Gaza City -

Serangan udara terbaru Israel menghantam sebuah gedung permukiman di area Shujaiya, Jalur Gaza, pada Rabu (9/4) waktu setempat. Badan pertahanan sipil Gaza melaporkan sedikitnya 20 orang tewas akibat serangan tersebut.

Juru bicara badan pertahanan sipil Gaza, Mahmud Bassal, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (9/4/2025), menuturkan bahwa serangan udara Israel itu mengakibatkan "20 orang martir dan lebih dari 40 orang mengalami luka-luka".

Bassal menambahkan bahwa upaya pencarian jenazah korban yang tertimbun reruntuhan bangunan masih berlangsung.

Militer Israel, dalam tanggapannya, mengatakan pihaknya sedang menyelidiki laporan soal serangan mematikan tersebut.

Israel kembali melanjutkan serangan udara besar-besaran terhadap Jalur Gaza sejak 18 Maret lalu, yang mengakhiri gencatan senjata dengan Hamas yang berlangsung selama dua bulan. Upaya-upaya untuk memulihkan gencatan senjata sejauh ini gagal.

Kementerian Kesehatan Gaza, dalam pernyataan terbaru pada Rabu (9/4), melaporkan sedikitnya 1.482 warga Palestina tewas akibat rentetan serangan terbaru Israel sejak pertengahan Maret lalu.

Angka itu menambah jumlah korban tewas secara keseluruhan sejak dimulainya perang Gaza pada Oktober 2023 lalu menjadi sedikitnya 50.846 orang.

Saat berbicara kepada AFP pada Selasa (8/4), salah satu anggota biro politik Hamas, Hossam Badran, menegaskan bahwa "penting untuk mencapai gencatan senjata" di Jalur Gaza. Dia mengungkapkan bahwa "komunikasi dengan para mediator masih berlangsung, tetapi "sejauh ini, belum ada usulan baru".

Badran juga mengatakan bahwa Hamas "terbuka terhadap semua gagasan yang akan mengarah pada gencatan senjata dan menghentikan genosida yang dilakukan terhadap rakyat Palestina".

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Senin (7/4) bahwa negosiasi baru sedang dilakukan yang bertujuan untuk membebaskan lebih banyak sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

Dari total 251 sandera yang diculik sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, sekitar 58 sandera di antaranya masih ditahan di Jalur Gaza, termasuk yang menurut militer Tel Aviv telah tewas.

(nvc/ita)

RAFAH - Militer Israel menghancurkan 90% permukiman di kota Rafah, Gaza selatan sejak Oktober 2023, menurut otoritas setempat pada hari Minggu (6/4/2025).

Kantor media pemerintah Gaza mengatakan militer Israel telah menghancurkan area seluas 12.000 meter persegi di Rafah, mengubah kota itu menjadi apa yang disebutnya "salah satu contoh genosida dan pembersihan etnis paling mengerikan di zaman modern."

Kantor tersebut mengatakan 85% jaringan pembuangan limbah kota telah hancur, menciptakan kondisi yang cocok untuk wabah penyakit.

Ke-12 pusat medis di Rafah sekarang tidak beroperasi lagi, termasuk Rumah Sakit Abu Youssef al-Najjar, yang diledakkan pasukan Israel menggunakan robot peledak dalam serangan mematikannya di Gaza, tambahnya.

Serangan Israel juga telah menghancurkan delapan sekolah dan lembaga pendidikan dan merusak parah fasilitas lain yang tersisa di Rafah, ungkap kantor media tersebut.

?Lebih dari 100 masjid juga hancur atau rusak parah di Rafah,? papar laporan itu.

Rafah membentang sekitar 60 kilometer persegi dan merupakan rumah bagi sekitar 300.000 orang. Kota ini mencakup sekitar 16% dari total wilayah Gaza.

Kantor media tersebut mengatakan 22 dari 24 sumur air Rafah telah hancur, menyebabkan puluhan ribu orang tidak memiliki air minum bersih.

Kerusakan tersebut mencakup 320 kilometer jalan di Rafah, dengan peringatan kota tersebut telah menjadi "tercemar dan tidak layak huni."

Kantor tersebut menuntut tekanan segera kepada Israel untuk menarik diri dari Rafah, memungkinkan penduduk yang mengungsi untuk kembali, membuka koridor yang aman untuk pengiriman bantuan, dan meluncurkan upaya rekonstruksi di kota yang hancur tersebut.

Akhir pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji meningkatkan serangan terhadap Gaza karena upaya sedang dilakukan untuk melaksanakan rencana Presiden AS Donald Trump mengusir warga Palestina dari daerah kantong tersebut.

Hampir 50.700 warga Palestina telah tewas di Gaza dalam serangan brutal Israel sejak Oktober 2023, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICJ) mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

Tepi Barat -

Otoritas Israel memberikan pengakuan terhadap 13 area permukiman Yahudi yang baru di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Pengakuan ini menuai kecaman keras dari Otoritas Palestina.

Pengakuan yang diberikan kabinet keamanan Israel itu meningkatkan status permukiman Yahudi di Tepi Barat menjadi permukiman independen, setelah sebelumnya menjadi bagian dari permukiman Yahudi lainnya yang sudah dibangun terlebih dahulu.

Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (24/3/2025), mengecam keputusan kabinet keamanan Israel itu sebagai bentuk "pengabaian terhadap legitimasi internasional dan resolusinya".

Tepi Barat yang diduduki Israel sejak tahun 1967 silam, menjadi rumah bagi sekitar 3 juta warga Palestina, juga bagi hampir 500.000 warga Israel yang tinggal di area-area permukiman Yahudi, yang ilegal menurut hukum internasional.

Pengakuan untuk belasan permukiman Yahudi baru di Tepi Barat itu diumumkan oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, pada Minggu (23/3). Dia mengatakan bahwa kabinet keamanan Tel Aviv telah menyetujui rencana untuk memisahkan 13 permukiman Yahudi di Tepi Barat dari komunitas tetangga mereka.

Dikatakan Smotrich bahwa permukiman-permukiman itu pada akhirnya akan diakui sebagai permukiman independen. Smotrich mengumumkan persetujuan itu dalam pernyataan via media sosial X, menyusul persetujuan untuk puluhan ribu unit rumah di seluruh area Tepi Barat.

"Pengakuan masing-masing (area permukiman) sebagai komunitas terpisah... merupakan langkah penting yang akan membantu pengembangannya," sebut Smotrich dalam pernyataannya.

"Kita terus memimpin revolusi normalisasi dan regulasi di permukiman-permukiman (Yahudi). Alih-alih bersembunyi dan meminta maaf -- kami mengibarkan bendera, membangun dan menetap," kata Smotrich.

Simak juga Video: Tank-tank Israel Bersiap Masuk Gaza

"Ini adalah langkah penting lainnya pada rute menuju kedaulatan yang sebenarnya di Yudea dan Samaria," ucapnya, menggunakan istilah yang dipakai Israel untuk menyebut Tepi Barat.

Smotrich memuji keputusan itu sebagai "langkah penting" bagi permukiman Israel di Tepi Barat. Smotrich dikenal sebagai tokoh terkemuka yang menyerukan Israel untuk secara resmi menganeksasi Tepi Barat, seperti yang telah dilakukan terhadap Yerusalem Timur -- langkah yang tidak diakui oleh komunitas internasional.

Kecaman juga datang dari kelompok Hamas, yang menguasai Jalur Gaza. Hamas menyebut langkah Israel itu menjadi bukti bahwa permukiman Yahudi di Tepi Barat merupakan "proyek penggantian rasis".

Disebutkan juga oleh Hamas bahwa langkah Tel Aviv itu menjadi "upaya putus asa untuk memaksakan kenyataan di lapangan dan mengkonsolidasikan pendudukan kolonial di tanah Palestina".

Simak juga Video: Tank-tank Israel Bersiap Masuk Gaza

(nvc/ita)

Hamilton, Kanada (ANTARA) - Para anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan pada Rabu (18/12) tentang permukiman ilegal Israel dan tindakan kekerasan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki.

Beberapa negara anggota juga menuntut pihak-pihak terkait mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza.

Khaled Khiari, asisten sekretaris jenderal PBB untuk Timur Tengah dan Asia dan Pasifik, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Israel terus memperluas pembangunan permukiman dekat Tepi Barat yang didudukinya, termasuk Yerusalem Timur.

"Di Gaza, gencatan senjata sudah lama tertunda," ujar Khiari.

Ia menegaskan bahwa hukuman kolektif yang dihadapi rakyat Palestina tidak dapat dibenarkan.

"Pengeboman tanpa henti di Gaza oleh pasukan Israel, semakin banyaknya korban sipil, penghancuran menyeluruh lingkungan Palestina dan memburuknya situasi kemanusiaan adalah hal yang mengerikan," katanya.

Khiari menyatakan sangat prihatin atas perluasan ilegal yang terus menerus oleh kalangan pemukim Israel.

Ia menekankan bahwa tindakan itu memicu ketegangan dan menghalangi kemungkinan "negara Palestina yang merdeka, demokratis, berdampingan dan berdaulat."

"Saya tegaskan bahwa semua permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, tidak memiliki keabsahan hukum dan melanggar hukum internasional dan resolusi PBB," kata Khiari.

Wakil Duta Besar Inggris untuk PBB James Kariuki sementara itu menyoroti "peningkatan kasus malnutrisi akut pada anak-anak" di Gaza, dan mengatakan "Gaza sekarang memiliki jumlah tertinggi di dunia menyangkut anak per kapita yang diamputasi."

"Inggris menyerukan Israel untuk menghentikan perluasan pemukiman di tanah Palestina, yang ilegal menurut hukum internasional, dan untuk meminta pertanggungjawaban para pemukim yang melakukan kekerasan," kata Kariuki.

Ia juga mendesak Israel agar berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil dan mematuhi kewajiban internasional.

"Ketidakstabilan yang berkelanjutan dan kekerasan pemukim di Tepi Barat tidak boleh ditoleransi oleh Israel, dan budaya impunitas harus diakhiri," katanya.

Dia menolak upaya "pemindahan paksa warga Gaza dari atau di dalam Gaza."

"Tidak boleh ada pengurangan wilayah Jalur Gaza. Perluasan infrastruktur militer Israel dan penghancuran bangunan sipil dan lahan pertanian di seluruh Jalur Gaza tidak dapat diterima," ujarnya.

Duta Besar Swiss untuk PBB Pascale Baeriswyl mengecam kelaparan yang dialami warga Gaza "yang penggunaannya sebagai metode peperangan merupakan kejahatan perang menurut Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional."

Dia menuntut pihak-pihak terkait segera mewujudkan gencatan senjata. Baeriswyl juga mengutuk pernyataan pejabat Israel yang mengumumkan rencana untuk memperluas permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.

Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia menyoroti veto berulang kali yang digunakan Amerika Serikat pada resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan.

Menurut Nebenzia, tindakan AS itu mengandung alasan untuk "memastikan bahwa operasi militer Israel dapat berlanjut di Gaza, sehingga nyawa para sandera terus terancam."

Sambil menyebut tindakan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai "ilegal," dia mengatakan tindakan itu juga melanggar resolusi-resolusi terkait yang telah dikeluarkan Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

"Kami khususnya prihatin dengan pernyataan yang dibuat pejabat Israel tentang perubahan demografi Gaza secara paksa untuk menjajah kembali Jalur Gaza," katanya.

Wakil Dubes China Geng Shuang mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan semua opsi "yang ada pada mereka dan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri konflik di Gaza."

Ia juga mendesak negara-negara untuk tidak lagi menghalangi tindakan Dewan -- mengacu pada AS.

Geng menuntut Israel "segera menghentikan operasi militer di Gaza, memenuhi kewajibannya pada hukum kemanusiaan internasional, serta mencabut blokade Gaza dan pembatasan akses kemanusiaan."

Dubes AS Linda Thomas-Greenfield menyuarakan kekhawatiran bahwa "tindakan Israel di Tepi Barat melemahkan kemampuan Otoritas Palestina untuk memenuhi kebutuhan rakyat Palestina, dan secara lebih luas, meredam prospek solusi dua negara."

"Kami tegaskan kembali sikap kami bahwa permukiman Israel di Tepi Barat merupakan hambatan bagi tercapainya solusi dua negara," katanya.

Permukiman ilegal Israel, katanya lagi, "tidak konsisten dengan hukum internasional dan hanya berfungsi untuk melemahkan keamanan Israel."

Dia menyoroti laporan "yang mengkhawatirkan" tentang jumlah warga Palestina yang tewas di Tepi Barat yang diduduki, dan mendesak Israel untuk "mengintervensi dan menghentikan mereka, lebih baik lagi, mencegah mereka sejak awal."

"Kami mendesak Israel untuk menghentikan upaya melegalkan pos-pos terdepan di Tepi Barat ... meredakan ketegangan ... mengadili semua pelaku kekerasan, tidak peduli latar belakang pelaku atau korban," katanya.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

GAZA - Israel berencana untuk membangun empat pemukiman ilegal baru di Tepi Barat yang diduduki selama masa jabatan kedua Presiden terpilih AS Donald Trump.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh surat kabar Israel Hayom, rencana tersebut meliputi pembangunan permukiman Druze dan Haredim, mengubah permukiman strategis menjadi kota permukiman, memperluas kendali dewan regional hingga mencakup area terbuka di antara permukiman, meningkatkan infrastruktur di bidang transportasi dan energi, serta membentuk otoritas kota Arab untuk menggantikan Otoritas Palestina (PA).

Menurut surat kabar tersebut, proyek tersebut bertujuan untuk mencakup area seluas-luasnya dengan jumlah penduduk Palestina paling sedikit.

Rencana tersebut meliputi peningkatan infrastruktur; termasuk pembangkit listrik, jalan raya, dan rel kereta api, untuk menjadikan permukiman ilegal sebagai ?bagian integral? dari negara pendudukan.

Usulan tersebut meliputi pembangunan kota-kota baru di Tepi Barat dan mengubah permukiman seperti Kiryat Arba dan Efrat menjadi kota-kota dengan dukungan langsung pemerintah dan anggaran yang besar.

Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan situasi di Gaza 'mengerikan dan mengerikan'.

Antonio Guterres juga memperingatkan bahwa kondisi yang dihadapi warga Palestina di Jalur Gaza dapat menjadi "kejahatan internasional yang paling serius".

Dalam sambutan yang dibacakan atas namanya di sebuah konferensi di Kairo yang bertujuan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, sekretaris jenderal PBB mendesak masyarakat internasional untuk "membangun fondasi bagi perdamaian yang berkelanjutan di Gaza dan di seluruh Timur Tengah".

Guterres menyoroti dampak konflik yang menghancurkan dan kebutuhan mendesak akan tindakan internasional: "Malnutrisi merajalela ... Kelaparan sudah di depan mata. Sementara itu, sistem kesehatan telah runtuh," katanya.

Wilayah yang terkepung itu sekarang memiliki "jumlah anak yang diamputasi per kapita tertinggi di dunia", dengan "banyak yang kehilangan anggota tubuh dan menjalani operasi bahkan tanpa anestesi", tambah kepala PBB itu.

Guterres mengkritik pembatasan berat pada pengiriman bantuan, menyebut tingkat saat ini "sangat tidak mencukupi".

Blokade bantuan ?bukanlah krisis logistik? melainkan ?krisis kemauan politik dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional,? katanya.