Korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal ditanggung asuransi. Badan Gizi Nasional akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban keracunan.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan mengatakan BGN tetap akan bertanggung jawab dalam penanganan medis dan pembiayaannya korban keracunan MBG.

"Yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," kata Tigor dalam rilis resmi, Senin lalu (12/5).

BGN juga telah menegur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyusul kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG), seperti yang terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat, belakangan hingga ditetapkan sebagai kasus kejadian luar biasa (KLB).

"Jika terjadi seperti ini, kami itu biasa langsung ambil tindakan," imbuhnya.

Ia juga memastikan BGN selalu mengecek sampel makanan MBG yang dibagikan. Jika ada makanan yang kurang baik, Tigor mengklaim BGN menegur keras SPPG.

Selain itu, BGN akan memberi pelatihan lagi kepada SPPG untuk mengatasi masalah keracunan makanan. Pelatihan terutama diberikan kepada bagian penjamah makanan, sehingga harapannya bisa mencegah kasus keracunan susulan.

BGN juga bakal menyetop pemasok bahan makanan apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya.

"Penjamah makanannya yang dia kurang waspada dalam membeli bahan makanan. Membeli bahan makanan kan itu dengan supplier ya. Nah, dia harus cek supplier itu dari mana dia dapatnya," jelas Tigor.

"Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal supplier-nya. Begitu kita tahu supplier-nya, maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan, kita setop supplier tersebut," ujarnya.

Wacana korban keracunan MBG bakal ditanggung asuransi pertama kali diungkapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK menjelaskan rencana itu setelah mendapati insiden keracunan makanan yang diduga terkait dengan distribusi MBG.

Skema asuransi untuk korban keracunan MBG ini dirancang untuk melindungi baik penerima manfaat maupun para pelaksana program dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di lapangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan risiko seperti keracunan dan kecelakaan kerja tengah dibahas untuk dimasukkan dalam cakupan pertanggungan.

"Beberapa risiko yang mungkin bisa di-support oleh asuransi yaitu pertama risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil, menyusui," ujarnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jakarta, Jumat (9/5).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut program makan bergizi gratis (MBG) dapat dijamin dengan asuransi. Hal ini menyusul munculnya kasus keracunan pada program tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP), OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan saat ini asosiasi asuransi tengah menyusun proposal awal agar industri asuransi masuk ke program pemerintah, termasuk program MBG.

"Asosiasi telah mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi dihadapi, baik penyediaan bahan baku pengolahan dan distribusi dan konsumen telah diidentifikasi risiko," kata Ogi dalam acara Konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Jumat (9/5/2025).

Ogi menerangkan ada beberapa risiko dalam program tersebut yang dapat dijamin oleh asuransi. Pertama, risiko keracunan bagi para penerima MBG. Kedua risiko kecelakaan untuk para pihak yang menyelenggarakan MBG, seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi dan menyampaikan proposal untuk dukungan industri asuransi kepada program MBG. Tentunya nanti kita akan membicarakan masalah besarnya, pertanggungan atau santunan yang diberikan dan premi yang harus dibayarkan," terang Ogi.

Meski begitu, Ogi menekankan besaran premi yang dibayarkan kemungkinan tidak terlalu besar. "Kami ingin memastikan bahwa besarnya premi, karena ini menyeluruh mungkin tidak terlalu besar, sehingga bisa memenuhi harapan bagi risiko-risiko untuk keracunan makanan ataupun kecelakaan kerja," terang Ogi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terbuka peluang bagi industri perasuransian terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Terkait hal ini disebut sudah didiskusikan dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan industri perasuransian dapat berperan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen maupun debitur/kreditur apabila mereka tidak dapat meneruskan pembayaran kewajiban pinjaman untuk rumah tersebut.

"Konkretnya adalah, yang bisa kita lakukan adalah skema untuk asuransi jiwa kredit (AJK) yang bisa diberikan kepada debitur," kata Ogi dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (14/1/2025).

Ogi menyebut produk itu harus digabungkan (bundling) dengan yang sudah ada. Untuk pelaksanaannya, nantinya akan dibentuk konsorsium sebagai pertanggungan asuransi jiwa kredit untuk perlindungan properti.

"Jadi untuk asuransi umum, properti, itu bisa kita meng-cover untuk perlindungan terhadap risiko untuk asuransi kebakaran, kemudian asuransi terhadap banjir, dan juga asuransi gempa bumi. Nah itu bisa di-bundling dalam suatu produk perlindungan terhadap konsumen," bebernya.

Selain itu, Ogi menyampaikan hal lain yang juga bisa dilibatkan dari industri perasuransian adalah perlindungan terhadap masa pembangunan proyek. Jadi dengan produk yang dimiliki seperti suretyship atau surety bond, perusahaan asuransi atau penjaminan bisa terlibat dalam proyek 3 juta rumah.

"Kalau ini dilakukan secara ekosistem dari end-to-end, saya rasa ini membuat perlindungan kepada debitur dan konsumen karena ini merupakan suatu proyek yang cukup panjang, jangka panjang karena sampai lebih dari 20 tahun. Jadi ini suatu produk yang bisa kita berikan untuk perlindungan terhadap proyek ini," imbuhnya.

Ogi memastikan perusahaan asuransi yang akan terlibat dalam program 3 juta rumah hanya yang dalam kondisi sehat. "Beberapa dari asosiasi sudah menyatakan ketertarikan untuk produk ini dan kita akan membentuk suatu konsorsium, nanti ada yang lead-nya, sebagai lead-nya seperti apa kita perlu tetapkan. Tapi tentunya kita mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat ini adalah tentunya yang kondisinya baik, kondisinya sehat," tegasnya.