Dinas Pendidikan Nunukan, Kalimantan Utara, menyampaikan perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan revitalisasi sarana-prasarana sekolah. Program ini sempat dipertanyakan oleh guru di Krayan Selatan karena belum mencapai wilayah tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Nunukan Akhmad mengatakan saat ini MBG di Kaltara baru berjalan di dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Yakni di Nunukan dan Nunukan Selatan. Program ini juga baru menjangkau 6.650 siswa.

"Belum semua wilayah terjangkau, tapi ini program pusat, jadi kami yakin akan meluas," katanya kepada detikKalimantan, Rabu (16/4/2025).

Ia menyoroti tantangan distribusi MBG di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) seperti Krayan atau Lumbis. Daerah-daerah tersebut sulit dijangkau karena akses terbatas dan biaya logistik tinggi.

"Ke daerah seperti Lumbis hanya bisa lewat sungai, itu kendalanya," ungkapnya.

Untuk revitalisasi sekolah di wilayah 3T, Akhmad optimistis pemerintah pusat terus mendukung wilayah perbatasan. Hal itu sejalan dengan program pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan.

"Bantuan dari Kementerian PUPR sudah ada. Kami harap tahun ini wilayah Krayan juga mendapat perhatian," ujarnya.

Akhmad berharap MBG segera menjangkau seluruh siswa Nunukan, dari SD hingga SMA. Bahkan di wilayah terluar sekalipun. Ia juga percaya revitalisasi sarana pendidikan akan terus berlanjut.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat, anak-anak di semua wilayah bisa menikmati MBG seperti di Nunukan dan Nunukan Selatan," katanya.

Sebelumnya, Kepala SMPN 1 Krayan Selatan Agustinus mempertanyakan program MBG yang belum menyentuh wilayah mereka. Program tersebut baru berjalan di kota untuk wilayah Kaltara.

Agus juga menyinggung program pemerintah pusat lainnya yang belum berjalan di wilayahnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah juga belum menyentuh Krayan. Di kota sudah jalan, tapi kami di sini tidak dapat apa-apa," ungkapnya, Selasa (15/4/2025).

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

NUNUKAN, KOMPAS.com – Program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menghadapi masalah distribusi pada hari kedua pelaksanaannya, Selasa (14/1/2025).

Sebanyak 285 pelajar kelas VII SMPN 2 Nunukan tidak kebagian menu makanan yang seharusnya menjadi bagian dari program tersebut.

Berbagai dugaan muncul terkait penyebab kejadian ini.

Salah satu dugaan adalah keterpisahan lokasi SMPN 2 Nunukan yang memiliki dua area sekolah.

Kelas VII terletak di Jalan Pembangunan, sementara kelas VIII dan IX berada di Jalan Sei Fatimah, dengan jarak sekitar 3 kilometer.

Ketua LKSA Aisyiyah Ruhama Nunukan, Suwarni, mengakui bahwa jarak ini dapat menjadi faktor yang menyebabkan keterlambatan atau terlewatnya distribusi makanan.

"Bisa jadi karena kelasnya terpisah jauh, ini menjadi alasan mengapa terlewatkan. Namun, kami tetap menunggu penjelasan dari pengelola katering. Laporan ini sudah masuk, dan kami segera rapatkan," ujar Suwarni, Rabu (15/1/2025).

Dugaan penyebab siswa tidak kebagian makanan

Kompas.com/Ahmad Dzulviqor Cerianya pelajar SMPN 1 Nunukan saat menerima MBG

Selain faktor jarak, koordinasi antara pihak katering dan sekolah juga diduga menjadi kendala.

Bidang Kesiswaan SMPN 2 Nunukan, Impun Novitasari, mengungkapkan bahwa pihak sekolah tidak mendapat informasi atau penjelasan terkait tidak adanya distribusi makanan pada hari tersebut.

"Kami tidak tahu sebabnya apa, dan anak-anak kelas VII akhirnya pulang dengan kecewa," katanya.

Suwarni menambahkan bahwa pihaknya telah meminta pengelola katering An Nisa memberikan penjelasan terkait insiden ini.

Dalam rapat evaluasi, akan dibahas kemungkinan adanya kompensasi atau penggantian makanan bagi siswa yang tidak kebagian.

"Ini jadi catatan besar untuk perbaikan distribusi ke depannya. Kami harus pastikan program MBG ini berjalan lancar tanpa ada siswa yang merasa dirugikan," kata Suwarni.

Program MBG yang dimulai sejak Senin (6/1/2025) ini bertujuan menyediakan makanan bergizi untuk ribuan pelajar di Nunukan.

Namun, kendala teknis seperti lokasi yang tersebar dan sistem distribusi yang belum optimal menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi.

Ke depan, Suwarni berharap koordinasi antara penyedia katering, pihak sekolah, dan pengawas program dapat ditingkatkan agar insiden serupa tidak terulang.

"Kejadian ini tidak hanya merugikan siswa tetapi juga mencoreng tujuan mulia program ini, yaitu meningkatkan asupan gizi para pelajar," tutupnya.

Tanjung Selor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nunukan bertekad menyukseskan program Makan Bergizi Gratis yang resmi dimulai di enam sekolah di Kecamatan Nunukan Selatan dengan alokasi 2.700 porsi makanan.

“Menu yang disajikan telah dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah,” kata Selamat, Ketua PERSAGI Cabang Kabupaten Nunukan di Nunukan, Senin.

Pengelola Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan telah menyusun menu yang bervariasi dan bergizi seimbang sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan. Setiap porsi makanan mengandung sekitar 719 kalori, 34 gram protein, dan 30,7 gram lemak.

Menu makan siang gratis yang disajikan pada Senin (6/1/2025) terdiri atas nasi, tumis kacang labu kuning, tempe, ayam krispi, dan buah semangka.

Menu ini, lanjut Selamat, telah disesuaikan dengan Juknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025.

"Kami optimistis program ini meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak sekolah di Nunukan dan akan berdampak positif pada prestasi belajar mereka," tambahnya.

Kepala SD 05 Nunukan Selatan menyambut baik program ini. Ia sangat berterima kasih atas inisiatif pemerintah.

“Program Makan Bergizi Gratis ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami dan semoga program ini berkelanjutan," ungkapnya.

Program Makan Bergizi Gratis di Nunukan akan berlangsung selama satu tahun ke depan.

Sebanyak 2.700 porsi makanan bergizi disalurkan setiap harinya ke enam sekolah yang telah ditunjuk, yaitu SD 03, SD 05, SD 2, dan SD 1 Nunukan Selatan, serta SMP 4, dan SMA 2 Nunukan Selatan.

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

NUNUKAN, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, masih menunggu regulasi dan standar harga per menu yang ditetapkan oleh Pemerintah RI.

Meskipun wacana pelaksanaan MBG mulai Januari 2025, Pemda Nunukan belum dapat menyiapkan segala kebutuhan karena belum ada kepastian dari pusat terkait standar harga dan regulasi lainnya.

"Kami belum tahu seperti apa program ini nantinya. Berapa standar harga menunya, dan bagaimana aturan pembiayaan jika sebagian dibebankan ke APBD," ujar Kadisdik Nunukan, Akhmad, pada Jumat (3/1/2025).

Sekitar 37.500 anak usia PAUD, SD, dan SMP menjadi sasaran program ini di Kabupaten Nunukan.

Pemda Nunukan telah menghitung kebutuhan anggaran yang harus ditutupi jika standar harga yang ditetapkan adalah Rp 15.000 per porsi, yang dapat mencapai lebih dari Rp 60 miliar setahun.

Namun, jika harga turun menjadi Rp 10.000, anggaran yang dibutuhkan bisa lebih dari Rp 100 miliar per tahun, yang menjadi beban APBD.

Selain itu, pengelolaan untuk siswa SMA/SMK yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi juga masih perlu dibahas.

"Nunukan, sebagai daerah perbatasan, menghadapi tantangan serius dalam distribusi MBG, terutama ke daerah pedalaman yang sulit dijangkau," kata Akhmad.

Pada uji coba MBG akhir 2024, standar harga yang disepakati adalah Rp 15.000 untuk Kota Nunukan, Rp 20.000 untuk Pulau Sebatik, dan Rp 25.000 untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan).

Masalah distribusi ke daerah terpencil, seperti Lumbis, yang hanya dapat dijangkau dengan jalur sungai dan biaya pengiriman yang tinggi, juga menjadi perhatian.

Akhamd berharap Badan Gizi Nasional (BGN) dapat turun langsung ke Nunukan untuk meninjau kondisi lapangan dan membuat kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah perbatasan.

Sebelumnya, program serupa, PMTAS (Program Makanan Tambahan Anak Sekolah), pernah diterapkan dengan pengelolaan yang lebih sederhana dan lebih sesuai dengan kondisi wilayah terisolasi di Nunukan.

Akhmad berharap dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan fakta dan kondisi nyata di lapangan kepada pemerintah pusat.