JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencanangkan menginiasi pembentukan konsorsium asuransi mendukung program 3 juta rumah, sebagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Konsorsium asuransi adalah kumpulan perusahaan asuransi dan reasuransi yang terikat dalam kontrak bersama untuk menyelenggarakan dan memberikan perlindungan suatu risiko tertentu. Dalam hal ini, konsorsium asuransi ditujukan untuk memproteksi risiko properti hingga asuransi jiwa kredit (AJK).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono menjelaskan, hanya perusahaan asuransi yang sehat dan baik kondisinya yang dapat bergabung dalam konsorsium pengelolaan perasuransian program 3 juta rumah tersebut.

“Lead (ketua konsorsium)-nya seperti apa kami belum tetapkan, tapi tentunya kami mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat ini adalah tentunya yang kondisinya baik, kondisinya sehat, bisa ikut serta dalam program untuk konsorsium program 3 juta rumah ini,” ujar Ogi dalam konferensi pers, pada Selasa (14/1/2025), seperti dikutip dari Antara.

Ogi yakin program 3 juta rumah tersebut dapat memperdalam pasar industri perasuransian serta meningkatkan inklusi produk asuransi di Indonesia. Apalagi skala proyek tersebut yang cukup besar dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah.

Meskipun telah memaparkan potensi besar, tapi ia belum dapat memberikan gambaran lebih lanjut mengenai besaran premi dan dampak lebih lanjut bagi sektor perasuransian nasional.

Di sisi lain, Ogi menyarankan bahwa berbagai layanan asuransi yang diterima masyarakat dan melekat dalam program 3 juta rumah dapat menjadi bagian dari subsidi pemerintah.

“Ya tentunya (asuransi-asuransi) ini harus di-bundling (dibuat satu paket) dengan program yang sudah ada, jadi bagian dari subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk proyek ini,” ucap Ogi.

Jenis Produk Asuransi

Menurut Ogi, beberapa produk industri perasuransian yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut adalah asuransi jiwa kredit (AJK), asuransi umum properti, serta suretyship maupun surety bond.

“Ada bagian (dari subsidi) untuk pembayaran IJP (Imbal Jasa Penjaminan) atau premi untuk Asuransi Jiwa Kredit yang jumlahnya itu tidak terlalu besar, tapi kalau itu dilakukan dengan 3 juta rumah itu feasible untuk dilakukan pertanggungan asuransi jiwa kreditnya,” terang Ogi.

Program 3 juta rumah atau hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah per tahunnya hingga 2029 merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa program pembangunan 3 juta rumah per tahun tersebut terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di daerah perkotaan dan 2 juta unit rumah di wilayah pedesaan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum percaya diri untuk mengungkapan target piutang pembiayaan multifinance pada tahun 2025. Namun demikian, salah satu program Prabowo Subianto yakni pembangunan 3 juta rumah dipercaya bisa mengangkat kinerja pembiayaan multifinance.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman mengatakan, piutang pembiayaan multifinance sampai dengan November 2024 tumbuh sebesar 7,27% year on year (yoy) menjadi Rp 501,37 triliun.

Jika dirinci, porsi pembiayaan masih didominasi oleh jenis pembiayaan multiguna sebesar 50,42%. Diikuti pembiayaan investasi dan modal kerja yang masing-masing sebesar 34,11% dan 9,79%.

Namun jika menengok ke belakang, kinerja piutang pembiayaan multifinance itu cenderung bergerak melambat selama 5 bulan berturut-turut, sehingga level pertumbuhan 7,27% menjadi yang terendah sepanjang tahun 2024. Realisasi kinerja pembiayaan semakin jauh dari target yang sempat dicanangkan OJK dalam kisaran pertumbuhan 10-12%.

“OJK akan terus melakukan monitoring terhadap pertumbuhan piutang pembiayaan multifinance di tahun 2025. Diharapkan industri multifinance akan tetap tumbuh di tahun 2025,” ungkap Agusman kepada wartawan, pada Kamis (1/9/2025).

Meski belum mengungkapkan proyeksi pembiayaan tahun 2025, Agusman mengatakan ada sejumlah peluang bagi multifinance memacu pertumbuhan pembiayaan. Salah satunya berasal dari program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto.

“Pembiayaan sektor perumahan juga menjadi salah satu segmen pembiayaan yang potensial dengan adanya program 3 juta rumah oleh pemerintah,” kata Agusman.

Dua Bisnis Potensial Lain

Selain pembiayaan ke sektor perumahan, lini pembiayaan lain yang dipercaya OJK dapat terus mendorong pertumbuhan multifinance adalah buy now pay later (BNPL). Seperti yang diketahui, produk BNPL memang tengah digemari dalam beberapa waktu belakangan ini.

Per November 2024, pembiayaan BNPL melesat 61,90 (yoy) menjadi Rp 8,59 triliun. Dari sisi kualitas, rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) secara gross sebesar masih relatif terjaga sebesar 2,92%, kendati dalam tren naik.

Di samping itu, OJK memandang pembiayaan syariah sebagai ceruk potensial untuk digarap lebih masif. Piutang pembiayaan syariah pada November 2024 mengalami peningkatan sebesar 11,97% (yoy) menjadi sebesar Rp 26,52 triliun, didukung dengan peningkatan pembiayaan investasi dan pembiayaan jasa.

“Pembiayaan syariah diperkirakan masih akan terus tumbuh positif pada tahun 2025, antara lain didorong oleh diversifikasi dan penambahan produk pembiayaan syariah baru yang saat ini diajukan oleh beberapa perusahaan pembiayaan,” pungkas Agusman.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Program 3 juta rumah yang jadi andalan Presiden Prabowo Subianto bisa tersendat karena likuiditas mulai bergerak terbatas. Namun demikian, pihak regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kebijakan yang ada saat ini masih cukup adaptif untuk mendukung program tersebut.

“Dengan kebijakan yang adaptif dan pengawasan yang hati-hati, OJK berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan akses pembiayaan properti dalam rangka program pemerintah 3 juta rumah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).

Dia menuturkan, OJK telah memiliki sejumlah kebijakan di sektor perbankan terkait penyaluran kredit ke sektor properti. Kebijakan yang ada saat ini juga cukup memadai untuk perbankan ikut mengambil peran lebih memuluskan program 3 juta rumah.

Pengaturan dari OJK yang dimaksud, antara lain:

Terdapat pengaturan khusus untuk kredit beragun rumah tinggal dalam SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum (SEOJK ATMR Kredit), yang akan berdampak dalam perhitungan KPMM Bank. Dalam ketentuan tersebut diatur bobot risiko yang granular, dimana semakin kecil LTV (Loan to Value), maka bobot ATMR Kredit akan lebih kecil, sehingga lebih menggambarkan risiko kredit yang dihadapi bank untuk masing-masing debitur.

Sesuai POJK Kualitas Aset, penetapan kualitas Aset Produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp 5 miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga (1 pilar), yang dapat dimanfaatkan bank untuk kredit perumahan. Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih praktis dibandingkan kondisi umum dimana bank menilai dengan 3 pilar (prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar).

Pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dapat diberikan untuk penyediaan perumahan yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang termasuk dalam kategori program pemerintah. Pengecualian ini berlaku apabila pembiayaan perumahan tersebut dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD. Ketentuan mengenai pengecualian ini diatur dalam POJK No.32/POJK.03/2018 yang kemudian diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019.

Pengaturan dalam POJK No. 27 tahun 2022 tentang KPMM untuk Pencabutan POJK Kredit Tanah per 1 Januari 2023. Larangan pemberian kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah pada POJK Kredit Tanah tidak sejalan dengan arah kebijakan principle-based yang tidak membatasi kegiatan bank. Dengan dicabutnya POJK dimaksud, maka Bank dapat memberikan kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah sepanjang menerapkan manajemen risiko disertai permodalan yang memadai termasuk menghindari tujuan spekulasi.

“Langkah-langkah kebijakan dimaksud diharapkan dapat membantu Bank turut mendukung program 3 juta rumah tersebut,” kata Dian.

Selain itu, dalam sektor pasar modal, industri perbankan berperan dalam penerbitan produk pengelolaan investasi yang terkait pembiayaan perumahan. Produk yang dimaksud yakni Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP), yaitu surat berharga yang terdiri dari sekumpulan KPR yang diterbitkan melalui proses sekuritisasi.

EBA-SP menjadi instrumen investasi pendapatan tetap yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 29 November 2024, terdapat 9 EBA-SP yang diperdagangkan dengan total nilai sebesar Rp 2,21 triliun.

Kondisi Likuiditas Bank

Sementara itu, likuiditas bank bergerak ke arah pengetatan. OJK melaporkan bahwa loan to deposit ratio (LDR) berada di posisi 87,50% pada Oktober 2024. Angka itu lebih tinggi dari posisi Oktober 2023 sebesar 84,19% maupun dibandingkan bulan September 2024 yang sebesar 86,91%.

LDR merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan bank dengan dana yang dihimpun bank. Melihat tren yang ada, kondisi tersebut menandakan ruang yang semakin sempit untuk bank melakukan ekspansi kredit di masa depan.

Peningkatan LDR sejalan dengan perkembangan kinerja kredit dan dana pihak ketiga (DPK) dari perbankan. Pada Oktober 2024 misalnya, kredit tumbuh tinggi sebesar 10,92% year on year (yoy), sedangkan DPK hanya mampu tumbuh 6,74% (yoy).

Likuiditas yang kian mengetat juga ditandai rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) yang turun secara tahunan dari posisi 117,29% menjadi 113,64%. Meskipun memang angka itu masih lebih tinggi dari threshold sebesar 50%.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dinilai akan memberikan efek berganda (multiplier effect) ke berbagai sektor perekonomian, termasuk sektor jasa keuangan. Adapun dua industri jasa keuangan yang disebut turut kebagian berkah yaitu perbankan dan pasar modal.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengatakan bahwa program 3 juta rumah akan memberi efek berganda terhadap berbagai sektor ekonomi. Di sektor perumahan misalnya program itu akan memberi dampak positif bagi industri bahan bangunan seperti semen, baja, maupun perabotan dan lain sebagainya.

Industri jasa konstruksi dan jasa infrastruktur juga bakal merasakan manfaat dari program 3 juta rumah. Dampak positif terhadap sejumlah industri itu yang juga akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) dan membuka lapangan kerja lebih luas.

Dari sana, Mahendra bilang bahwa sektor jasa keuangan juga akan kecipratan dampak positif berupa beberapa perbaikan dan bahkan keuntungan lebih. Sebagai salah satu contoh yaitu dampak kinerja positif sejumlah emiten konstruksi dan infrastruktur.

“Sebagian dari perusahaan-perusahaan tadi, terutama dari material bangunan dan jasa konstruksi, sebagian adalah perusahaan-perusahaan Tbk, sehingga akan memberi dampak positif juga kepada pengembangan dan pertumbuhan dalam pasar modal kita,” ungkap Mahendra dalam konferensi pers, baru-baru ini.

Di samping itu, ia menuturkan bahwa pasar modal juga akan lebih semarak. Mengingat alokasi APBN ke program 3 juta rumah cenderung terbatas, sehingga salah satu kemungkinannya adalah mencari sumber pembiayaan dengan memanfaatkan produk yang dinamakan efek beragun aset (EBA).

“Nah ini dalam bentuk sekuritisasi tentu akan memberikan pendanaan yang besar kepada pembangunan perumahan. Di lain pihak akan memberikan peluang berkembangnya produk itu di pasar modal kita. itu dari sisi pasokan,” kata Mahendra.

Berkah bagi Perbankan

Sementara dari sisi permintaan, calon para pembeli rumah tentu akan memerlukan pembiayaan, khususnya dalam bentuk kredit pemilikan rumah (KPR). Dari kebutuhan KPR ini, industri perbankan, penjaminan, hingga asuransi akan mendapat ceruk bisnis yang lebih luas.

“Jadi dari berbagai sisi banyak sekali potensi yang akan bisa ditopang industri jasa keuangan,” jelas Mahendra.

Dia yakin, program unggulan Presiden Prabowo yaitu 3 juta rumah akan memberi dampak yang luas dan masif. Pasar modal, perbankan, dan industri jasa keuangan terkait diharapkan dapat menangkap potensi yang ada, termasuk mengambil peran lebih untuk mendukung program tersebut.

“Sekali lagi, itu akan sulit dipenuhi sepenuhnya jika hanya dari APBN. Tapi tentu dalam proses perumusannya dan formulasinya, kami menunggu dan sudah memberikan masukan-masukan, pada gilirannya nanti kita akan melihat wujud dan pendekatan dari program masing-masing,” pungkas Mahendra.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News