Jangan menggunakan orang yang bukan ahli gizi, karena mereka tidak tahu bagaimana menyusun menu dari bahan mentah sampai ke mulut konsumen

Yogyakarta (ANTARA) - Pakar gizi Universitas Gadjah Mada (UGM) Toto Sudargo menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpeluang mengatasi stunting jika pelaksanaannya didesentralisasi dengan melibatkan ahli gizi dalam setiap tahapan.

"Jangan menggunakan orang yang bukan ahli gizi, karena mereka tidak tahu bagaimana menyusun menu dari bahan mentah sampai ke mulut konsumen," ujar Toto dalam keterangannya di Yogyakarta, Rabu.

Dengan pendekatan desentralisasi hingga ke tingkat desa, dia meyakini pengawasan dan pelaksanaan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu bakal lebih optimal.

Toto menilai Program MBG layak didukung karena bisa menjadi intervensi langsung untuk menekan angka kekurangan gizi kronis pada kelompok rentan.

Namun, menurutnya, penyaluran bantuan makanan bergizi itu harus tepat sasaran, khususnya untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan remaja putri.

Toto mengatakan gizi yang cukup bagi remaja putri penting untuk mencegah anemia dan mempersiapkan mereka menjadi ibu yang sehat pada masa depan.

"Kalau remaja putri bisa ditargetkan di sekolah, sedangkan untuk kelompok ibu hamil dan menyusui bisa melalui kerja sama dengan posyandu," jelasnya.

Menurut Toto, Program MBG seharusnya mampu menyumbang setidaknya sepertiga dari kebutuhan gizi harian penerima manfaat, terutama asupan protein.

"Protein adalah growth factor. Itu yang paling utama karena selama ini yang tercukupi hanya karbohidrat," ujar dia.

Ia juga menyoroti pentingnya memperhatikan kualitas dan tingkat penerimaan makanan oleh anak-anak.

Menurutnya, makanan yang sedikit tetapi habis dikonsumsi jauh lebih baik ketimbang makanan dalam jumlah besar tapi terbuang. "MBG itu jangan melihat volumenya, tapi kualitasnya," kata Toto.

Untuk mengatasi kebiasaan anak-anak yang cenderung pemilih, Toto menyarankan agar menu MBG dapat dibuat menarik serta mengikuti tren makanan kekinian.

"Buat yang kecil-kecil tapi enak. Misalnya bola-bola daging atau makanan kekinian lainnya yang disukai anak-anak," ucapnya.

Meski pelaksanaan Program MBG di sejumlah daerah menuai kritik akibat kasus keracunan makanan dan tunggakan pembayaran kepada vendor, Toto berharap publik tetap memberi kesempatan agar program ini dievaluasi dan disempurnakan secara berkelanjutan.

"Mimpi saya, Insya Allah ini bisa terus dievaluasi dan disempurnakan. Jangan langsung dicaci, tapi beri waktu setahun, dua tahun. Jika konsisten, kita bisa menyiapkan generasi yang sehat," ujar Toto.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program utama Pemerintah RI yang menuai berbagai sorotan. Salah satunya terkait inisiasi memasukkan serangga sebagai menu protein untuk wilayah tertentu.

Menu serangga untuk MBG ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana pada Januari 2025 lalu.

"Sebagian masyarakat Gunung Kidul biasa mengonsumsi belalang. Masyarakat Papua biasa makan ulat sagu," kata Dadan pada Sabtu (25/1/2025) lalu, dikutip dari detikNews Kamis (13/2/2025).

Menurutnya, beberapa jenis serangga layak untuk dikonsumsi. Belalang dan jangkrik misalnya, bahkan sudah dijual-belikan.

Merespons hal ini, peneliti bidang entomologi dari IPB University, Prof Purnama Hidayat mengatakan serangga memang dapat menjadi alternatif sumber protein, khususnya bagi masyarakat yang kurang gizi.

Namun, ia menggarisbawahi, bahwa konsumsi serangga lebih sesuai untuk kelompok masyarakat yang sudah terbiasa mengonsumsinya, sebagai contoh di beberapa daerah Indonesia bagian timur, ulat sagu merupakan makanan yang umum dikonsumsi lantaran mudah didapat.

Prof Purnama juga mencontohkan di beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, dan China, serangga telah menjadi bagian dari konsumsi sehari-hari.

Beberapa Daerah di Indonesia 'Akrab' dengan Makanan Serangga

Lebih lanjut dia menjelaskan, jika di Indonesia, beberapa daerah sudah mengenal serangga sebagai makanan. Misalnya belalang goreng di Gunungkidul, kepompong jati di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pepes larva lebah atau botok tawon di Jawa Timur, dan sebagainya.

Meski demikian, Prof Purnama menegaskan, tak semua masyarakat mau dan cocok mengonsumsi serangga. Sebagai contoh, masyarakat pesisir lebih mudah memperoleh sumber protein dari laut, sehingga serangga bukan pilihan utama.

"Jadi, serangga memang bisa menjadi alternatif protein, tetapi cocok untuk masyarakat yang mau memakannya dan di daerah tertentu yang mendukung ketersediaannya," jelas Prof Purnama, dikutip dari laman resmi IPB University pada Kamis (13/2/2025).

Belalang dan Jangkrik Rasanya Mirip Udang, Karena...

Dosen di Departemen Proteksi Tanaman tersebut juga mengatakan bahwa berdasarkan banyak hasil penelitian, serangga punya protein yang tinggi. Ia menyebut rasa belalang dan jangkrik pun mirip rasa udang lantaran sama-sama hewan beruas serta masih berkerabat dekat secara evolusi.

"Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan bahwa serangga yang dapat dimakan mengandung protein berkualitas tinggi, vitamin, dan asam amino yang bermanfaat bagi manusia," paparnya.

Selain itu serangga pun dianggap sebagai sumber protein yang lebih efisien diproduksinya.

Serangga Butuh Pakan Lebih Sedikit

Menurut Prof Purnama, serangga juga mempunyai tingkat konversi pakan yang tinggi. Contohnya jangkrik membutuhkan pakan enam kali lebih sedikit daripada sapi, empat kali lebih sedikit daripada domba, dan dua kali lebih sedikit daripada babi dan ayam broiler untuk menghasilkan jumlah protein yang sama.

"Selain itu, serangga menghasilkan lebih sedikit gas rumah kaca dan amonia dibandingkan ternak konvensional," katanya.

Namun, ia pun menyadari masih banyak orang yang enggan mengonsumsi serangga karena belum terbiasa.

Menurutnya dahulu orang menganggap aneh ketika air minum dijual dalam botol, tetapi sekarang sudah jadi kebiasaan. Hal yang sama pun dapat terjadi pada serangga.

Maka dari itu, menurut Prof Purnama, suatu saat mungkin ketika sumber protein semakin sulit didapat, serangga akan jadi pilihan utama.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan hampir dua pekan. Program ini menuai banyak respons positif maupun negatif dari warga, juga komentar dari para pakar.

Dalam diskusi Pojok Bulaksumur yang bertajuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Tinjauan Perspektif Gizi, Kebijakan, dan Supply Chain Bahan Pangan, pakar-pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan beberapa sorotan atas MBG ini.

Dosen Manajemen Kebijakan Publik UGM Prof Wahyudi Kumorotomo menyoroti soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana MBG. Ia mengatakan dana MBG harus benar-benar tepat sasaran.

Jika tidak, maka potensi korupsi bisa muncul. Untuk menghindarinya, semua pihak harus melakukan pengawasan.

"Dana sebesar Rp 71 triliun per tahun yang ditargetkan untuk 19,4 juta anak ini harus dipantau penggunaannya. Jangan sampai ada korupsi atau dana yang dialihkan untuk kepentingan lain," katanya, dikutip dari laman UGM, Jumat (17/1/2025).

Makan Bergizi Gratis adalah Investasi Masa Depan

Menurut pakar lain yang sekaligus Dosen Departemen Gizi Kesehatan UGM Dr Toto Sudargo MKes, MBG harus berjalan berkesinambungan. Sekalipun terjadi pergantian presiden, program ini harus tetap ada.

Pasalnya MBG dapat menjadi investasi baik dalam jangka panjang. Menurut Toto, Indonesia harus berkaca pada India yang telah menjalankan program ini selama lebih dari satu dekade.

"Program ini harus berjalan terus-menerus dan tidak boleh berhenti hanya karena berganti pemerintahan. Jika konsisten, Indonesia bisa mencapai hasil yang signifikan, baik dalam hal kesehatan, kemampuan, maupun prestasi generasi mendatang," tegasnya.

MBG Bisa Tingkatkan Fungsi Kognitif Siswa

Toto juga menyampaikan dampak positif yang besar bagi siswa dengan adanya MBG. Jika pengolahan gizi dalam menu MBG baik, maka nutrisinya dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa.

"Konsumsi makanan bergizi, seperti protein dari telur, sangat penting untuk mendukung perkembangan otak. Namun, penyajiannya juga harus diperhatikan agar anak-anak tertarik untuk mengkonsumsinya," katanya.

Oleh karena itu, Toto menekankan agar MBG memerhatikan kualitas makanan. Ia juga mengingatkan pengolahan makanan harus dilakukan dengan baik.

"Yang penting anak-anak mau makan dan makanan tidak terbuang. Jangan sampai makanan hanya diacak-acak dan menjadi sampah," ungkapnya.

MBG Bisa Memaksimalkan Pangan Lokal

Pakar lainnya, Prof Subejo yang merupakan Dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian UGM, menyorot sumber bahan MBG. Menurut Subejo, pemerintah bisa menggunakan pangan lokal.

"Indonesia memiliki banyak sumber karbohidrat lokal seperti singkong, jagung, dan sagu. Jika bahan-bahan ini dimanfaatkan, kita tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga memberdayakan petani lokal," ujarnya.

ia menyarankan pemerintah agar memberdayakan desa sebagai distributor makanan. Proses distribusi bahan pangan menurutnya akan lebih efisien karena tak lewat impor.

"Mekanisme ini juga dapat mengurangi risiko makanan basi karena perjalanan distribusi yang terlalu jauh," tambahnya.

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Program makan bergizi gratis (MBG) yang sudah dilaksanakan dalam waktu satu pekan terakhir ini mengundang pro dan kontra dari banyak pihak. Ada sebagian orang mempertanyakan apakah program ini bisa dilaksanakan dengan baik dan dapat memastikan kebutuhan gizi bagi yang menerimanya.

Pakar gizi komunitas Dr dr Tan Shot Yen, MHum berpendapat bahwa MBG sebagai program baru pemerintah dilaksanakan secara terburu-buru. Menurutnya program ini masih belum disosialisasikan secara matang pada masyarakat.

Padahal hal ini perlu untuk memastikan kelancaran program MBG yang lebih baik sehingga manfaat diberikan bisa diterima maksimal oleh masyarakat.

Selain itu, dr Tan menyebut bahwa program MBG ini seharusnya lebih mengutamakan orang-orang yang tinggal di daerah 3T (terluar, terdepan, dan terbelakang). Hal ini bertujuan untuk menjadikan program MBG ini bisa tepat sasaran.

"Nomor satu kita harus fokus kepada daerah yang sungguh membutuhkan, yaitu daerah 3T. Jangan sampai penggal pertama uang yang dihabiskan untuk perkotaan, yang sebetulnya anaknya saja diantar naik motor, gedung sekolahnya bagus, ayah ibunya punya handphone. Jadi kita harus betul-betul kembali pada daerah 3T," kata dr Tan dikutip dari 20detik, Minggu (12/1/2025).

Menurut dr Tan, program MBG juga bisa berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat lokal. Tidak hanya petani atau nelayan, penjual di kantin sekolah juga bisa diberdayakan.

Semenjak program MBG digulirkan, tak sedikit penjual-penjual makanan di kantin sekolah mengeluhkan adanya penurunan angka penjualan.

Oleh karena itu, dr Tan menuturkan program MBG seharusnya dilakukan dengan edukasi pra-program yang baik pada masyarakat, anak-anak, hingga sekolah. Untuk sebuah program nasional, program MBG diperlukan penilaian dan pertimbangan yang sangat panjang.

"Karena apa? Akhirnya kalau jadi food waste, ini bukan cuma sekedar dibuang ke tong sampah. Tetapi, makanan yang semestinya tidak tepat sasaran, karena anaknya nggak doyan, nggak dimakan, nggak suka, akhirnya ini menjadi mubazir. Padahal kan ini triliunan dan itu dari pajak masyarakat," tandasnya.

Video: Evaluasi-Saran Ahli Gizi Terkait Program MBG yang Sudah Mulai Berjalan

Video: Evaluasi-Saran Ahli Gizi Terkait Program MBG yang Sudah Mulai Berjalan

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan anggaran makan bergizi gratis yang semula Rp 15.000 menjadi Rp 10.000. Pemangkasan tersebut merupakan imbas dari keterbatasan anggaran pemerintah.

Menurutnya, Rp 10.000 sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi makan bergizi gratis per porsinya. Pemangkasan tersebut kemudian menuai pro dan kontra, termasuk dari kalangan pakar.

Pakar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP Unair) Prof Dr H Jusuf Irianto Drs MCom menyatakan pemangkasan anggaran makan bergizi gratis merupakan keputusan yang rasional dari sisi pemerintah. Namun, keputusan tersebut juga membutuhkan pertimbangan dari sisi rakyat.

"Keputusan untuk mengurangi anggaran makan bergizi gratis merupakan keputusan yang rasional bagi pemerintah mengingat keterbatasan anggaran. Bagi rakyat sebaliknya. Yang penting sekarang bagaimana dengan anggaran yang terbatas, pemerintah dapat menyediakan MBG yang layak dan bergizi," ujar Prof. Jusuf dalam laman Unair dikutip Selasa (17/12/2024).

Pentingnya Komunikasi Kebijakan

Dosen Ilmu Administrasi Negara itu mengatakan komunikasi kebijakan menjadi aspek krusial yang perlu pemerintah perhatikan. Ia mengingatkan agar para pejabat berhati-hati dalam menyampaikan janji atau pernyataan kepada publik.

"Omongan pejabat pada dasarnya itu kebijakan yang sifatnya tidak tertulis. Omongannya menjadi pegangan rakyat. Jika tidak terealisasi bisa menimbulkan kekecewaan. Jadi, pemerintah harus belajar bagaimana berkomunikasi yang baik dengan rakyatnya," jelasnya.

Ia mencontohkan kasus kenaikan gaji guru yang tidak terealisasikan. Hal serupa, menurutnya, berpotensi terjadi pada program makan bergizi gratis jika pemerintah tidak memastikan implementasinya dengan baik.

"Program ini merupakan program andalan PresidenPrabowo untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Khususnya dalam mengatasi masalah stunting. Oleh karena itu, pemerintah harus sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya,"ungkapnya.

Amanah Janji Kampanye

Sebagai salah satu janji kampanye Presiden Prabowo, Prof Jusuf mendorong pemerintah memastikan realisasi program MBG sesuai dengan harapan rakyat.

"Jika janji kampanye adalah memberikan makan siang gratis, maka itu harus dipenuhi tanpa mengurangi kualitasnya," tegasnya.

Lebih jauh, Jusuf mengingatkan pentingnya empati dalam menjalankan program ini. Menurutnya, pemimpin sebaiknya makan setelah rakyatnya makan.

"Pemimpin itu baru makan setelah rakyatnya makan. Itu harus direnungkan oleh pemimpin kita bersama. Kalau seperti itu pemerintah tidak akan asal merealisasikan program MBG ini. Pemerintah harus menunjukkan kesungguhan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui program ini," pungkasnya.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Mulai Januari 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mulai diselenggarakan di setiap sekolah di Indonesia. Satu porsi menu yang akan diberikan kepada siswa memiliki budget Rp 10 ribu.

Apakah dengan harga demikian sudah mampu menyajikan menu dengan gizi yang seimbang? Terkait hal ini pakar gizi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Toto Sudargo, M Kes memberikan pendapatnya.

"Menurut saya, dilihat dari perencanaannya, Rp10.000 untuk setiap anak masih mungkin dilaksanakan. Tentunya, pelaksanaanya harus terus dipantau, dievaluasi, dan ditingkatkan," katanya dilansir dari laman UGM, Minggu (8/12/2024).

Menu Bisa Sesuai dengan SDA Tiap Daerah

Toto menyebut MBG ini termasuk program yang mulia. Tak banyak negara yang punya program seperti ini.

Oleh karena itu, Toto berharap MBG dapat membuahkan hasil yang baik. Salah satu hal yang perlu diperhatikan pemerintah menurut Toto adalah soal kesesuaian menu dengan keperluan tiap siswa.

Setiap daerah mempunyai kebiasaan makan yang berbeda. Sehingga menu harus benar-benar sesuai dengan keseharian mereka.

"Beberapa daerah memang masih mengandalkan nasi. Di beberapa daerah seperti Papua dapat diganti dengan sagu, papeda, jagung. Kemudian, untuk karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral dapat diganti dengan ikan, telur, dan daging atau sumber nabati lainnya, sesuai wilayahnya masing-masing," paparnya.

Harus Melihat Makanan Kesukaan Anak

Selain melihat kebiasaan makan siswa di setiap daerah, Toto juga mengatakan makanan harus sesuai dengan kesukaan anak. Dengan begitu, potensi makan siang terbuang bisa diminimalisir.

"Makanannya tidak apa-apa dengan porsi yang kecil, tetapi bisa dibuat menarik sehingga anak-anak suka dan mereka mau untuk makan," tambahnya.

Menurut Toto dua hal tersebut perlu diperhatikan. Jangan sampai pemerintah hanya menyorot program dan memberikan keuntungan bagi beberapa pihak ketimbang berfokus pada kualitas gizi makanan.

"Saat kita memberikan makanan kepada anak-anak, jangan sampai yang dipikirkan pemerintah adalah masalah keuntungan atau profit," tegasnya.

Toto berharap Badan Gizi Nasional dengan didampingi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bisa merealisasikan tujuan perbaikan gizi nasional lewat MBG ini. Ia meminta pihak media, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat untuk memantau program ini.

"Ini adalah program gizi yg diberikan kepada generasi penerus bangsa sehingga mari semua pihak bekerja sama untuk saling memperbaiki satu sama lain sehingga kebutuhan gizi anak-anak Indonesia terpenuhi," tutupnya.

Video: Menu Makan Bergizi Gratis Bakal Disesuaikan Tiap Daerah

Video: Menu Makan Bergizi Gratis Bakal Disesuaikan Tiap Daerah