Keponakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Pietra Machreza Paloh diangkat menjadi komisaris independen BTN.

Pengangkatan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan di Gedung BTN Jakarta pada Rabu (26/3).

Selain Pietra, RUPST BTN juga mengangkat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menjadi komisaris mereka.

RUPS juga menetapkan Nixon L.P. Napitupulu danOni Febriarto Rahardjomenjadi Direktur Utama dan wakil direktur utama BTN lagi.

Dengan pengangkatan itu, berikut jajaran komisaris dan direksi BTN terbaru:

Komisaris Utama: Suryo UtomoWakil Komisaris Utama: Dwi Ary PurnomoKomisaris Independen: Pietra Machreza PalohKomisaris: Fahri HamzahKomisaris Independen: Ida NuryantiKomisaris Independen: Panangian Simanungkalit

Direktur Utama : Nixon L.P. NapitupuluWakil Direktur Utama : Oni Febrianto RaharjoDirektur Treasury & International Banking: Venda YuniartiDirektur Corporate Banking: Helmy Afrisa NugrohoDirektur Operasional: I Nyoman Sugiri YasaDirektur Risk Management : Setiyo WibowoDirektur Consumer Banking : Hirwandi GafarDirektur Finance and Strategy : Nofry Ronu PoetraDirektur Human Capital and Compliance : Eko WaluyoDirektur Network & Retail Funding: Rully SetiawanDIrektur Commercial Banking: HermitaDirektur IT: Tan Jacky Chen

BOGOR, KOMPAS.com - Partai Nasdem menilai, pemerintah memiliki pertimbangan dalam menetapkan anggaran makan bergizi gratis senilai Rp 10.000 per porsi.

Hal ini disampaikan merespons pernyataan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang menyoroti anggaran program makan bergizi gratis yang disiapkan pemerintah.

"Ya tentu kan gini, pemerintah punya banyak pertimbanganlah ya untuk program makan bergizi," kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Menurut Saan, partainya tentu memberikan dukungan kepada pemerintah terkait program makan bergizi gratis.

"Dan tentu Nasdem sebagai partai memberikan dukungan karena program ini sangat baik ya untuk generasi yang akan datang," ucapnya.

Sebelumnya, Megawati mendukung program makan bergizi gratis yang bakal dilaksanakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Megawati menyoroti anggaran program makan bergizi gratis yang disiapkan pemerintah, yakni Rp 10.000 per porsi.

“Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran. Tapi apa? Saya hitung, lah saya juga tukang masak kok,” ujar Megawati dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis, Kamis (12/12/2024).

Menurut Megawati, anggaran Rp 10.000 per porsi tersebut tidak masuk akal bagi dirinya yang mengerti memasak.

Terlebih lagi, harga-harga bahan pokok di pasaran cenderung naik.

Atas dasar itu, Megawati meminta Presiden Prabowo untuk menghitung kembali anggaran makan bergizi gratis dengan menyesuaikan harga-harga bahan pokok.

“Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai NasdemNurhadi menilai, anggaran makan bergizi gratis Rp 10.000 per porsi belum cukup untuk mengurangi stunting di Indonesia.

Nurhadi menuturkan, berdasarkan standar gizi Kementerian Kesehatan, porsi makan bergizi gratis dengan kebutuhan harian lengkap biasanya membutuhkan biaya sekitar Rp 15-20.000 per porsi.

"Indonesia saat ini menghadapi masalah stunting dan kurang gizi pada anak-anak. Jika program ini bertujuan untuk mengurangi stunting, maka anggaran Rp 10.000 bisa dianggap belum cukup," kata Nurhadi kepada Kompas.com, Minggu (1/12/2024).

Oleh karena itu, Nurhadi mendorong sejumlah penyesuaian dalam program makan bergizi gratis.

Pertama, penyesuaian anggaran atau subsidi dengan menambah subsidi untuk memastikan makanan yang disajikan benar-benar bergizi.

"Kedua, rencana implementasi yang detail: Meliputi strategi pengadaan bahan pangan, efisiensi distribusi, dan pengawasan kualitas makanan," kata Nurhadi.

Ketiga, fokus pada sasaran yakni program makan bergizi gratis sebaiknya diarahkan pada kelompok prioritas, seperti anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok miskin ekstrem, agar dampaknya lebih terasa.

"Jika anggaran tetap Rp 10.000 tanpa ada penyesuaian, maka risiko utama adalah program ini akan terlihat baik secara politis, tetapi kurang efektif secara substansi dalam menangani masalah gizi di masyarakat," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, anggaran program makan bergizi gratis ditetapkan di angka Rp 10.000 per porsi.

Sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi, tetapi paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup bermutu dan bergizi untuk dikonsumsi.