Jakarta -

Para pengemudi atau driver ojek online (ojol) dan taksi online berkesempatan untuk membeli rumah murah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan CEO PT GoTo Gojek Tokopedia (Goto) Patrick Walujo untuk membahas penyediaan rumah subsidi bagi mitra Gojek.

Ara mengungkapkan sebanyak 2.000 rumah subsidi akan dialokasi buat pengemudi roda dua dan roda empat. Sebelumnya, manajemen GoTo sudah pernah punya program rumah untuk mitranya dan kini akan bekerja sama dengan Kementerian PKP.

"Sekarang jauh lebih siap ya, jauh lebih banyak untuk kita mulai kebaikan. Seribu roda dua, seribu roda empat," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Ara mengatakan rumah untuk pengemudi tersebut akan tersebar di seluruh Indonesia. Adapun lokasi tepatnya tergantung pada data dan kriteria GoTo untuk memastikan tidak mengganggu penyebaran pengemudi.

Sementara itu, Patrick menyampaikan terima kasih atas dukungan Kementerian PKP untuk mitra Gojek. Ia mengatakan program ini dilakukan dengan tujuan mitra menjadi lebih sejahtera dan mempunyai rumah sendiri.

Kemudian, ia mengatakan kemampuan finansial pengemudi akan dinilai dari performa yang terekam dalam sistem Gojek. Sementara skema pembiayaan pengemudi masih didiskusikan.

"Di sini saya menyambut baik Bapak Maruarar Sirait juga BTN supaya kita bisa menjajaki gimana ini apakah skema tabungan tiap hari bisa kita potong tabungan jadi per bulan bisa jadi angsuran," kata Patrick.

Patrick menambahkan semakin besar rating, maka semakin besar penghasilan yang dimiliki pengemudi. Dengan begitu memiliki kemampuan finansial yang lebih memungkinkan buat mendapat rumah subsidi.

(dhw/das)

Presiden Prabowo Subianto akan memberikan jatah 2.000 rumah subsidi untuk pengendara atau driver ojek online (ojol) dan taksi online yang tergabung di Gojek.

Kebijakan itu telah diputuskan dalam pertemuan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Patrick Walujo.

"Kita mulai kebaikan untuk 1.000 (pengendara ojol) roda dua, 1.000 (pengendara taksi online) roda empat," kata Maruarar pada jumpa pers di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (8/4).

Maruarar menjelaskan driver ojol dan taksi online menjadi prioritas penerima rumah subsidi sesuai arahan Prabowo. Dia berkata Prabowo ingin masyarakat yang bekerja di sektor informal juga bisa membeli rumah subsidi.

Dia mengatakan memang ada tantangan di balik kebijakan ini. Salah satunya meyakinkan perbankan untuk memberikan pinjaman kepada pekerja yang tak punya penghasilan tetap.

Pada kesempatan itu, Patrick juga sudah berkomunikasi dengan Direktur Consumer & Commercial Lending PT Bank Tabungan Negara Tbk. Hirwandi Gafar. Patrick mengatakan beberapa mekanisme yang memungkinkan driver ojol dan taksi online mencicil rumah.

"Selanjutnya itu akan dipotong setiap hari langsung masuk ke tabungan mitra yang ada di Gopay," ujar Patrick.

Dia menjelaskan ada beberapa syarat bagi driver ojol dan taksi online bisa ikut program perumahan ini. Pertama, Gojek akan menyaring penerima manfaat dari produktivitas mereka mengantar jemput penumpang.

Selain itu, Gojek akan melihat penghasilan rata-rata driver tersebut. Jika layak, driver itu akan direkomendasikan mengikuti KPR rumah subsidi.

"Karena semua transaksi itu terekam secara digital, kita bisa melihat siapa yang mempunyai kemampuan finansial untuk bisa ikut program KPR," ucapnya.

Maruarar juga menggelar rapat dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid hari ini. Mereka membahas rencana jatah 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

Dia mengatakan syarat wartawan mendapatkan rumah subsidi adalah bergaji Rp7 juta untuk lajang dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah. Dia memastikan jatah rumah untuk wartawan bukan dalam rangka meredam kritik media massa.

"Wartawan itu bagian dari pilar demokrasi. Demokrasi harus tetap terjaga, tapi bagaimana tugas negara memperhatikan warga, buruh tani, nelayan, pekerja migran, guru. Tapi masalah demokrasi, ada yang salah, dikritik," ucap Maruarar.

Di Istana Negara, Presiden Prabowo mengatakan pengemudi dan kurir online berhak mendapat bonus Lebaran, karena telah memberikan kontribusi penting dalam transportasi dan logistik

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden, Adita Irawati, menyatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk melibatkan para pengemudi ojek online (ojol) untuk kegiatan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adita melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan peran ojol dalam mendukung program-program prioritas nasional.

“Setiap hari, para pengemudi ojol banyak membantu masyarakat, menghadapi berbagai tantangan kesehatan. Saatnya kita peduli, cari tahu, dan ikut membantu mengatasinya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adita menyebutkan bahwa pemerintah melihat potensi besar pengemudi ojol dalam mendukung program MBG, yang merupakan salah satu prioritas utama pemerintah.

“Abang Grab dan Abang Gojek bisa diberdayakan untuk mengantarkan paket MBG kepada penerima manfaat di lokasi-lokasi layanan tertentu," katanya.

Dengan keterlibatan pengemudi ojol dalam program ini, pemerintah berharap distribusi makanan bergizi dapat berjalan lebih efektif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengemudi yang menjadi bagian penting dalam sistem transportasi dan logistik nasional.

Ia juga menyoroti bahwa komunitas ojol memiliki rekam jejak tersendiri dalam mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satunya terlihat saat perayaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, di mana puluhan ribu pengemudi ojol dari berbagai daerah hadir memeriahkan pesta rakyat.

"Mereka berharap pemerintahan baru dapat membawa perubahan dalam kesejahteraan mereka," katanya.

Menjawab harapan itu, Presiden Prabowo pada momen Ramadhan ini telah menginstruksikan perusahaan operator Gojek dan Grab untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada pengemudi ojol dan kurir online.

“Di Istana Negara, Presiden Prabowo mengatakan pengemudi dan kurir online berhak mendapat bonus Lebaran, karena telah memberikan kontribusi penting dalam transportasi dan logistik di Indonesia,” katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Beberapa waktu lalu, detikProperti bertemu dengan seorang kawan di bilangan Jakarta Selatan. Dia nampak bimbang dan banyak pikiran. Seringkali dia melamun sambil mengepulkan asap rokok yang sudah berbatang-batang dia hisap.

"Lagi pusing nih, udah lama cari rumah nggak dapet-dapet. Bosen hidup ngontrak terus," ujar Hadi (31) membuka obrolan.

Dia pun mulai cerita masalahnya. Hingga saat ini dia masih tinggal di kontrakan. Jarak yang jauh, pengembang yang tak kredibel, sampai proses bank yang ribet dalam membeli rumah menjadi biang keladinya.

Masalah Hadi ini hampir pasti juga dialami oleh banyak orang lain di luar sana. Kondisi ini juga menjadi bukti isu permukiman di Indonesia tidak selesai-selesai. Persoalannya bukan hanya masalah kurang pasok (backlog) rumah saja, yang menurut data pemerintah kini mencapai 9,9 juta. Banyak juga yang masih tinggal di rumah yang tidak layak huni.

Padahal, hak untuk mendapatkan hunian yang layak telah diamanatkan dalam UUD 1945 ayat 28 H ayat 1. Mendapatkan tempat tinggal yang nyaman sama pentingnya dengan memperoleh layanan kesehatan.

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." demikian bunyinya.

Direktur Utama Bank BTN Nixon Napitupulu dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR akhir tahun lalu menyebut, sekitar 120 juta masyarakat Indonesia tinggal di rumah tidak layak huni.

"Kemudian ada 24 juta keluarga yang memiliki rumah. Namun kita kategorikan tidak layak huni. Jadi persoalan PR-nya masih banyak, kurang lebih 34 juta keluarga. Kalau satu keluarga dikali empat orang, berarti masih ada 120 juta orang hidup tanpa rumah atau tidak layak huni," kata Nixon.

Perlahan tapi pasti, persoalan itu terjawab dengan program pembangunan 3 juta rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dimotori oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, program 3 juta rumah dinilai bisa mengakselerasi solusi dari masalah-masalah tersebut.

Program ini tidak akan berjalan mulus tanpa ada campur tangan dari para pemangku kepentingan terkait, seperti pengembang, kontraktor, pelaku industri properti turunan hingga yang paling penting dan punya peran vital adalah perbankan.

Nixon mengatakan, program ini menantang. BTN, menurutnya, akan all out untuk memuluskan jalannya program ini. Sepekan sebelum pelantikan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, Nixon berucap terkait program ini, BTN akan menjadi bank KPR terbaik di Asia Tenggara.

Dirut BTN Nixon Napitupulu/Foto: Dok. BTN

"Pak Prabowo mintanya 3 juta rumah termasuk 2 juta rumah di desa. Nah ini menjadi satu visi-visi di mana kalau BTN bisa tunggu dengan angka yang seperti itu, kita akan menjadi the best mortgage bank in Southeast Asia," kata Nixon dalam acara BUMN Learning Festival di Lantai 6 Menara BTN, Oktober 2024 lalu.

Salah satu usulan dari BTN untuk menggenjot penyaluran 3 juta rumah adalah dengan memperpanjang tenor pinjaman untuk KPR subsidi hingga 30 tahun. Saat ini, tenor pinjaman kredit untuk KPR maksimal selama 20 tahun. Perpanjangan ini dinilai tidak akan membebani APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah.

Pasalnya, berdasarkan data BTN, hampir 70% debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.

Selain itu, ada juga beberapa skema pembiayaan yang diusulkan oleh BTN demi suksesnya program 3 juta rumah.

Skema Pembiayan untuk program 3 Juta Rumah

VP Subsidized Mortgage Division PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Nur Ridho menyebut, skema pembiayaan tersebut di antaranya Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Rumah Desa Sehat merupakan program yang diperuntukkan untuk perumahan di desa. Nantinya BTN akan menawarkan empat layanan pembiayaan, di antaranya adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), KPR, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah. Masa tenornya cukup panjang, yaitu bisa sampai 30 tahun untuk KPR subsidi maupun yang normal.

Kedua, Rumah Sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Layanan pembiayaannya di antaranya KPR rumah tapak dan rusun, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah. Dengan masa tenor sampai 10 tahun untuk KPR subsidi dan sampai 30 tahun untuk KPR normal.

Ketiga, Rumah Perkotaan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan. Layanan pembiayaannya lebih sedikit, yaitu hanya untuk kredit kepemilikan rumah dan rusun dengan masa tenor sampai 10 tahun untuk KPR subsidi dan sampai 30 tahun untuk KPR normal.

Di sisi lain, persoalan masyarakat yang tidak bisa mendapatkan KPR banyak disebabkan oleh persyaratan yang terkait dengan bank. Karena selama ini informasi yang diketahui masyarakat soal persyaratan mutlak KPR adalah mereka yang bergaji tetap dan memiliki slip gaji.

Lalu, bagaimana dengan pekerja informal seperti sopir ojek, tukang bakso, tukang cukur, hingga pedagang pasar yang penghasilannya tidak menentu?

BTN pun menjawab hal itu. Demi memperluas jangkauan kredit untuk para pekerja informal yang pada akhirnya bisa memecahkan masalah backlog, BTN memiliki program KPR Informal yang memang ditujukan untuk para pekerja informal. Nixon menyebut, porsi KPR informal dari semua KPR subsidi baru mencapai 10%.

Meski belum semua pekerja informal bisa punya akses untuk mendapatkan KPR subsidi, hal ini sudah menjadi angin segar bagi mereka yang mendambakan rumah impian namun terkendala penghasilan tetap.

"Yang jelas at least kita ingin 20% dari FLPP itu bisa disalurkan ke sektor informal," ujar Nixon.

Salah satu inisiatif BTN untuk membantu sektor informal punya rumah adalah bekerjasama dengan aplikator ojek online. Melalui kerjasama itu para mitra ojek online (ojol) berkesempatan untuk mengajukan KPR informal.

Salah satu pengemudi ojol yang beruntung adalah Donny Eka Prasetyo. Dengan nada gembira dia menceritakan bagaimana impiannya memiliki rumah bisa terwujud.

Sebelumnya Donny sudah hampir pasrah. Dia tahu betul syarat mutlak mengajukan KPR adalah slip gaji dan harus berstatus karyawan tetap. Persyaratan yang tak mungkin dia penuhi.

"Saya sudah sempat pasrah buat punya rumah. Pernah ngajuin tapi ditolak," ucapnya saat berbincang dengan detikProperti.

Asa itu muncul ketika ponselnya berdering. Senyum bahagia tersungging dari bibirnya saat dia dapat pesan dari aplikator bahwa dirinya adalah salah satu mitra terpilih untuk mengajukan KPR informal. Itu merupakan program BTN yang bekerja sama dengan Gojek.

"Pihak dari Gojek ngasih tau kalau driver itu ada slip gajinya dan ada catatan pendapatannya per bulan," terangnya.

Berdasarkan data itu, ternyata kinerja Donny selama menjadi mitra Gojek sangat baik. Bahkan data pendapatannya per bulan jauh melebihi UMR di daerahnya.

Sebagai syarat, Donny harus rela pendapatannya dipotong Rp 50 ribu/hari dengan masa tenor 20 tahun sebagai cicilan KPR. Dia tak keberatan. Yang terpenting, impian punya rumah sendiri tepat di depan mata.

Langkah BTN untuk mendukung masyarakat agar memiliki rumah juga telah dilakukan lewat digital mortgage ecosystem.

Dengan Digital Mortgage Ecosystem, Bank BTN ingin menghubungkan berbagai sektor terkait perumahan dalam satu ekosistem yang tidak terpisahkan, baik dari sisi pencari rumah hingga ke pengembang. Sistem ini mengakomodir empat aspek yang dibutuhkan pemilik rumah mulai dari aspek living, renting, buying dan selling.

Tentu sederet program inisiatif BTN tersebut belum bisa dikatakan sempurna. Pengamat Properti yang juga Direktur Global Asset Management Steve Sudijanto mengatakan, bagi konsumen KPR, 3 tahun pertama adalah masa yang penuh tantangan.

"Karena pertama kalau kita KPR itu kan harus bayar biaya APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan), terus kedua harus membayar asuransi, sertifikat, dan lain-lain. Itu kan biaya cukup besar kalau pihak atau bank memberikan bunga yang lunak fixed dan rendah selama tiga tahun pertama itu akan membantu sekali," terangnya.

Steve berharap bank penyalur KPR seperti BTN bisa memberikan bunga fixed yang rendah di tiga tahun pertama. Dengan begitu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin terbantukan untuk memiliki rumah.

Meski begitu, dia menilai BTN yang sudah berusia 75 tahun telah memberikan kontribusi yang besar terhadap sektor perumahan di Indonesia. BTN juga sudah tentu telah menyalurkan banyak pinjaman kepada konsumen KPR, termasuk KPR subsidi.

"Saya lihat sih udah cukup banyak perannya untuk Republik ini ya, untuk bangsa dan negara," tegasnya.

Pernyataan yang diucapkan Steve bukan tanpa alasan. Sejarah panjang BTN sebagai penyalur KPR khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memang panjang.

Dikutip dari buku "68 Tahun Jejak Langkah Bank BTN", pada tahun 1974 Bank BTN ditunjuk pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi golongan masyarakat menengah ke bawah melalui Surat Menteri Keuangan nomor B-49/MK/I/1974. Hal itu sejalan dengan program pemerintah yang saat itu tengah menggalakkan program perumahan untuk rakyat.

Pada tahun 1976 Bank BTN melakukan realisasi KPR pertama untuk 9 debitur di daerah Tanah Mas, Semarang.

Sejak saat itu, Bank BTN diberi kepercayaan pemerintah untuk menyalurkan dana untuk mempermudah dan memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam perjalanannya, Bank BTN menghadirkan program dan produk tidak hanya KPR subsidi tapi juga non subsidi serta kredit konstruksi yang mendukung perumahan.

Dengan rekam jejak tersebut, BTN menjadi top of mind masyarakat yang ingin memiliki rumah lewat KPR. Dari hal itu ditambah bergulirnya program 3 juta rumah, pintu untuk BTN menjadi Bank KPR Terbaik di Asia Tenggara kian terbuka lebar.

(zlf/das)

Makassar -

Warga Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), dibuat geger dengan munculnya seekor buaya di permukiman mereka yang sedang terendam banjir. Buaya berukuran 3,8 meter itu sempat membuat warga kewalahan sebelum tertangkap.

Buaya itu tepatnya muncul di Kampung Kajang, Lorong 1, Kelurahan Tamangapa, Rabu (12/2) sekitar pukul 23.00 Wita. Buaya tersebut pertama kali terlihat oleh seorang pengemudi ojek online (ojol) yang sedang mengantar paket.

"Itu buaya awalnya dilihat oleh ojol yang mau masuk antar paket di lorong, dia kaget teriak ada buaya," ujar Muhammad Arfah, seorang warga setempat saat ditemui detikSulsel, Kamis (13/2/2025).

Menurut Arfah, pengemudi ojol tersebut bahkan batal masuk ke dalam lorong karena kemunculan buaya itu. Sementara warga yang mendengar teriakan langsung bergegas keluar rumah.

"Saya di dalam rumah dengar ada orang berteriak buaya, buaya, saya keluar ada mi di depan," kata Arfah.

Buaya itu terus berenang di lorong sekitar rumahnya saat dikepung oleh warga. Warga dengan peralatan seadanya seperti balok kayu, parang dan terus menghalangi buaya keluar pemukiman.

"Buaya dari lorong 1 terus belok ke Tamangapa Raya 5, di ujung baru ditangkap kebetulan di sana ada timbunan pasir jadi terhalang. Tadi malam ramai sekali, keluar semua orang keluar, banyak orang juga datang," paparnya.

Warga Sempat Kesulitan Tangkap Buaya

Arfah mengatakan warga sempat kesulitan menangkap buaya tersebut karena hanya menggunakan peralatan seadanya. Buaya tersebut baru ditangkap dengan menggunakan tali setelah 2 jam dikepung.

"Kan kemarin air di sini sampai lutut memang. Itu buaya kayak cari jalan keluar tapi banyak orang, banyak juga anak-anak di ujung lorong. Jadi saya usir keluar karena ada anak-anak, jadi ada itu penjual pasir di depan di situ kemarin ditangkap. Dua jam baru bisa ditangkap sekitar jam 01.00 malam," jelasnya.

"Ditangkap pakai tali, ditado (diikat) kepalanya. Panjangnya sekitar 4 meter, perutnya kayaknya ada 1 meter. Untungnya juga tadi malam saya lihat buaya tidak menyerang warga," katanya.

Dia mengaku baru kali ini ada buaya muncul di pemukiman ini. Sebelumnya, kata Arfah, buaya hanya sering terlihat oleh warga di sungai dekat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekitar kawasan tersebut.

"Baru kali ini ada masuk buaya sampai di sini, kayaknya dari sungai di belakang lewat sawah baru sampai di sini," katanya.

Setelah tertangkap, buaya itu lalu diserahkan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Makassar. Buaya kemudian diserahkan ke Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulsel.

"Buaya yang viral sudah ditangkap dan sekarang sudah ada di Mako Damkar yang selanjutnya berkoordinasi dengan BBKSDA untuk besok dijemput," kata Kepala Damkarmat Makassar Hasanuddin.

BBKSDA Duga Habitat Buaya Terganggu

BKSDA Sulsel mengatakan kemunculan buaya di permukiman diduga karena habitatnya terganggu. Kondisi ini juga dipicu karena tingginya debit air di sungai.

"Ini faktor banjir, kemudian habitatnya yang terganggu," kata Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV Gowa BKSDA Sulsel, Tamsil kepada detikSulsel, Kamis (13/2).

Tamsil mengatakan sejumlah titik di Kecamatan Manggala, termasuk di Kelurahan Antang, memang rawan kemunculan buaya. Sungai yang berada di lokasi menjadi habitat buaya.

"Ya, untuk sementara ini yang ada laporannya itu di Antang, sungai Antang," ucapnya.

Buaya juga sempat dilaporkan muncul di rawa belakang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang termasuk di sungai wilayah Tamangapa. Pihaknya sempat berupaya melakukan evakuasi beberapa hari lalu namun gagal.

"Jadi itukan kita sudah melakukan upaya evakuasi kemarin dengan memasang kandang perangkap namun belum berhasil (buaya) masuk di dalam kandang," sebutnya.

Pihaknya mengimbau warga Makassar untuk berhati-hati. Tamsil meminta warga tidak beraktivitas di lokasi yang menjadi tempat kemunculan buaya.

"Yah untuk warga yang di sekitar kelurahan Tamangapa yang dekat dengan pembuangan sampah TPA Antang harap berhati-hati beraktivitas di sungai, karena di situ masih ada buaya di situ," imbuh Tamsil.

(hmw/hsr)

Kami mendukung program yang diinisiasi Gojek ini, karena bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sektor swasta dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat

Malang (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengapresiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) di SDN Lowokwaru 3 Kota Malang, Jawa Timur.

Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Layanan Publik KemenPAN-RB, Muhammad Yusuf Kurniawan mengapresiasi Gojek dalam menjalankan program MBG yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi generasi muda.

Chief Public Policy and Government Relations GoTo Ade Mulya saat dikonfirmasi di Malang, Jawa Timur, Minggu, membenarkan kunjungan Tim KemenPAN-RB tersebut di SDN Lowokwaru 3 Kota Malang sebagai penerima manfaat Program MBG pada Sabtu (25/1).

“Melalui program CSR ini, kami mendapatkan pengalaman dan pelajaran. Kami berharap berguna dalam penerapan MBG ke depan,” ujar Ade Mulya.

Ade mengatakan dalam pelaksanaan MBG, GoTo menggunakan pendekatan digital terintegrasi dengan memanfaatkan portal untuk pemesanan makanan dari pihak sekolah yang akan dikirimkan langsung ke mitra UMKM GoFood dan secara otomatis dikirimkan ke mitra driver Gojek ketika makanan siap diambil.

Mitra UMKM GoFood yang berpartisipasi dalam program ini menerima pesanan paket makanan 4 hari sebelumnya dari pihak sekolah, sehingga UMKM dapat mengkaji kebutuhan belanja bahan baku agar bahan yang dipakai selalu segar.

GoTo, katanya, juga memberikan pelatihan dan panduan untuk para mitra UMKM GoFood agar dapat memastikan kandungan nutrisi dan higienitas tetap terjaga.

Ekosistem digital GoTo memungkinkan orang tua memantau proses pemesanan makanan bagi anak secara transparan, sehingga meningkatkan rasa aman. Fitur ini juga memberikan kontrol kepada orang tua untuk terlibat aktif, bahkan dapat membatalkan pesanan jika anak berhalangan hadir.

Untuk memastikan makanan diantar tepat waktu, aplikasi mitra UMKM GoFood, yakni GoBiz secara otomatis menjadwalkan panggilan ke mitra driver Gojek mengambil makanan ketika sudah siap. Untuk memastikan keamanan, GoTo membatasi jarak pengiriman maksimal 3 km dari lokasi mitra UMKM GoFood ke sekolah.

“Dengan menggunakan ekosistem digital GoTo yang terintegrasi, mulai dari teknologi hingga UMKM GoFood dan mitra Gojek, kami ingin mempermudah proses pengiriman dan pengantaran makanan untuk siswa, dengan higienitas yang terjaga, serta memberikan dampak ekonomi positif ke mitra kami,” ujar Ade.

Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Layanan Publik KemenPAN-RB, Muhammad Yusuf Kurniawan menyarankan dukungannya terhadap aplikasi yang diinisiasi Gojek tersebut.

“Kami mendukung program yang diinisiasi Gojek ini, karena bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sektor swasta dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan solusi konkret bagi kebijakan yang ada,” ujarnya.

Yusuf menambahkan program MBG bertujuan memastikan anak-anak tumbuh sehat dan cerdas, serta mendapat akses pendidikan berkualitas.

Kolaborasi dengan Gojek dalam program ini menjadi contoh penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi. Program MBG diharapkan dapat direplikasi di daerah lain, terutama yang masih menghadapi masalah gizi.

“Digitalisasi memberikan banyak kemudahan, tidak hanya dalam hal efisiensi waktu, tetapi juga dalam memastikan bahwa bantuan sampai pada target yang tepat.

Penggunaan platform digital seperti yang dilakukan oleh Gojek, lanjutnya, mempermudah masyarakat untuk mengakses bantuan dengan lebih mudah, transparan, dan terjamin kualitasnya.

"Ini adalah langkah penting dalam memastikan program-program lainnya lebih inklusif dan dapat menjangkau lebih banyak orang secara efektif,” ujar Yusuf Kurniawan.

Program MBG CSR GoTo di SDN Lowokwaru 3 Malang dimulai sejak 19 Agustus 2024. Lebih dari 34.000 paket MBG telah didistribusikan kepada siswa.

Sejak uji coba pada 20 Mei 2024, program ini telah menjangkau 13 kota/kabupaten, termasuk Bogor, Bandung, Jakarta Timur, Malang, Surabaya, dan Medan, dengan 31 sekolah dan lebih dari 10.000 siswa penerima manfaat setiap harinya. GoTo menargetkan penyaluran sekitar 3 juta porsi makanan bergizi gratis.

Direktur Utama GoTO, Patrick Walujo menjelaskan inisiatif ini mencerminkan komitmen perusahaan sebagai karya anak bangsa.

“Program ini merupakan salah satu wujud dari komitmen GoTo Group untuk berjuang bersama pemerintah dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kami juga memanfaatkan program ini untuk mengukur dampak ekonomi, seperti efek pengganda pada UMKM dan mitra pengemudi,” katanya.

Hasil riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan bahwa Program MBG CSR GoTo memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

UMKM yang terlibat dalam program ini rata-rata menambah tiga tenaga kerja baru dan mengalami peningkatan pendapatan bersih sebesar 33,7 persen per bulan dibandingkan sebelum mengikuti program. Sementara mitra pengemudi juga mengalami peningkatan pendapatan bersih sebesar 17 persen.

Program ini tidak hanya memberikan manfaat kepada siswa melalui makanan bergizi, tetapi juga memberdayakan UMKM dan mitra pengemudi sebagai bagian dari ekosistem GoTo.

UMKM yang berpartisipasi dalam program ini telah memenuhi standar higienitas dan keamanan yang disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) serta dipantau oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat.

Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

MALANG - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kota Malang, Jawa Timur cukup unik. Menu yang diberikan kepada siswa dipesan melalui aplikasi ojek online (ojol).

Para pengemudi ojol terlihat mendatangi SDN Lowokwaru 3 Kota Malang, Senin (13/1/2025) pagi, membawa 22 porsi makanan bergizi dari rumah makan mitra. Total 430 porsi makanan bergizi disiapkan untuk siswa, dengan menu terdiri dari nasi putih, ayam goreng krispi, orek tempe kacang panjang, buah semangka, dan susu UHT kemasan.

Kety, salah satu siswa SDN Lowokwaru 3 Kota Malang mengaku senang mendapatkan makanan gratis. "Menu makanannya enak dan sudah biasa dimakan di rumah," ungkapnya. Hal serupa disampaikan Bintang, siswa lain yang juga merasa terbantu dengan program ini.



Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan bahwa program ini melibatkan perusahaan mitra CSR untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Dengan biaya Rp10.000 per porsi yang dirancang efisien, jasa pengantaran oleh ojol juga sudah termasuk dalam paket kerja sama.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menilai makan bergizi gratis yang diberikan sangat baik secara higienitas. Para siswa membawa alat makan sendiri dan pengemasan makanan juga higienis. Menu yang disajikan juga mencakup empat sehat lima sempurnanya. Dari perbincangan, para siswa juga suka, bahkan sudah punya menu favorite.

"Sepertinya memang harus ada cost sharing ya, karena kan dari pusat Rp10.000, pastinya tadi pembiayaannya sampai Rp15.000 sudah bersih, sudah include pengantaran dan penjemputan," katanya.

Wahyu Hidayat, Wali Kota terpilih Kota Malang, turut hadir dalam peluncuran program ini. Ia menyampaikan apresiasi kepada perusahaan yang mendukung program makan bergizi gratis melalui CSR. Namun, ia juga menekankan pentingnya petunjuk teknis dan SOP yang jelas jika program ini diperluas ke sekolah lain.

Keberhasilan program di SD ini menjadi langkah awal untuk memperluas cakupan ke tingkat SMP dan SMA di Kota Malang. Nantinya, pihak Lanal Malang akan dilibatkan sebagai pemasok untuk memenuhi kebutuhan program.

Dengan inovasi pemesanan melalui aplikasi ojol dan dukungan CSR, program makan bergizi gratis di Kota Malang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal.

Jakarta -

Pemerintah berupaya memperluas penyerapan masyarakat yang bisa mendapatkan Program 3 Juta Rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan pihaknya memudahkan pekerja informal untuk mendapat kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

Ia mengatakan PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) sudah pernah memberikan KPR subsidi pada acara akad kredit massal di Serang pada Sabtu (9/12) lalu. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa pekerja tanpa slip gaji dapat membeli rumah.

"BTN waktu di Serang dua minggu lalu tidak punya slip gaji tuh Pak Nixon bisa kasih tukang bakso ya Pak Nixon, tukang sayur bisa dapat. Itu kan terobosan, dia nggak punya gaji tuh," ujar Ara di Graha Arraya Dramaga, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

Ia menyebutkan masyarakat yang tidak punya gaji sebagaimana pegawai negeri, TNI, POLRI, juga mempunyai harapan untuk memiliki rumah. Hal tersebut dilakukan perbankan melalui survei terhadap calon pembeli.

Sementara itu, Direktur Utama PT BTN (Persero) Nixon LP Napitupulu mengungkapkan perbankan bisa menilai nasabah melalui perilaku menabung. Pola nasabah menabung selama periode tertentu akan diperhatikan untuk menentukan kelayakan mendapat KPR subsidi.

"Kita ngeliat nabung sih sekarang. Bagaimana perilaku menabungnya tiga sampai enam bulan. Nggak perlu harus (punya) slip gaji," kata Nixon.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP sedang menyusun skema pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji, seperti tukang bakso hingga ojek, namun memiliki kemampuan membayar angsuran KPR.

"Saya berharap ada masukan dari PT SMF dan semua pihak terkait perumahan untuk memikirkan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji," ujar Ara saat melakukan diskusi dengan Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogodi Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (13/12) lalu.

Menurut Ara, diperlukan terobosan agar semua pihak bisa berkontribusi dan bersinergi dalam Program 3 Juta Rumah. Terlebih dengan keterbatasan anggaran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Apalagi saat ini di lapangan kebutuhan rumah masyarakat terus meningkat dan adanya skema pembiayaan alternatif selain KPR FLPP yang sudah berjalan selama ini," ujarnya.

Ia menuturkan, masyarakat yang bekerja di sektor informal mampu membayar angsuran tapi terkendala saat masuk ke dalam sistem perbankan. Hal itu karena mereka tidak adanya slip gaji.

"Banyak tukang bakso, ojek, PKL (pedagang kaki lima), pedagang asongan yang tidak punya slip gaji tapi punya kemampuan membayar KPR. Saya terharu setelah kemarin ada ibu-ibu penjual sayuran bisa memiliki rumah subsidi dengan KPR, apalagi dana APBN untuk perumahan terbatas sehingga diperlukan terobosan agar pembiayaan perumahan bisa diakses semua pihak," tutur Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menyusun skema pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji, seperti tukang bakso hingga ojek, namun memiliki kemampuan membayar angsuran kredit pemilikan rumah (KPR).

"Saya berharap ada masukan dari PT SMF dan semua pihak terkait perumahan untuk memikirkan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) saat melakukan diskusi dengan Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogodi Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Ara mengatakan, di tengah keterbatasan anggaran APBN yang tersedia saat ini, diperlukan adanya terobosan agar semua pihak bisa berkontribusi dan bersinergi dalam Program 3 Juta Rumah.

"Apalagi saat ini di lapangan kebutuhan rumah masyarakat terus meningkat dan adanya skema pembiayaan alternatif selain KPR FLPP yang sudah berjalan selama ini," ujarnya.

Ia menuturkan, masyarakat yang bekerja di sektor informal mampu membayar angsuran tapi terkendala saat masuk ke dalam sistem perbankan. Hal itu karena mereka tidak adanya slip gaji.

"Banyak tukang bakso, ojek, PKL, pedagang asongan yang tidak punya slip gaji tapi punya kemampuan membayar KPR. Saya terharu setelah kemarin ada ibu - ibu penjual sayuran bisa memiliki rumah subsidi dengan KPR, apalagi dana APBN untuk perumahan terbatas sehingga diperlukan terobosan agar pembiayaan perumahan bisa diakses semua pihak," kata Ara.

Ara juga mengungkapkan akan segera menjadwalkan pertemuan pada pekan depan dengan mengundang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta jaringan swasta di pasar modal untuk mencari solusi yang kredibel dan diskusi produktif mengenai pola pembiayaan yang tepat.

Sementara itu, Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogo mengungkapkan, pihaknya siap mendukung Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan Kementerian PKP. Selama ini menurutnya PT SMF bergerak di pasar modal untuk pembiayaan sekunder perumahan dan siap mendukung apabila ada skema-skema pembiayaan baru yang dirasa mampu membantu masyarakat memiliki rumah layak huni.

"SMF adalah Special Mission Vehicle dan Fiscal Tools Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas membantu likuiditas lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat untuk mengurangi maturity mismatch. SMF menyediakan dana pendamping atas porsi 25% dari porsi dana yang dibutuhkan. Sumber dana untuk porsi SMF berasal dari penyertaan modal negara (PMN) yang kemudian di-leverage melalui Surat Utang," kata Ananta.

(abr/abr)