JAKARTA, Investor.id – Pendanaan berperan krusial dalam program 3 juta rumah yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto. Betapa tidak, nyaris 100% pembelian rumah subsidi di program ini bakal menggunakan skema kredit. 

Maka tak heran, jika pendanaan adalah urat nadi program 3 juta rumah. Pada titik ini, muncul nama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN/BBTN) selaku penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi terbesar di Indonesia. 

Tak ayal lagi, BTN meracik strategi untuk mencari pendanaan program 3 juta rumah. Salah satu opsinya adalah penerbitann obligasi. 

Dalam Mandiri Investment Forum (MIF) 2025, manajemen BTN berniat mencari pendanaan dari segmen wholesale. Pada semester I-2025, perseroan berniat merilis junior global bond berkisar US$ 300-500 juta, tergantung dari harga. 

Selanjutnya, pada semester II-2025, BTN juga berniat merilis obligasi lokal, obligasi globals senior, dan efek beragun aset (EBA), ekuivalen dengan mortgage backed securities yang membutuhkan persetujuan Bank Indonesia dan Ootoritas Jasa Keuangan. 

“Perseroan juga menjajaki opsi pinjaman bilateral dari IFC,” tulis Mandiri Sekuritas (Mansek) dalam key takeaways BTN di MIF 2025, dikutip Jumat (21/2/2025). 

Selain itu, tulis Mansek, ada sejumlah usulan perubahan dalam skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang kini memiliki bunga 5% dan tenor 20 tahun. Usulan BTN adalah perpanjangan tenor 10 tahun menjadi total 30 tahun. Lalu, bunga diusulkan mencapai 5% dalam 10 tahun, kemudian 5,85% di lima tahun berikutnya, 7% di lima tahun lagi, dan sisanya mengikuti kredit komersial. 

Pemerintah juga tidak tinggal diam. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, belum lama ini. 

Adapun dua Menteri tersebut melakukan pembahasan seputar pembiayaan program 3 juta rumah, bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan juga Gubernur BI Perry Warjiyo. Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, program 3 juta rumah merupakan salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto, yang memerlukan dana yang cukup besar. Maka diperlukan kerja sama dan inovasi untuk dapat memperoleh pendanaan untuk program tersebut.

Menkeu mengungkapkan, pemerintah telah berupaya melakukan sinkronisasi kebijakan dan instrumen keuangan, baik itu yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari kebijakan BI.

Dari APBN, pemerintah telah menetapkan kuota untuk FLPP 220 ribu unit rumah untuk 2025. Dana yang sudah dialokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP. 

Namun nyatanya, kebijakan dan instrumen yang ada, masih kurang untuk membiayai program 3 juta rumah. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan melakukan pembahasan teknis lanjutan bersama stakeholder terkait, yakni BI, Kementerian BUMN selaku pengampu perbankan pelat merah, Kementerian PKP, dan tentunya Kementerian Keuangan.

Menkeu akan mengupayakan hasil dari rapat teknis itu dapat melahirkan solusi final dalam waktu dekat. Dengan begitu, program 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target.

“Pak Ara (Maruarar) dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi dan kami mendukung mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan,” pungkas Sri Mulyani.

Kinerja BBTN dan Target Harga 

Di sisi lain, Phintraco Sekuritas menilai, program 3 juta rumah dan proyeksi penurunan BI-Rate bisa mendongkrak kinerja BTN. Hitungan Phintraco, laba bersih BTN bisa tumbuh 20% dibandingkan 2024 sebesar Rp 3 triliun. 

BBTN, tulis Phintraco. akan melanjutkan upaya pengembangan high yield loan pada 2025. Pada 2023, kredit agunan rumah (KAR), kredit usaha rakyat (KUR), dan kredit ringan (KRING) berhasil memimpin pertumbuhan dengan loan yield 8,12% dan pertumbuhan outstanding loan 13,9% menjadi Rp 16,4 triliun tahun 2024. 

Selain itu, dengan peresmian tiga sales center baru, yakni Pantai Indah Kapuk, Pondok Indah dan Cibubur, yang menjangkau segmen menengah keatas mencapai rata-rata penyaluran KPR sebesar Rp 664 miliar di kuartal IV-2024, meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya Rp 587 miliar. 

BBTN, tulis broker itu, menargetkan memiliki 15 sales center pada  2025, dibandingkan sembilan sales center di tahun 2024. Manajemen menargetkan kontribusi terhadap KPR non-subsidi dapat meningkat 20% lebih pada 2025. 

Menggunakan metode discounted cash flow dengan required return sebesar 9,15% dan terminal growth sebesar 7,56%, broker ini memperkirakan nilai wajar saham BBTN Rp 1.250, dengan proyeksi PER 4,5 kali. 

“Kami mempertahankan rating buy saham BBTN dengan nilai wajar yang lebih rendah dan potential upside 26,26%,” tulis Phintraco Sekuritas.   

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News