Manokwari (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren mengungkapkan penerapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Barat menjadi langkah strategis menuju Indonesia Emas tahun 2045.

"Program ini bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing pada masa depan menuju Indonesia Emas 2045," kata Obet di Manokwari, Minggu.

Anggota DPR RI Dapil Papua Barat ini mengatakan berdasarkan riset Indonesia diproyeksikan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045, sehingga Program MBG menjadi pilar penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.

Program yang diluncurkan sejak 6 Januari 2025 ini dirancang untuk memperluas akses makanan bergizi bagi masyarakat, terutama anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Lebih dari sekadar pemenuhan gizi, Program MBG juga bertujuan meningkatkan prestasi akademik siswa. Dengan adanya makanan bergizi di sekolah, kata dia, diharapkan siswa dapat lebih fokus dan aktif dalam kegiatan belajar.

Sebagai bentuk dukungan terhadap Program MBG, pihaknya telah melakukan kunjungan di Manokwari dan Manokwari Selatan untuk melakukan sosialisasi.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat seperti tokoh agama, kepala suku, dan pemerintah daerah, untuk bersama-sama mengawal program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh semua warga," ujar Obet.

Saat melakukan sosialisasi Program MBG di Manokwari pada 28 Februari 2025, Obet berdialog dengan lebih dari 300 warga dan sebagian besar antusias dan menyambut baik program tersebut. Sosialisasi juga dihadiri perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Alfa Riza.

"Orang Papua harus sejahtera di Tanah Papua. Jika kita ingin generasi muda yang cerdas dan ahli di berbagai bidang, mereka harus mendapatkan asupan gizi yang cukup melalui makanan sehat dan pendidikan yang layak," ujarnya.

Perwakilan BGN Alfa Riza mengatakan salah satu inovasi utama dalam program ini adalah pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yaitu dapur umum yang dikelola oleh tenaga profesional di bidang gizi serta melibatkan masyarakat lokal.

"Dapur ini bukan sekadar tempat memasak, tetapi bagian dari sistem ketahanan pangan lokal. Masyarakat bisa berkontribusi dengan memasok bahan pangan seperti ayam, telur, dan sayur-mayur, sehingga ekonomi Papua Barat dapat berkembang lebih baik," jelas Alfa.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

di Manokwari sudah dua dapur sehat, dan daerah lain ada yang dibangun secara mandiri

Manokwari (ANTARA) - Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari menyebut pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah menyasar kurang lebih 24 pelajar di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Panglima Kodam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu di Manokwari, Sabtu, mengatakan seiring berjalan waktu jumlah pelajar penerima Program MBG mulai dari tingkat Paud hingga SMA/SMK akan terus meningkat.

"Kurang lebih sudah ada 24 ribu pelajar penerima Program MBG tersebar di dua provinsi wilayah kerja Kodam Kasuari," kata Jimmy.

Menurut dia uji coba Program MBG di Papua Barat maupun Papua Barat Daya dimulai secara bertahap sejak 6 Januari 2025, dan program tersebut bertujuan meningkatkan asupan gizi generasi muda.

Jajaran Komando Daerah Militer di wilayah Kodam XVIII/Kasuari telah memfasilitasi pembangunan serta penambahan jumlah dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Contoh seperti di Manokwari sudah dua dapur sehat, dan daerah lain ada yang dibangun secara mandiri," jelas Jimmy.

Dia mengatakan bahwa perluasan cakupan wilayah sasaran pelaksanaan Program MBG perlu dukungan dari masing-masing pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.

Kabupaten/kota yang sudah melaksanakan Program MBG antara lain, Manokwari, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Sorong Selatan, dan lainnya.

"Semuanya berjalan lancar, mudah-mudahan cakupan wilayah terus diperluas dan jumlah pelajar penerima manfaat MBG juga terus bertambah," ujar Jimmy.

Anggota Komisi IX DPR RI Obeth Rumbruren menilai Program MBG berdampak positif terhadap upaya membentuk generasi muda Papua yang semakin sehat, berdaya saing, dan berkualitas.

Program tersebut relevan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

"Makanya, semua sekolah termasuk di kampung-kampung, pedalaman, dan pesisir di Papua Barat dapat makan bergizi ini," kata Obeth.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

MANOKWARI, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis diharapkan mampu membangkitkan perekonomian daerah, terutama dari sektor pertanian di pedesaan.

Hal ini disampaikan oleh Simon Tabuni, Ketua Papua Youth Creative Hub atau PYCH yang mengelola hasil petani lokal Papua Barat.

“Kami PYCH dan petani milenial Papua Barat siap mendukung program ini dan siap berkontribusi pada apa yang dibutuhkan untuk menyukseskan program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran ini,” kata Simon, Kamis (9/1/2025).

Pemuda yang juga merupakan owner Anggi Mart, swalayan sayuran yang menampung aneka produk lokal, berharap program makan siang gratis mampu memberikan multiplier effect pada segala aspek.

"Jangka panjang diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan generasi kita ke depan, di sisi lain program ini diharapkan mampu menjadi pengungkit ekonomi di daerah, utamanya sektor pertanian di pedesaan," katanya.

Pihaknya memastikan, PYCH dan petani milenial di Papua Barat siap berkontribusi aktif pada pemenuhan bahan baku lokal untuk mendukung program makan siang gratis di daerah.

Menurutnya, anggota PYCH yang tersebar di pelosok pedesaan dan perkotaan Papua Barat menyatakan siap berkolaborasi dengan pihak pengelola program makan siang gratis di daerah.

"Diharapkan program ini akan berjalan sukses dan berkelanjutan serta memberi outcome dan impact sebagaimana arahan bapak Presiden Prabowo," ujarnya.

Menurutnya, di beberapa daerah di Papua dan Papua Barat saat ini terdapat sejumlah pemuda yang menggeluti wirausaha bidang pertanian, peternakan dan perikanan, dan telah berproduksi secara terus-menerus sehingga diharapkan jika dapat berkolaborasi dengan pengelola program makan bergizi gratis.

“Kami sambut baik program makan siang gratis ini, dan siap berkolaborasi dengan pengelola program ini di daerah untuk berkoordinasi,“ ujarnya.

Manokwari (ANTARA) - Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Filep Wamafma mengatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis harus memiliki instrumen yang jelas agar dapat ditindaklanjuti masing-masing pemerintah daerah.

Komite III DPD telah mengagendakan pertemuan dengan Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pertanian, termasuk Kepala Badan Gizi Nasional, guna membahas instrumen pelaksanaan program itu.

"Harus ada rumusan instrumen bagi pemerintah daerah. Apakah makanannya disiapkan pemerintah pusat atau daerah," katanya saat kunjungan kerja ke Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Selasa.

Menurut dia, instrumen Makan Bergizi Gratis harus dibahas dengan cermat sehingga seluruh pemerintah daerah di Indonesia dapat menyiapkan segala kebutuhan program tersebut yang efektif mulai dilaksanakan sejak 2 Januari 2025.

Pemerintah juga harus memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di masing-masing daerah.

Dia menyebut bahwa skema program Makan Bergizi Gratis yang menyasar balita, anak usia PAUD, pelajar SD hingga SMA, ibu hamil dan ibu menyusui, sudah semestinya mengutamakan muatan lokal melalui pemanfaatan komoditas pangan lokal.

Konsep pemberdayaan tersebut, katanya, tentunya mendorong semangat petani lokal dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi pangan lokal yang akan dijadikan sebagai menu utama pengolahan makanan bergizi.

"Petani semakin bersemangat dan sudah pasti program ini akan membuka lapangan pekerjaan di sektor pertanian," ucap dia.

Selain itu, kata dia, pemerintah harus menyiapkan tenaga ahli gizi yang mengawasi proses pengolahan menu makanan sesuai asupan gizi berimbang sekaligus tenaga dokter untuk mengukur perbaikan gizi dari setiap penerima program.

Hal itu sebagai bagian dari evaluasi guna mengetahui tingkat efektivitas dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis setiap satu bulan, dan bilamana ditemukan efek lain maka tenaga medis dapat mengambil tindakan yang terukur.

"Anak-anak yang diberi makan setiap bulannya diperiksa. Kalau ada keluhan, dokter atau ahli gizi bisa cepat ambil tindakan," ujar Filep Wamafma.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Manokwari (ANTARA) - Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Filep Wamafma mengatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis harus memiliki instrumen yang jelas agar dapat ditindaklanjuti masing-masing pemerintah daerah.

Komite III DPD telah mengagendakan pertemuan dengan Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pertanian, termasuk Kepala Badan Gizi Nasional, guna membahas instrumen pelaksanaan program itu.

"Harus ada rumusan instrumen bagi pemerintah daerah. Apakah makanannya disiapkan pemerintah pusat atau daerah," katanya saat kunjungan kerja ke Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Selasa.

Menurut dia, instrumen Makan Bergizi Gratis harus dibahas dengan cermat sehingga seluruh pemerintah daerah di Indonesia dapat menyiapkan segala kebutuhan program tersebut yang efektif mulai dilaksanakan sejak 2 Januari 2025.

Pemerintah juga harus memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di masing-masing daerah.

Dia menyebut bahwa skema program Makan Bergizi Gratis yang menyasar balita, anak usia PAUD, pelajar SD hingga SMA, ibu hamil dan ibu menyusui, sudah semestinya mengutamakan muatan lokal melalui pemanfaatan komoditas pangan lokal.

Konsep pemberdayaan tersebut, katanya, tentunya mendorong semangat petani lokal dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi pangan lokal yang akan dijadikan sebagai menu utama pengolahan makanan bergizi.

"Petani semakin bersemangat dan sudah pasti program ini akan membuka lapangan pekerjaan di sektor pertanian," ucap dia.

Selain itu, kata dia, pemerintah harus menyiapkan tenaga ahli gizi yang mengawasi proses pengolahan menu makanan sesuai asupan gizi berimbang sekaligus tenaga dokter untuk mengukur perbaikan gizi dari setiap penerima program.

Hal itu sebagai bagian dari evaluasi guna mengetahui tingkat efektivitas dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis setiap satu bulan, dan bilamana ditemukan efek lain maka tenaga medis dapat mengambil tindakan yang terukur.

"Anak-anak yang diberi makan setiap bulannya diperiksa. Kalau ada keluhan, dokter atau ahli gizi bisa cepat ambil tindakan," ujar Filep Wamafma.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024