di sejumlah sekolah dasar (SD) di Kota Bandung, Jawa Barat.

Jakarta: Yayasan Lembaga Peningkatan Kesehatan Gizi Indonesia (YLPKGI) berkolaborasi dengan Muhammadiyah untuk menjalankan Program Anak Sehat Indonesia Kuat (ASIK), sebuah inisiatif yang mendukung program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Kolaborasi ini menjadi wujud nyata gotong-royong lintas sektor demi mewujudkan generasi muda yang sehat, kuat, dan cerdas.

"Program ASIK merupakan bentuk gotong-royong YLPKGI bersama berbagai pemangku kepentingan agar anak-anak Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Insya Allah, dengan bergabungnya Muhammadiyah, kita bisa menciptakan dampak yang lebih besar," kata Ketua Pembina YLPKGI, Arsjad Rasjid, Sabtu 14 Desember 2024.

Nota kesepahaman (MoU) kerja sama ini ditandatangani di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, dengan kehadiran para tokoh kunci dari kedua organisasi. Di antaranya Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah, Didik Suhardi dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti.
Baca juga: Banyak Dampak Positif, Program Makan Bergizi Gratis Harus Terus Berlanjut

Mengusung Pendekatan Pentahelix

Program ASIK mengadopsi pendekatan Pentahelix yang melibatkan lima pemangku kepentingan utama: pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. YLPKGI telah sukses menjalankan proyek percontohan di beberapa daerah, seperti Kebumen (Jawa Tengah), Kulon Progo (DI Yogyakarta), Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.

Kolaborasi dengan Muhammadiyah dinilai sangat strategis mengingat jaringan lebih dari 10.000 sekolah yang dimiliki Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Dalam kerja sama ini, program ASIK akan mengintegrasikan kegiatan pemberian makan bergizi di sekolah-sekolah Muhammadiyah dengan dukungan Dapur Sehat dan Unit Kesehatan Sekolah.

Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah, Didik Suhardi, menyambut baik kerja sama ini. "Dengan ribuan jaringan sekolah Muhammadiyah dan sumber daya yang tersebar di seluruh Indonesia, kami siap bersinergi dengan YLPKGI sebagai bentuk gotong-royong mendukung program Makan Bergizi Gratis pemerintah," ujar Didik.

Kerja sama strategis ini juga mendapat apresiasi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia menilai kerja sama antara YLPKGI dan Muhammadiyah adalah langkah strategis untuk mendukung kesuksesan program Makan Bergizi Gratis.

"Pendidikan dan kesehatan adalah dua elemen penting dalam mencetak generasi unggul, dan saya yakin program ini akan memberikan dampak signifikan bagi generasi penerus bangsa," ujarnya.

Program ASIK diharapkan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan generasi emas Indonesia sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045. Kolaborasi antara YLPKGI dan Muhammadiyah ini diharapkan menjadi bukti nyata bahwa gotong-royong lintas sektor dapat menciptakan dampak besar dalam membangun masa depan bangsa.

(DHI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyebut pentingnya Program 3 Juta Rumah sebagai program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Hal tersebut diungkapkan Presiden di hadapan warga Muhammadiyah dalam acara pembukaan Tanwir dan Milad Muhammadiyah ke-112 di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (4/12/2024).

"Rakyat miskin, rakyat yang masih muda butuh rumah yang terjangkau, tidak usah diseminarkan berapa jumlah rumah dan tipe berapa, dia (rakyat) butuh segera. Berdiri minimal tiga juta rumah," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, pembangunan rumah untuk rakyat merupakan program kritis yang harus segera dilaksanakan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, pernyataan Presiden tersebut menjadi cambuk bagi Kementerian PKP untuk bekerja lebih keras, lebih terukur, dan lebih sistematis.

"Karena tujuan ini tidak bisa dilakukan tanpa orkestrasi besar dalam suatu negara untuk membuat semuanya terlibat," kata Wamen Fahri Hamzah.

Dikatakan Wamen Fahri, tujuan dasar Program Tiga Juta Rumah untuk memberantas kemiskinan, memperluas lapangan kerja, dan memperbaiki kehidupan rakyat.

"Setelah rumahnya jadi dapat mengubah gaya hidup orang menjadi lebih bersih dan lebih ada tempat belajar," jelasnya.

Wamen Fahri menambahkan, penyediaan rumah untuk rakyat juga mendukung pemberantasan stunting/gangguan pertumbuhan pada anak.

"Karena rumah yang dibangun dilengkapi sanitasi dan pengelolaan sampah sehingga tidak hanya rumahnya yang bersih juga lingkungannya," tandasnya.

Untuk diketahui, Fahri juga merupakan lulusan lembaga pendidikan Muhammadiyah menyambut baik Tanwir dan Milad Muhammadiyah ke-112 yang mengangkat tema “Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua”.

"Saya sebagai kader Muhammadiyah tentunya, saya sekolah SD, SMP dan SMA di Muhammadiyah pasti ikut bangga dengan acara ini," ujar Fahri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melemparkan guyonan kepada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah terkait program 3 juta rumah saat hadir dalam pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).

Prabowo mengatakan, Fahri Hamzah baru boleh tersenyum ketika program 3 juta rumah sudah berdiri. Namun, jika belum terealisasi, ia meminta Fahri Hamzah untuk tidak senyum dulu.

Saat itu, Prabowo sedang meminta jajaran untuk menghemat anggaran dan mengurangi pengeluaran yang bersifat tidak kritis.

"Jadi saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis untuk kepentingan langsung. Tidak usah terlalu banyak seminar, kita sudah tahu kesulitan rakyat, sudah tahu," kata Prabowo dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Kepala Negara mengaku sudah tahu semua masalah di Indonesia, mulai dari tidak adanya satu data hingga banyak aturan Undang-Undang yang bertabrakan.

Prabowo meminta jajarannya untuk mencari solusi secepatnya, bukan hanya melaksanakan seminar tanpa aksi pasti.

Ia kemudian menyinggung program 3 juta rumah yang dicanangkan, mengingat masih banyak rakyat yang kesulitan memiliki rumah.

"Solusinya bagaimana? Menteri Perumahan Rakyat, di sini diwakili Wakil Menteri (Fahri Hamzah). Rakyat miskin, rakyat muda, yang masih muda, butuh rumah yang terjangkau," ucapnya.

"Enggak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, tipe berapa, dia butuh segera," imbuh Prabowo.

Saat itu, selorohan Prabowo lalu muncul. Ia meminta Fahri Hamzah untuk tidak tersenyum selama program belum terealisasi.

"Kalau sudah berdiri minimal 3 juta rumah, Pak Fahri Hamzah boleh senyum-senyum. Sekarang jangan senyum dulu kau," kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan banyak sekali pengeluaran anggaran yang bisa dihemat.

Hal ini diketahui usai ia meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan wakil-wakil menterinya untuk meneliti.

Namun, ia enggan menyebutkan pos-pos anggaran yang bisa dihemat tersebut agar para menterinya tidak cepat puas.

Yang pasti, lanjutnya, jika itu bisa dilakukan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen bukan hal yang mustahil.

"Kebocoran-kebocoran kita kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat, bersih, efisien, saya yakin bisa (kejar pertumbuhan 8 persen). Tapi ini butuh jiwa besar, saudara-saudara, jiwa besar, gubernur, bupati, semuanya harus bekerja, wali kota," ujar Prabowo.

Kupang -

Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri dan kepala badan/lembaga untuk puasa perjalanan dinas selama lima tahun. Salah satu yang disindir Prabowo adalah Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia Fahri Hamzah.

Prabowo meminta kebutuhan rumah warga miskin tidak perlu diseminarkan. Namun, pembangunannya harus disegerakan. Prabowo menargetkan agar Fahri bisa membangun minimal 3 juta rumah untuk warga miskin.

"Menteri Perumahan Rakyat, dan Wakil Menteri, rakyat miskin yang kategori muda butuh rumah. Nggak usah diseminarkan, dia butuh segera. Kalau sudah berdiri minimal 3 juta rumah Fahri Hamzah boleh tersenyum, sekarang jangan senyum dulu dong," ujar Prabowo sembari berkelakar saat menghadiri Milad Muhammadiyah ke-112 di Universitas Muhammadiyah Kupang, Rabu (4/12/2024).

Dalam acara yang dihadiri para menteri itu Prabowo menjelaskan pemotongan anggaran perjalanan dinas sebanyak 50 persen dapat menghemat dana hingga Rp 15 triliun. "Tolonglah para menteri, puasa dulu, puasanya lima tahun," ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Menurut Prabowo, anggaran dari pemangkasan perjalanan dinas mencapai Rp 15 triliun itu bisa digunakan untuk hal lain. Misalkan, membangun bendungan, irigasi, hingga memperbaiki SD. Prabowo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mencari program yang bisa dihemat.

Sebelumnya, sejumlah kalangan keberatan dengan pemangkasan anggaran perjalanan dinas. Kebijakan tersebut mengakibatkan pengelola hotel dan meeting, incentive, conferences and exhibition (MICE) kehilangan pemasukan hingga miliaran rupiah.

Salah satunya di Nusa Tenggara Barat (NTB). "Dari informasi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, ada sekitar 17 MICE (yang terdampak)," kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB Jamaluddin Malady di Mataram, Kamis (28/11/2024).

Jamal menuturkan, salah satu hotel dari 17 MICE yang batal mengaku mengalami kerugian sekitar Rp 1 miliar, akibat adanya kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas pejabat oleh Kementerian Keuangan.

(hsa/hsa)

Kupang -

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sempat diancam saat menggagas program makan bergizi gratis. Program ini adalah satu inisiatif utamanya.

Hal ini disampaikan dalam sambutannya saat membuka Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Rabu (4/12/2024).

"Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi sudah muncul ancaman. Saya tahu saya diancam," ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan bahwa ancaman tersebut tidak hanya berupa serangan fisik, tetapi juga serangan psikologis seperti fitnah dan hoaks.

"Saya mengerti adanya ancaman terbuka dan ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka dan ada senjata tertutup. Senjata terbuka itu ada seperti meriam tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, seperti fitnah, hoaks, dan ada ancaman ekonomi," pungkasnya.

Namun, Prabowo tak merinci lebih jauh ancaman-ancaman terhadap dirinya itu. Kini, program makan bergizi gratis mulai uji coba di sejumlah daerah.

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Andriko Noto Susanto, menyatakan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden. Andriko menilai program ini sebagai langkah strategis untuk menangani masalah stunting.

"Pemerintah Nusa Tenggara Timur dan seluruh masyarakat NTT juga siap mendukung penuh pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dapat berdampak langsung untuk penanganan stunting dalam rangka menyiapkan generasi emas 2045," terang Andriko.

Ia menambahkan bahwa NTT memiliki potensi pangan lokal yang sehat dan bergizi untuk mendukung program tersebut.

"Kami memiliki banyak pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti sorgum, jagung, ubi kayu, pisang, ikan, dan sayur kelor sebagai menu makanan program tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," jelasnya.

Andriko juga berharap potensi lahan kering NTT yang mencapai 4,75 juta hektare dapat dimanfaatkan secara optimal dengan dukungan infrastruktur seperti jalan usaha tani dan irigasi embung. Hal ini dinilai penting untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan.

(dpw/dpw)