Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal pengangkatan sejumlah pejabat kementerian menjadi komisaris di bank BUMN. Langkah ini ditujukan sebagai bagian dari strategi meningkatkan efisiensi, transparansi dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir, tentu komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergitas program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi," kata Erick saat ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Erick mengatakan, pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Misalnya, kata Erick, Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM). Kemudian, Bank Tabungan Negara (BTN) diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," katanya.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan meskipun ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Berikut beberapa pejabat kementerian yang jadi komisaris di bank pelat merah:

-Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRI
-Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN
-Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
-Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo: Komisaris Utama BTN
-Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman: Komisaris Bank Mandiri
-Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

Wakil Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah ditunjuk menjadi Komisaris Bank Tabungan Negara (BTN). Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan alasan penunjukan Fahri.

Erick mengatakan perubahan susunan komisaris dan direksi merupakan bagian dari strategi meningkatkan efisiensi. Selain itu juga dalam rangka transparansi dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir tentu komposisi pegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergitas program pemerintah, tetapi tetap transparasi publik terus terjadi secara korporasi," ujarnya dikutip detikFinance, Kamis (27/3/2025).

Ketua Umum PSSI ini menjelaskan pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Ia kemudian mencontohkan Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM), kemudian Bank Tabungan Negara (BTN) diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," katanya.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan meskipun ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Susunan Pejabat Kementerian Jadi Komisaris Bank Pelat Merah

• Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRI
• Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN
• Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
• Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo: Komisaris Utama BTN
• Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman: Komisaris Bank Mandiri
• Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Pejaten, Jakarta Selatan. SPPG ini dibangun untuk mendukung pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto.

Pantauan detikcom, Senin (17/3/2025), Sigit meresmikan SPPG Polri di Jalan Siaga, Pejaten, Jakarta Selatan, pukul 10.57 WIB. Peresmian operasional SPPG ditandai dengan pengguntingan pita.

Kapolri meresmikan SPPG Polri di Jaksel. (Fawdi/detikcom)

Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana juga ikut dalam peresmian tersebut. Sigit tampak meninjau dapur SPPG bersama para pejabat lainnya.

Setelah mengecek kondisi dapur, Sigit memimpin pemberangkatan kendaraan distribusi makan bergizi gratis. Pengiriman makanan dilakukan dengan mobil operasional SPPG Polri.

Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri, Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, Dankorbrimbob Komjen Imam Widodo, serta Kabareskrim Komjen Wahyu Widada juga turut mendampingi Kapolri dalam peresmian tersebut.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Banjir merendam Perumahan Asri Sawangan, Depok, Jawa Barat pagi ini. Tinggi air di wilayah tersebut mencapai 1,5 meter.

Pantauan detikcom di Perumahan Asri Sawangan, Depok, Selasa (4/3/2025), banjir sudah mulai terlihat sejak dari gapura perumahan. Anak-anak terlihat berenang di lokasi banjir.

Sebanyak 40 kartu keluarga (KK) terdampak. Tampak warga sudah mengosongkan rumahnya karena terendam banjir.

Pihak kepolisian, Dinas PUPR dan pejabat setempat terlihat tengah mengevakuasi warga. Lurah Sawangan Baru, Firman mengatakan banjir terjadi sejak pukul 01.00 WIB.

"Ini laporan informasi memang banjir sudah terjadi dari malam hari ya. Air naik dari jam 01.00 WIB. Kemudian terkait dampak banjir memang dari kemarin sudah banjir di sini, hari kedua nih," kata Firman.

Dia mengatakan banjir disebabkan luapan Kali Pesanggrahan. Sebanyak 40 keluarga terdampak akibat banjir ini.

"Memang kalau yang sekarang dampaknya di luapan Kali Pesanggrahan ya. Untuk yang terdampak sekarang ada 40 KK, 45 KK," ucapnya.

Firman menjelaskan warga sudah dievakuasi sejak dini tadi. Saat ini tersisa 5 keluarga yang akan dievakuasi.

"Kalau diungsikan sendiri kan dari semalam sudah dievakuasi ya, penanganan evakuasi. Sekarang tinggal hampir 5-4 kakak yang masih tersisa, yang masih standby di rumah," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka-bukaan soal agenda mengundang Dewa 19 tampil di agenda Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumat (21/2).

Penampilan Dewa 19 yang digawangi Ahmad Dhani ini memantik sorotan publik lantaran dilakukan di tengah efisiensi anggaran besar-besaran oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ara, sapaan akrab Maurarar, menjelaskan Dewa 19 tampil gratis alias tidak dibayar dalam agenda kantornya hari ini.

"Tidak ada (pakai anggaran) APBN. Tanya sama Dhani-nya saja. Dhani-nya tidak mau dibayar. Dia nggak dibayar. Tanya sama Dhani aja biar Dhani yang jelasin," katanya ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis kemarin (20/2) dikutip Detikfinance.

Ia mengaku tak tahu alasan Ahmad Dhani menolak bayaran tampil. Ara bahkan mengklaim peralatan sound system disediakan secara mandiri oleh pihak Dewa 19.

"Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat gitu, dia tidak dibayar, termasuk besok, tidak dibayar. Sampai sound system-nya itu adalah dari Dhani. Nggak tahu kenapa dia mau begitu," ucapnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengundang band Dewa 19 dalam peluncuran logo kementerian. Hal itu dilakukan di tengah efisiensi anggaran.

Hal itu diketahui dari salinan surat yang diterima CNNIndonesia.com. Dalam surat bertanggal 18 Januari 2025 itu, peluncuran logo akan diselenggarakan pukul 19.00 WIB di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan.

Surat itu berisi undangan menghadiri "'Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman' dan Pentas Seni menampilkan DEWA 19".

Menteri PKP Maruarar Sirait menandatangani surat tersebut. Surat itu juga dilengkapi kop surat serta cap Kementerian PKP.

Sebelum ramai, Marurar pernah mengungkap rencana mengundang Dewa 19. Hal itu ia ungkap saat melantik pejabat eselon II hingga IV di Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta.

Saat itu, Maruarar meminta pejabat-pejabat yang baru dilantik bekerja cepat untuk rakyat. Dia berkata ada waktunya bekerja dan juga ada waktunya rekreasi.

"Saya sudah telepon Pak Ahmad Dhani, Dewa, untuk menghibur kalian semua, ya. Pada waktunya kita bekerja, kita bekerja. Waktunya kita juga perlu refreshing, ya refreshing," ujar Maruarar saat itu.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terimbas efisiensi anggaran. Awalnya, mereka mendapatkan Rp5,27 triliun untuk 2025. Saat ini, kementerian tersebut hanya memiliki anggaran Rp3,46 triliun.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah melantik sejumlah pejabat eselon 2, 3, dan 4 dan meluncurkan logo baru. Untuk merayakan kegiatan tersebut, Kementerian PKP juga mengadakan pentas seni yang diisi oleh Dewa19.

Ditemui sebelum acara peluncuran logo Kementerian PKP, Menteri PKP Maruarar Sirait sedikit bercerita bagaimana pihaknya bisa mengundang Dewa19 untuk mengisi acara tersebut. Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan dirinya dengan Ahmad Dhani bersahabat lama sehingga pihak Ahmad Dhani juga bersedia untuk mengisi acara di Kementerian PKP.

"Gini ya teman-teman, kalau kita bersahabat, tidak semua itu urusannya uang. Tidak semua urusannya persahabatan," katanya kepada wartawan di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

"Dan Mas Dhani terima kasih, Mas Dhani bilang, ya, dulu kita berbeda, ya. Berbeda politik, kita sekarang bersatu," tambahnya.

Ahmad Dhani pun menambahkan, Ara meminta pihaknya untuk tampil di acara Kementerian PKP belum lama ini. Ia kemudian menyetujuinya dan memutuskan untuk perform secara gratis.

"Ya, kemarin, tahun 2024 kemarin, Dewa19 banyak dapet job dari BUMN dan dari pemerintahan. Kalau sekarang sekali-sekali gratis nggak apa-apa lah. Ngepur, ngepur," katanya.

"Ya karena Bang Ara bilang, satu nggak ada budgetnya yaudah nggak apa-apa. (Efisiensi ya?) Efisiensi, kita bersahabat, ya kan?" kelakarnya.

Dhani mengungkapkan Dewa19 akan membawakan sekitar 10 lagu pada acara tersebut.

Sebagai informasi, pada sore hari telah dilaksanakan pelantikan eselon 2, 3, dan 4 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum. Usai melakukan pelantikan pejabat, selanjutnya acara peluncuran logo Kementerian PKP.

Kementerian PKP sempat melakukan sayembara pembuatan logo. Dari 400 peserta yang mengikuti sayembara, akhirnya terpilih satu logo yang akan digunakan.

"Ini logo yang saya pilih, mudah-mudahan logo ini bisa membangun semangat persatuan dan ujungnya rakyat bahagia dengan karya bapak dan ibu semua. Semoga Tuhan memberkati kita," ujar Ara dalam acara peluncuran logo Kementerian PKP.

Video: Menteri PKP Minta Akses Jalan Tembus Warga Kapuk Muara Dibuka

Video: Menteri PKP Minta Akses Jalan Tembus Warga Kapuk Muara Dibuka

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Sirait (Ara) menyatakan bahwa dia siap menghadapi proses hukum jika ketahuan melakukan korupsi. Hal itu disampaikannya di hadapan Sekretaris Jendral (Sekjen) KPK Cahya H Harefa, ia

Tidak hanya itu, apabila ada pejabat Kementerian PKP yang ketahuan korupsi, ia sendiri yang akan mengantarkan ke KPK.

"Saya bawa anak buah saya kalau ada yang korupsi. Saya juga siap ditahan kalau saya korupsi," kata Ara dalam sambutan setelah pelantikan Pejabat Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas, di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Menurutnya pernyataannya itu merupakan bukti komitmen kementeriannya berintegrasi dan jujur.

"(Hadirnya Sekjen KPK) Saya rasa bukan main-main. Kita jawab dengan integritas," tegasnya.

Sementara itu, sambutan tersebut ia sampaikan di hadapan 113 pejabat Eselon II, III, dan IV yang baru dilantik.

Pelantikan ini digelar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam acara ini, hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto Bonny Z Minang, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, hingga Ketua Umum REI Joko Suranto.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melantik pejabat eselon II, III, dan IV Kementerian PKP di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, Kamis.

Hal ini merupakan bagian dari penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kementerian PKP sebagai kementerian baru.

Dalam pelantikan tersebut, dirinya melantik Pejabat Tinggi Pratama sebanyak 31 orang, Pejabat Administrator sebanyak 66 orang, dan Pejabat Pengawas sebanyak 23 orang.

Pelantikan tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan jajaran tinggi Kementerian PKP.

"Pada hari ini saya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita," ujarnya dalam acara pelantikan itu.

Ara sebelumnya juga melantik delapan pejabat eselon I Kementerian PKP di Jakarta pada Senin (20/1).

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal melantik pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rumah susun (rusun) pada akhir bulan Januari 2025.

Menurut dia, Presiden RI Prabowo Subianto adalah presiden yang prorakyat dengan memberikan berbagai kemudahan mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mempercepat waktu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sekaligus membebaskan biayanya, serta sejumlah kebijakan-kebijakan lainnya yang memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

Dirinya juga menyampaikan bahwa berbagai upaya terkini dilakukan oleh pihaknya untuk menyediakan tiga juta rumah per tahun yang terdiri atas pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan pembangunan satu juta apartemen di perkotaan.

Adapun upaya-upaya tersebut meliputi pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan antara lain untuk perumahan rakyat. Kemudian dukungan bagi program tiga juta rumah melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), sampai dengan menarik masuk investasi dari luar negeri seperti Qatar, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lainnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruar Sirait (Ara) resmi melantik 113 pejabat kementerian. Terdiri dari 24 Pejabat Pratama (Eselon II), 66 Pejabat Administrator (Eselon III), dan 23 Pejabat Pengawas (Eselon IV).

Acara dimulai pukul 15.30 WIB di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Ara sampai di lokasi pukul 14.48 WIB dengan mengenakan batik berwarna coklat.

Acara pelantikan dimulai dengan penyebutan nama pejabat yang dilantik, pengambilan sumpah secara serempak, dan diakhiri dengan penandatanganan pakta integritas.

"Dengan ini melantik saudara-saudara. Dengan jabatan dan lingkungan yang baru," ujar Ara dalam acara pelantikan Pejabat Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas, di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Pelantikan ini digelar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Demi Allah saya bersumpah akan setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segara peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjag integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," ujarnya di lokasi.

Dalam acara ini, hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Jendral (Sekjen) KPK Cahya H Harefa, Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto Bonny Z Minang, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Ketua Umum REI Joko Suranto, hingga Ketua Umum Himperra Ari Tri Priyono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara melantik 120 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Rinciannya, 31 orang Pejabat Tinggi Pratama, 66 orang Pejabat Administrator, serta 23 orang Pejabat Pengawas.

Acara pelantikan tersebut juga dihadiri beberapa pihak seperti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (Ketum DPP REI) Joko Suranto, dan masih banyak lagi.

“Saya yang akan bawa anak buah saya kalau ada yang korupsi. Dan saya juga siap ditahan kalau saya korupsi,” tegas Ara dalam sambutannya pada acara pelantikan tersebut.

“Saudara-saudara yang dilantik, saudara disumpah sesuai agama masing-masing. Saudara bisa bohongin saya, tapi saudara tidak bisa bohongin Tuhan,” lanjut Ara.

Ara pun berjanji untuk tidak membedakan para jajarannya, baik dari segi ras, suku, etnis maupun agama.

“Dan saya pastikan saya akan jadi pemimpin yang adil, yang tidak membedakan agama dan suku dan etnis yang ada,” tutup dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara melantik delapan Pejabat Tinggi Madya Kementerian PKP di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (20/1/2025).

“Saya doakan, semua bisa bekerja keras, bekerja baik,” ungkap Ara dalam sambutannya pada pelantikannya tersebut.

Mereka yang dilantik akan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal serta Staf Ahli yang akan menjalankan berbagai program dan kebijakan di sektor perumahan guna mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Para pejabat yang dilantik kemudian melaksanakan penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan yang disaksikan langsung oleh dua orang saksi yakni saksi I Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Saksi II Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy.

Para pejabat yang dilantik kemudian bersama-sama membacakan Pakta Integritas yang dipimpin oleh Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H, S.I.K., M.Hum serta penandatanganan pakta integritas disaksikan oleh Ara.

Berikut daftar pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian PKP:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekjen PKP), Didyk Choirul, S.Sos, M.Si

2. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Ir Fitrah Nur, M.Si.

3. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.

4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Dr. Sri Haryati, S.Pi, M. Si

5. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H, S.I.K., M.Hum.

6. Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Dr. Heri Jerman, S.H., M.H.

7. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP, Dr. Tasdiyanto, S.P, M.Si

8. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masayarakat Kementerian PKP, Budi Permana

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) resmi melantik sejumlah pejabat Kementerian PKP. Pelantikan tersebut dilakukan di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Acara dimulai sekitar pukul 13.50 WIB. Para pejabat yang akan dilantik mengenakan setelan jas berwarna hitam dengan kemeja putih dan dasi merah. Pelantikan dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menteri PKP Maruarar Sirait memandu sumpah jabatan yang kemudian diikuti oleh para pejabat.

"Demi Allah saya bersumpah akan setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segara peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," ujarnya di lokasi.

Setelah pembacaan sumpah jabatan, para pejabat menandatangani dokumen kerja secara serentak.

Berikut ini jajaran Pejabat Tinggi Kementerian PKP.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekjen PKP), Didyk Choiroel, S.Sos, M.Si
2. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Ir. Fitrah Nur, M.Si.
3. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.
4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Dr. Sri Haryati, S.Pi, M. Si
5. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H, S.I.K., M.Hum
6. Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Dr. Heri Jerman, S.H., M.H.
7. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP, Dr. Tasdiyanto, S.P, M.Si
8. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masayarakat Kementerian PKP, Budi Permana

Dalam acara ini, hadir juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu, Ketua Umum REI Joko Suranto, hingga Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah.

Video BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

Video BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!