Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan pihaknya telah menandatangani MoU dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang di dalamnya menyangkut 13 program, termasuk pengawasan terhadap Makan Bergizi Gratis. Namun, Ikrar menyebut pada kenyataannya di lapangan pihaknya tak dilibatkan, misalnya untuk mengawasi dapur-dapur MBG.

Hal itu disampaikan Ikrar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ikrar mulanya menjawab pertanyaan mayoritas anggota Komisi IX DPR RI terkait makan bergizi hingga kasus keracunan di sejumlah daerah.

"Sesuai dengan MOU BPOM dan BGN, itu kita mempunyai kesepakatan akan membuat kegiatan, ada 13 program yang akan kami lakukan untuk menjalankan dan mengawasi dan mengawal MBG ini. Namun, kenyataannya, kami dari BPOM, dari 13 yang harus kami lakukan, sebetulnya ada beberapa kendala," kata Ikrar dalam rapat.

Ikrar mengatakan BPOM mempunyai personel untuk mengawasi produksi pangan, tetapi tak dilibatkan. Dia mengatakan penentuan personel di sana menjadi tanggung jawab penuh BGN.

"Contoh paling konkret untuk penyiapan. Kita punya tenaga, kita punya personel, kita punya keahlian dalam hal pengawasan untuk produksi pangan itu. Nah, selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini kami tidak dilibatkan dalam penanganan. Ini sudah layak dapurnya atau tidak, ini sudah sesuai standar atau tidak, kami tidak dilibatkan dalam hal itu," ujar Ikrar.

"Tentu kami sebagai lembaga yang tentu bukan kewenangan kami menjalankan Makan Bergizi Gratis itu, domainnya ada di BGN, kami akan turun, bekerja, kalau dilibatkan. Kan begitu logikanya. Jadi bukan kami tidak mau bekerja untuk itu, tapi kami tidak dilibatkan untuk pengajuan hal itu," tambahnya.

Dia pun menjelaskan pelibatan BPOM dalam pemberian modul-modul untuk pelatihan. Ikrar mengatakan semestinya untuk pengawasan dapur, BPOM diikutsertakan lantaran menjadi hal yang sangat mendasar.

"Tetapi dalam hal yang sangat prinsip, menurut saya itu dapurnya itu kami harus dilibatkan seharusnya," ujarnya.

Ikrar mengatakan pihaknya akan dilibatkan saat sudah terjadi kejadian luar biasa atau keracunan pada siswa-siswa. Dia berharap nantinya BPOM dilibatkan sepenuhnya dalam pengawasan itu.

"Nah kami dilibatkan pada saat sudah terjadi kejadian luar biasa karena memang itu kenyataannya. Jadi maksudnya kami menjelaskan secara transparan apa adanya, supaya menggugah Badan Gizi untuk melibatkan kami," kata Ikrar.

"Karena tidak mungkin kami sekonyong-konyong kami menugaskan kami punya tim sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menjabarkan temuan kejadian luar biasa keracunan pangan terkait makan bergizi gratis (MBG). Selama periode 2025 dilaporkan ada 17 kejadian keracunan MBG di 10 provinsi RI.

Hal itu disampaikan Taruna Ikrar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ikrar mengatakan laporan terkait keracunan itu terjadi pada periode 6 Januari sampai 12 Mei 2025.

"Kejadian luar biasa keracunan pangan pada program MBG 2025 menurut data yang kami miliki bahwa ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi dan dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat yaitu ada kontaminasi awal pangan," kata Ikrar dalam rapat.

Ia menyebut kontaminasi mayoritas terjadi pada bahan mentah. Ikrar mengatakan ada pula perkembangan bakteri akibat suhu kondisi makanan.

"Dengan sumber kontaminasi bahan mentah lingkungan pengelola penjamin dan kita belajar dari kondisi kejadian ini supaya berikutnya tidak terjadi lagi," ujar Ikrar.

"Yaitu kita juga mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan akan bakteri bagi suhu, kondisi makanan, proses," tambahnya.

Ia mengatakan dari 17 temuan itu, beberapa makanan diketahui dimasak terlalu cepat tetapi lambat untuk didistribusikan. Akibatnya, makanan itu sampai ke siswa dalam keadaan yang tidak segar lagi.

"Contohnya ada beberapa makanan dimasak terlalu cepat sehingga lambat didistribusikan sehingga menimbulkan kejadian luar biasa atau poisoning pada anak-anak kita," ujar Ikrar.

"Kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan betul tentang kegagalan pengendalian keamanan pangan yang hubungannya dengan higienis dan sanitasi," tambahnya.

Ia menyebut akan ada evaluasi dari pihak terkait supaya kejadian yang sama tak terulang. Ikrar mengatakan BPOM berkomitmen untuk memberikan pendampingan secara intens.

"Nah ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi perlu diperbaiki. Badan POM berkomitmen untuk memberikan pendampingan pada petugas khususnya yang berhubungan dengan dapur," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar menanggapi kejadian keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat. Taruna menuturkan pihaknya akan mempelajari kejadian tersebut dan menjadikannya pelajaran untuk ke depan.

Pihaknya juga akan lebih memperhatikan penyimpanan dan pengolahan baku mengingat kejadian keracunan disebabkan oleh kontaminasi bakteri Salmonella dan E Coli.

"Itu akan kami back-up, kalau terjadi kita akan belajar dari kejadian itu dan akan kita cegah. Yang salmonella kalau terjadi ini nanti kita obatin, kemudian kita belajar bagaimana dapurnya nanti diperbaiki. Dari (keamanan) bahan baku juga pasti akan kita lihat," ucap Taruna ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).

Taruna menegaskan pihak BPOM akan bekerja lebih keras terkait pengamanan program MBG. Langkah mitigasi yang dipersiapkan diharap bisa menekan tingkat keparahan kasus keracunan ketika terjadi.

Menurutnya, ini menjadi salah satu tanggung jawab yang besar bagi BPOM RI, mengingat ada 80 juta lebih orang Indonesia yang ditargetkan menerima manfaat MBG.

"Kita akan gerakkan sekitar 30 ribu SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) yang telah kita latih untuk MBG supaya tidak terjadi kejadian luar biasa, keracunan dan sebagainya. Kalaupun terjadi, bagaimana caranya tidak fatal lewat mitigasinya itu tetap komitmen kami dari Badan POM untuk MBG," tandasnya.

Sebelumnya terjadi kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal akibat menu MBG di Kota Bogor, Jawa Barat. Tercatat ada sebanyak 223 orang siswa-siswi TK sampai SMA menjadi korban.

Sejumlah pelajar di Tasikmalaya, Jawa Barat, keracunan makanan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Kini terdata ada 400 pelajar yang keracunan.

Dilansir detikJabar, Jumat (2/5/2025), jumlah tersebut berdasarkan data yang diperoleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tasikmalaya hingga hari ini. Pelajar yang terdampak merupakan siswa TK, SD, madrasah ibtidaiyah (MI) dan SMP.

Meski demikian, mayoritas siswa tidak mengalami gejala berat, sehingga tidak mendapatkan penanganan medis. Bahkan banyak siswa yang sudah beraktivitas sekolah lagi.

"Sementara kami mendapat informasi sekitar 400 orang. Itu memang kami sudah menurunkan tim ke lapangan dan meng-cross-check tentunya bersama dengan kecamatan yang sebenarnya terjadi itu apa. Jadi kami juga tengah memastikan angka pasti pelajar yang jadi korban ini," kata Kadisdikbud Kabupaten Tasikmalaya Dadan Wardana.

Kepastian penyebab keracunan masih dalam pemeriksaan. Sampel makanan dibawa untuk uji laboratorium.

Kepala Bidang Pengawasan Fasilitas, Layanan Kesehatan, dan Tempat Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, Epi Edwar Lutpi, mengaku terus melakukan penyelidikan berkaitan keracunan ini. Selain penyelidikan epidemiologi, pihaknya mendatangi dapur pengolahan Makan Bergizi Gratis.

"Sedang dilakukan penyelidikan epidemiologi terkait dengan distribusi orang tempat terdampak. Di lain pihak kita sedang inspeksi sarana produksinya dalam hal ini dapurnya terutama dalam pemilihan bahan, cara pengolahan dan cara distribusi. Kita lakukan bareng dengan balai pengawas obat makanan Tasikmalaya," Kata Epi.

Simak selengkapnya di sini.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Korban keracunan makanan diduga usai mengkonsumsi menu makan bergizi gratis (MBG) di Tasikmalaya terus bertambah. Data sementara, ada 400 pelajar yang terdampak.

Jumlah tersebut berdasarkan data yang diperoleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tasikmalaya hingga Jumat (2/5/2025). Pelajar yang terdampak merupakan siswa TK, SD, SMP bahkan Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Meski demikian, mayoritas siswa tidak mengalami gejala berat hingga tidak mendapatkan penanganan medis. Bahkan, banyak siswa yang sudah aktivitas sekolah lagi.

"Sementara kami mendapat informasi sekitar 400 orang, itu memang kami sudah menurunkan tim ke lapangan dan mengkroscek tentunya bersama dengan kecamatan yang sebenarnya terjadi itu apa, jadi kami juga tengah memastikan angka pasti pelajar yang jadi korban ini," kata Kadisdikbud Kabupaten Tasikmalaya, Dadan Wardana kepada detikJabar.

Dadan menambahkan kepastian penyebab keracunan masih dalam pemeriksaan. Sampel makanan dibawa untuk uji laboratorium.

"Tentu kita menunggu hasil lab dan butuh waktu. Karena sample makanan sudah dibawa untuk di lakukan pengujian," tuturnya.

Sementara itu Kepala Bidang Pengawasan Fasilitas, layanan Kesehatan dan tempat usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, Epi Edwar Lutpi mengaku terus melakukan penyelidikan berkaitan keracunan ini. Selain penyelidikan epidemiologi, pihaknya juga mendatangi dapur pengolahan Makan Bergizi Gratis.

"Sedang dilakukan penyelidikan epidemiologi terkait dengan distribusi orang tempat terdampak. Dilain pihak kita sedang inspeksi sarana produksinya dalam hal ini dapurnya terutama dalam pemilihan bahan, cara pengolahan dan cara distribusi. Kita lakukan bareng dengan balai pengawas obat makanan t
Tasikmalaya," Kata Epi.

Kepala SMP Negeri 1 Rajapolah, Ucu Karni menyebut anak didiknya yang mengalami sakit tercatat 20 orang. Namun, angka ini belum dipastikan karena banyak siswa yang tidak masuk sekolah. Rata-rata tiga orang per kelas dari 33 kelas.

"Kami tidak sebut keracunan yah, tapi memang ada yang sakit siswa sampai kemarin itu 20. Hari ini harus divalidkan lagi jam dua siang nanti. Memang ada yang gak sekolah rata rata tiga orang sekelas, tapi bisa izin bisa sakit kan," kata Ucu.

Video: 24 Siswa di Rajapolah Tasik Diduga Keracunan Usai Santap MBG

Video: 24 Siswa di Rajapolah Tasik Diduga Keracunan Usai Santap MBG

DPRD Kota Bandung merespons kasus keracunan menu makan siang bergizi (MBG) yang dialami ratusan siswa SMPN 35 Bandung. DPRD pun meminta pihak penyedia mesti dikoreksi atas kejadian tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Radea Respati mengatakan, pihaknya sudah meninjau kondisi di SMPN 35 Bandung usai munculnya kasus keracunan itu. Dari laporan yang ia terima, penyedia menyiapkan 3.163 menu untuk siswa yang tersebar di 4 sekolah yaitu SMAN 19 Bandung, SMPN 35 Bandung, SDN 024 Coblong dan SDN 189 Neglasari.

"Kami sebagai anggota DPRD ingin memastikan bahwa, pasti ada kejanggalan atau kesalahan dari pihak ketiga dalam melakukan pelayanan makan bergizi gratis. Sehingga harus dikoreksi, jangan sampai terjadi kembali, karena ini berhubungan dengan generasi muda kita," kata Radea dalam keterangannya, Kamis (1/5/2025)

"Hari ini hanya gejala dugaan keracunanannya seperti mual-mual dan diare. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ini tidak dilakukan koreksi, nanti bisa ada risiko lebih buruk lagi. Itu harus kita jaga betul-betul," ungkapnya menambahkan.

Radea pun telah mendapat informasi dari pihak sekolah atas insiden ini. Ia kemudian mendorong ke Pemkot Bandung supaya mendistribusikan obat-obatan bagi siswa yang diduga mengalami keracunan.

"Saya sampaikan ke pihak sekolah kalau ada hal yang kurang, hal yang dibutuhkan, maka DPRD siap mendorong Pemkot Bandung dalam penanganan ini seperti distribusi obat-obatan. Sehingga nanti hari besok kita ke sekolah, atau Senin sudah sehat kembali siswanya," ungkapnya.

Secara pribadi, Radea mengatakan peristiwa ini merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Ia pun berharap ada kesabaran dan keikhlasan, dan memastikan supaya kejadian ini mendapat penanganan.

"Jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, orang tua, ini bukan hal yang diinginkan oleh pihak sekolah, dan juga bukan diinginkan pemerintah. Sehingga harus ada kesabaran, keikhlasan, dan juga tentu kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Karena ini merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) -

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengklaim banjir rob atau banjir pesisir yang terjadi pada sejumlah lokasi di kawasan Pluit Jakarta Utara, telah surut, Selasa siang.

“Info terkini genangan pukul 10.00 WIB sudah surut,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan seluruh genangan air di DKI Jakarta sudah surut berkat kolaborasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti BPBD, Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Dinas Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP dan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan.

Menurut dia, seluruh OPD telah mengerahkan personel berikut dengan peralatan pendukung seperti pompa pertabel atau berjalan dalam menyedot genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik.

“Peran dari unsur masyarakat juga dilibatkan dalam upaya ini seperti pihak RT, RW, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan tokoh masyarakat lainnya membuat air banjir rob ini surut,” kata dia.

BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop.

Sebelumnya BPBD DKI Jakarta menyebutkan satu RT di Kelurahan Pluit Penjaringan Jakarta Utara masih terendam banjir rob atau banjir pesisir pada Selasa pagi.

"Ada satu RT dan satu ruas jalan yang masih terendam banjir rob pagi ini," kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir atau banjir rob pada 27 April hingga 4 Mei 2025 akibat adanya fenomena Super New Moon atau fase bulan perigee atau

Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir (rob) di wilayah pesisir utara Jakarta.

Kondisi ini menyebabkan Pintu Air Pasar Ikan Siaga/Siaga 2 pada Senin (28/04) pukul 18.00 WIB yang menyebabkan terjadinya beberapa genangan di utara DKI Jakarta.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

sudah lima kali direndam banjir rob

Jakarta (ANTARA) - Banjir rob atau pasang laut merendam permukiman di Komplek Muara Karang, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara pada Senin (28/4) malam.

"Air pasang laut mulai naik mulai pukul 20.00 WIB dan terus meningkat. Sepertinya pagi baru surut," kata warga Penjaringan Wibisono di Jakarta, Selasa.

Ia mengaku rumah yang ditempatinya sudah lima kali direndam banjir rob, bahkan pada Desember 2024 terendam mencapai 120 centimeter (cm).

Banjir rob ini menggenangi akses jalan yang berada di depan Bywalk Mall dan juga merendam rumah warga di RT21 RW 02 Perumahan Muara Karang dengan ketinggian air setinggi 60 cm.

"Air merendam perabotan seperti kursi dan meja yang ada di dalam rumah," kata dia.

Sebelumnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta meminta warga yang bermukim di wilayah pesisir agar mewaspadai banjir rob pada 27 April sampai 4 Mei 2025.

Sebelumnya Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan berdasarkan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok tentang peringatan dini banjir pesisir (rob), pasang air laut terjadi karena adanya super new moon (fase bulan bulan baru atau perigee).

"Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta,” ungkap Isnawa, Senin (28/4).

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Banjir rob atau pasang laut merendam permukiman warga di Kompleks Muara Karang, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara sejak semalam hingga pagi ini.

"Air pasang laut mulai naik mulai pukul 20.00 WIB dan terus meningkat. Sepertinya pagi baru surut," kata warga Penjaringan Wibisono di Jakarta, Selasa (29/4), dikutip dari Antara.

Wibisono mengaku rumahnya sudah lima kali terendam banjir rob, bahkan pada Desember 2024 terendam mencapai 120 cm.

Banjir rob ini menggenangi akses jalan yang berada di depan Bywalk Mall dan juga merendam rumah warga di RT 21/RW 02 Perumahan Muara Karang dengan ketinggian sekitar 60 cm.

"Air merendam perabotan seperti kursi dan meja yang ada di dalam rumah," ujar Wibisono.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan mengatakan banjir rob yang merendam 1 RT di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan masih terjadi pagi ini.

"Ada satu RT dan satu ruas jalan yang masih terendam banjir rob pagi ini," kata Yohan.

Yohan mengatakan banjir rob yang merendam pemukiman warga ini cukup tinggi mencapai 25 cm.

Sementara itu satu ruas jalan yang masih terendam banjir rob ada di Jalan Pluit Karang Ayu Barat atau di depan Green Bay.

"Untuk ketinggian air di sini mencapai 15 cm," kata dia.

Sementara Jalan RE Martadinata di depan Jakarta International Stadium (JIS), Papanggo, Tanjung Priok yang sempat terendam pada pagi ini sudah surut.

BPBD DKI Jakarta bersama Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, dan Dinas Gulkarmat mengerahkan personel untuk menyurutkan banjir rob yang merendam pemukiman warga dan akses jalan di Penjaringan.

"Bersama instansi terkait, kami menargetkan banjir ini surut dalam waktu cepat," ujar Yohan.

Sebelumnya BPBD DKI Jakarta meminta warga yang bermukim di wilayah pesisir agar mewaspadai banjir rob pada 27 April sampai 4 Mei 2025.

Kepala Pelaksana BPBD DKI  Isnawa Adji mengatakan berdasarkan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok tentang peringatan dini banjir pesisir (rob), pasang air laut terjadi karena adanya super new moon (fase bulan bulan baru atau perigee).

"Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta," kata Isnawa, Senin (28/4).

Polri bersama Universitas Pertahanan (Unhan) berkolaborasi dalam Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Sekolah Polisi Negara (SPN) Purwokerto, Jawa Tengah (Jateng). Polri menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen dalam mendukung program Pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) demi mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

"Polri berperan aktif mencetak SDM unggul yang siap mengawaki program strategis nasional, terutama peningkatan kualitas gizi masyarakat. Pelatihan ini tidak hanya membentuk karakter tangguh, tetapi juga memastikan peserta mampu menjalankan peran di lapangan dengan profesional," tegas Karo Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Susilo Teguh Raharjo, dalam keterangan tertulis Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, Jumat (24/4/2025).

Teguh menjelaskan program MBG adalah pelaksanaan dari poin keempat Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, yakni memperkuat pembangunan SDM, kesehatan, dan kesetaraan melalui MBG. Pelatihan SPPI ini diikuti oleh 3.183 sarjana dari berbagai disiplin ilmu yang akan disiapkan sebagai penggerak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pelatihan digelar sejak 14 April hingga 12 Juli 2025, atau sekitar 3 bulan. Peserta dibekali materi dasar kemiliteran, disiplin, etos kerja, dan loyalitas tinggi di tujuh Satuan Pendidikan (Satdik) Polri, termasuk SPN Purwokerto, Pusdik Brimob, dan Pusdik Polair.

Berikut 7 sekolah polisi yang menyelenggarakan Pelatihan SPPI:
1. Pusdik Brimob (448 peserta)
2. Pusdik Polair (200 peserta)
3. Satlat Kor Brimob (247 peserta)
4. SPN Polda Jateng (941 peserta)
5. SPN Polda Sulsel (651 peserta)
6. SPN Polda Sumsel (321 peserta)
7. SPN Polda Bali (375 peserta).

Pelatihan ini merupakan respons Polri terhadap surat dari Rektor Unhan Nomor B/553/II/2025 dan B/577/II/2025. Surat itu berisi permohonan dukungan fasilitas dan personel.

Saat mengecek jalannya pelatihan, Teguh juga menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur atau SOP, menjaga kesehatan peserta, serta memastikan asupan gizi para peserta selama pelatihan. "Kami berkomitmen menyiapkan generasi yang sehat dan kompeten, sekaligus menjadi contoh dalam implementasi program makan bergizi gratis," tambahnya.

Teguh menyampaikan kegiatan dia pun berdialog dengan para pengasuh pelatihan guna memastikan keselarasan proses pembelajaran dengan target capaian. "Dukungan Polri ini menjadi bukti nyata loyalitas institusi dalam merealisasikan kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat," pungkas Teguh.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karawang ancam cabut izin rumah sakit swasta imbas ditemukannya limbah medis bececeran di pemukiman warga Karangligar.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Yayuk Sri Rahayu menjelaskan, dampak limbah medis tak terkelola dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan penyakit menular.

"Limbah medis kalau tidak terkelola dengan baik, maka akan berdampak terhadap kesehatan di lingkungan, bisa trauma, kemudian tehadap yang sehat bisa menimbulkan penyakit jika di situ ada sumber penularan," kata Yayuk, saat dihubungi detikJabar, Jumat (11/4/2025).

Untuk limbah non medis yang tidak terkelola dengan baik, kata Yayuk, juga dapat menularkan penyakit karena menjadi sumber perkembangbiakan hewan penular penyakit.

"Penyakit yang ditularkan misalnya bisa diare, bisa, bisa depoid, dan limbah yang tidak dikelola memang bisa mencemari lingkungan," kata dia.

Diketahui sebelumnya, limbah medis ditemukan berceceran di pemukiman warga Karangligar, Kabupaten Karawang, bercampur dengan limbah domestik.

Berdasarkan pantauan detikJabar di lapangan pada, Kamis (10/4/2025), dalam limbah medis yang berceceran ditemukan bekas infus, jarum suntik, kemasan obat hingga glukometer, dan multiparameter tang di dalamnya masih terdapat noda darah.

Limbah medis tersebut diduga berasal dari dua rumah sakit swasta di Karawang, berdasarkan identitas yang ditemukan pada limbah medis tersebut

.

Mengenai sanksi pembuangan limbah medis sembarangan, kata Yayuk, Kementerian Kesehatan sudah mengatur, bahkan jika benar ditemukan kelalaian akan mendapat sanksi berat.

"Iya sudah ada aturannya yang jelas yah, pemerintah pusat sudah menyampaikan dan semua rumah sakit sudah tahu, karena kita juga sudah melakukan pembinaan. Jika ini kelalaian ya bisa dicabut perizinan operasionalnya," pungkasnya.

Video: Potret Danau Tertua dan Terdalam di Eropa yang Terancam Polusi

Video: Potret Danau Tertua dan Terdalam di Eropa yang Terancam Polusi

Miris, limbah medis di Karawang ditemukan bercampur limbah domestik di premukiman warga di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang. Limbah medis ini diduga berasal dari salah satu rumah sakit swasta.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup DLHK Karawang Meli Rahmawati menuturkan, pihaknya menemukan limbah medis tersebut bercampur dengan limbah domestik yang dikelola oleh pengusaha di Desa Karangligar. "Kami temukan limbah domestik yang dikelola oleh pengusaha, namun di dalamnya memang terdapat limbah medis ya yang tercampur dengan sampah limbah domestik," kata Meli saat diwawancara detikJabar di lokasi temuan limbah medis, Kamis (10/4/2025).

Dalam temuan tersebut, pihaknya bersam tim Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (Wasdal LH) telah membawa beberapa sampel limbah medis tersebut untuk diteliti guna penindakan lebih lanjut. "Kami temukan di antaranya, bekas infusan, jarum suntik, dan bekas obat-obatan. Kami sudah bawa sampelnya untuk penindakan selanjutnya," kata dia.

Berdasarkan pantauan detikjabar di lapangan, selain bekas jarum suntik, alat infus serta bekas kemasan obat, juga ditemukan glukometer atau alat tes darah, hingga multiparameter yang di dalamnya juga terdapat noda darah, dengan kemasan berlogo salah satu rumah sakit swasta di Karawang.

Bahkan, limbah medis itu ditemukan telah berceceran di tanah setelah pembungkus sampah kantong plastik hitam tersebut dibakar. "Ini memang kita baru dapat keterangan terbatas, nanti kita konfirmasi lagi pihak rumah sakitnya. Kita harus pastikan dulu apakah ini kelalaian dari rumah sakit atau kesengajaan," imbuhnya.

Mengenai prosedur pengelolaan limbah medis, kata Meli, sudah dijelaskan secara aturan Kementerian Lingkungan Hidup, maupun Kementerian Kesehatan, "Untuk limbah medis sudah jelas di aturan bahwa dia harus dikelola oleh pihak ketiga yang berizin khusus untuk menangani limbah medis," ucap Meli.

Sementara, mengenai kronologi adanya limbah medis tersebut, Meli belum dapat menjelaskan lebih detail sebab di lokasi tak ada pengelola usaha limbah secara langsung.

"Di sini hanya ada pekerja yah, untuk kegiatan usaha pengelolaan limbah barang bekas ini katanya sudah 5 bulan, tapi baru kita ketahui kemarin terkait dengan adanya limbah medis ini," pungkasnya.