Yayasan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, yakni Yayasan Media Berkat Nusantara, berjanji mencairkan dana mitra dapur milik Ibu Ira Mesra Destiawati (59). Pihak mitra dapur itu mengaku belum dihubungi terkait niat tersebut.

"Terakhir kirim surat mau ketemu. Belum (dihubungi), saya nunggu proposalnya. Saya udah minta proposal tapi nggak dikasih," kata kuasa hukum mitra dapur MBG di Kalbata, Danna Harly, kepada wartawan, Minggu (27/4/2025).

Danna juga merespons soal bantahan yayasan yang ditudingnya menggelapkan dana. Dia menyerahkan hal itu sepenuhnya ke kepolisian.

"Kita lihat aja nanti di kepolisian. Selain dari polisi ini bakal ada lagi yang nyikat," katanya.

Kemudian, Danna menegaskan proses hukum akan tetap berjalan meskipun nanti tunggakan hampir Rp 1 miliar itu dibayarkan.

"Lanjut sebagai pelajaran, perintah dari atas," tegasnya.

Sebelumnya, yayasan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, yakni Yayasan Media Berkat Nusantara, berjanji mencairkan dana mitra dapur milik Ibu Ira Mesra Destiawati (59). Diketahui tunggakan itu hampir mencapai Rp 1 miliar.

"Kami akan cairkan, dari yayasan akan mencairkan langsung ke rekening Ibu Ira," kata perwakilan yayasan, Mei Imaniar, dalam konferensi pers di Jakarta, dilansir Antara, Jumat (26/4).

Terkait ketentuan tentang transparansi pengeluaran yang uang negara, Mei menyerahkan kepada pihak lain mengikuti arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Namun pihaknya enggan menyebutkan besaran anggaran terkait Program MBG yang dikelolanya.

Dia menegaskan klaim niat jahat kepada yayasannya adalah sebuah tuduhan.

"Terkait niat jahat atau nggak, itu menurut kami tuh tuduhan yang nggak berdasar dan memang harus dilengkapi lagi," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Yayasan Media Berkat Nusantara buka suara terkait tudingan belum membayar mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan. Yayasan juga dilaporkan atas dugaan penggelapan pembayaran senilai Rp 975.375.000 atau nyaris Rp 1 miliar.

Kuasa Hukum Yayasan, Timoty Ezra Simanjuntak, menegaskan bahwa tudingan yang dilayangkan mitra tidak benar. Pembayaran dari instansi itu sudah ada di dalam rekening dan nominalnya tidak berubah.

"Tidak sesuai dengan tuduhan penyelewengan dana, itu sangat jauh. Pembayaran sudah diterima, sudah di-keep, tidak dilakukan penyelewengan oleh Yayasan Media Berkat Nusantara," kata Timoty dalam Konferensi Pers di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2025).

Menurutnya, dana pembayaran tersebut sudah ada di dalam rekening dan tidak terjadi penyelewengan. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat terkait perhitungan sehingga dana belum dapat cair sepenuhnya kepada mitra.

Selain itu, yayasan bersama pengelola dapur membutuhkan data-data konkrit yang transparan dan akuntabel untuk pencairan dana ke mitra. Ketiga, terkait pertanggungjawaban, pihaknya sedang dalam proses mengundang pihak kuasa hukum mitra MBG penggugat yaitu Ira.

"Kami harus mengutamakan prinsip kehatian, data pendukung harus akuntabel, harus transparan. Banyak yang tidak seperti itu, banyak oknum-oknum. Jadi kita mencegah, karena ini proyek nasional dan harus didukung," ujarnya.

Yayasan Janji Cairkan Duit Mitra

Sementara itu, Perwakilan Yayasan, Mei Imaniar, menegaskan bahwa pihaknya akan mencairkan uang pembayaran operasional mitra tersebut. Hal ini sesuai dengan arahan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Pasti akan dicairkan. Dari Yayasan, akan mencairkan, sesuai arahan dari Kepala Badan Gizi Nasional," ujar Mei, dalam kesempatan yang sama.

Terkait klaim data dan ketentuan tentang transparansi pengeluaran mitra yang menggunakan uang negara itu, yayasan akan serahkan kepada pihak ketiga untuk mengurusnya.

Di sisi lain, Mei enggan menyebutkan berapa besaran dana operasional yang belum dibayarkan. Ia juga tidak mengkonfirmasi apakah angkanya hampir menyentuh Rp 1 miliar. Satu hal yang pasti, dana akan dicairkan ketika datanya valid.

"Jadi intinya ketika ada tagihan, dilengkapi data yang cukup, dan datanya itu valid, kita bayarkan. Itu yang pertama," imbuh Timoty.

"Dibayarkan metodenya banyak, bisa titip konsinyasi, bisa titip di escrow, masih banyak cara-cara. Makanya kita akan undang kuasa hukum dari Ibu Ira (Mitra MBG), kalau tidak hari Rabu, hari Selasa. Kita akan ngomong, nih, yuk kita omongin. Tertutup, biar cepat selesai," sambungnya.

Yayasan Media Berkat Nusantara menyampaikan klarifikasi soal tudingan belum membayar mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan. Yayasan sendiri telah dilaporkan atas dugaan penggelapan pembayaran senilai Rp 975.375.000 atau nyaris Rp 1 miliar.

Kuasa Hukum Yayasan, Timoty Ezra Simanjuntak, menyampaikan beberapa poin klarifikasi. Pertama, ia menegaskan bahwa tudingan yang dilayangkan mitra tidak benar. Pembayaran dari instansi itu sudah ada di dalam rekening dan nominalnya tidak berubah.

"Tidak sesuai dengan tuduhan penyelewengan dana, itu sangat jauh. Pembayaran sudah diterima, sudah di-keep, tidak dilakukan penyelewengan oleh Yayasan Media Berkat Nusantara," kata Timoty dalam Konferensi Pers di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2025).

Menurutnya, dana pembayaran tersebut sudah ada di dalam rekening dan tidak terjadi penyelewengan. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat terkait perhitungan sehingga dana belum dapat cair sepenuhnya kepada mitra.

Kedua, yayasan bersama pengelola dapur membutuhkan data-data konkrit yang transparan dan akuntabel untuk pencairan dana ke mitra. Ketiga, terkait pertanggungjawaban, pihaknya sedang dalam proses mengundang pihak kuasa hukum mitra MBG penggugat yaitu Ira.

"Kami harus mengutamakan prinsip kehatian, data pendukung harus akuntabel, harus transparan. Banyak yang tidak seperti itu, banyak oknum-oknum. Jadi kita mencegah, karena ini proyek nasional dan harus didukung," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan yayasan, Mei Imaniar, mengatakan pihaknya akan mencairkan uang pembayaran mitra tersebut sesuai dengan arahan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan hindayana.

"Kami akan cairkan, dari Yayasan akan mencairkan langsung ke rekening Ibu Ira. Terkait ketentuan tentang transparansi pengeluaran yang uang negara itu, kami serahkan kepada pihak lain. Begitu arahan dari Kepala Badan Gizi Nasional," ujar Mei.

Namun demikian, Mei enggan menyebutkan berapa besaran dana tersebut. Ia juga tidak mengkonfirmasi apakah angkanya hampir menyentuh Rp 1 miliar seperti yang digugat Ira. Satu hal yang pasti, dana akan dicairkan ketika datanya valid.

"Jadi intinya ketika ada tagihan, dilengkapi data yang cukup, dan datanya itu valid, kita bayarkan. Itu yang pertama. Dibayarkan metodenya banyak, bisa titip konsignasi, bisa titip di escrow, masih banyak cara-cara. Makanya kita akan undang kuasa hukum dari Ibu Ira, kalau tidak hari Rabu, hari Selasa. Kita akan ngomong, nih, yuk kita omongin. Tertutup, biar cepat selesai," imbuh Timoty.

Sebagai informasi, sebelumnya mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke Kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly dilansir Antara.

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Presiden Prabowo Subianto juga telah merespons dugaan penggelapan dana tersebut. Prabowo mengatakan dirinya akan menelusuri secara langsung hal ini. Ketika ditanya, Prabowo nampak kaget dengan adanya penggelapan dana yang terjadi. Dia mengaku belum tahu dan akan mengecek secara langsung kasus ini.

"Penggelapan? Nanti saya cek ya. Saya belum tahu," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ira Mesra, pemilik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, akan mengajukan gugatan perdata jika ganti rugi biaya operasional program MBG belum diselesaikan.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengungkapkan, pihaknya kini tengah menyusun gugatan perdata.

"Ini kami sedang disiapkan gugatan (perdata). Kan sudah seharusnya minggu kemarin (dibayarkan) tapi ini belum ada," ucap Danna saat dikonfirmasi, Senin (21/4/2025).

Danna menjelaskan, sampai saat ini kliennya belum memperoleh ganti rugi biaya operasional MBG dan masih terus menggunakan dana pribadi.

"Hingga saat ini belum ada lagi (komunikasi), saya akan bersurat lagi (ke Yayasan MBN). Hari ini masih memasak pakai uang pribadi," ungkap Danna.

Danna berujar, saat ini ada satu saksi sedang diperiksa oleh Polres Jakarta Selatan terkait dugaan penggelapan dana MBG yang diperkirakan mencapai hampir Rp 1 miliar.

"Hari ini satu saksi diperiksa (Polres Jakarta Selatan), saksi itu merupakan bagian dari operasional dapur Kalibata dan besok ada dua orang," jelas Danna.

Sebelumnya, kasus ini terkuak setelah Ira Mesra melaporkan dugaan penggelapan dana MBG ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan tersebut terregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya pada Kamis, 10 April 2025.

Danna Harly menyatakan bahwa laporan tersebut ditujukan kepada yayasan dan beberapa individu yang terkait.

"Untuk laporan polisi sudah kami serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," kata Danna.

Yayasan MBN diduga tidak menyalurkan dana MBG yang seharusnya digunakan untuk operasional dapur.

Menurut Harly, kliennya telah memasak lebih dari 65.000 porsi makanan namun tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN diketahui telah menerima transfer dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang mengelola program MBG, tetapi dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra atau vendor yang bertanggung jawab atas kegiatan memasak dan distribusi.

Ira Mesra menanggung seluruh biaya operasional sendiri, termasuk pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, yayasan justru mengklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta akibat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

"Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan," ungkap Harly.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975.375.000.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kami sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware.

Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," ucap Harly.

JAKARTA, KOMPAS.com -Ira Mesra, pemilik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, terpaksa menggunakan dana pribadinya untuk biaya operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disebabkan oleh keterlambatan pembayaran dari Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) yang hingga kini belum juga dicairkan.

"Hingga saat ini belum ada lagi (komunikasi), saya akan bersurat lagi (ke Yayasan MBN). Hari ini masih memasak pakai uang pribadi," ungkap kuasa hukum Ira, Danna Harly, saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (21/4/2025).

Danna menambahkan, timnya tengah mempersiapkan gugatan perdata terkait ganti rugi yang belum diselesaikan.

"Ini kami sedang disiapkan gugatan (perdata). Kan sudah seharusnya minggu kemarin (dibayarkan) tapi ini belum ada," ucapnya.

Saat ini, satu saksi sedang diperiksa oleh Polres Jakarta Selatan terkait dugaan penggelapan dana MBG yang diperkirakan mencapai hampir Rp 1 miliar.

"Hari ini satu saksi diperiksa (Polres Jakarta Selatan), saksi itu merupakan bagian dari operasional dapur Kalibata dan besok ada dua orang," jelas Danna.

Sebelumnya, kasus ini terkuak setelah Ira Mesra melaporkan dugaan penggelapan dana MBG ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan tersebut terregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya pada Kamis, 10 April 2025.

Danna Harly menyatakan bahwa laporan tersebut ditujukan kepada yayasan dan beberapa individu yang terkait.

"Untuk laporan polisi sudah kami serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," kata Danna.

Yayasan MBN diduga tidak menyalurkan dana MBG yang seharusnya digunakan untuk operasional dapur.

Menurut Harly, kliennya telah memasak lebih dari 65.000 porsi makanan namun tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN diketahui telah menerima transfer dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang mengelola program MBG, tetapi dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra atau vendor yang bertanggung jawab atas kegiatan memasak dan distribusi.

Ira Mesra menanggung seluruh biaya operasional sendiri, termasuk pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, yayasan justru mengeklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta akibat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

"Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan," ungkap Harly.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975.375.000.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kami sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," ucap Harly.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata, Jakarta Selatan, Ira Mesra, mencurigai adanya niat jahat dari salah satu oknum dalam yayasan yang menjadi mitra dalam program nasional tersebut.

Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin yang melihat fakta tersebut mengatakan, belum dibayarkannya dana sebesar Rp 975,3 juta kepada mitra dapur MBG di Kalibata bukanlah kesalahan Badan Gizi Nasional (BGN), melainkan yayasan.

Diketahui, Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) merupakan pengelola Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang bermitra dengan dapur MBG di Kalibata.

"Ini pandangan objektif saya ya. Khusus kasus SPPG di Kalibata itu, yang trouble yayasannya. BGN sudah menunaikan kewajibannya membayar kebutuhan MBG ke yayasan sesuai ketentuan yang ada. Tapi yayasan tidak membayarkan ke mitranya," ujar Zainul lewat keterangannya, dikutip Sabtu (19/4/2025).

Lanjutnya, kerja sama antara BGN dan yayasan secara prosedur telah berjalan sesuai koridor.

Namun, yayasan diduga mengalami keterbatasan permodalan maupun infrastruktur sehingga melibatkan pihak ketiga sebagai pelaksana teknis layanan katering.

"BGN hanya bermitra dengan yayasan. Persoalan terjadi ketika yayasan gagal memenuhi kewajiban ke penyedia layanan. Ini harus jadi pembelajaran bersama," ujar Zainul.

Adanya kasus tersebut, ia menekankan pentingnya tiga pengawas di setiap SPPG, yakni ahli keuangan, manajer dapur, dan ahli gizi.

"Mereka (tiga orang pengawas) ini tiap hari berkantor di SPPG, pelaku dalam proses MBG di dapur, harusnya segera melapor ke BGN ketika misalnya terjadi penumpukan tunggakan dari Yayasan ke mitranya," ujar Zainul.

Curigai Oknum Yayasan

Pemilik dapur MBG Kalibata, Ira Mesra mencurigai adanya niat jahat dari salah satu oknum dalam yayasan yang menjadi mitra dalam program nasional tersebut.

Kecurigaan itu muncul usai Ira menjalani pemeriksaan selama sekitar sembilan jam di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (18/4/2025).

"Tadi sudah dijelaskan semua oleh Ibu Ira, ternyata memang ada niat jahat yang diduga keras itu dilakukan oleh salah satu orang di yayasan itu, yang nantinya mungkin akan segera dipanggil oleh Polres Jakarta Selatan," kata kuasa hukum Ira Mesra, Danna Harly, Jumat.

Meski belum menyebutkan secara spesifik siapa yang dimaksud, Danna menegaskan bahwa oknum tersebut berperan cukup penting baik di yayasan maupun dalam pelaksanaan program MBG Kalibata.

"Tapi yang jelas tadi pendalamannya kepada satu orang itu yang bisa dibilang aktor utamanya lah," ungkap Danna.

Pemeriksaan juga menyoroti perbedaan antara isi perjanjian kerja sama dengan pelaksanaan di lapangan.

Dalam perjanjian, disebutkan bahwa anggaran per porsi makanan MBG adalah Rp15.000. Namun dalam praktiknya, angka tersebut berubah menjadi Rp13.000.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mencabut regulasi terkait Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 408/KPTS/M/2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 Tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara.

Keputusan tersebut dirilis di situs resmi Kementerian PU. Melansir dari belied tersebut, Satgas Pembangunan IKN dibentuk dalam rangka mempersiapkan infrastruktur IKN. Dalam perjalanannya, pemerintah telah membentuk Otorita IKN.

"Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sehingga tidak diperlukan Satuan Tugas Ibu Kota Negara di Kementerian Pekerjaan Umum," tulis beleid tersebut, dikutip Kamis, (17/4/2025).

Untuk itu, Menteri PU Doddy Hanggodo menerbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara dan diteken pada 26 Maret 2025. Melalui aturan tersebut, Satgas Pembangunan IKN tidak diperlukan lagi.

"Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi beleid tersebut.

Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN dibentuk oleh Menteri PUPR era Jokowi, Basuki Hadimuljono, pada 2021. Pembentukan Satgas tersebut melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1419/KPTS/M/2021 tentang Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN.

Saat ini, jabatan Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN diemban oleh Danis H. Sumadilaga. Sebelumnya, Danis pernah menjabat Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.

Simak juga Video: Gubernur Kaltim Tepis IKN Mangkrak: Hari Ini Sudah Luar Biasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, berhenti beroperasi setelah pihak mitra, Ira Mesra, tidak menerima uang operasional sekitar Rp 1 miliar dari Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN).

Kasus dugaan penggelapan itu terungkap usai Ira Mesra melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal 10 April 2025.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan bahwa Yayasan MBN tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tetapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386,5 juta dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang menaungi program MBG.

Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada Ira Mesra. Menurut Harly, seluruh biaya operasional ditanggung sendiri oleh kliennya tanpa ada bantuan dari pihak yayasan.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975,3 juta, baru dua tahap. Makanya, kami sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," kata Harly.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa kasus tersebut merupakan murni masalah internal yayasan. “Itu murni masalah internal mitra,” ujar Dadan kepada wartawan saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).

Dadan juga mengaku baru tahu bahwa mitra BGN memiliki mitra atau partner lagi.

“Rupanya kami juga baru tahu kalau mitra itu adalah partner. Jadi mereka itu, antara yayasan dengan pemilik fasilitas adalah dua pihak yang berbeda,” kata Dadan.

“Dan di antara mereka kan ada perjanjian khusus,” tutur dia.

Dadan hanya mengetahui bahwa mitra BGN merupakan satu kesatuan.

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai rapat koordinasi terkait program MBG di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Pihak mitra menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan. “Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa,” tulis siaran pers BGN.

BGN juga telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran tersebut sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN (Media Berkat Nusantara).

Pada mediasi, Rabu kemarin, Dadan mengatakan bahwa yayasan dan pihak mitra saling mendengarkan masalah satu sama lain.

Mulai hari ini, Dadan pun meminta SPPG Kalibata beroperasi lagi. “Kami tadi sudah minta agar besok (hari ini) SPPG Kalibata sudah operasional kembali,” ujar Dadan.

Dadan juga tidak mempermasalahkan apabila pihak mitra telah melaporkan Yayasan MBN ke polisi. “Ya itu urusan mereka lah. Bagi kami sudah selesai masalahnya. Jadi kalau bisa, ya sudah. Kalau bisa kekeluargaan, kenapa harus ke polisi?” kata Dadan.

Dadan juga menambahkan bahwa BGN akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG. “BGN berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin,” kata Dadan.

BGN juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG, sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dapur makan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan terpaksa berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.

Penyebabnya, dapur yang dioperasikan Ira Mesra itu, belum dibayar oleh Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), mitra Badan Gizi Nasional (BGN).

Padahal, sejak Februari 2025, dapur milik Ira telah menyuplai 65.025 porsi makan bergizi gratis dalam dua tahap pelaksanaan program.

Untuk mendukung pelaksanaan program unggulan pemerintah itu, Ira bahkan harus merogoh uang Rp 973.375.000.

Namun, uang yang justru menjadi haknya tersebut hingga kini belum dibayarkan oleh yayasan MBN.

BGN bakal evaluasi

Kepala BGN Dadan Hindayana memastikan akan mengevaluasi peristiwa ini agar tak terjadi lagi di kemudian hari.

Ia memastikan, BGN akan lebih selektif dalam memilih mitra Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan melaksanakan program MBG.

“Kedepan, kami berkomitmen melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG,” jelasnya.

“Sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat,” tegas dia.

KOMPAS.COM/AJI YK PUTRA Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan ke SMP Negeri 19 Palembang, Senin (14/4/2025).

Sudah bayar ke yayasan

Di sisi lain, Dadan mengatakan, pihaknya telah membayarkan kewajiban mereka di dalam pelaksanaan MBG ini.

“BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN,” lanjut dia.

Selain itu, ia mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan yayasan MBN, mitra serta Kepala SPPG Pancoran untuk mengevaluasi persoalan ini.

“BGN selaku pemrakarsa program MBG turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan,” kata Dadan.

Kepercayaan publik taruhannya

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, kepercayaan publik terhadap program pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah ini dapat menurun, jika isu ketidakberesan di dalam pengelolaan serta eksekusi program ini berantakan.

“Kalau program MBG gagal, maka dampaknya jelas mempengaruhi public trust. Ketidakpercayaan publik bisa memunculkan resistensi tinggi terhadap program-program serupa ke depan,” ujar Trubus kepada Kompas.com, Senin (14/4/2025).

Dia menambahkan, kasus ini ibarat fenomena gunung es yang kemungkinan hanya menampakkan sebagian kecil dari persoalan besar yang terjadi di lapangan.

Trubus mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh atas dugaan penyelewengan program bantuan ini.

“Ini perlu investigasi menyeluruh, karena dugaan kita pasti kasus serupa terjadi di tempat lain. Kenapa bisa begitu? Karena pengawasan yang lemah dan tata kelola yang tidak transparan,” jelas Trubus.

NUSANTARA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan menuju ibu kota politik pada tahun 2028 dengan menggelar kegiatan Penjajakan Minat Pasar terkait Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sektor Perumahan pada Senin (24/02/2025) lalu.

Kegiatan ini merupakan bagian dari tahap penyiapan Proyek KPBU IKN, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur IKN, serta mematuhi Peraturan Menteri PPN Nomor 6 Tahun 2022.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang Proyek KPBU IKN Sektor Perumahan kepada pelaku usaha, investor, dan lembaga keuangan/kreditur.

Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan atau hunian di IKN melalui skema KPBU, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022.

Namun demikian, nilai realisasi proyek KPBU ini akan diketahui dari hasil tender atau pelelangan nanti.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

"Market sounding selama dua hari itu, untuk memperkenalkan proyek KPBU yang nantinya akan ditenderkan. Nah, nilainya akan tergantung dari hasil tender nanti," ujar Agung.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan pemerintah sedang menyiapkan pembangunan jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT) menggunakan skema pendanaan APBN untuk mendukung investasi swasta.

Menurutnya, beberapa skema pembangunan IKN akan dilakukan mulai tahun 2025 ini. Pertama, melalui APBN, yang saat ini sedang kami tenderkan.

"Kami juga membangun jalan dan MUT, terutama di wilayah 1B dan 1C, untuk bisa melayani investor yang akan melakukan pembangunan, bahkan (investor) sudah ada yang melakukan groundbreaking," ujar Basuki.

Penyerahan Letter to Proceed (LtP)

Sejauh ini, ada tiga Letter to Proceed (LtP) yang menunjukkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur dasar.

"Dua oleh konsorsium asing dan satu lagi oleh dua BUMN. Kemudian untuk hunian juga sudah ada enam LtP dengan rincian dua oleh konsorsium asing, tiga oleh swasta nasional, dan satu oleh BUMN," jelas Agung.

Pada kesempatan yang sama, Otorita IKN menyerahkan LtP kepada Konsorsium PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Penyerahan ini menandai kemajuan dalam tahapan investasi dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menyusun studi kelayakan dan persiapan awal pembangunan MUT dan jalan.

Penjajakan Minat Pasar ini menjadi langkah awal sebelum memasuki tahap transaksi proyek yang direncanakan pada Semester I tahun 2025.

Otorita IKN berharap partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan investasi dan mewujudkan Proyek KPBU IKN Sektor Perumahan.

Dengan adanya skema KPBU ini, diharapkan pembangunan infrastruktur dan hunian di IKN dapat berjalan lebih cepat dan efisien, serta menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terus berlanjut. Beberapa proyek properti sudah mulai dibangun di sana, seperti perhotelan, perkantoran, hingga rencana pembangunan hunian komersial.

Akan tetapi, di sana masih belum ada tanda-tanda masuknya proyek perumahan subsidi. Apakah para pengembang belum mau membangun rumah subsidi di IKN?

Menurut Ketua Umum DPP Realetstat Indonesia Joko Suranto, pihaknya ingin membangun rumah subsidi di IKN. Namun, tidak dalam waktu dekat ini.

"Apakah REI mau bangun rumah subsidi di IKN? Of Course, pasti lah pada saatnya (dibangun)," katanya dalam acara Diskusi Media 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' di Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Joko melanjutkan, pihaknya akan membangun rumah subsidi ketika sudah mulai banyak penghuni di IKN. Selain itu, fasilitas umumnya juga harus sudah tersedia terlebih dahulu, misalnya seperti rumah sakit dan sekolah, agar masyarakat semakin tergerak untuk ke IKN.

Terlebih lagi, masyarakat yang bisa membeli rumah subsidi harus memenuhi syarat tertentu, misalnya dari sisi penghasilan. Jika penghasilan orang-orang yang tinggal di IKN melebihi batas maksimum syarat pembelian rumah subsidi, maka rumah tersebut tidak akan bisa dibeli.

"Tahun 2028 saja baru mau pindah, kalau kita bangun sekarang atau 2026 kita mengikuti jejaknya Roro Jonggrang, padahal kita kan pelaku usaha, kita kan bangun untuk masyarakat. Kalau masyarakatnya belum ada, berarti kita bangun FLPP rasa Roro Jonggrang," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, pihaknya baru akan membangun rumah subsidi di IKN jika sudah ada penduduk yang tinggal di sana atau ingin melihat permintaannya terlebih dahulu.

"Pada prinsipnya kami belum bisa jawab karena kami itu bicaranya supply and demand," ungkapnya.

Senada, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) M Syawali menuturkan, pihaknya akan melihat permintaan pasar terlebih dahulu sebelum membangun rumah subsidi di IKN. Meski demikian, salah satu anggotanya sudah memiliki tanah di Samarinda yang siap digunakan untuk membangun rumah subsidi apabila diperlukan.

"Tentunya kita harus lebih memprioritaskan captive market. Kalau di sana masih sepi sunyi kami dari Asprumnas juga belum memulai (bangun rumah subsidi) walaupun kami sudah menyiapkan lahan dekat Samarinda itu sekitar lebih kurang 350 ha, itu ada dari anggota kami yang tidak perlu dibayar katanya 'nanti saja kalau sudah laku baru dibayar'. Itu kami memang belum mengeluarkan modal sama sekali untuk di IKN," paparnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Apernas Jaya) Andriliwan Mohamad atau yang dikenal sebagai Andre Bangsawan mengatakan pihaknya sudah memiliki lahan tak jauh dari titik 0 KM IKN untuk dibangun rumah subsidi. Namun, pihaknya masih belum ingin membangunnya dalam waktu dekat ini.

"IKN kami dukung, tapi kalau membangun di sana ya kami dari Apernas Jaya belum ada keinginan, tapi kami sudah menyiapkan lahan," ujarnya.

BANJAR, iNewsTasikmalaya.id - DPC Poros Sahabat Nusantara (Posnu) Kota Banjar, mendatangi Dinas Lingkungan Hidup untuk mempertanyakan kelanjutan program bantuan 3 juta rumah yang saat ini masih dalam tahap validasi pendataan oleh enumerator.

"Pendataan sudah berjalan, tapi teknis terkait alternatif maupun solusi yang ditawarkan belum jelas," ungkap Pembina DPC Posnu Kota Banjar, Muhlison, Kamis (27/2/2025).

Muhlison, yang juga mantan ketua PMII Kota Banjar, menekankan bahwa kebijakan pemerintah seharusnya berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak boleh terburu-buru mengambil skema subsidi perbaikan.

"Di lapangan, kami masih menemukan banyak masyarakat yang status tempat tinggalnya masih tumpang karang. Bagaimana dengan warga yang belum memiliki kepemilikan tanah?" tuturnya.

Selain itu, Muhlison juga mempertanyakan metode pendataan yang dilakukan oleh enumerator serta hasil korespondensi dari pendataan yang telah dilakukan.

"Bagaimana kemudian muncul kesimpulan bahwa warga Kota Banjar tidak berminat terhadap bantuan alternatif rumah susun? Kami mempertanyakan metode yang digunakan karena sangat mempengaruhi hasil dan keputusan atas alternatif solusi yang ditawarkan," kata dia.

Muhlison berharap pemerintah melakukan verifikasi lebih detail terhadap penerima manfaat, khususnya yang masih tumpang karang, karena mereka juga memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan tempat tinggal yang layak.

"Alternatif rumah susun akan menjadi pilihan yang diminati, tinggal bagaimana pemerintah memberikan edukasi tentang kebutuhan rumah layak huni, meskipun jauh dari tempat kerja," paparnya.

Rumah susun akan menjadi solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan rumah layak huni tanpa biaya sewa yang ditanggung oleh pemerintah.

"Peluang ini jangan sampai terlewatkan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan tempat tinggal yang layak," kata dia.

Adapun pertemuan dengan Dinas LH, Muhlison menyimpulkan bahwa Dinas belum bisa memberikan kejelasan terkait program bantuan 3 juta rumah ini.

"Ini masih dalam tahap perencanaan sehingga Posnu Kota Banjar mendorong untuk ikut serta dalam mensukseskan program agar tepat guna dan tepat sasaran," imbuhnya.

Posnu Kota Banjar juga berencana melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Banjar agar penerima manfaat adalah benar-benar masyarakat yang layak menerima bantuan program 3 juta rumah tersebut.

Editor : Asep Juhariyono